Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Jurnal Kolaboratif Sains Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LamLaj
Rachmadi Usman
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KEPAILITAN TERHADAP BANK BERDASARKAN ASAS KESEIMBANGAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASABAH PENYIMPAN Rachmadi Usman
Badamai Law Journal Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v1i1.255

Abstract

 Dalam rangka penyelesaian bank bermasalah dibutuhkan suatu mekanisme yang mampu mewadahi dan menjamin perlindungan kepentingan nasabah penyimpan (kreditor bank). Terdapat dua mekanisme yang dapat digunakan dalam penyelesaian bank bermasalah dengan mendayagunakan pranata dan kelembagaan likuidasi bank dan kepailitan bank. Likuidasi bank merupakan mekanisme yang lazim digunakan dalam rangka pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum dan pelaksanaan likuidasi bank. Ketentuan likuidasi bank ini telah mereduksi ketentuan kepailitan bank sebagai kewenangan tunggal Bank Indonesia. Adanya pembatasan kewenangan dan hak dalam kepailitan bank tersebut, pada hakikatnya bentuk perlakuan diskriminasi dan tidak sesuai dengan asas keseimbangan serta mengingkari kebebasan berkontrak dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian simpanan. Kepailitan merupakan instrumen yang efisien, efektif, dan proporsional untuk penyelesaian utang piutang antara bank dan nasabah penyimpan.Oleh karena itu pembatasan kewenangan dan hak dalam kepailitan bank hanya pada Bank Indonesia tidak meniadakan hak dan perlindungan kepentingan nasabah penyimpan (kreditor bank) untuk mempailitkan bank sepanjang terdapat piutang bank. Sesuai dengan  asas keseimbangan, sudah seyogianya nasabah penyimpan (kreditor bank) mempunyai hak istimewa dibandingkan dengan lebih mengutamakan perlindungan kepentingan publik dalam kepailitan bank. Kata Kunci: Kepailitan Bank, Keseimbangan, dan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan
THE URGENCY OF PROTECTING CHILDREN BORN FROM WOMEN WHO HAD CEASED HER MARRIAGE DUE TO LI’AN *) Rachmadi Usman; Diana Rahmawati
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 2 (2018): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v3i2.56

Abstract

A husband is given the right to deny the child born by his wife as his child, while his wife denies the accusation. If a husband accuses his wife of adultery, but does not complete the evidence by presenting 4 witnesses and his wife refutes the accusation, then they can take the oath of li’an. The child born of the oath of li’an is a child who called as mula’nah or an adulterous child or a child born out ofmarriage. As a result of the legal li’an child, this adulterous child does not have nasab, marriage guardian, inheritance and a living with the man who caused his birth. In order for the li’an child not to be abandoned by his biological father, a biological father should be appointed to take responsibility for fulfilling the life needs of the li’an child concerned. The government has the authority to determinethe punishment of ta’zir to the adulterous man by obliging him to fulfill the life needs of theli’an child, even obliging him to give part of the assets after he dies through obligatory wasiat. This is done in order to fulfill the sense of justice and the interests of children and human rights of a child.
Perlindungan Hukum Bagi Pihak Investor Akibat Pemutusan Perjanjian Bangun Guna Serah Secara Sepihak Haganta Michael Raja; Rachmadi Usman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1769

Abstract

Skema Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta dalam pengelolaan infrastruktur publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pemutusan sepihak perjanjian Bangun Guna Serah oleh pemerintah serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi investor berdasarkan sistem hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan sepihak tanpa dasar yang sah merupakan pelanggaran terhadap asas pacta sunt servanda dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Perlindungan hukum terhadap investor dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni preventif dengan akta notariil dan klausul arbitrase dalam kontrak, serta represif melalui gugatan perdata. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan instrumen hukum dalam kontrak BGS guna menciptakan kepastian dan keadilan hukum bagi para investor yang bermitra dengan pemerintah
Perlindungan Hukum Bagi Investor Komoditi Token Pada Tokotoken Melalui Platform Exchange Tokocrypto: Legal Protection for Commodity Token Investors in Tokotoken Through the Tokocrypto Exchange Platform Arief Eko Saputro; Rachmadi Usman
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.7962

Abstract

Perkembangan teknologi blockchain telah memunculkan berbagai bentuk aset digital, salah satunya adalah token utilitas yang digunakan sebagai sarana investasi dalam ekosistem pertukaran kripto (crypto exchange). Salah satu token yang menjadi sorotan di Indonesia adalah Toko Token (TKO) yang diluncurkan oleh platform TokoCrypto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hukum Toko Token sebagai objek komoditi digital dan menelaah hubungan hukum antara para pihak dalam penggunaan platform TokoCrypto sebagai sarana investasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Toko Token dikualifikasikan sebagai utility token yang diperdagangkan sebagai komoditi digital, bukan alat pembayaran. Hubungan hukum antara pengguna, penyedia platform, dan pengembang token dibingkai dalam perjanjian elektronik yang tunduk pada regulasi nasional, termasuk ketentuan dari BAPPEBTI dan OJK. Perlindungan hukum bagi investor diformulasikan melalui pengawasan terhadap mekanisme transaksi, kewajiban transparansi informasi, serta pemenuhan prinsip Know Your Customer dan Anti-Money Laundering. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan perlindungan hukum yang adaptif terhadap dinamika aset digital.
Co-Authors Arief Eko Saputro Diana Rahmawati Haganta Michael Raja