Garuda - Garba Rujukan Digital

A Legal Review of Share Inheritance in Limited Liability Companies Achmad, Andyna Susiawati; Indradewi, Astrid Athina
Jurnal Ius Constituendum Vol. 10 No. 3 (2025): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v10i3.12026

Conflicts over inherited company shares underscore ongoing legal uncertainties and highlight the need for a thorough legal review. The inheritance of shares in a Limited Liability Company (PT) is classified as a transfer of rights by operation of law (rechtsverkrijging onder algemene titel) as stipulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Company Law). In principle, company shares are inheritable assets, and heirs have the right to receive them in accordance with inheritance laws. However, in practice, legal issues frequently arise when other shareholders object to heirs entering as new shareholders. This matter becomes more intricate when the company’s Articles of Association include clauses that limit the transfer of shares to external parties without the approval of current shareholders. This study aims to investigate the legal framework and practical application of share inheritance in limited liability companies in Indonesia. It employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, drawing on secondary legal materials. The findings demonstrate that the inheritance of shares necessitates balancing the civil rights of heirs with the company’s interest in preserving business stability and continuity. This study presents a legal harmonization framework that has not been extensively explored in prior research. The innovation lies in its suggestion to harmonize inheritance law and corporate law to address potential conflicts and improve legal protection for both heirs and corporate stakeholders.

Kedudukan dan Akibat Hukum Perjanjian Tambahan yang Tidak Diperbaharui dengan Perjanjian Pokoknya Achmad, Andyna Susiawati; Indradewi, Astrid Athina
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2602

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang kedudukan hukum dan keberlakuan antara perjanjian pokok dengan perjanjian tambahan, serta akibat hukum perjanjian jaminan yang tidak diperbaharui bersamaan dengan perjanjian pokoknya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan melakukan studi pustaka yang diperoleh dari berbagai teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian pokok sangat dimungkinkan untuk dilakukan suatu restrukturisasi, addendum, ataupun pembaharuan atas dasar berbagai macam alasan. Apabila terjadi restrukturisasi, addendum, ataupun pembaharuan dalam suatu perjanjian pokok maka haruslah diperhatikan esensinya terlebih dahulu. Dalam hal ini jika perjanjian tambahannya tidak di restrukturisasi, addendum, ataupun diperbaharui maka menyebabkan perjanjian tambahannya menjadi hapus. Sebaliknya apabila perjanjian ini di restrukturisasi, addendum ataupun diperbaharui dengan tanpa menyebabkan lahirnya perjanjian baru, baik dari sisi subjek, maupun objek, dan prasyarat yang baru, maka dalam hal ini perjanjian tambahan tetap berlaku dan tetap mengikuti perjanjian pokok yang telah di restrukturisasi, addendum ataupun diperbaharui tersebut.

The Legal Status of Testaments That Eliminate the Inheritance Rights for the Longest-Living Marital Spouse Indradewi, Astrid Athina; Achmad, Andyna Susiawati; Sugianto, Fajar
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 2 (2024): JUNE
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i2.8881

The purpose of this study is to examine the legal standing of testaments that forgo a spouse's right to inherit in the event of their death. This study is necessary because, while everyone has the right to draft a testament according to their desires, this does not absolve the contents of the testament from being based on applicable laws and regulations. This study was carried out utilizing a doctrinal and statutory method in a normative juridical manner. The study concludes that a testator's intentions are free to be included in a will; nonetheless, the Indonesian Civil Code governs the legitimacy of Legitieme Portie. Thus, if a testament is written by a spouse whose marriage has entered into a marital agreement to separate assets, and its contents eliminate the longest-living spouse's inheritance rights, then that will not violate the rights of the longest-living spouse because it is based on Article 914 of the Indonesian Civil Code that the husband or wife does not have Legitime Portie. In the meantime, a testament written by a spouse whose marriage did not result in a marital agreement that separates assets only applies to the portion of the maker's assets; in other words, the longest-living spouse still receives a share as part of the joint assets in marriage.

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Konser Musik Serasa Nada di Yogyakarta yang Dibatalkan Sepihak Erica S, Patricia Pascalina; Mandiana, Sari; Susiawati Achmad, Andyna
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1696

This research discusses the unilateral cancellation of concerts by organizers at Serasa Nada music concerts in Yogyakarta. This research uses Normative Juridical research type in which the processing of legal materials is done through literature study. This study aims to analyze the legal protection of Serasa Nada concert ticket buyers in Yogyakarta who were unilaterally canceled by the organizer. The results showed that for the cancellation of the Serasa Nada music concert in Yogyakarta there are legal consequences that occur, namely default. The legal consequences of default are penalties or sanctions in the form of paying losses, canceling the agreement, transferring risks and paying court costs. In addition, because it uses an electronic platform, the rules of Article 17 of the ITE Law and Article 18 paragraph (1) of the ITE Law jo. Article 46 paragraph (1) PP 71/2019 and the organizer is responsible according to Article 21 paragraph (2) letter c of the ITE Law. Legal efforts that can be made by buyers of Serasa Nada concert tickets are to file a civil lawsuit, namely a lawsuit for default in Article 1267 of the Civil Code and because concert ticket sales use a platform which is a form of electronic transaction, ticket buyers can file a lawsuit in Article 35 jo. Article 38 of the ITE Law. In addition, a criminal lawsuit can be filed in Article 28 paragraph (1) jo. Article 45 paragraph (2) of the ITE Law.

Kedudukan dan Akibat Hukum Perjanjian Tambahan yang Tidak Diperbaharui dengan Perjanjian Pokoknya Andyna Susiawati Achmad; Astrid Athina Indradewi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2602

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang kedudukan hukum dan keberlakuan antara perjanjian pokok dengan perjanjian tambahan, serta akibat hukum perjanjian jaminan yang tidak diperbaharui bersamaan dengan perjanjian pokoknya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan melakukan studi pustaka yang diperoleh dari berbagai teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian pokok sangat dimungkinkan untuk dilakukan suatu restrukturisasi, addendum, ataupun pembaharuan atas dasar berbagai macam alasan. Apabila terjadi restrukturisasi, addendum, ataupun pembaharuan dalam suatu perjanjian pokok maka haruslah diperhatikan esensinya terlebih dahulu. Dalam hal ini jika perjanjian tambahannya tidak di restrukturisasi, addendum, ataupun diperbaharui maka menyebabkan perjanjian tambahannya menjadi hapus. Sebaliknya apabila perjanjian ini di restrukturisasi, addendum ataupun diperbaharui dengan tanpa menyebabkan lahirnya perjanjian baru, baik dari sisi subjek, maupun objek, dan prasyarat yang baru, maka dalam hal ini perjanjian tambahan tetap berlaku dan tetap mengikuti perjanjian pokok yang telah di restrukturisasi, addendum ataupun diperbaharui tersebut.

HUBUNGAN HUKUM ANTAR PERUSAHAAN DALAM SISTEM PERUSAHAAN GRUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Achmad, Andyna Susiawati; Indradewi, Astrid Athina
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.3912

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antar perusahaan dalam sistem perusahaan grup ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui peran serta tanggung jawab perusahaan induk dalam kegiatan operasional anak-anak perusahaannya. Fenomena perusahaan grup ini menimbulkan celah hukum terkait dengan kekosongan norma dalam pelaksanaan perusahaan induk dan perusahaan anak sebab konsepsi mengenai perusahaan grup tidak berada dalam ranah hukum karena perusahaan grup lebih mengacu kepada realitas bisnis. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan melakukan studi pustaka yang menggunakan berbagai teori hukum dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengenal adanya hubungan khusus antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Dalam sebuah perusahaan grup hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak tidak lebih dan tidak kurang adalah hubungan sebagai perusahaan dan pemegang sahamnya saja. Hak dan kewajiban kedua jenis perusahaan sebatas apa yang telah diperjanjikan dalam Anggaran Dasar atau perjanjian-perjanjian shareholder agreement yang telah di tandatangani. Segala perbuatan dari anak-anak perusahaan adalah perbuatan mandiri dari perusahaan itu sendiri. Jadi dapat dipahami bahwa perusahaan induk tetap memiliki prinsip tanggung jawab terbatas sebagai bentuk tanggung jawab pemegang saham dalam sebuah perusahaan.

PEMBERLAKUAN PEMBEDAAN ASAL USUL HARTA PERKAWINAN DALAM PEMBAGIAN WARIS BAGI GOLONGAN TIMUR ASING Achmad, Andyna Susiawati
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 1 (2023): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2577

Di Indonesia, kedudukan harta benda dalam suatu hubungan perkawinan yang sah pada golongan Timur Asing diatur dalam Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan harta benda pada kedua peraturan tersebut berbeda. Padahal asal-usul harta tetap harus diperhatikan dalam proses pembagian waris untuk menentukan mana yang termasuk harta bawaan dan harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun alasan pemilihan kedua jenis pendekatan itu didasari oleh pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan serta menelaah peraturan perundang-undangan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan peraturan mengenai harta bawaan dan harta bersama maka perlu diperhatikan mengenai kapan perkawinan dilangsungkan untuk menentukan tunduk pada peraturan Burgerlijk Wetboek atau Undang-Undang Perkawinan. Untuk para praktisi hukum yang memiliki kewenangan melakukan pembagian harta waris dalam bentuk surat keterangan waris, dalam hal ini notaris, wajib dan harus melihat tanggal berlangsungnya perkawinan pewaris, dan wajib meneliti dengan saksama apakah perkawinan ini tunduk pada UUP atau tunduk pada BW. Dari sini wajib mengaitkan aturan perkawinan yang berlaku bagi pewaris dalam melakukan pembagian warisnya. Boedel waris haruslah dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi mereka. Semua proses hendaklah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Karena kesalahan pemberlakukan tentang asal usul harta pewaris akan menyebabkan kerugian bagi pihak ahli waris.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search