Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.522

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Badamai Law Journal EMPATI : JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Warta Pengabdian Jurnal Ius Constituendum PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat The Innovation of Social Studies Journal Indonesian Journal of Social Work Padaringan : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Banua Law Review JURNAL GEOGRAFIKA (GEOGRAFI LINGKUNGAN LAHAN BASAH) Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan) Jurnal Ilmu Hukum Homeostasis: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Dokter Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah

Muhammad Ananta Firdaus

Politeknik Kesejahteraan Sosial

Author-ID : 3132382

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN DI KOTA BANJARMASIN Muhammad Ananta Firdaus
Badamai Law Journal Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v3i1.5917

Adanya otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat daerahnya. Selama ini Kota Banjarmasin mayoritas penduduknya sebagian besar beragama Islam atau muslim ditambang dengan selama ini Banjarmasin dikenal sebagai kota yang tingkat religiusnya cukup tinggi sehingga hal ini kemudian mendasari pertimbangan dari pemerintah daerah dalam lahirnya peraturan-peraturan daerah yang bernuansa syariah, karena terkait dengan kepentingan masyarakatnya dalam melaksanakan ibadahnya. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya Peraturan Daerah Kota No 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan yang kemudian direvisi melalui Peraturan Daerah No 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan atau lebih dikenal dengan Perda Ramadhan. Dimana perda ini berlaku selama bulan Ramadhan, ternyata terlihat masih tingginya angka pelanggaran terhadap perda tersebut, selama perda ini diterapkan.

FORMULASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN Muhammad Ananta Firdaus; Risni Ristiawati; Salma Saphira
Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v6i2.3667

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan formulasi kebijakan dalam penataan kawasan sempadan sungai di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin mengupayakan pencegahan penggunaan sempadan sungai untuk kawasan yang belum terganggu oleh peruntukan lain dan upaya penertiban bagi pelanggaran sempadan sungai yang telah digunakan untuk peruntukan lain melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penetapan, Pengaturan, Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sempadan sungai, kemudian diperkuat dengan studi lapangan menggunakan teknik purposive accidental sampling. Hasil dari penelitian ini adalah telah terjadinya alih fungsi lahan sempadan sungai di Kota Banjarmasin menjadi permukiman penduduk yang disebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai. Implementasi Perda mengalami beberapa hambatan, pertama dikarenakan kondisi eksisting dimana masyarakat Kota Banjarmasin secara lokal budaya memang masyarakat yang bertumbuh di pinggiran sungai, dan kedua karena pengaturan jarak sempadan sungai yang cukup lebar dinilai kurang sesuai dengan kondisi geografis Kota Banjarmasin dengan wilayah yang sempit namun dialiri oleh banyak anak sungai.

Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Lindung (Studi Di Kawasan Pengelolaan Hutan Lindung Kayu Tangi Blok I Kota Banjarbaru) Nasruddin Nasruddin; Gusti M. Syahcreza Febrian; Ananta Dandy Rukmana; Muhammad Indra
PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi) Vol 2, No 2 (2020): (MEI)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula, seperti direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan tersebut. Alih fungsi lahan hutan lindung memiliki dampak pada keberlanjutan ekosistem lingkungan secara luas. Hutan lindung sebagai kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Metode penelitian dilaksanakan melalui interpretasi hasil pemotretan foto udara menggunakan pesawat tanpa awak (drone) Tahun 2018, observasi lapangan melalui wawancara pada masyarakat di Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) Kayu Tangi Blok 1 Kota Banjarbaru dengan teknik insidental sampling, yang selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan yang terjadi di Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) Lindung Kayu Tangi Blok 1 Kota Banjarbaru menunjukkan 22,42% beralih fungsi menjadi kawasan bukan alami atau dengan luas 215,316 ha dengan perincian lahan garapan 13,10%, perkebunan 8,01%, bangunan 1,1%, dan pertanian 0,24%. Faktor terbentuknya alihfungsi didominasi oleh kesulitan dalam mendapatkan jenis pekerjaan sampingan, serta pengetahuan masyarakat yang rendah terhadap status lahan kawasan hutan lindung yang kepemilikannya oleh pemerintah. Hasil penelitian merekomendasikan: 1) diperlukan suatu model dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) sebagai suatu program yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan melalui suatu lembaga swadaya yang dibentuk masyarakat bersama pemerintah dengan target mengembalikan fungsi kawasan melalui kegiatan agrofrestri, 2) diperlukan penyusunan lanskap kawasan berbasis perencanaan partisipatif yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan masyarakat.

Hubungan Pasang Surut Air Laut terhadap Pergerakan Transportasi Kapal di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Efendi; Hasa Noor Hasadi; Ananta Dandy Rukmana
Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah) Vol 1, No 2 (2020): GEOGRAFIKA
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Abstrak: Penelitian ini berjudul “Hubungan Pasang Surut air laut terhadap Pergerakan transportasi Kapal di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pasang surut, pergerakan kapal dan hubungannya. Hubungan pasang surut dengan pergerakan kapal di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menunjukkan pergerakan Transportasi kapal di pelabuhan tersebut, bermanfaat untuk perencanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemajuan dan kesejahteraan penduduk, misalnya dengan lancarnnya transportasi kapal maka sirkulasi barang yang masuk ke Propinsi Kalimantan Selatan akan mengalami kelancaran juga. Hasil penelitian berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Korelasi menunjukkan bahwa hubungan pasang surut air laut dengan pergerakan transportasi Kapal di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin mempunyai hubungan yang relatif sangat lemah antara tinggi pasang dengan pergerakan kapal yang merapat ke dermaga dalam periode 5 tahun dari tahun 2007 sampai 2011 dengan persentase tiap tahunnya sebagai berikut; (1) 51% ditahun 2007. (2) 0.4% ditahun 2008. (3) 1% ditahun 2009. (4) 1.1% ditahun 2010. (5) 1% ditahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa pasang surut tidak terlalu besar mempengaruhi pergerakan transportasi kapal di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kata Kunci: Hubungan, Pasang surut, Kapal, Pelabuhan

PENGARUH PROSES PENDAMPINGAN SOSIAL TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA FAKIR MISKIN (KUBE-FM) DI KOTA JAMBI Muhammad Ananta Firdaus
Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan) Vol 1 No 1 (2019): BIYAN
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung

Penelitian ini membahas pengaruh proses pendampingan sosial oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) terhadap pencapaian tujuan kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE-FM) di Kota Jambi. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian dari analisis Sommerâ€™s D menunjukkan tidak terdapat hubungan di antara proses pendampingan sosial TKSK dan pencapaian tujuan KUBE-FM. Tidak terdapatnya hubungan ini dikarenakan adanya keadaan yang tidak sejalan di antara kedua variabel, yang ditunjukkan dengan kelompok responden yang menyatakan bahwa proses pendampingan sosial TKSK baik namun pencapaian tujuan KUBE-FM mereka sedikit yang tercapai dan jumlah mereka mendominasi. Hasil ini sesuai dengan Hipotesis awal (Ho) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan di antara proses pendampingan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) terhadap pencapaian tujuan KUBE-FM (Anggota KUBE) â€ (H0 : p = 0, 0). Faktor lain yang mempengaruhi pencapaian tujuan KUBE-FM selain proses pendampingan, bisa berasal dari minimnya upah yang diterima TKSK sebagai pendamping dan keanekaragaman suku para anggota KUBE-FM.

Literature Review: Korelasi Kadar Malondialdehid Plasma dengan Depresi pada Lanjut Usia Yasril Ananta Zakariya; Fakhrurrazy Fakhrurrazy; Fujiati Fujiati
Homeostasis Vol 4, No 3 (2021)
Publisher : Homeostasis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.358 KB)

Abstract: Depression in elderly is different from depression in general, it’s a little difficult to recognize because it shows different symptoms in younger people. Many factors can cause depression, which one is occurs by oxidative stress that marked by increasing levels of malondialdehyde (MDA). Writing this literature review aims to analyze the correlation between malondialdehyde levels and depression. Writing is done by analyzing related literature that is obtained from medical journal databases, PubMed-MEDLINE and Google Scholar using English language and published in 2000-2020. A total of 8 articles were included in this literature review. Based on the literature review, it was found that there was an corelation between MDA levels and depression, further research was needed to determine the direct relationship between MDA levels and depression in elderly. Keywords: oxidative stress, late life, malondialdehyde, depressive disorder, elderly. Abstrak: Depresi pada lanjut usia (lansia) berbeda dengan depresi pada umumnya, sedikit sulit untuk dikenali karena menunjukkan keluhan yang berbeda dengan orang yang lebih muda. Banyak faktor yang dapat menyebabkan depresi salah satunya terjadi stres oksidatif yang ditandai dengan meningkatnya kadar malondialdehid (MDA). Penulisan literature review ini bertujuan untuk menganalisis korelasi kadar MDA dengan depresi pada lansia. Penulisan dilakukan dengan menganalisis literatur terkait yang didapatkan dari pencarian pada database jurnal kedokteran, yaitu PubMed-MEDLINE dan Google Scholar menggunakan bahasa inggris dan dipublikasikan pada tahun 2000-2020. Sebanyak 8 artikel disertakan pada literature review ini. Berdasarkan literature review didapatkan korelasi antara kadar MDA dengan depresi pada lansia, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan kadar MDA dengan depresi pada lansia secara langsung. Kata kunci: stres oksidatif, malondialdehid, depresi, lanjut usia.

Implementing Building Permits in Wetland Environmental Areas in Banjarmasin City Muhammad Ananta Firdaus; Risni Ristiawati
The Innovation of Social Studies Journal Vol 4, No 1 (2022): The Innovation of Social Studies Journal, Sept 2022
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/iis.v4i1.5687

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi terhadap implementasi pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada kawasan lingkungan lahan basah di Kota Banjarmasin, agar Pemerintah Kota Banjarmasin dapat meningkatkan fisik kawasan kota dengan menyusun formulasi kebijakan terkait eksistensi dari pengaturan Izin Mendirikan Bangunan setelah lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dengan berbasis pada kelestarian lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan, kemudian diperkuat dengan studi lapangan menggunakan teknik purposive accidental sampling. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di kota Banjarmasin menghadapi beberapa kendala baik internal maupun eksternal. Sementara pasca lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam perizinan bangunan, diantaranya adalah perubahan istilah dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), termasuk juga ketentuan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, hal ini tentu harus diikuti pula oleh peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, yakni Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin M.Ananta Firdaus; Arisandy Mursalin
Banua Law Review Vol. 4 No. 2 (2022): October
Publisher : Banua Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/balrev.v4i2.46

Efektivitas pengaturan kawasan sempadan sungai dengan sosial budaya masyarakat di kota Banjarmasin dan untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang mempengaruhi pengaturan kawasan sempadan sungai kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yang bersumber pada data primer berupa penelitian lapangan yang didukung dengan data sekunder. Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran secara sistematis mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, Dalam penataan ruang di kawasan sempadan sungai kota Banjarmasin memiliki banyak faktor yang berpengaruh pada peraturan daerah tentang kawasan sempadan sungai yakni faktor lingkungan dan faktor sosial budaya, kondisi lingkungan kota Banjarmasin yang hampir seluruh wilayahnya dialiri sungai dan faktor sosial budaya masyarakat yang sulit untuk dihilangkan, yakni berkehidupan di sempadan sungai karna hal ini terjadi sejak jaman dahulu dan merupakan cikal bakal adanya Kota Banjarmasin. Selain itu telah terjadinya alih fungsi sungai menjadi pemukiman warga dan kurangnya kesadaran warga dalam menjaga lingkungan sungai yang mengakibatkan pencemaran sungai. Kedua, efektivitas pengaturan tentang sempadan sungai di kota Banjarmasin yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penetapan, Pengaturan, Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai dirasa kurang efektif dengan keadaan sosial dan budaya masyarakat kota Banjarasin karna bertentangan dengan kondisi yang ada di kota Banjarmasin.

IMPLEMENTASI RESTORASI LAHAN GAMBUT MELALUI PENYUSUNAN PERATURAN DESA Erlina Erlina; Muhammad Ananta Firdaus; Nika Romadilla; Rahmad Ihza Mahendra
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v10i2.8120

Kebakaran hutan dan lahan sering menjadi permasalahan yang sering terjadi berulang setiap tahun di Indonesia, oleh karena itu maka penanganan dan penanggulangan terhadap permasalahan ini harus diupayakan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan juga berperan besar dalam usaha-usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dimana sebagaian besar wilayahnya adalah lahan gambut, yang jika tidak dikelola dengan baik akan menambah rumit permasalahan tersebut. Desa Palukahan dan Desa Darussalam salah satu desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara sosiologis sangat bergantung pada kondisi lahan gambut yang rentan dan mudah terbakar sementara lahan gambut tersebut merupakan salah satu sarana mata pencaharian masyarakat. Oleh karena itu untuk menjadi adanya perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat desa tersebut maka diperlukan upaya-upaya penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Restorasi Lahan Gambut, dimana dalam penyusunan peraturan desa tersebut, selain berorientasi pada kearifan lokal masyarakat desa, diperlukan banyak masukan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam penyusunannya, agar peraturan desa yang dibentuk dapat berjalan secara optimal

Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan Mirza Satria Buana; Muhammad Ananta Firdaus; Muhammad Fachrurazi; Aprillia Hamdani
Warta Pengabdian Vol 17 No 1 (2023): Warta Pengabdian
Publisher : LP2M Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/wrtp.v17i1.34007

Program pengabdian masyarakat di Desa Anjir Pasar Kota II, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan bertujuan untuk memberi penguatan peran aparatur desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa terhadap pentingnya pelayanan minimum di desa. Aspek penguatan yang ditekankan dalam pengabdian masyarakat ini terutama dalam aspek pemahaman perundang-undangan terkait pelayanan umum dan keterkaitannya dengan pemenuhan hak-hak publik konstitusional warga desa. Desa Anjir Pasar Kota II telah memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM), namun keberadaan dokumen tersebut tidak serta merta menjamin pemahaman dan implementasi efektif dari dokumen SPM tersebut. Tim Pengabdian Masyarakat melakukan sosialisasi lewat Temu Wicara dan beberapa kali dalam pertemuan informal dengan aparatur desa dan warga desa, sekaligus melakukan evaluasi terhadap aspek substantif-normatif dalam dokumen SPM dan implementasinya di lapangan. Tim Pengabdian Masyarakat menemukan beberapa temuan-temuan (findings) yang dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja aparatur desa dalam konteks pelayanan minimum, semisal: kurangnya koordinasi dan pengetahuan aparatur desa terkait mekanisme menerbitan Surat Keterangan Izin Bepergian (SKIB) terutama dalam kondisi kedaruratan wabah Covid-19 di tahun 2020 – 2021 silam, dan yang tidak kalah krusial adalah terkait aspek pengurusan Surat Tanah Sporadik yang juga berkorelasi dengan pelayanan Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah (SKTHT). Kedua pelayanan diatas memerlukan kejelian sekaligus pengetahuan yang mencukupi terkait aspek-aspek teknis pertanahan, dimana aparatur desa perlu berkoordinasi dengan badan/institusi terkait. Namun, terlepas dari beberapa kendala dan keterbatasan diatas, pelayanan minimum yang dilakukan aparatur desa sudah cukup memuaskan, hal tersebut terkonfirmasi lewat pernyataan warga desa setempat.

Co-Authors Andri Dwi Kurniawan Aprillia Hamdani Arisandy Mursalin Deswanti, Arini Dwi Ellya Susilowati Erlina Erlina Erlina Erlina Erniyati, Tiya Fakhrurrazy Fakhrurrazy Firdaus, Ahmad Fitra Fitriani Nur Halimah Gusti M. Syahcreza Febrian Hanifah, Lena Hasa Noor Hasadi Hildayanti, Hana Indrawan, Rudy Mira Azzasyofia Mirza Satria Buana Mirza Satria Buana MUHAMMAD EFENDI Muhammad Fachrurazi Muhammad Indra Nasruddin Nasruddin Nika Romadilla Nur Fadilla, Nur Rahmad Ihza Mahendra Rian Dani Ristiawati, Risni Salma Saphira Suci Utami, Suci Tajmila, Tajmila Tuti Kartika Vrinsca Paulus Wilyati, Wilyati

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search