Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Jurnal Kolaboratif Sains YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Cendekia Ilmiah LamLaj Law and Justice Research Journal
Rachmadi Usman
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
KEPAILITAN TERHADAP BANK BERDASARKAN ASAS KESEIMBANGAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASABAH PENYIMPAN Rachmadi Usman
Badamai Law Journal Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v1i1.255

Abstract

 Dalam rangka penyelesaian bank bermasalah dibutuhkan suatu mekanisme yang mampu mewadahi dan menjamin perlindungan kepentingan nasabah penyimpan (kreditor bank). Terdapat dua mekanisme yang dapat digunakan dalam penyelesaian bank bermasalah dengan mendayagunakan pranata dan kelembagaan likuidasi bank dan kepailitan bank. Likuidasi bank merupakan mekanisme yang lazim digunakan dalam rangka pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum dan pelaksanaan likuidasi bank. Ketentuan likuidasi bank ini telah mereduksi ketentuan kepailitan bank sebagai kewenangan tunggal Bank Indonesia. Adanya pembatasan kewenangan dan hak dalam kepailitan bank tersebut, pada hakikatnya bentuk perlakuan diskriminasi dan tidak sesuai dengan asas keseimbangan serta mengingkari kebebasan berkontrak dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian simpanan. Kepailitan merupakan instrumen yang efisien, efektif, dan proporsional untuk penyelesaian utang piutang antara bank dan nasabah penyimpan.Oleh karena itu pembatasan kewenangan dan hak dalam kepailitan bank hanya pada Bank Indonesia tidak meniadakan hak dan perlindungan kepentingan nasabah penyimpan (kreditor bank) untuk mempailitkan bank sepanjang terdapat piutang bank. Sesuai dengan  asas keseimbangan, sudah seyogianya nasabah penyimpan (kreditor bank) mempunyai hak istimewa dibandingkan dengan lebih mengutamakan perlindungan kepentingan publik dalam kepailitan bank. Kata Kunci: Kepailitan Bank, Keseimbangan, dan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan
THE URGENCY OF PROTECTING CHILDREN BORN FROM WOMEN WHO HAD CEASED HER MARRIAGE DUE TO LI’AN *) Rachmadi Usman; Diana Rahmawati
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 2 (2018): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v3i2.56

Abstract

A husband is given the right to deny the child born by his wife as his child, while his wife denies the accusation. If a husband accuses his wife of adultery, but does not complete the evidence by presenting 4 witnesses and his wife refutes the accusation, then they can take the oath of li’an. The child born of the oath of li’an is a child who called as mula’nah or an adulterous child or a child born out ofmarriage. As a result of the legal li’an child, this adulterous child does not have nasab, marriage guardian, inheritance and a living with the man who caused his birth. In order for the li’an child not to be abandoned by his biological father, a biological father should be appointed to take responsibility for fulfilling the life needs of the li’an child concerned. The government has the authority to determinethe punishment of ta’zir to the adulterous man by obliging him to fulfill the life needs of theli’an child, even obliging him to give part of the assets after he dies through obligatory wasiat. This is done in order to fulfill the sense of justice and the interests of children and human rights of a child.
Perlindungan Hukum Bagi Pihak Investor Akibat Pemutusan Perjanjian Bangun Guna Serah Secara Sepihak Haganta Michael Raja; Rachmadi Usman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1769

Abstract

Skema Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta dalam pengelolaan infrastruktur publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pemutusan sepihak perjanjian Bangun Guna Serah oleh pemerintah serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi investor berdasarkan sistem hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan sepihak tanpa dasar yang sah merupakan pelanggaran terhadap asas pacta sunt servanda dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Perlindungan hukum terhadap investor dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni preventif dengan akta notariil dan klausul arbitrase dalam kontrak, serta represif melalui gugatan perdata. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan instrumen hukum dalam kontrak BGS guna menciptakan kepastian dan keadilan hukum bagi para investor yang bermitra dengan pemerintah
Perlindungan Hukum Bagi Investor Komoditi Token Pada Tokotoken Melalui Platform Exchange Tokocrypto: Legal Protection for Commodity Token Investors in Tokotoken Through the Tokocrypto Exchange Platform Arief Eko Saputro; Rachmadi Usman
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.7962

Abstract

Perkembangan teknologi blockchain telah memunculkan berbagai bentuk aset digital, salah satunya adalah token utilitas yang digunakan sebagai sarana investasi dalam ekosistem pertukaran kripto (crypto exchange). Salah satu token yang menjadi sorotan di Indonesia adalah Toko Token (TKO) yang diluncurkan oleh platform TokoCrypto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hukum Toko Token sebagai objek komoditi digital dan menelaah hubungan hukum antara para pihak dalam penggunaan platform TokoCrypto sebagai sarana investasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Toko Token dikualifikasikan sebagai utility token yang diperdagangkan sebagai komoditi digital, bukan alat pembayaran. Hubungan hukum antara pengguna, penyedia platform, dan pengembang token dibingkai dalam perjanjian elektronik yang tunduk pada regulasi nasional, termasuk ketentuan dari BAPPEBTI dan OJK. Perlindungan hukum bagi investor diformulasikan melalui pengawasan terhadap mekanisme transaksi, kewajiban transparansi informasi, serta pemenuhan prinsip Know Your Customer dan Anti-Money Laundering. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan perlindungan hukum yang adaptif terhadap dinamika aset digital.
The Role of The Government in Enforcing Mining Rehabilitation Laws: Environmental Law and Mining Law Sudi Haryansyah; Rachmadi Usman; Muhammad Ananta Firdaus
Law and Justice research journal Vol. 1 No. 4 (2025): October: Law and Justice research journal
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/ljrj.v1i4.127

Abstract

Mining activities in Indonesia result in significant environmental degradation, necessitating a robust legal framework for post-mining rehabilitation. However, enforcement is often hindered by normative overlaps between the Mining Law (No. 3/2020) and the Environmental Law (No. 32/2009), alongside a "supervisory vacuum" caused by recent centralization. This research evaluates the government's role in enforcing rehabilitation obligations and proposes a synchronized legal approach. Using a normative juridical method, the study identifies that authority fragmentation leads to a lack of accountability in reclamation fund management. Findings suggest that rehabilitation is frequently treated as a formal administrative procedure rather than a substantive ecological duty. Consequently, this study proposes a "Green Mining Governance" model that integrates environmental standards directly into mining permits (IUP) through a unified, inter-agency supervision system. This proposed framework integrates stringent environmental standards directly into the Mining Business Permit (IUP) and the annual Work Program and Budget (RKAB) through a unified, inter-agency supervision system. Such a reconstruction is essential to ensure that environmental restoration transcends formalistic requirements, evolving into a substantive legal obligation aimed at achieving long-term ecological justice and sustainable resource management.
Pembuatan Akta Perseroan Terbatas oleh Pasangan Suami Istri Tanpa Perjanjian Perkawinan Fitriana, Fitriana; Rachmadi Usman
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5548

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Oleh Pasangan Suami Istri Tanpa Perjanjian Perkawinan. Metode ini menggunakan Jenis penelitian berbentuk penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum dari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menjelaskan bahwa status badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dapat hilang jika seluruh sahamnya hanya dimiliki oleh suami istri tanpa perjanjian perkawinan yang memisahkan harta. Suami istri dianggap satu entitas hukum dalam hal harta bersama, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham terpisah dalam PT. Oleh karena itu, saham perlu dialihkan ke pihak ketiga atau dibuat perjanjian perkawinan yang sah untuk memisahkan harta suami istri. Jika tidak, suami istri dapat bertanggung jawab pribadi atas hutang dan kerugian perusahaan, dan PT dapat dianggap tidak pernah ada serta dibubarkan oleh pengadilan.
Kepastian Hukum Aset Digital sebagai Objek Jaminan dalam Perjanjian Kredit Alfia Salsabila; Rachmadi Usman
YASIN Vol 6 No 3 (2026): JUNI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/yasin.v6i3.10684

Abstract

Although digital assets have received attention in various previous studies, studies that specifically discuss legal certainty and the enforcement framework for digital asset collateral under Indonesian civil security law remain limited. This study aims to analyze the concept of digital assets as “objects” in Indonesian property law in relation to ownership rights and to identify normative obstacles and mechanisms for enforcing digital asset collateral in the event of debtor default. This study uses a qualitative approach with a doctrinal design through normative legal research based on statutory and conceptual approaches. The data used were secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, and were then analyzed using qualitative descriptive-analytical analysis. The results show that digital assets legally meet the requirements as intangible movable objects under Article 499 and Article 503 of the Indonesian Civil Code because they can be controlled through a private key, have economic value, and form part of a person’s assets. However, the enforcement of digital asset collateral still faces fundamental obstacles due to the decentralized characteristics of blockchain, the technical principle of “not your keys, not your coins,” extreme volatility, and the normative vacuum in the Fiduciary Security Law. The conclusion of this study affirms that the use of accredited custodial institutions can serve as a point of legal intervention to secure the enforcement mechanism for digital asset collateral. The implications of this study include theoretical contributions to the development of principles of immaterial property law and a practical framework for the Financial Services Authority (OJK) in formulating cross-sectoral regulations on digital assets as collateral objects.
Proporsionalitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Mikro dalam Pelanggaran Informasi Produk Syahda Hafidz Adzindafa; Rachmadi Usman
AHKAM Vol 5 No 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i3.10787

Abstract

Although law enforcement against business actors in consumer protection violations has been widely studied, research that specifically discusses the proportionality of law enforcement against micro-enterprise actors for violations of product information obligations from the perspective of economic law remains limited. This study aims to analyze the regulation of product information obligations for micro-enterprise actors and to examine the proportionality of law enforcement against violations of these obligations through Banjarbaru District Court Decision Number 38/Pid.Sus/2025/PN Bjb. This study used a qualitative approach with a normative legal research design through statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, and were then analyzed normatively and qualitatively using a descriptive-analytical method. The results show that the regulation of product information obligations in Law Number 8 of 1999 aims to protect consumer rights, but its application to micro-enterprise actors needs to consider business characteristics and MSME empowerment policies. Law enforcement through criminal instruments against administrative violations, as in the Mama Khas Banjar case, has not fully reflected the principle of proportionality and the principle of ultimum remedium. These findings contribute to the development of studies on consumer protection law, MSME law, and economic law, particularly through strengthening the principle of proportionality in law enforcement against micro-enterprise actors. The conclusion of this study affirms that administrative guidance, education, and gradual supervision should serve as the primary instruments before the application of criminal sanctions. The implications of this study provide a conceptual basis for the government and law enforcement officials in formulating more equitable law enforcement policies, while also opening opportunities for further empirical research on the implementation of the principle of proportionality in handling violations by micro-enterprise actors.
Perlindungan Hukum Notaris dalam Membuat Perjanjian Kredit Fiktif pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Tri Puspa Wangi; Rachmadi Usman
AHKAM Vol 5 No 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i3.10879

Abstract

Although criminal liability and legal protection for notaries have received attention in various previous studies, studies that specifically discuss the limits of notarial criminal liability in the preparation of credit agreement deeds based on falsified documents in corruption cases, as well as legal protection for notaries regarding the truth of the legal identity of debtors in the banking sector, remain limited. This study aims to analyze the criminal liability of notaries for deeds prepared based on falsified documents submitted by fictitious debtors and to examine forms of legal protection for notaries in the practice of bank credit provision. This study used a qualitative approach with a normative legal research design through a statutory approach, conceptual approach, and case approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through literature study and documentation, and were then analyzed prescriptively using legal interpretation techniques. The results showed that, in principle, notaries are only responsible for the formal truth of the deeds they prepare and are not obliged to guarantee the material truth of documents or statements provided by the parties. Therefore, notaries cannot be held criminally liable in fictitious credit cases that cause state losses as long as there is no evidence of intent (mens rea), active involvement, or benefits obtained from the criminal act. This study also found that legal protection for notaries has been regulated through the mechanism of the Notary Honorary Council, the right of refusal, and the principle of due process of law, but its implementation remains suboptimal, thereby potentially leading to the criminalization of the notarial profession. These findings contribute to the development of studies on notarial law, banking law, and corruption criminal law, while also expanding understanding of the limits of notarial responsibility in bank credit transactions. The conclusion of this study emphasizes the importance of distinguishing between the formal responsibility of notaries and the material responsibility of banking institutions and debtors in fictitious credit cases. The implications of this study include theoretical contributions to the development of the concept of legal protection for the notarial profession, as well as practical implications for policymakers, law enforcement officials, banking institutions, and the Notary Honorary Council in strengthening legal certainty and preventing the criminalization of notaries who carry out their duties in accordance with legal provisions.
Co-Authors Alfia Salsabila Arief Eko Saputro Diana Rahmawati Fitriana Fitriana Haganta Michael Raja Muhammad Ananta Firdaus Sudi Haryansyah Syahda Hafidz Adzindafa Tri Puspa Wangi