Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Rechtsidee Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Media Iuris Jurnal Supremasi Law Development Journal Yuridika Syiah Kuala Law Journal
Didik Endro Purwoleksono
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura

 1 
Politik Hukum Pidana di Bidang Perpajakan Rudi Kurniawan; Didik Endro Purwoleksono
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 12, No 2: Oktober 2019
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.434 KB) | DOI: 10.21107/pamator.v12i2.6284

Abstract

Pajak sebagai sumber pendapatan negara memiliki peran yang sentral dalam mendukung pembangunan. Namun, keengganan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi mengingat banyaknya peristiwa korupsi yang dilakukan oleh para fiskus pada direktorat jenderal pajak kementerian keuangan. Selain itu, para wajib pajak selalu berupaya untuk mengelabui atau tidak melaksanakan kewajiban selaku wajib pajak sebagaimana diatur dalam undang – undang perpajakan. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut hendak meneliti mengenai politik hukum pidana di bidang perpajakan. Untuk menjawab permasalahan tersebut akan menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Dari hasil penelitian ini dihasilkan suatu konklusi bahwa politik hukum pidana di bidang perpajakan dapat ditinjau dari sistem hukum pidana yang meliputi ketentuan peraturan perundang – undangannya, aparat penegak hukum, dan budaya hukum. Sistem hukum pidana tersebut bertujuan untuk mendukung penegakan hukum pidana atas terjadinya pelanggaran dan kejahatan di bidang perpajakan. Selain penegakan hukum pidana juga dikenal penegakan hukum administrasi dengan sanksi berupa denda. Penegakan hukum pidana dan administrasi tersebut berfungsi untuk ketertiban sosial agar masyarakat patuh untuk membayar pajak yang diperuntukkan sebagai dana pembangunan.
Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia Adhi Setyo Prabowo; Andhika Nugraha Triputra; Yoyok Junaidi; Didik Endro Purwoleksono
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 13, No 1: April 2020
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v13i1.6923

Abstract

Omnibus law merupakan gagasan presiden RI Joko Widodo untuk mengatasi permasalahan rumitnya perizinan dan tumpang tindihnya peraturan yang bisa menghambat investasi. Omnibus law tersebut dibuat dalam bentuk undang - undang yang pembentukannya berdasarkan ketentuan pembuatan peraturan perundang - undangan. Omnibus law yang akan dibuat ada 3 (tiga) yaitu RUU cipta lapangan kerja, RUU perpajakan, dan RUU pemberdayaan masyarakat. UU Omnibus tersebut akan menggantikan sebagian atau seluruhnya dari undang - undang yang saat ini telah ada dan terkait dengan klaster dari uu omnibus tersebut. Kendala yang dihadapi dalam pembentukan uu omnibus adalah masih belum pahamnya anggota DPR dalam menyusun uu omnibus sehingga perlu adanya perhatian khusus dan padatnya agenda dari para anggota DPR dapat menjadi faktor penghambat lambannya pembentukan uu omnibus.
Co-Authors Abidin, R.B. Muhammad Zainal Abvianto Syaifullah Adhi Setyo Prabowo Airlangga, Rendy Amira Paripurna Andhika Nugraha Triputra Andi Surya Perdana Aribowo, Wahyu Wasono Dyan Astutik Aziziyah, Tsania Benny Elfian Syah Ko Triskie Narendra Lukman Hakim Mahendra Suhartono Narendra, Ko Triskie Regina Kartika Sari Rudi Kurniawan Suheryadi, Bambang Syahrul Arif Hakim Syaifullah, Abvianto Taufik Rachman Taufik Rachman Thesar Yudi Prasetya utama, Frendika suda Yoyok Junaidi