Elfran Bima Muttaqin
Universitas Kristen Indonesia Paulus

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

BUDAYA LONGKO’ DALAM PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANA TORAJA Edmondus Sadesto Tandungan; Elfran Bima Muttaqin
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v7i1.13683

Abstract

AbstrakBadan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang berfungsi menegakkan kode etik anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kehadiran Badan Kehormatan DPRD memiliki arti yang sangat penting karena terkait dengan kehormatan para wakil rakyat di daerah. Dalam hal ini, keberadaan Badan Kehormatan adalah dalam rangka menegakkan kode etik anggota DPRD yang berisi aturan yang merupakan manifestasi atas landasan etik mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD. Kabupaten Tana Toraja sendiri dikenal sebagai daerah yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Dalam konteks penegakan kode etik, selain penerapan normatif, strategi kebudayaan melalui perspektif budaya Longko’ sebagai tradisi dan kearifan lokal masyarakat Toraja seharusnya menjadi salah satu landasan bagi Badan Kehormatan untuk dapat mengimplementasikan fungsinya dalam penegakan kode etik anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja.Kata Kunci: Badan Kehormatan, Kode Etik, Budaya Longko’ AbstractEthics Commite of Regional Council is one of complemantary organ which has function to enforce the code of ethic of Regional Council members when they carry out their duties and authority. Ethics Commite is very important because it is related to honorary of Regional Council members. It means, the existence of Ethics Code in order to enforce ethics code that contains rules about mandatory things, prohibited things or deeds which must not be committed by member of Regional Council. Tana Toraja District is known as a region with a very high culture. Enforcing the code of ethics, besides applied a normative rules, the Longko culture can be a cornerstone for Ethics Commite to implement its function to enforce the code of ethics of Tana Toraja Regional Council members.  
HUKUM PEMBATALAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA Elfran Bima Muttaqin; Yotham Th. Timbonga; Andi Aspiani Eka
Paulus Law Journal Vol 1 No 1 (2019): September 2019
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.606 KB) | DOI: 10.51342/plj.v1i1.45

Abstract

Hibah merupakan pemberian cuma-cuma suatu benda untuk keperluan penerima hibah dan tidak tidak dapat ditarik kembali. Pengaturan mengenai hibah terdapat baik dalam hukum nasional yang termuat dala KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun bersifat pemberian cuma-cuma, dalam pelaksanaannya, beberapa kasus terjadi penarikan atau pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah penyebab batalnya hibah dari orang tua kepada anaknya dan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hukum untuk menentukan putusan atas pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa terjadinya pembatalan suatu hibah ialah apabila barang yang dihibahkan melebihi batas maximum pemberian hibah yaitu sepertiga dari harta kekayaan pemberi hibah dan ada ketidaksesuaian dengan maksud ataupun tujuan pemberian hibah, dan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah yaitu pemberi hibah menghibahkan hartanya kepada penerima hibah dengan syarat bahwa penerima hibah akan merawat pemberi hibah hingga meninggal dunia tetapi penerima hibah tidak memenuhi syarat tersebut. Dasar hukum pertimbangan tersebut adalah Pasal 1688 KUHPerdata Ayat (1) serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 212