Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Kepedulian Orang Tua dalam Menanamkan Karakter Peduli Lingkungan (Studi terhadap Warga di Bantaran Sungai Kuin Kota Banjarmasin) Muhammad Elmy; Heru Puji Winarso
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v9i2.7553

Abstract

Untuk membentuk manusia yang sadar pentingnya menjaga kelestarian sungai, maka perlu usaha yang dapat membina, mengarahkan dan menjadikan seseorang mempunyai jiwa yang mencintai lingkungan. Orangtua sebagai pendidik pertama dan utama dalam rumah tangga mempunyai peran yang sangat besar untuk membentuk sikap dan perilaku anak agar peduli terhadap lingkungan, khususnya mereka yang tinggal di bantaran sungai pinggiran kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan mengetahui kepedulian orang tua yang tinggal di bantaran sungai melalui sikap dan peranannya terhadap upaya menanamkan karakter peduli lingkungan kepada anak-anaknya. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara secara mendalam, hingga kemudian dianalisis dengan teknis model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepedulian orang tua lewat sikap dan perannya dalam membentuk karakter peduli lingkungan pada anak tidak berpengaruh besar bila tidak didukung dengan kondisi masyarakat yang juga memiliki sikap-sikap peduli terhadap lingkungan. Kata Kunci: Kepedulian, Orang Tua, Karakter Peduli Lingkungan
Keterampilan Berkewarganegaraan (Civic Skills) Santri pada Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Jannah Banjarmasin Nida Khulfiya; Zainul Akhyar; Muhammad Elmy
PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial) Vol 2, No 1 (2022): PAKIS, Maret 2022
Publisher : Pendidikan IPS FKIP ULM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.757 KB) | DOI: 10.20527/pakis.v2i1.5202

Abstract

The purpose of this study is to describe the understanding of Nurul Jannah Banjarmasin Islamic Boarding School students about Civic Skills in the social field and describe the understanding of Nurul Jannah Islamic Boarding School students in Civic Skills in the laws. This study used qualitative. To obtain the samples, this study used purposive sampling technique. The use of purposive sampling technique in this study aimed to be able to find out how civic skills in the social and legal fields at the Salafiyah Nurul Jannah Islamic Boarding School in Banjarmasin. The results of this study indicated that the most prominent attitude of them is their politeness and manners and their morals are the main key to being educated by the ustadz/ustadzah there. In addition, the application of the law has been carried out and obeyed by the students. They knew the sanctions that are applied there. So, from there they learn to become law-abiding citizens both within the boarding school and outside the boarding school.Keywords: Civic skills, islamic boarding school, student
Coastal Communities Environmental Concerns Based on Civic Culture Mariatul Kiptiah; Wahyu; Rabiatul Adawiah; Muhammad Elmy
International Journal of Science and Society Vol 4 No 2 (2022): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v4i2.465

Abstract

In the context of coastal communities, the need for civic culture arise as an idea related to the moral or ethical identity of citizens in their relationship with the environment. Community participation in protecting the environment is extremely important, the study of cultural issues in Indonesia cannot be separated from the knowledge of national values. Environmental concerns of coastal residents in Tanah Laut Regency, South Kalimantan, Indonesia in relation to their integrated coastal natural management, including the control, benefits and functions of utilizing coastal natural resources. Utilization of coastal resources includes biological resources. Not only the utilization of biological natural resources, but also ecological services of the coastal natural environment, building intelligence and artificial resources, in terms of managing coastal area resources that bring numerous benefits to human life and other living creatures. Coastal communities, not only makes a living by being fishermen, but also as traders and farmers, because of the biographical nature of the people who also live in the highlands. They can be called agrarian communities or local farmers. Likewise with the topography and the elevation map of the study area, it increase environmental awareness amongst coastal communities and enable them to improve the welfare of the community.
THE ROLE Of COMPASSION AS A SHARED VALUE OF GRASSROOTS COMMUNITIES IN A CIRCULAR ECONOMY Muhammad Elmy; Novita Alfinuri; Heru Puji Winarso; Zainul Akhyar
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 12, No 01 (2022): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v12i01.14029

Abstract

Dalam konteks masyarakat pedesaan, sudah sejak lama dibicarakan bagaimana cara mencapai pola pikir enterpreneurial, yaitu mampu menopang diri sendiri sambil memberikan pelayanan kepada orang lain. Moral dan identitas etis dari komunitas tingkat akar rumput ini sebagai jantung dari warga negara yang mempengaruhi kehidupan mereka khususnya tentang nilai-nilai bersama di antara anggota masyarakat yaitu welas asih. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran welas asih sebagai nilai bersama dari masyarakat tingkat akar rumput dalam ekonomi sirkular. Metode penelitian ini mengugunakan studi empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan welas asih adalah fokus utama pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan sirkular.Welas Asih, Nilai Bersama, Masyarakat Akar Rumput, Ekonomi Sirkular
DEGRADASI NORMA HUKUM DALAM KEBIJAKAN PENGUPAHAN TERHADAP PEKERJA/BURUH DI INDONESIA Zainul Akhyar; Suroto Suroto; Muhammad Elmy
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v11i2.14259

Abstract

Degradasi norma hukum dalam kebijakan pengupahan bagi pekerja/buruh di Indonesia bermula dari penerjemahan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) tentanbg upah dengan hidup layak secara kemanusiaan, yang diturunkan ke dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut upah layak diterjemahkan sebagai upah minimum, dan upah minimum dimaknai “diarahkan” untuk mencapai hidup layak, bukan berdasar hidup layak. Kebijakan pengupahan di Indonesia memperlihatkan adanya degradasi norma dalam perundangundangan tentang sistem pengupahan pekerja/buruh. Norma dalam konstitusi (UUD 1945) diturunkan ke dalam peraturan yang lebih rendah derajatnya menunjukkan tidak konsisten. Terjadinya keadaan yang tidak konsisten tersebut sebagai akibat politik hukum kebijakan pengupahan yang belum benbarbenar berpihak pada kelompok pekerja/buruh dan cenderung berpihak pada pengusaha, akibatnbya aspek rasa keadilan pekerja belum terwujud dengan baik sebagaimna amanat konstitusi.
Perlindungan Hukum Kesejahteraan Pekerja di Indonesia Zainul Akhyar; Muhammad Elmy
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 11, No 01 (2021): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v11i01.14260

Abstract

Perlindungan hukum terhadap kesejahteraan bagi pekerja/buruh di Indonesia merupakan amanat dari konstitusi yang harus dijalankan oleh pemerintah.  Prinsip perlindungan yang smestinya diperhatikan adalah mencakup jaminan terhadap pekerjaan, jaminan pendapatan dan jaminan sosial.  Perlindunganyang dilakukan oleh pemerintah terwujud melalui ditetapkannya sdejumlah peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan dan dipedomani serta dilaksanakan secara konsisten oleh para pengusaha pmberi kerja.  Selanjutnya yanbg mnjadi dasar tindakan pemerintah memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan terhadap pekerja karena posisi para pekerja dalam hubungan kerja sebagai sub ordinat kedudukannya sebagai pihak yang lemah dalam hubungan kerja sehingga negara wajib memberikan jaminan perlindungan secara hukum.  Hukum harus berpihak pada masyarakat yang lemah agar keadilan bisa diwujudkan, dan instrument yang digunakan adalah hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.
Nilai-Nilai Karakter Ratu Zaleha, Pejuang Perang Banjar, di Kalimantan Selatan Tahun 1880-1953 Mansyur Mansyur; Muhammad Elmy; Wisnu Subroto; Warlim Warlim
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 13, No 1 (2023): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v13i1.17117

Abstract

Keberadaan perempuan pejuang bukan hanya sebagai “ban serep”. Perempuan pejuang juga bukan sekadar sosok yang tiba-tiba hadir menyeruak diantara dominasi kaum Adam. Justru lebih dari itu. Perempuan juga andil dalam perjuangan untuk meraih satus kemerdekaan.Perlawanan Ratu Zaleha, terdapat beberapa nilai-nilai karakter yang baik yang bisa dijadikan teladan oleh masyarakat umumnya dan juga dapat disajikan untuk peserta didik.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriftif kesejarahan untuk menggali makna dan nilai karakter dalam diri dan perjuangan Ratu Zaleha.Hasil dalam penelitian ini adalah adanya nilai-nilai kejuangan yaitu keberanian, pantang menyerah, cinta tanah air dan rela berkorban.
Penyuluhan Rambu dan Tertib Lalu Lintas Pada Siswa Di MI Misbahussalam Desa Sungai Punggu Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala Nurul Huda; Zainul Akhyar; Heru Puji Winarso; Dian Agus Ruchliyadi; Muhammad Elmy
Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2025): Pengabdian Masyarakat (DIMASY)
Publisher : Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/prmfvb91

Abstract

Keselamatan dalam berlalu lintas merupakan aspek yang sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi anak-anak usia sekolah dasar yang masih dalam tahap belajar memahami aturan jalan. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap rambu dan tata tertib lalu lintas serta menanamkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan. Kegiatan ini dilaksanakan di MI Misbahussalam, Desa Sungai Punggu, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, dengan keterlibatan dosen dan mahasiswa dari Program Studi PPKn FKIP ULM. Pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan ini mencakup observasi, identifikasi masalah, pemberian materi secara interaktif, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab guna memperdalam pemahaman siswa. Hasil dari penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman siswa mengenai rambu-rambu lalu lintas, aturan berkendara yang aman, serta konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas. Penyuluhan ini diharapkan dapat membantu siswa untuk memahami pentingnya keselamatan lalu lintas dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pengelolaan Lingkungan Pada Ekowisata dan Sumber Daya Pesisir di Pantai Batakan Baru Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan Zainul Akhyar; Mariatul Kiptiah; Wahyu Wahyu; Sarbaini Sarbaini; Rabiatul Adawiyah; Heru Puji Winarso; Dian Agus Ruchliyadi; Muhammad Elmy; Reja Fahlevi; Dedy Ari Nugroho; Nurul Huda; Wardiani Hiliadi
Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2025): Pengabdian Masyarakat (DIMASY)
Publisher : Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/xegk2815

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Pantai Batakan Baru, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dengan fokus pada pengelolaan lingkungan dalam konteks ekowisata dan pelestarian sumber daya alam pesisir. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah rendahnya pemahaman tentang ekowisata berkelanjutan, minimnya partisipasi dalam pengelolaan lingkungan, kurangnya infrastruktur pendukung wisata, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tim pelaksana melakukan penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan langsung seperti bersih-bersih pantai, penanaman pohon pesisir, serta pembuatan papan informasi edukatif. Metode yang digunakan mencakup observasi lapangan, identifikasi masalah, penyampaian materi (sosialisasi), dialog interaktif, dan evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, terbentuknya kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta penguatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya konservasi lingkungan dan pengelolaan kawasan wisata yang ramah lingkungan. Program ini juga berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat, dari warga lokal, pelaku UMKM, hingga aparat desa dan mahasiswa, yang berperan aktif dalam upaya pelestarian dan pemberdayaan lingkungan berbasis komunitas.
Juridical Analysis of Contract Work Agreements For Honorary Employees and The Right To Obtain Employment and A Decent Livelihood For Humanity : (A Study of Honorary Employees In The Environment of Lambung Mangkurat University, Banjarmasin) Zainul Akhyar; Muhammad Elmy; Maritatul Kiptiah
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 3 No. 2 (2024): August : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities 
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v3i2.1480

Abstract

The issue of contract workers emerged following the enactment of Law Number 5 of 2014 regarding State Civil Apparatus and Government Regulation Number 49 of 2018, which implied the termination of contract workers in government agencies. The objectives of this research are: 1. To understand the process and content of employment agreements signed by the parties, reviewed from a juridical aspect for contract workers in the ULM environment. 2. To determine the right to work and obtain decent income for humanity for contract workers in the ULM environment from a juridical aspect, and 3. To identify legal protection efforts for contract workers in ensuring future employment status in the ULM environment. This research is a normative legal study with a qualitative research paradigm. The research sample was randomly selected among contract workers to obtain credible data. Data collection techniques include documentary studies to gather legal materials, followed by interview techniques to gather empirical data. The results of the study found that the future employment status of contract workers is still unclear from the process and content of the employment agreement. However, contract workers still exist factually. The income earned by contract workers is still below the minimum wage standard due to the absence of regulations on remuneration and salary disbursement based solely on the financial budget capacity, resulting in income that is insufficient to meet the standard of decent living. Furthermore, legal protection efforts for contract workers were not found juridically related to the certainty of future employment. Based on the results of this study, it is recommended to various stakeholders to address the issue of the future status of contract workers working in government agencies in order to avoid social, political, legal, and economic upheavals, namely: (1) creating new regulations in the form of Government Regulations. Legal approaches to addressing contract worker issues are the best way to achieve justice and humanity. (2) every agency needs to take policy measures to address contract workers in the form of contract extensions while awaiting the issuance of Government Regulations (PP) governing the future employment status of contract workers. This is intended to provide certainty that can create a peaceful working environment for contract workers.