Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BANGKODIR (BANGIL KOTA BORDIR) DI KELURAHAN POGAR KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN Yasinta Faradilah Hardiyanti; Muhammad Farid Ma'ruf
Publika Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n1.p171-184

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat dengan perwujudan potensi yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat sendiri menyangkut kepada dua kelompok yang saling berkaitan yaitu kelompok masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan kelompok yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan kajian pemberdayaan masyarakat melalui Bangkodir (Bangil Kota Bordir) di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan menggunakan sumber data sekunder. fokus penelitian menggunakan analisis teoritis yang dituangkan dalam bentuk kerangka kerja konseptual dalam (Sulistyani, 2017) yang menggunakan pendekatan CIPOO (context-input-process-output-outcome). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan mencari data yang berkaitan dengan penelitian yaitu melalui buku, surat kabar, transkrip dan data lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis data menurut Krippendorf. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kajian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bangkodir (Bangil Kota Bordir) di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Disperindag, Dinkop dan Aspendir telah bekerjasama dengan baik untuk memberdayakan masyarakat Bangil terutama yang ada di Keluarahan Pogar meskipun ada beberapa hambatan dalam sosialisasi maupun pengenalan program ini kepada masyarakat. Dari penjelasan diatas maka penulis memberikan saran untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat lebih mengetahui program tersebut. Kata Kunci: Pemberdayaan, Bordir, Kemiskinan Community empowerment is an effort to make the community independent by realizing their potential. Community empowerment itself involves two interrelated groups, namely the community group as the empoweres party and the group that cares about being the empoweing party. The purpose of this study was to describe community empowerment studies through Bangkodir (Bangil Kota Bordir) in Pogar Village, Bangil District, Pasuruan Regency. The author uses a qualitative approach with literature study methods and uses secondary data sources. The focus of the reseach uses theoretocal analysis which is outlined in the form of the conceptual framework in (Sulistyani, 2017) which uses the CIPOO (context-input-process-output-outcome). The data collection technique is done by using documentation technique. This technique is done by looking for data related to research, namely through books, newspaper, transcripts and other data related to community empowerment. The data analysis technique used is a data analysis technique according to Krippendorf. The result of these studies through Bangkodir (Bangil Kota Bordir) in Pogar Village, Bangil District, Pasuruan Regency has been implemented quiet well. The Pasuruan Regency Government together with Disperindag, Dinkop and Aspendir have collaborated well to empower the Bangil community, especially those in the Pogar Family eve though there were several obstacles in the socialization to the public so that they can know more about the program. Keywords: Empowement, Embroidery, Poverty

PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN MASYARAKAT SEHAT PADA PELAYANAN KESEHATAN DI POSYANDU (GERBANGMAS SIAGA) DI KABUPATEN LUMAJANG ( STUDI KASUS PADA GERBANGMAS BOUGENVILLE RW 20 KELURAHAN CITRODIWANGSAN, KABUPATEN LUMAJANG) MUHAMMAD RIZAL FIRDAUS; Muhammad Farid Ma'ruf
Publika Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n1.p215-226

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah Partisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada di RW 20 Kelurahan Citrodiwangsan. Peneliti menggunakan metode riset kualitatif . Responden dalam penelitian ini yaitu kader dan warga RW 20 Kelurahan Citrodiwangsan. Data dikumpulkan dengan wawancara dan observasi. Penelitian ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, partisipasi perencanaan masih tergolong kurang pro aktif dalam mengedukasi warga dikarenakan masih banyak RT yang tidak bisa mewadahi dan mengedukasi masyarakat untuk aktif dalam kegiatan Posyandu Gerbangmas. Kedua, terkait partisipasi pelaksanaan kegiatan masih banyak masyarakat yang memandang sebelah mata kegiatan ini meskipun seluruh warga telah diikutkan secara menyeluruh, hal ini karena kurangnya sosialisasi dari pengurus kader. Ketiga, faktor penghambat yaitu kurangnya memahami arti partisipasi yang rendah dimana masyarakat masih sibuk dengan kesibukannya sendiri serta kurangnya peran RT untuk mendorong masyarakatnya dalam memberikan pengertian akan pentingnya kegiatan posyandu. Oleh karena itu, dari beberapa masalah-masalah yang telah peneliti temukan maka peneliti memiliki saran yang bertujuan untuk memaksimalkan kader maupun RT dalam mengajak masyarakat. Saran tersebut diantaranya adalah pelaksanaan posyandu dilaksanakan pada hari libur, kegiatan posyandu tidak hanya ditempatkan pada satu titik tetapi dijadwalkan untuk berpindah ketempat kawasan lainnya dan memanfaatkan fasilitas media sosial untuk memberikan sosialisasi dan informasi kesehatan balita dan lansia. Kata kunci: masalah partisipasi, program pemberdayaan masyarakat, partisipasi perencanaan, partisipasi pelaksanaan, faktor penghambat partisipasi This study aims to determine the problem of participation in the Community Empowerment Program in RW 20 Citrodiwangsan Village. Respondents in this study were cadres and residents of RW 20 Citrodiwangsan Village. Data were collected by interview and observation. This study resulted in three findings. First, planning participation is still classified as less proactive in educating residents because there are still many RTs that cannot accommodate and educate the public to be active in Gerbangmas Posyandu activities. Second, with regard to participation in the implementation of activities, there are still many people who underestimate this activity even though all residents have been included as a whole, this is due to the lack of socialization from the cadre management. Third, the inhibiting factor is the lack of understanding of the meaning of low participation where the community is still busy with their own activities and the lack of the role of the RT in encouraging the community to provide an understanding of the importance of posyandu activities. Therefore, from some of the problems that researchers have found, the researcher has suggestions that aim to maximize cadres and RTs in inviting the community. These suggestions include that the implementation of posyandu is carried out on holidays, posyandu activities are not only placed at one point but are scheduled to move to another area and utilizing social media facilities to provide socilization and health information for toddlers and the elderly. Keywords: participation problems, community empowerment programs, planning participation, implementation participation, inhibiting factors for participation

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA (Studi Kasus pada Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan) Alicya Cindy Pradana; Muhammad Farid Ma'ruf
Publika Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n1.p285-294

Sumber pendapatan Desa Mojorejo pada tahun 2020 yang berjumlah Rp. 1. 880.871.300 dengan adanya rencana pembangunan pada berbagai sektor terutama pada pembangunan jalan di beberapa dusun dengan total jumlah anggaran mencapai ±Rp. 900.000.000 kemudian pembangunan gedung BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) sebesar Rp. 100.000.000 dan pemberdayaan masyarakat Desa Mojorejo dengan sebagian besar anggaran berasal dari DD (Dana Desa) mampu memberikan peluang berupa tindakan penimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan keuangan Desa oleh Pemerintah Derah Kabupaten Lamongan di Desa Mojorejo Kecamatan Modo khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang mana peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan upaya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Lamongan dan Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Lamongan memberikan dampak yang jelas terkait pengelolaan keuangan Desa Mojorejo dimana pengelolaan keuangan desa menjadi terkontrol dan disiplin melalui upaya monitoring dan evaluasi seacara langsung maupun tidak langsung. Kata Kunci: Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah Daerah, Keuangan, Desa, Inspektorat, Dinas PMD, BPD. Mojorejo village’s income sources in 2020 amounting to 1.880.871.300 Rupiahs with development plansin various sectors, especially in road construction in several hamlets with a total ±Rp. 900.000.000 Rupiahs and then the construction of BUMDES (Village Owned Enterprise) building of 100.000.000 Rupiahs and public empowerment with a large portion of the budget coming from Village Fund (Dana Desa) could provide opportunities in the form of irregularities in village financial management. This research was conducted to determine how the form of guidance and supervision of Village finances by the Regional Government of Lamongan Regency in Mojorejo Village, Modo District, especially in village financial management where the researcher uses a qualitative research approach and this type of descriptive research. The research result show the role of guidance and supervision by the Regional Government carried out by the Inspectorate of Lamongan Regency, the Dinas PMD Kabupaten Lamongan, and financial supervisory agencies (Inspectorate) have had a clear impact on the financial management of Mojorejo Village where the financial management becomes controlled and disciplined through direct and indirect monitoring and evaluation efforts. Keywords: Guidance and Supervision, Local Government, Finance, Village, Inspectorate, Dinas PMD, BPD.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGELOLAAN BARANG BEKAS RUMAH TANGGA DI DESA KEJAGAN KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO Gerry Abimanyu Putra; Muhammad Farid Ma'ruf
Publika Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n1.p31-42

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk pendayagunaan yang memiliki tujuan untuk memampukan suatu potensi yang dimiliki masyarakat desa serta memberikan nilai positif bagi kesejahterahan sosial ekonomi masyarakat dengan melalui program pengelolaan barang bekas rumah tangga di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Tujuan penelitian ini dibentuk untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pentingnya sebuah pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan ekonomi di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan teori penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2011). Penelitan ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah terhadap penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berupa perancangan pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan yang dilakukan melalui penerapan pendekatan pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Subyek penelitian ini ditentukan dengan teknik pusposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui barang bekas rumah tangga setelah diteliti dengan melakukan uji terhadap teori penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berupa pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan dapat dibentuk dan disusun sehingga dapat diaplikatifkan pada masyarakat di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Sehingga peneliti dapat memberikan saran yaitu bahwasanya pemerintah desa dan komunitas loak seharusnya dapat segera melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan program pengelolaan barang bekas di Desa Kejagan yang dimulai dengan melakukan komunikasi dan persetujuan bersama untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang akan meningkatkan perekonomian Desa Kejagan.Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Barang Bekas Rumah Tangga Community empowerment as a form of utilizing and enabling the potential of the village community and providing positive values for the welfare and socio-economic standard of living of the community in community empowerment through a program for managing household goods in Kejagan Village, Trowulan District, Mojokerto Regency. Kejagan. The purpose of this study is to determine, analyze, and describe the importance of community empowerment for economic improvement in Kejagan Village, Trowulan District, Mojokerto Regency by using the theory of Application of the Community Empowerment Approach. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The focus of this research is on the application of the community empowerment approach proposed by Edi Suharto in Alfitri in the form of designing the implementation process and achieving empowerment goals through the application of the enabling, strengthening, protecting, supporting approach; and maintenance. The subjects of this study were determined by the Pusposive Sampling Technique. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results showed that the community empowerment program through used household goods was examined by testing the theory of applying the community empowerment approach in the form of enabling, strengthening, protecting, supporting; and maintenance can be formed and structured so that it can be applied to the community in Kejagan Village, Trowulan District, Mojokerto Regency. So that researchers can provide suggestions that the village government can help establish community empowerment through these used goods with the help of communities who have started to descend to the community so that this program will help the economic development of the Kejagan Village community. Keywords: Empowerment, Used Households.

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA WISATA (STUDI DI DESA JURUG KABUPATEN PONOROGO) Moch Yusuf Syaifudin; Muhammad Farid Ma'ruf
Publika Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n2.p365-380

Community empowerment is an option for the Village Government to deal with problems that exist in the Village. Whether it's economic, social, or cultural issues, community empowerment is a way to find solutions to these problems. With community empowerment, of course, both the village government and the community want an improvement in the standard of living of the people in the village. One of the problems in the village is the lack of community participation in programs from the village government. The quality of human resources in the village that are less competent will certainly affect the progress of development in the village. This study aims to analyze the role of the Jurug Village Government in community development and empowerment through the Jurug Tourism Village program. The Tourism Village Program is useful for developing the potential of Jurug Village to be able to attract tourists both inside and outside the village. Researchers used descriptive qualitative research, with a focus on research on the role of the Jurug Village Government, The data analysis technique uses an interactive model consisting of data collection, data reduction, and data presentation. The results of research conducted by researchers, the Government has collaborated with the University of Muhammadiyah Ponorogo related to the development of Tourism Villages in Jurug Village. However, in developing and empowering the community in the Tourism Village Program it is still lacking. Many people are still apathetic to the program run by the Jurug Village Government so that the Tourism Village program cannot run properly. In addition, there are problems related to animal waste that pollutes the river that flows through the Pletuk Waterfall tourist site.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DANA DESA (STUDI PADA DESA SEMAMBUNG, KECAMATAN WONOAYU, KABUPATEN SIDOARJO) Wahyu Dwi Ramadhan; Muhammad Farid Ma'ruf
Publika Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n2.p429-440

Pemberian dana desa dimaksudkan agar pemerintah desa dapat menyejahterakan masyarakatnya, salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan pembangunan di desa. Dana desa berasal dari APBN yang ditransfer ke APBD Kabupaten/kota dengan fokus utamanya yaitu untuk operasional desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Tahap perencanaan menjadi sangat penting karena besaran anggaran yang akan digunakan dalam satu tahun kedepan ditentukan pada tahap ini. Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam tahap ini karena pemerintah desa perlu informasi mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan deskriptif kualitatif karena peneliti berusaha mendeskripsikan gambaran nyata sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan mengumpulkan dokumen yang terkait dengan penelitian yang kemudian dilakukan penyajian data dengan menggabungkan hasil dari ketiganya untuk dijabarkan dalam hasil penelitian. Hasil penelitian didapati bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa sudah berjalan dengan baik, artinya masyarakat cukup antusias dengan adanya forum yang diselenggarakan pemerintah desa dimana masyarakat bisa menyampaikan usulan dan masukan program yang akan di laksanakan dalam satu tahun kedepan. Namun dalam pengambilan keputusan mengenai program yang ditetapkan, masyarakat tidak lagi ambil bagian dalam proses tersebut, pengambilan keputusan hanya disepakati oleh pemerintah desa dan juga tokoh masyarakat. artinya peran masyarakat hanya terbatas pada proses pengusulan program kegiatan saja dan tidak sampai dengan proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat tidak memiliki kontrol atas program yang mereka usulkan. Kata Kunci: dana desa, tahap perencanaan, partisipasi masyarakat The provision of village funds is intended so that the village government can improve the welfare of its people, one way that can be done is by developing in the village. Village funds from the central government which are transferred to the regency/city with main foccusss being for village operations, village development, and community empowerment. The planning stage is very important because the amount of the budget that will be used in the next year is determined at the stage. Community participation is important at this stage because the village government needs information about what the community needs. The research aims to analyze how community participation in village funds planning. The method used in this research is descriptive qualitative because researcher tries to describe the real picture in accordance with the actual events that occur in the location. The data collection technique in this research was carried out by interviewing, observing, studying literature, and collection documents that related to the research which was then carried out by presenting data by combining the result of the three to be describe in the research results. The result of the study found that the community participation in village fund planning had gone well, that community was quite enthusiastic about the forum that organized by the village government where the community could submit proposals and an input for programs that would be implemented in the next year. However, in decision-making regarding the established a program, the community no longer takes a part in the process, the decision-making is only agreed upon by the village government and community leaders. Meaning that the role of the community is only limited to the process of proposing program activities and not to the decision-making, so that the community does not have a control over the porogram they propose. Keywords: village funds, the planning, community participation.

Kompetensi Anggota DPRD Dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Muhammad Farid Ma'ruf
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 4 No 1 (2019): Vol. 4 No. 1 (2019): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Political decentralization has the consequence of placing the Regional Representative Council (DPRD) in an equal position with the regional head in the administration of regional government. Strengthening the DPRD's institutional function is realized in the Legislation, Budgeting and Controling as the functions of repsentative institusion in the central level. However, The council is considered unable to carry out its functions properly including carrying out the oversight function of planning, implementing activities and local government programs. Based on these conditions, the researchers conducted a competency study of DPRD members in tracking the supervisory function in Gresik Regency. The results, showed that the supervisory process and mechanism carried out by the DPRD had not led to 4 basic stages of supervision; a) Establish standards, b). Measurement performance, c). Comparable performance agains standars and d) Consider correction action. It’s still not done systematically, so the implementation of supervision of the council in Gresik which is translated into commission board still considered sporadic and partial activities. The commission oversight agenda summarized in the work meeting activities, public hearings and work visits of each commission has not yet become an integral activity of a monitoring process. The conclusion, there are gaps between the critical competencies of councill’s members about functions as members of representative institutions. The gap is related to the vision, mission, insights and technical conceptions of each member's task in the field. Supervision task carried out by the Gresik’s council is not systematic and seems sporadic.

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kegiatan Ramadhan: Studi Kasus Malam 29 di Makam Sunan Ampel Surabaya Lisa Indriati; Revalina Keisha Candra; Meilanny Adriana Selan; Izatul Rohma Oktavia; Naura Pramayssa Zahwara; Revienda Anita Fitrie; Galih Wahyu Pradana; Muhammad Farid Ma'ruf
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i2.1743

Indonesia is one of the countries with the largest Muslim population in the world, has a very strong wealth of religious traditions. Religious activities that are often carried out by local tourists are pilgrimages to the tombs of saints, one of which is the Tomb of Sunan Ampel in Surabaya. On the 29th night of Ramadan, the area of the Tomb of Sunan Ampel will experience a surge in visitors because it coincides with the last ten odd nights of the month of Ramadan. This study aims to determine the form of collaborative governance in the management of the 29th night of Ramadan activities at the Tomb of Sunan Ampel Surabaya. The main problem of the study is the process of collaboration between stakeholders in the management of complex and large-scale religious activities. The method used in this study is a descriptive qualitative method with interview, observation, and documentation techniques. The results of the study show that collaboration between parties in the management of Ramadan activities at the Tomb of Sunan Ampel is informal and only dominant in the Tomb of Sunan Ampel Foundation. Although there is functional cooperation, there is no written regulation to clearly regulate the division of roles. Therefore, efforts are needed to strengthen the structure and equal participation so that the governance of Ramadan activities can run more effectively and inclusively.

Efektivitas Strategi Pemerintah Desa Sendang, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban dalam Mengelola APBDes Riyan Nur Fitri Pratama; Noviana Eka Widyastuti; Innama Dwi Wahyunarni; Novi Dwi Arianti; Ghina Ardlillah; Revienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida; Muhammad Farid Ma'ruf
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i5.11178

Abstrak: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami strategi Pemerintah Desa Sendang dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024. Lokasi penelitian berada di Desa Sendang, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dengan pengumpulan data berlangsung dari April hingga Juni 2025. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Ketua BPD, dan tokoh masyarakat, serta data sekunder dari dokumen resmi seperti laporan realisasi APBDes, RKPDes, dan dokumen Musrenbangdes. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, sementara analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengelolaan APBDes 2024 menunjukkan capaian realisasi sebesar Rp1.676.547.601 dari total anggaran Rp1.725.041.775,63, atau sekitar 97,19%. Meski mencerminkan pelaksanaan anggaran yang cukup tinggi, efektivitasnya perlu ditinjau dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam perencanaan, dokumen RKPDes menjadi acuan utama, dengan musyawarah desa sebagai wadah partisipasi masyarakat, meskipun keterlibatan warga masih bersifat simbolik. Efektivitas pengelolaan APBDes ditopang oleh kepemimpinan komunikatif, peran aktif aparatur desa, serta penggunaan Siskeudes. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, serta ketergantungan pada dana pusat masih menjadi kendala yang harus diatasi melalui penguatan mekanisme musyawarah dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search