Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA JAMBU KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI Novi Ekri Nurwahyuni; Muhammad Farid Ma'ruf
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p109-120

Abstract

Desa Wisata Jambu berdiri sejak tahun 2018 berlokasi di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri yang meraih penghargaan nominasi kategori desa wisata terbaik 2018 dan 2019 pada Penghargaan Anugerah Desa. Pada fase awal pembangunan desa wisata menggunakan modal anggaran yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta metode pengumpulan data dilakukan secara langsung turun ke lapangan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Focus penelitian ini adalah meneliti mengenai permasalahan yang diangkat yaitu sumber daya manusia yang kurang responsive terhadap pengelolaan desa wisata. Desa wisata jambu memiliki 17 spot wisata diantaranya yaitu Kebun Bibit Kediri, Wisata Edukasi Wiwit Padi, Permainan Outbond, Wisata Tubing Niagara, Wisata Edukasi Menangkap Lele, Agrowisata Petik Kelengkeng, Agrowisata Petik Alpukat, Agrowisata Buah Lokal, Wisata Edukasi Menanam Padi, Agrowisata Okulasi dan Tabulampat, Wisata Edukasi Angon Kerbau, Edukasi Pengolakah Yogurt, Edukasi Perah Kambing Ettawa, Edukasi Pengolahan Limbah Kayu “Ask Craft”, Wisata Sungai Sejuta Ikan, Edukasi Karawitan, Pasar Papringan. Pemerintah Desa Jambu gencar mengupayakan tumbuhnya pemberdayaan masyarakat dengan mengelola desa wisata. Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan desa wisata Jambu yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta mewujudkan masyarakat desa yang mampu berdaya saing dan mandiri. Dalam proses pengelolaan desa wisata terdapat kendala atau hambatan yang terjadi yaitu tanggapan masyarakat yang tidak responsive terhadap konsep spot wisata yang sudah disepakati. Selain itu kurangnya akses sarana dan prasarana spot wisata juga menjadikan kondisi desa wisata yang tidak kondusif sehingga akan menurunkan daya tarik wisatawan. Kata kunci : Desa Wisata, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat Jambu Tourism Village was founded in 2018, located in Kayen Kidul District, Kediri Regency, which won the nomination award for the best tourism village category 2018 and 2019 at the Village Award. In the early phase of tourism village development using budget capital from the Village Fund Allocation (ADD) with the aim of increasing the empowerment of village communities. This research is a descriptive study using a qualitative approach, and data collection methods are carried out directly in the field with interviews, observation, and documentation. The focus of this research is to examine the problems raised, namely human resources who are not responsive to the management of tourist villages. Guava tourism village has 18 tourist spots including Kediri Seed Garden, Wiwit Paddy Educational Tour, Outbound Games, Niagara Tubing Tour, Catfish Catching Educational Tour, Longan Picking Agro, Avocado Picking Agro, Local Fruit Agro Tourism, Paddy Planting Educational Tour, Grafting Agro tourism and Tabulampat, Education Tour for Buffalo Angon, Education for Yogurt Processing, Education for Ettawa Goat Milk, Education for Making Rengginang, Education for Wood Waste Processing “Ask Craft”, One Million Fish River Tour, Education for Karawitan, Papringan Market. The Jambu Village Government is aggressively seeking the growth of community empowerment by managing a tourist village. The purpose of community empowerment through the management of the Jambu tourism village is to improve the economy of the village community and create a village community that is able to be competitive and independent. In the process of managing a tourism village, there are obstacles or obstacles that occur, namely the response of the community that is not responsive to the agreed tourist spot concept. In addition, the lack of access to tourist spot facilities and infrastructure also makes the condition of the tourist village not conducive so that it will reduce the attractiveness of tourists. Keywords: Tourism Village, Village Fund Allocation, Community Empowerment
PEMANFAATAN DANA DESA BAGI WARGA TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 (STUDI DESA BOHAR, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN SIDOARJO) Billa Fanisa; Muhammad Farid Ma'ruf
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p271-282

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menyebarnya Covid-19 yang berdampak besar pada banyak sektor yang ada di Indonesia, salah satunya ekonomi. Untuk menaggapi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia berusaha untuk menstabilkan keadaan ekonomi Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan Perubahan Prioritas Penggunaan Dana Desa melalui Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sidoarjo menjadi urutan kedua sebagai kabupaten dengan pasien Covid-19 terbanyak setelah Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Desa Bohar terletak di Kabupaten Sidoarjo merupakan kawasan dengan resiko Covid-19 sedang. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemanfaatan Dana Desa Bagi Warga Terdampak Pandemi Covid-19 di Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah Penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan PPTD Nomor 11 Tahun 2019 meliputi Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 masih belum maksimal. Masih banyak kegiatan yang tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga tujuan pencegahan Covid-19 belum tercapai. Selanjutnya Penggunaan Dana Desa untuk PKTD juga belum dilaksanakan dengan baik karena pemilihan pekerja PKTD oleh Pemdes Bohar bukan berdasarkan data keluarga miskin ataupun pengangguran sehingga sasaran tidak tepat. Sedangkan Penggunaan Dana Desa untuk BLT sudah dilakukan dengan baik karena data yang dipakai merupakan data baru sehingga tepat sasaran. Kata Kunci: Dana Desa, Covid-19, Refocussing Anggaran This research was motivated by spread of Covid-19 which had a huge impact on the economic sector in Indonesia. Therefore Indonesian government is trying to stabilize state of Indonesian economy by issuing a policy to change priority for use of village funds through Permendesa Numer 6 of 2020. Sidoarjo is second place as district with most positive Covid-19 patients after Surabaya in East Java. Bohar Village, located in Sidoarjo Regency, is an area with moderate Covid-19 risk. Therefore this research aims to determine the utilizition of village funds for Covid-19 Pandemic in Bohar Village, Sidoarjo District. To achieve this purpose, qualitative research is using with descriptive data. The technique of data collection are observation, interview, and documentation. The focus in this research is Use of Village Funds listed in Permendesa Number 6 of 2020 which include Use of Village Funds for Prevention and Handling of Covid-19, Use of Village Funds for Village Cash Work Intensive (PKTD), and Use Village Fund for Direct Cash Assistance (BLT). The results: Use of Village Funds for Covid-19 Prevention and Handling is still not optimal because many activities that don’t comply with health protocols so that purpose of preventing Covid-19 hasn’t been achieved. Furthermore, for PKTD hasn’t been implemented properly because selection of PKTD workers by the Bohar Village Government isn’t based on data of poor families or unemployment so that the target isn’t right. Meanwhile, for BLT has been carried out well because the data used is new data so that target is right. Keywords: Village Funds, Covid-19, Refocussing Budget
The Development of Village Data and Information Management through the Innovation Diffusion Indah Prabawati; Galih Wahyu Pradana; Muhammad Farid Ma'ruf; Badrudin Kurniawan; Deby Febriyan Eprilianto; Tolentino de Araujo Tolentino
The Journal of Society and Media Vol. 6 No. 2 (2022): Relationship between The Usage of Social Media and Society
Publisher : Department of Social Science, Faculty of Social Science &Law, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsm.v6n2.p566-590

Abstract

Public services, including in villages, have begun to be directed and adjusted to the concept of data services based on information, communication, and technology (ICT). E-Monografi Desa is expected to be able to present village data profiles used to determine the characteristics of potential resources, the development of all development sectors, as well as development problems in each village and sub-district. The research was conducted in Kedung Peluk Village, Candi District, Sidoarjo Regency, using a qualitative approach. The data collection techniques used by the researcher include interviews (interviews), Focus Group Discussions (FGD), and Literature Studies. We used Rogers' Diffusion of Innovation theory to analyze the phenomena and issues discovered. Based on the results of the FGD, there are also inputs to improve the design of the E-Monografi Desa application for users.  
Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja: Studi Kasus Program Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Surabaya Joko sampurno; Muhammad Farid Ma'ruf; Deby Febriyan Eprilianto; Galih Wahyu Pradana
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 7 (2026): Menulis - Juli
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i7.1305

Abstract

Peredaran rokok ilegal merupakan permasalahan multidimensional yang berdampak langsung terhadap penerimaan negara dari sektor cukai, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Kota Surabaya sebagai pusat perdagangan dan distribusi di Jawa Timur memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap praktik peredaran barang kena cukai ilegal. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya dalam melaksanakan Program Gempur Rokok Ilegal, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, mencakup aparat Satpol PP, pedagang rokok ilegal, dan konsumen. Evaluasi efektivitas mengacu pada lima indikator teori organisasi Richard M. Steers, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input- output, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Surabaya secara keseluruhan berada pada kategori cukup efektif. Program sosialisasi, operasi gabungan, dan pengawasan distribusi telah menghasilkan dampak nyata berupa meningkatnya kesadaran masyarakat dan berkurangnya peredaran rokok ilegal di sejumlah lokasi. Namun, efektivitas masih terkendala oleh keterbatasan personel, luasnya wilayah pengawasan, tingginya permintaan pasar berbasis harga, serta diversifikasi modus distribusi ilegal
Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Antut Rika Hidayati; Deby Febriyan Eprilianto; Muhammad Farid Ma'ruf; Galih Wahyu Pradana
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 7 (2026): Menulis - Juli
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i7.1306

Abstract

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sistem terintegrasi yang didorong penggunaannya oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya transformasi digital mereka. Sistem ini membantu perencanaan, penganggaran, administrasi, dan pelaporan pemerintah. Salah satu instansi yang telah mengadopsi SIPD untuk meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan adalah Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Keterbatasan kompetensi personel, kebutuhan untuk bereaksi terhadap perubahan sistem, dan keterbatasan teknis yang berdampak pada kelancaran operasional masih menjadi beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan model DeLone dan McLean untuk keberhasilan sistem informasi pada kasus SIPD di Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan berbasis metodologi studi kasus. Kami menggunakan pendekatan analitis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña untuk menyaring data yang dikumpulkan dari staf yang berpartisipasi dalam pengelolaan SIPD, yang meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, kami menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Pengadopsian SIPD telah membantu menyederhanakan prosedur administrasi, meningkatkan akurasi data, mempersingkat waktu penyelesaian, dan meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Keterbatasan sumber daya manusia, ketergantungan pada operator sistem, dan masalah teknis aplikasi telah menghambat optimalisasi penuh efektivitas implementasi. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa persiapan organisasi, kompetensi peralatan, dan dukungan kelembagaan untuk transformasi digital pemerintah lebih penting daripada kualitas sistem informasi dalam menentukan efektivitas implementasi SIPD.
Analisis Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Tunjungan Surabaya Muhammad Fikri Diva Arraffi; Deby Febriyan Eprilianto; Galih Wahyu Pradana; Muhammad Farid Ma'ruf
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 7 (2026): Menulis - Juli
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i7.1311

Abstract

Parkir liar merupakan salah satu permasalahan transportasi perkotaan yang berdampak terhadap kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan kualitas pelayanan publik. Kawasan Jalan Tunjungan Surabaya sebagai pusat perdagangan, wisata, dan aktivitas ekonomi memiliki tingkat mobilitas kendaraan yang tinggi sehingga memerlukan pengelolaan parkir yang efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam penertiban parkir liar di Jalan Tunjungan berdasarkan indikator kinerja organisasi publik yang meliputi efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan, dan responsivitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah melaksanakan berbagai upaya penertiban melalui patroli rutin, operasi gabungan, pengawasan lapangan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Meskipun demikian, pelaksanaan penertiban masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel, tingginya mobilitas kawasan, serta rendahnya kepatuhan sebagian pengguna kendaraan terhadap aturan perparkiran. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penertiban memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar tercipta sistem perparkiran yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Akselerasi Legalitas Umkm Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Di Kelurahan Balas Klumprik, Kota Surabaya) Nunuk Kuswantoro; Muhammad Farid Ma'ruf; Deby Febriyan Eprilianto; Galih Wahyu Pradana
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 7 (2026): Menulis - Juli
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i7.1319

Abstract

Implementasi peran strategis Pemerintah Kelurahan Balas Klumprik dalam akselerasi legalitas NIB diwujudkan melalui empat dimensi operasional yang saling terintegrasi. Sebagai fasilitator, aparatur menyediakan dukungan infrastruktur digital dan asistensi teknis guna mengatasi keterbatasan gawai serta kemampuan teknologi masyarakat. Fungsi pembina dilakukan melalui edukasi sosiokultural yang persuasif untuk mengubah pola pikir pelaku usaha mengenai nilai ekonomi dan perlindungan hukum dari legalitas usaha. Dalam kapasitas sebagai mediator, kelurahan bertindak sebagai jembatan kelembagaan yang menghubungkan UMKM dengan instansi vertikal untuk penyelesaian kendala administratif (seperti NIK error) serta memfasilitasi akses permodalan ke lembaga keuangan lokal. Terakhir, peran motivator dijalankan melalui stimulasi psikologis guna meruntuhkan resistensi kultural dan membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi. Efektivitas peran tersebut terhambat oleh faktor struktural-internal, mencakup defisit kapasitas SDM, beban kerja ganda aparatur, keterbatasan sarana fisik, dan gangguan sistem pusat. Selain itu, terdapat hambatan kultural-eksternal berupa kesenjangan digital, rendahnya literasi dasar (buta huruf), ilusi fiskal atau ketakutan akan pajak, serta biaya peluang operasional bagi pedagang yang sulit meninggalkan usahanya. Benturan antara keterbatasan birokrasi dan ketidaksiapan masyarakat ini menciptakan titik sumbat (bottleneck) yang menyebabkan kesenjangan capaian legalitas sebesar 40%.