Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum
Andi Sri Rezky Wulandari
Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Differences and Points of Reference of Ood in the Perspective of Procedural Law of the State Administrative Court and Civil Procedure Law Elfran Bima Muttaqin; Gracesy Prisela Christy; Yusep Ginanjar; Andi Sri Rezky Wulandari; Mira Nila Kusuma Dewi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6349

Abstract

This study aims to examine the differences and tangents related to the Object of Dispute (OOD) in the perspective of the State Administrative Court (PTUN) Procedural Law and the Civil Procedure Law. In judicial practice, the determination of OOD is crucial because it concerns absolute authority between two different judicial regimes. This research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach, and is analysed qualitatively. The results of the study show that although the PTUN and the civil courts both handle legal disputes, the fundamental differences lie in the type of legal subject, the nature of the object of the dispute, and the underlying principles. On the other hand, there are potential tangents in the case of objects that are civil in nature but are issued by state administrative bodies or officials, which gives rise to jurisdictional overlaps. Therefore, it is necessary to affirm norms and harmonize the regulation of absolute authority to avoid legal dualism that is detrimental to justice seekers. This research makes a theoretical and practical contribution in strengthening the boundaries of the absolute competence of the judiciary in Indonesia
Menjadi Tua Bukan Berhenti Berkarya: Pemberdayaan Lansia Produktif di Desa Gunung Silanu, Kabupaten Jeneponto Azwad Rachmat Hambali; Anggreany Arief; Andi Sri Rezky Wulandari
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Populasi lanjut usia merupakan aset sosial yang penting dan dapat terus berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat apabila diberdayakan secara efektif. Namun, di wilayah pedesaan seperti Desa Gunung Silanu, tingkat partisipasi lansia dalam kegiatan produktif masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama dan strategi pemberdayaan dalam meningkatkan produktivitas lansia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lansia, anggota keluarga, serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan tiga permasalahan utama dari rendahnya produktifitas lansia yakni Rendahnya partisipasi lansia dalam kegiatan produktif, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, motivasi, dukungan keluarga, serta sarana dan prasarana yang terbatas. Keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pengembangan keterampilan, akibat lokasi yang terpencil, biaya pelatihan yang tinggi, dan kualitas pelatihan yang rendah serta Minimnya kesadaran hukum dan hak sosial lansia, karena kurangnya pengetahuan dan akses informasi tentang hak-hak yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Perpres No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Upaya yang direkomendasikan meliputi penyuluhan berbasis komunitas, pengembangan pelatihan daring dan luring, serta program peningkatan kesadaran hukum bagi lansia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan lansia perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan sosial yang menekankan aspek aksesibilitas, partisipasi, dan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan lansia yang berkelanjutan dan inklusif di pedesaan Indonesia.
Prinsip Akuntabilitas Pending Klaim Dana Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Layanan Kesehatan di Rumah Sakit Andi Sri Rezky Wulandari; Hasliani Hasliani; Fadliyah Fadliyah; Lisa Mery; Nurmiati Nurmiati
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pending klaim BPJS Kesehatan merupakan persoalan krusial dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan nasional karena berdampak pada stabilitas finansial rumah sakit dan mutu layanan yang diterima pasien. Kajian ini bertujuan menganalisis hubungan kontraktual BPJS-rumah sakit,kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama, serta akibat hukum pending klaim dalam perspektif hukum perdata, khususnya terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,pendekatan konseptual,dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pending klaim dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi BPJS apabila pembayaran klaim tidak dilaksanakan setelah berkas dinyatakan lengkap,sementara bagi rumah sakit dapat menimbulkan tanggung jawab akibat menurunnya mutu layanan yang berdampak pada hak pasien.Kajian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan klausul kontraktual untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan pasien dalam sistem JKN.
Co-Authors Anggreany Arief Azwad Rachmat Hambali Elfran Bima Muttaqin Fadliyah Fadliyah Gracesy Prisela Christy Hasliani Hasliani Lisa Mery Mira Nila Kusuma Dewi Nurmiati Nurmiati Yusep Ginanjar