Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendidikan Kewarganegaraan Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial
Suroto Suroto
Universitas Lambung Mangkurat
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Pendidikan Kewarganegaraan

 1 
UPAYA SUKU DAYAK DALAM MEMPERJUANGKAN KAHARINGAN MENJADI SALAH SATU AGAMA DI INDONESIA Aulia Nazmi; Fatimah Fatimah; Suroto Suroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 8, No 2 (2018): PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v8i2.10624

Abstract

Tujuan Penelitian ini ialah untuk melihat berbagai upaya dan strategi masyarakat suku kaharingan dalam memperjuagkan kepercayaanya menjadi sebuah agama di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Upaya dalam memperjuangkan kepercayaan Kaharingan menjadi salah satu agama di Indonesia  meliputi persiapan, perencanaan, keorganisasian, prosedur formal dan non formal, upaya yang terus dilakukan dan sikap pantang menyerah. (2) Hambatan yang dialami terbagi menjadi dua, yakni hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal  datang dari diri individu yang terjadi karena kurangnya pendidikan, kemiskinan, dan sikap yang terlalu mudah percaya dengan orang lain. Hambatan eksternal berupa persiapan dan pemilihan strategi yang masih terdapat risiko didalaminya, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait ketentuan hukum yang berlaku dalam mengatur perubahan status dari kepercayaan menjadi sebuah agama.Kata Kunci: Perjuangan, Dayak, Kaharingan.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKANNASIONAL INDONESIA DAN KENDALA YANGDIHADAPI SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN DALAM RANGKA MEMPERSIAPKAN WARGA NEGARA MUDA YANG BAIK DAN CERDAS Suroto S.Pd., M.Pd.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 4, No 7 (2014): Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v4i7.403

Abstract

Pendidikan merupakan suatu sistem yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh sistem-sistem kehidupan lain yang terjadi di luar sistem pendidikan. Dalam kerangka keterkaitan antara sistem pendidikan dengan bidang-bidang kehidupan di luar sistem tersebut terdapat beberapa faktor di luar sistem pendidikan yang perlu memperoleh perhatian serius agar tampak adanya keterkaitan fungsionalnya masing-masing.Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karena itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.Bagi bangsa Indonesia, pandangan hidupnya adalah Pancasila. Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan mempunyai makna 1. Dalam merumuskan pendidikan harus dijiwai dan didasarkan pada Pancasila 2. Sistem pendidikan nasional haruslah berlandaskan Pancasila 3. Hakikat manusia haruslah diwujudkan melalui pendidikan, sehingga tercipta manusia Indonesia yang dicita-citakan Pancasila.
DINAMIKA KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM UPAYA MEMPERKUAT KARAKTER UNGGUL GENERASI MUDA Suroto Suroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 6, No 2 (2016): Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v6i2.2428

Abstract

Mahasiswa sebagai generasi muda diharapkan mampu menjadi agent of change dan social control terhadap lingkungan, daerah maupun negaranya. Melalui harapan tersebut menempatkan mahasiswa sebagai bagian dari perguruan tinggi yang idealnya senantiasa melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung kemajuan masyarakat sebagai landasan keilmuan. Sebagai organisasi kemahasiswaan sebaiknya tidak hanya terjebak sebatas pada penyelenggaraan kegiatan semata guna menunjang eksistensi organisasi tersebut. Kearifan lokal yang selama ini cenderung untuk dipandang sebelah mata dan cenderung hanya menjadi sebuah “jargon” ketika momen-momen tertentu, sebaiknya senantiasa untuk dijadikan sebagai motivator untuk lebih “mengeksiskan” diri maupun lembaganya sehingga organisasi tersebut memiliki daya saing sesuai dengan kekhasan (keunggulan) daerahnya yang senantiasa disertai dengan  karakter unggul dari para pengurusnya. Kata kunci: organisasi kemahasiswaan, kearifan lokal, karakter unggul.
KECENDERUNGAN PENGURUS DALAM MENTAATI NORMA ORGANISASI KEMAHASISWAAN Suroto S.Pd., M.Pd.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 4, No 8 (2014): Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v4i8.456

Abstract

Perguruan tinggi sebagai salah satu wahana pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi tidak terkecuali organisasi tingkat mahasiswa (kemahasiswaan) diharapkan tidak mengalami sterilisasidalam hal tuntutan nilai-nilai moral.Nilai-nilai keluhuran budi berupa moral tersebut harus terus diasah dan ditumbuhkembangkan dalam diri setiap mahasiswa selama mereka masih menjadi anak didik di suatu lembaga pendidikan tinggi. Universitas Lambung Mangkurat melalui Fakultas maupun Program Studi telah melaksanakan kewajibannya dengan baik melalui beberapa fasilitas kemahasiswaan. Norma organisasi sebagai sebuah bentuk rambu-rambu bagi kegiatan organisasi juga telah ada dan senantiasa dikembangkan oleh pengurus organsiasi tersebut sebagai bagian maupun bentuk kreatifitas dari dalam diri mahasiswa melalui program-program organisasi yang sedang maupun akan dijalankan.
KEPRIBADIAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN DALAM MELAKSANAKAN PERAN DAN TANGGUNG JAWABNYA SEBAGAI BAGIAN DARI KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN Suroto Suroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 6, No 11 (2016): Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v6i11.728

Abstract

Kepribadian pengurus organisasi kemahasiswaan yang cenderung tertutup dalam menjalankan rutinitasnya akan berdampak terhadap kualitas kinerja dan pelayanan organisasi. Apabila hal demikian tidak mendapat perhatian serius dikhawatirkan akan menjadikan organisasi sosial lingkup kemahasiswaan tersebut hanya sekedar menjalankan aktivitas berupa rutinitas saja. Diharapkan pengurus organisasi tingkat kemahasiswaan memiliki kemandirian dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan maupun melaksanakan perannya secara maksimal selama menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan.
DEGRADASI NORMA HUKUM DALAM KEBIJAKAN PENGUPAHAN TERHADAP PEKERJA/BURUH DI INDONESIA Zainul Akhyar; Suroto Suroto; Muhammad Elmy
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v11i2.14259

Abstract

Degradasi norma hukum dalam kebijakan pengupahan bagi pekerja/buruh di Indonesia bermula dari penerjemahan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) tentanbg upah dengan hidup layak secara kemanusiaan, yang diturunkan ke dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut upah layak diterjemahkan sebagai upah minimum, dan upah minimum dimaknai “diarahkan” untuk mencapai hidup layak, bukan berdasar hidup layak. Kebijakan pengupahan di Indonesia memperlihatkan adanya degradasi norma dalam perundangundangan tentang sistem pengupahan pekerja/buruh. Norma dalam konstitusi (UUD 1945) diturunkan ke dalam peraturan yang lebih rendah derajatnya menunjukkan tidak konsisten. Terjadinya keadaan yang tidak konsisten tersebut sebagai akibat politik hukum kebijakan pengupahan yang belum benbarbenar berpihak pada kelompok pekerja/buruh dan cenderung berpihak pada pengusaha, akibatnbya aspek rasa keadilan pekerja belum terwujud dengan baik sebagaimna amanat konstitusi.
Co-Authors Aulia Nazmi Fatimah Fatimah Muhammad Elmy Siti Nurhafizah Zainul Akhyar