Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Warta Pengabdian Unes Law Review Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Prosiding Conference on Research and Community Services Law Development Journal Yuridika Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Journal of Law and Legal Reform
Suheryadi, Bambang
Universitas Airlangga
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Pendampingan Kelompok Sadar Hukum Dalam Menjalankan Advokasi Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember Amira Paripurna; Astutik Astutik; Sarwirini Sarwirini; Muhammad Zaidun; Toetik Rahayu; Bambang Suheryadi; Riza Alifianto; Sapta Aprilianto; Prilian Cahyani; Iqbal Felisiano
Warta Pengabdian Vol 14 No 1 (2020): Warta Pengabdian
Publisher : LP2M Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/wrtp.v14i1.12140

Abstract

Kelompok sadar hukum dan desa sadar hukum telah dijadikan sebagai salah satu indikator kesadaran hukum masyarakat yang ditetapkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI yang tertuang dalam RENSTRA Kementrian Hukum dan HAM RI. Target dalam program pendampingan kepada masyarakat di Desa Seputih Kecamatan Mayang Jember ini adalah: a. membentuk kelompok sadar hukum; b. kelompok-kelompok sadar yang dibentuk dapat memenuhi kriteria untuk menjadi desa atau kelurahan sadar hukum; c. Kelompok sadar hukum yang dibentuk melakukan advokasi terhadap permasalahan hukum (terutama kasus kekerasan perempuan anak dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, korupsi) yang terjadi di lingkungannya. Metode dan tahapan pelaksanaan kegiatan adalah melalui: a. kegiatan temu sadar hukum (ceramah, simulasi); b. diseminasi buku panduan (buku saku) ‘melek hukum’; c. pendampingan pembentukan kelompok sadar hukum; d. Pendampingan aktivitas advokasi oleh kelompok sadar hukum. Luaran kegiatan ini adalah terbentuknya dan berdirinya 1 (satu) kelompok sadar hukum dan kelompok advokasi di kecamatan Mayang; Pendampingan aktivitas advokasi yang dilakukan oleh kelompok sadar hukum Kelompok sadar hukum dan desa sadar hukum telah dijadikan sebagai salah satu indikator kesadaran hukum masyarakat yang ditetapkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI yang tertuang dalam RENSTRA Kementrian Hukum dan HAM RI. Target dalam program pendampingan kepada masyarakat di Desa Seputih Kecamatan Mayang Jember ini adalah: a. membentuk kelompok sadar hukum; b. kelompok-kelompok sadar yang dibentuk dapat memenuhi kriteria untuk menjadi desa atau kelurahan sadar hukum; c. Kelompok sadar hukum yang dibentuk melakukan advokasi terhadap permasalahan hukum (terutama kasus kekerasan perempuan anak dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, korupsi) yang terjadi di lingkungannya. Metode dan tahapan pelaksanaan kegiatan adalah melalui: a. kegiatan temu sadar hukum (ceramah, simulasi); b. diseminasi buku panduan (buku saku) ‘melek hukum’; c. pendampingan pembentukan kelompok sadar hukum; d. Pendampingan aktivitas advokasi oleh kelompok sadar hukum. Luaran kegiatan ini adalah terbentuknya dan berdirinya 1 (satu) kelompok sadar hukum dan kelompok advokasi di kecamatan Mayang; Pendampingan aktivitas advokasi yang dilakukan oleh kelompok sadar hukum.
PEMANFAATAN KOHE UNTUK BUDAYA LELE ORGANIK DI WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG Rr. Herini Siti Aisyah; Epy M. Luqman; Bambang Suheryadi; Sri Iswati; Anwar Ma’ruf; Dina Sunyowati; Adi Priono; Dio Prasetyo Budi
Prosiding Conference on Research and Community Services Vol 1, No 1 (2019): Prosiding Conference on Research and Community Services)
Publisher : STKIP PGRI Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Motivasi dan minat para pertani di Kecamatan Wonosalam  sangat tinggi untuk maju akan tetapi dalam berproduksi belum dapat mengoptimalkan potensi yang ada. Seperti melimpahnya terkait  kotoran sapi yang belum dimanfaatkan untuk dapat diolah menjadi pakan lele organik.  Sehingga agar peternak lebih produktif maka perlu dilakukan pemanfaatkan kotoran sapi untuk diolah  sehingga dapat dipakai sebagai pakan  lele yang  aman dan sehat  dikonsumsi. Ikan lele adalah salah satu komoditi yang sangat diminati masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Masalah terbesar dalam budi daya lele adalah biaya makan yang tinggi untuk itulah maka diperlukan adanya terobosan baru dalam penyediaan pakan lele yaitu dengan memanfaatkan kotoran sapi  untuk  pakan lele organik yang aman dan  dikonsumsi. Program ini berhasil apabila didukung dengan teknologi tepat guna yang memadai  untuk merubah kotoran sapi menjadi pakan lele. Terkait dengan program tersebut maka dalam mengatasi ketersediaan pakan lele dilakukan pelatihan kepada kelompok mitra. Banyak keuntungan yang diperoleh yaitu dari limbah air budidaya lele organik dapat dijadikan pupuk sehingga tanah menjadi subur untuk dijadikan area pertanian atau perkebunan termasuk untuk memupuk rumput sebagai pakan sapi.
The Special Power of the State Attorney General in Preventing Governmental Product/Service Procurement-Related Crime in Indonesia Fahmi Fahmi; Moch Zaidun; Bambang Suheryadi
Yuridika Vol. 36 No. 3 (2021): Volume 36 No 3 September 2021
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.172 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v36i3.27796

Abstract

The basic duty of the Republic of Indonesia’s General Attorney in the Special Crime Division is to undertake a repressive function. A preventive strategy includes actions taken to prevent product/service corruption crime by the Civil and State Administration Division of Indonesia’s Attorney General (DATUN). This study aims to analyse the construction of JPN authorisation based on Indonesia’s Attorney General Law. The method used in this study was a juridical, normative one. The results show that given the textual meaning with a grammatical interpretation related to the attorney’s duty and authority in civil and state administration based on Article 30, Clause (2) of Indonesia’s Attorney General Law in terms of acting for and on behalf of the state or government, the prosecutor in the civil and state administration area should have special power. The clause emphasises the phrase “special power” but does not mention explicitly the State Attorney General. Nevertheless, the interpretation of special power as mentioned in Article 30, Clause (2) of the Attorney General Law to be State General Attorney is found in the Republic of Indonesia Attorney General’s Regulation. However, in the concept of norm constructed, this authority should be preceded by a demand. The translation of JPN in the context of function provides a legal deliberation where, on the one hand, the absence of special power of attorney facilitates the role of JPN in attempting to prevent corruption crime, but on the other hand, causes an inconsistent application of the rule.
Law Enforcement against Cardsharing Perpetrators in Distributing Smartcard Private Keys on Television Services Aribowo, Wahyu Wasono Dyan; Purwoleksono, Didik Endro; Suheryadi, Bambang
Law Development Journal Vol 6, No 1 (2024): March 2024
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.6.1.149-162

Abstract

The cybercrime has become popular case of which is serious enough for public and the law enforcers do not aside from badness happened at broadcasting service of satellite telecast subscribes to. Till now still require much business which is permanent ossified to finalize the case, this because of more and more and badness modus operandi complex world to be illusory especially by using or through internet as does cardsharing. Equally this term named “an authorized access to computer and service" causing is drawn explains its (the crime characteristic is thought to lay open this badness required expertise and experience of in information technology science. This study aims to know the law enforcement against cardsharing actors in distributing smartcard private keys on television services. The method uses normative research methodology with a qualitative approach. The data used is secondary data based on various reliable and verified sources, including scientific journals, books, online articles, and research reports relevant to the topic under study. Data analysis was carried out in three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the research concluded that cardsharing is an illegal activity so that criminal offenses can be imposed under Law No.36 of 199 concerning Telecommunications or even Law Number 19 of 2002 concerning Copyright. After the formation of the ITE Law, which is used as a reference for sanctions imposed on cardsharing offenders on the internet is Article 48 paragraph (2) of the ITE Law and for those who facilitate cardsharing actions, article 50 of the ITE Law applies which regulates criminal sanctions of imprisonment and / or fines with a greater criminal threat.
PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DALAM BUDIDAYA LEBAH MADU HUTAN DI DESA BARENG SAWAHAN KAB. NGANJUK Suheryadi, Bambang; Luqman, Epy M.; Shubhan, M. Hadi
JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka Vol 3, No 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/jmm.v3i2.56

Abstract

Kecamatan Sawahan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Nganjuk,  yang teretak terletak di bagian paling selatan Kabupaten Nganjuk, yang berada di kaki Gunung Wilis dengan alam yang masih terga kelestariaanya dengan suhu udara di daerah ini cukup sejuk yang sangat cocok untuk budi daya lebah madu.   Di Sawahan juga terdapat objek wisata alam berupa air terjun Sedudo sebagai objek wisata yang  cukup terkenal di Jawa Timur.
Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Merintis Desa Wisata Berbasis Edukasi Lingkungan Kab. Jombang Wijoyo, Suparto; Aisyah, Herini Siti; Suheryadi, Bambang
JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka Vol 5, No 1 (2022): MEI
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/jmm.v5i1.92

Abstract

Mitra dalam program ini adalah kelomok tani yang saat ini sedang merintis usaha pariwisata yang dikelola secara tradisional karena hanya mengandalkan alam saja tanpa didasari oleh pengetahuan yang cukup terkait usaha pariwisata yang berbasis lingkungan. Terkait dengan hal ini Kelompok Mitra mempunyai tiga masalah pokok yaitu (1) Rendahnya pengetahuan mitra tentang peraturan perundangan lingkugan.(2) Rendahnya skill mitra dalam megelola desa wisata (3) Rendahnya sill mitra dalam mengelola desa wisata berbasis lingkungan. Untuk mendukung keberhasilan perintisan desa wisata makan diperlukan adanya pelatihan peningkatan pengetahuan manfaat dan menjaga serta memalihara lingkungan hidup, pelatihan peningkatan Skill SDM dalam mengembangkan desa wisata serta pelatihan pengelolaan pariwisata berbasis lingkungan.
UMK Sebagai Instrumen Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Reswara, Raja Arva Rizky; Suheryadi, Bambang; Maradona
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2441

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan preskripsi tentang UMK Sebagai Instrumen Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu proses menemukan kebenaran koherensi terhadap problematika hukum yang terjadi. Hasil dan pembahasan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah menunjukan adanya ketepatan UMK sebagai instrumen untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Sebab, UMK dibentuk berdasarkan dengan perekonomian yang berbeda-beda disetiap daerah di seluruh Indonesia, sehingga terdakwa tindak pidana korupsi dapat menjalani hukuman pidana penjara pengganti yang lamanya mengacu pada kerugian negara dengan dikorelasikan UMK pada tahun terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.
Can Indonesia’s Laws Keep Up? Protecting Consumer Rights in Digital Transactions Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi; Romadhona, Mochamad Kevin; Chumaida, Zahry Vandawati; Suheryadi, Bambang; Elkhashab, Noureldin Samy
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 3 (2024): Various Issues on Law Reform in Indonesia and Beyond
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v5i3.4202

Abstract

This research examines dispute settlement mechanisms within the framework of Indonesia's consumer protection laws and the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law). Utilizing a normative legal methodology, the study analyzes relevant legal principles and doctrines, particularly focusing on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and the Civil Code. The key findings of the study are twofold. First, it identifies that corporate entities bear responsibility for consumer losses under both the Consumer Protection Law and the ITE Law, which provides a legal structure for resolving disputes related to electronic transactions. However, the research also reveals a critical distinction: disputes arising from online purchases generally fall under the ITE Law, rather than the Consumer Protection Law. Second, the study highlights the challenge of interpreting the term "consumer" within the Consumer Protection Law, which explicitly refers to the final beneficiary of a product or service. This definition creates ambiguity in cases involving intermediaries or non-end consumers in online transactions. The study's contribution lies in its identification of a legal gap in the current regulatory framework. It suggests that the Consumer Protection Law may require revision to better address the complexities of modern e-commerce, particularly in distinguishing between end consumers and non-end consumers. By doing so, the research provides a foundation for future legal reforms aimed at improving the protection of consumers in the digital marketplace.
PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA MELALUI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENCENGAHAN KENAKALAN REMAJA DI DESA WONOSALAM Aisyah, Rr. Herini Siti; Suheryadi, Bambang; Natalia, Ajeng Puri; Dewi, Nabila Vika
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.42826

Abstract

Mitra dalam program ini adalah Pemerintah Desa Wonosalam. Program ini dilatarbelakangi adanya salah satu berita di media online dengan judul Lima Pengedar Narkoba Jaringan Wonosalam Dibekuk Polisi yang telah mengagetkan warga Desa Wonosalam khususnya dan masyarakat Jombang pada Umumnya. Fakta ini menjadikan keprihatinan kepala desa dan masyarakat sehingga merasa perlu untuk mengadakan  program ini yang dapat diharapkan dapat mengedukasi khasusnya para remaja agar tidak terlibat dalam kenakalan remaja apalagi menjadi pelaku kejahatan yang berat seperti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan masyarakat khususnya remaja untuk dapat berperan aktif dalam pencegarahan dan penanganan kenakalan remaja. Sehingga diharapkan remaja dapat setidaknya menjaga dirinya sendiri dan remaja yang seusianya secara mandiri dan bersama-sama komponen masyarakat lainnya dapat melakukan pencegahan dan penanganan kenakalan remaja. Metode Pelaksanakan. Pelaksanakan program dilakukan melalui pelatihan yang dilaksanakan secara bertahap dengan materi Teori dan Praktek. Dalam tahap terakhir dari program ini dengan praktek kewirausahaan sosial (social entrepreneur) sebagai suatu upaya nyata mengatasi permasalahan ekonomi bagi remaja yang tidak bisa melanjutkan sekolah sehigga dapat menjadi sumber pendapatanya dirinya.
Peningkatan Kesadaran Hukum di Kalangan Remaja melalui Pembentukan Kader Sadar Hukum Pada Pramuka di Kab. Jombang: Pengabdian Herini Siti Aisyah, Rr.; Suheryadi, Bambang; Shomad, Abd; Adhipramana, Fikri; Arnanda Mahantika, Nacha; Savero Rianda, Juan
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3365

Abstract

The purpose of this program is to foster legal literacy, build disciplined character, and strengthen the role of youth as agents of change within schools and communities. The activities are carried out through legal counseling, interactive training, case simulations, and the use of digital media as an educational tool. Through these activities, participants experience an increased understanding of basic law, citizens’ rights and obligations, and the ability to analyze legal issues in their surroundings. The program also encourages participants to confidently share legal information with their peers. The Scout-Based Legal Awareness Cadre Model has proven effective as it integrates character development, leadership, and national values with practical legal education, creating a generation of young people who are legally aware, critical, and responsible.
Co-Authors Adhipramana, Fikri Adi Priono Agus Yudha Hernoko Amira Paripurna Anwar Ma’ruf Aribowo, Wahyu Wasono Dyan Arnanda Mahantika, Nacha Astutik Astutik Bambang Sugeng Ariadi Subagyono Cahyani, Prilian Dewi, Nabila Vika Didik Endro Purwoleksono Dina Sunyowati Dio Prasetyo Budi Elkhashab, Noureldin Samy Epy M. Luqman Fahmi Fahmi Herini Siti Aisyah, Rr. Iqbal Felisiano, Iqbal Kagramanto, Budi Luqman, Epy M. M. Hadi Shubhan Maradona Moch Zaidun Muhammad Zaidun Natalia, Ajeng Puri Reswara, Raja Arva Rizky Riza Alifianto Romadhona, Mochamad Kevin Rr. Herini Siti Aisyah Sapta Aprilianto Sarwirini . Savero Rianda, Juan Shomad, Abd Sri Iswati Suparto Wijoyo Toetik Rahayu Zahry Vandawati Chumaida