Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Paulus Law Journal Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services Journal of Law, Education and Business Journal of Citizen Research and Development
Gracesy Prisela Christy
universitas kristen indonesia paulus
Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
EKSISTENSI PELAKSANAAN EKSEKUSI PADA PERKARA PERDATA PRODEO Gracesy Prisela Christy; Priya Tandirerung Pasapan
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v7i1.13684

Abstract

Asas berperkara (perdata) di pengadilan adalah berbiaya,namun penyelesaiannya dilaksanakan secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Biaya yang dibebankan oleh pengadilan adalah biaya kepaniteraan dan biaya materai, biaya saksi, ahli, juru bahasa  juru sumpah, biaya pemeriksaan setempat, biaya pemangilan dan perbuatan hakim lainnya. Pada perkara prodeo berdasarkan pelaksanaan putusan perkara perdata No. 182/Pdt.g/2013/Pn.Mks yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ditemukan hingga saat ini masih mengalami kendala dalam pelaksanaan eksekusinya ; sehingga tujuan dari pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni dijalankannya eksekusi dengan berdasarkan asas peradilan yang berlaku di Indones     ia sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman q2 HHHcepat, sederhana dan biaya ringan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak efektif. Kata Kunci : Perkara perdata, prodeo, eksekusi
PENANGGULANGAN CYBER-TERRORISM MELALUI WEBSITE RADIKAL DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA Gracesy Prisela Christy
Paulus Law Journal Vol 1 No 2 (2020): Maret 2020
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51342/plj.v1i2.99

Abstract

Cyber-Terrorism masuk dalam kategori kejahatan lintas batas negara yang terorganisir dan telah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa.Analisa menunjukan bahwa Cyber-terrorism merupakan bentuk transformasi terror yang dilakukan oleh teroris dengan menjadikan jaringan internet sebagai alat atau sasaran serangan. Jenis kejahatan ini bermetamorfosis menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara. Pelakunya bisa berasal dari wilayah negara mana saja yang berakibat hukum pada identitas yang berimplikasi pada penentuan jurisdiksi pengadilan. Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme" para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, militan, mujahidin, dan lain-lain. Dengan rangkian jalur yang cukup maju ini maka dibutuhkan kerjasama yang bersifat global atau internegara. Salah satu solusinya setiap negara harus melakukan sinkronisasi tentang peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Cyberterror.
MELESTARIKAN BUDAYA LITERASI MEMBACA PADA ANAK-ANAK USIA SEKOLAH DI DESA LAWEWE, LUWU UTARA Maria Yessica Halik; Gracesy Prisela Christy; Maiercherinra Daud
Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services Vol. 3 No. 3 (2023): Batara Wisnu | September - Desember 2023
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bw.v3i3.224

Abstract

Reading socialization in fostering a culture of literacy in children is carried out as part of community service. This activity was carried out to raise awareness of the importance of reading in building a literacy culture in children. The increasingly rapid development of technology by presenting features that pamper its users encourages children and teenagers to prefer opening social media rather than reading books. The aim of this activity is to; (i) increasing awareness of the importance of instilling the habit of reading books as a means of improving personal quality, (ii) educating the public about the importance of enjoyable learning activities in order to optimize the child's growth and development process, and (iii) providing a comfortable reading place for the community
Differences and Points of Reference of Ood in the Perspective of Procedural Law of the State Administrative Court and Civil Procedure Law Elfran Bima Muttaqin; Gracesy Prisela Christy; Yusep Ginanjar; Andi Sri Rezky Wulandari; Mira Nila Kusuma Dewi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6349

Abstract

This study aims to examine the differences and tangents related to the Object of Dispute (OOD) in the perspective of the State Administrative Court (PTUN) Procedural Law and the Civil Procedure Law. In judicial practice, the determination of OOD is crucial because it concerns absolute authority between two different judicial regimes. This research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach, and is analysed qualitatively. The results of the study show that although the PTUN and the civil courts both handle legal disputes, the fundamental differences lie in the type of legal subject, the nature of the object of the dispute, and the underlying principles. On the other hand, there are potential tangents in the case of objects that are civil in nature but are issued by state administrative bodies or officials, which gives rise to jurisdictional overlaps. Therefore, it is necessary to affirm norms and harmonize the regulation of absolute authority to avoid legal dualism that is detrimental to justice seekers. This research makes a theoretical and practical contribution in strengthening the boundaries of the absolute competence of the judiciary in Indonesia
The Role of International Cooperation in the Enforcement of Anti-Terrorism Laws Gracesy Prisela Christy; Wahyudi; Tomi Apra santosa; Mira Nila Kusuma Dewi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6500

Abstract

This study examines the role of international cooperation in anti-terrorism law enforcement in response to the complexity of terrorism threats that are transnational and transnationally organized. Using normative research methods that focus on the analysis of laws and regulations and international legal instruments, this study examines the effectiveness of cooperation mechanisms between countries in strengthening law enforcement and preventing acts of terrorism. The findings of the study show that international cooperation, through intelligence exchange, legal harmonization, extradition, and technical capacity building of law enforcement officials, makes a significant contribution to strengthening the effectiveness of anti-terrorism law enforcement. However, challenges in the form of differences in political interests, domestic legal constraints, and state sovereignty issues are still the main obstacles. This study recommends strengthening inclusive cooperation mechanisms based on respect for international norms as a strategic step to deal with the dynamics of terrorism threats globally. Thus, international cooperation is not only a tool of law enforcement but also a key element in terrorism prevention strategies.
Analisis Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Tuntutan Jaksa dan Hakim Pada Tindak Pidana Narkotika Asriel Tandirerung; Poppy Andilolo; Gracesy Prisela Christy
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8016

Abstract

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2022 menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 1,95% dari jumlah penduduk atau sekitar 3,6 juta orang, sehingga menandakan kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana berat, namun dalam praktiknya sering muncul disparitas antara tuntutan jaksa dan putusan hakim. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara asas dalam penegakan hukum pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis efektivitas penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bdg; dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus, melalui kajian terhadap norma hukum, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai sumber data. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan keadilan substantif dan kepastian hukum dengan mempertimbangkan bukti objektif, latar belakang terdakwa, serta aspek kemanusiaan. Jaksa lebih menekankan pada aspek pencegahan dan efek jera, sedangkan hakim menekankan proporsionalitas pidana dan rasa keadilan. Disparitas antara tuntutan jaksa dan putusan hakim mencerminkan dinamika penegakan hukum, sekaligus menegaskan perlunya harmonisasi antara tuntutan dan putusan, peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta penguatan aspek rehabilitasi dalam penanganan tindak pidana narkotika.
Implementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat- Obatan Ilegal yang Tidak Memenuhi Standar BPOM (Studi kasus Putusan No. 77/Pid.sus/2025.PN Bdg) Noel Panggalo; Poppy Andilolo; Gracesy Prisela Christy
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8044

Abstract

Kasus tindak pidana pengedaran obat-obatan ilegal yang tidak memenuhi standar BPOM dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kurangnya pengawasan, motif ekonomi, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Dan juga Seiring dengan perkembangan zaman membawa masyarakat pada suatu tatanan hidup yang serba cepat dan praktis. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sebuah tolak ukur suatu peradaban masyarakat yang modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui maraknya peredaran obat tanpa izin edar dalam masyarakat sangat memperihatinkan kita sebagai anggota masyarakat. Hal ini menunjukan tingkat kesadaran masyarakat akan hukum masih sangat rendah sehingga cendrung melakukan tindak pidana termasuk mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang fokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin, dan keputusan pengadilan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan informasi dari hasil wawancara. Adapun hasil penelitian ini, yaitu Penegakkan hukum pidana terhadap pelaku pengedar obat sediaan farmasi tanpa izin edar, aparat penegak hukum dapat menerapkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. selain itu melalui Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja BPOM, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menjadi ujung tombak pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan peredaran, kualitas dan perizinan. Namun, BPOM tidak memiliki wewenang untuk melakukan peradilan terhadap pelaku pengedar, untuk itu antara Polri dan BPOM melakukan kerjasama dalam rangka pemberantasan obat illegal. Hukum dalam penanggulangan yang dilakukan pemerintah atau penegak hukum dalam menanggulangi terhadap pelaku pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar yaitu melalui Upaya Pre-emtif, preventif, dan refresif.
The Urgency of Privacy Protection in the Era of Digitalization: Challenges and Solutions to Cyber Crime Comparative Legal Studies GRACESY PRISELA CHRISTY; Maiercherinra Daud; Ni Putu Noni Suharyanti; Christine Attang; Ade Batti’
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4980

Abstract

 The Industrial Era 4.0 in Indonesia is characterized by automation and easy connections. Technological advances have had a major impact on changes in people's habits. According to Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, every person has the right to protection of himself, his family, his honour, honor and dignity, as well as the property he controls. The ease of transactions using online payment media has triggered cyber crimes such as data theft, hacking and system break-ins which are increasing along with the increasing use of digital technology. Cybercrime, such as personal data leakage, identity theft, and financial loss, can have a major impact on society and organizations. The research method used is normative juridical. The conclusion of this research is the effectiveness of implementing laws to protect personal data in Indonesia, how these regulations can ward off cyber crimes which are increasingly widespread in Indonesia based on applicable laws and regulations from the threat of fear of doing or not doing something that is a human right.”  This can be corrected by adopting several personal data regulations from several developed countries which have proven effective in preventing public data leaks which pose a very high risk to banking and company accounts. The formulation of Effective Regulations on the protection of personal data from Cyber Crime must consider the Essence and Scope of Personal Data, the principles of data protection, the obligations of the managing organization, the rights of Individuals, Supervision and law enforcement and the Harmonization of integration with applicable witnesses such as: administrative fines, Restrictions or Prohibitions on Operations, criminal liability, civil damages, and publication of violations
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan PN Makassar Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks) Bulan Sanda Bunga; Yotham Th Timbonga; Gracesy Prisela Christy
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.9069

Abstract

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I masih menjadi permasalahan serius di Indonesia karena dampaknya yang merusak generasi muda dan stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, dengan objek penelitian Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim PN Makassar dalam Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009. Dalam pertimbangannya, hakim mempertimbangkan unsur-unsur objektif dan subjektif, alat bukti, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan, meskipun pemidanaan masih berorientasi pada efek jera. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan hukum oleh hakim dalam putusan a quo telah sesuai dengan ketentuan UU Narkotika. Namun, perlu adanya pendekatan yang lebih restoratif bagi penyalahguna agar tidak hanya dikenai pidana penjara, tetapi juga direhabilitasi sesuai amanat Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009.
Co-Authors Ade Batti’ Andi Sri Rezky Wulandari Asriel Tandirerung Bulan Sanda Bunga Christine Attang Elfran Bima Muttaqin Maiercherinra Daud Maria Yessica Halik Mira Nila Kusuma Dewi Noel Panggalo Poppy Andilolo Priya Tandirerung Pasapan Suharyanti, Ni Putu Noni Tomi Apra Santosa Wahyudi Wahyudi Yotham Th Timbonga Yusep Ginanjar