Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Pemerintah dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik Puspita Sari, Meri Enita
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.824 KB)

AbstactThe central government or local government has a very big role in the fulfillment of the principle of public services, for example in terms of education, health, socio-economic, and transportation, but in all sectors in the fulfillment of improved services, one is the increased access to public services that have not especially in areas that are archipelagos or remote areas. Success in the delivery of public services one can be measured from the access of its public services, so that not being able to get easy access in public services will cause problems that will affect the welfare of the whole society. Therefore, the role of government is very large in the implementation of public service oriented to the community.Keywords: role, local government, access to public services AbstrakPemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat besar dalam pemenuhan azas pelayanan publik, misalnya dari segi pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan transportasi, namun pada kenyataannya tidak semua upaya pemerintah dalam pemenuhan peningkatan pelayanan berjalan baik, salah satunya adalah kemudahan akses pelayanan publik yang yang belum maksimal terutama di daerah-daerah yang kepulauan ataupun daerah terpencil.Keberhasilan dalam penyelenggaran pelayanan publik salah satunya dapat diukur dari akses pelayanan publiknya, ketika suatu daerah tidak bisa mendapatkan akses yang mudah dalam pelayanan publik akan mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan dasar yang seharusnya diterima seperti pendidikan dan kesehatan, ahal tersebut akan berdampak kepada kesejahteraan seluruh masyaraka. Oleh karena itu, Peran pemerintah sangat besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Kata Kunci : peran, pemerintah daerah, akses pelayanan publik

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) BERBASIS HYPERMEDIA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA PADA GENERASI MUDA DI MASA PANDEMI COVID-19 Permana, Wahyu; Sari, Meri Enita Puspita
KOPASTA : Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling Vol 8, No 2 (2021): JURNAL KOPASTA (NOVEMBER 2021)
Publisher : UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, BATAM, INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/kop.v8i2.3562

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berbasis Hypermedia merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran maupun sosialisasi, apalagi dalam situasi pandemic covid-19 saat ini. Namun, banyak kendala dan hambatan dalam pemanfaatan TIK di saat implementasi program, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Dalam Program Pembangunan Keluarga Bkkbn Pada Generasi Muda Di Masa Pandemi Covid-19. Metodelogi dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif dan studi kepustakaan. Hasil dari kajian ini adalah pelaksanaan program tahun 2020 sudah cukup memuaskan, namun terdapat kendala dalam implementasi program antara lain karena kurangnya akses informasi serta KIE yang belum memadai sesuai segmentasi di kabupaten/ kota, kendala geografis yang merupakan daerah kepulauan yang membuat masalah jaringan internat dan fasilitas yang minim dan adanya Pandemi COVID-19 secara global, menimbulkan dampak seperti halnya terbatasnya pendanaan yang disebabkan karena adanya refocussing anggaran hingga tertundanya pelaksanaan kegiatan strategis. Namun hal ini dapat semakin memacu kreativitas pengelola program memunculkan terobosan-terobosan/inovasi yang baru dalam pelaksanaan Program dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan maksimal. Sebagai salah satu adaptasi terhadap kendala ini dilakukan perubahan metoda pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan teknologi secara daring/virtual/online.

KUALITAS PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI KOTA BATAM Meri Enita Puspita Sari
JURNAL DIMENSI Vol 6, No 2 (2017): JURNAL DIMENSI (JULI 2017)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dapat dilakukan secara sporadik adalah bagian pertama pendaftaran tanah yang dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan, mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah di dalam wilayah atau bagian dari desa / kelurahan secara individu atau berkelompok. Dinas Pertanahan Batam bertugas untuk melakukan layanan pendaftaran tanah yang dikelola oleh Kantor Pertanahan sendiri. Selain tugas lain yang ditugaskan oleh Menteri Agraria, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 sebagai berikut: pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya. untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan serta pelaksanaan ketentuan undangan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Layanan Kantor Pertanahan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama secara sporadik dalam memberikan layanan pendaftaran tanah kepada pemohon atau masyarakat sudah berjalan dengan baik meski masih ada beberapa pegawai yang belum maksimal dalam memberikan pelayanan sehingga bias mempengaruhi pelayanan, Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pertanggu Kota Batam. Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan, Tanah, Sporadik Registration of land for the first time can be done by sporadic is the first part of land registration done at the request of the interested parties, concerning one or several objects of land registration within the territory or part of a village / kelurahan individually or massively.Batam Land Office has duty to carry out land registration service which managed by Land Office itself. As well as other tasks assigned by the Minister of Agrarian Affairs, this is in line with the Decision of Minister of Defense Apparatus State Apparatus Number 63 Year 2003 as follows: public service is any service activities undertaken by the providers of public services as an effort to meet the needs of service recipients as well as the implementation of the provisions of legislation invitation.The result of the research shows that the Quality of Land Office Service in the Implementation of First Land Registration Sporadically in giving the land registration service to the applicant or the community, has been running properly although there are still some employees still not maximally in providing services so that the bias affects the service, Lack of facilities and infrastructure facilities that exist in Batam City Pertanahan Office. Keywords: quality, service, land, sporadic.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PUSAT LATIHAN GAJAH DI PROVINSI BENGKULU Meri Enita Puspitasari
JURNAL DIMENSI Vol 1, No 1 (2012): JURNAL DIMENSI (MARET 2012)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber kekayaan alam yang cukup besar. Luas Indonesia yang hanya 1, 3 % dari bagian permukaan bumi, memiliki 10 % dari semua jenis tumbuhan yang ada didunia. Jumlah fauna yang berada di Indonesia terdiri dari 12 % mamalia, 10 % dari seluruh reptilia, 17 % dari seluruh burung dan lebih dai 25 % dari seluruh biota yang terdapat di laut dan perairan tawar dunia (www.i-elisa.com). Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menetapkan empat bidang untuk melaksanakan gerakan dibidang konservasi meliputi : reformasi di sektor kebijakan dan peraturan, keuangan, sosial budaya dan manajemen. Ada sekitar 157 kebijakan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan manajemen kawasan lindung dan yang terpenting adalah Undang-Undang konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem tahun 1990, salah satunya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang kemudian di fokuskan dalam bentuk kebijakan-kebijakan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Meskipun undang-undang itu telah ditetapkan selama 10 tahun, tetapi penegakkannya masih lemah. Sampai sekarang, hanya sedikit kasus penebangan liar dan perburuan yang diadili. Peraturan pemerintah sebagai kepanjangan dari undang-undang yang sampai sekarang belum lengkap itu turut menghambat pelaksanaan undang-undang. Peraturan yang berbeda juga menimbulkan perbedaan dalam pengelolaan kawasan. Contohnya, undang-undang konservasi jelas melarang usaha penebangan dan pertambangan di dalam kawasan lindung. Hal ini juga didukung berbagai peraturan, tetapi perjanjian antar Departemen kehutanan dan pertambangan justru memperbolehkan eksploitasi didalam kawasan. (Jatna Supriatna, 2008 : 59-60)Berdasarkan Undang-undang No.5 tentang konservasi 1990, Direktorat jenderal perlindungan Hutan dan Konservasi alam dibawah Departemen Kehutanan adalah pihak yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan peraturan dan melaksanakannya. Kewajiban itu tetap diembannya bahkan di era disentralisasi sekarang ini. Gajah Sumatra ( Elephas maximus sumatranus) merupakan mamalia besar yang dilindung oleh Undang-undang. Secara Internasional satwa tersebut termasuk dalam kategori satwa terancam punah (endangered species) dalam Red Data Book IUCN. Sedangkan di Indonesia, gajah Sumatra dilindungi berdasarkan PP. No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa. Keberadaan gajah Sumatra di habitat alaminya ditemukan di hutan-hutan konservasi, hutan lindung atau hutan produksi yang ada dipulau Sumatra, statusnya sebagai satwa langka karena eksistensinya sangat rentan terhadap kepunahan yang diakibatkan oleh rusaknya habitat alami, perburuan liar yang makin marak, perusakan hutan terus menerus sebagai tempat hidup dan mencari makan satwa tersebut kian menyempit, serta ketersediaan di dalam habitatnya alaminya makin menipis, hingga satwa tersebut keluar dari habitatnya untuk mencari makan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN LIMBAH ORGANIK RUMAH TANGGA DALAM PEMBUATAN KOMPOS Meri Enita Puspita Sari; Diah Ayu Pratiwi; Sri Mulyati
MINDA BAHARU Vol 3, No 2 (2019): Minda Baharu
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Di Indonesia,permasalahan lingkungan diperkotaan menjadi salah satu sorotan dalam pelestarian lingkungan, kurangnya ruang hijau dan pengelolaan limbah organik darilimbah rumah tangga yang kurang tepat menjadi salah satu sumber masalah di perkotaan yang akan menimbulkan berbagai bencana misalnya banjir dan polusi. Beberapa kota di Indonesia telah mengembangkan program yang ramah terhadap lingkungan sebagai upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan limbah organik dan limbah rumah tangga dengan benar dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pelestarian lingkuangan, baik dari segi penghijauan ataupun pengurangan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang pada dasarnya bisa dikelola menjadi kompos.Pembuatan kompos ini mampu memberikan kontibusi terhadap kebutuhan masyarakat dalam bercocok tanam walaupun didaerah patam lestari.Kegiatan pembuatan kompos telah membangun masyarakat untuk bersosialisasi dalam bercocok tanam, Dalamkegiatan ini langkah yang diambil untuk pembuatan kompos dari sisa-sisa limbah rumah tangga berupa sampah organik. Dari kegiatan pengabdian ini masyarakat Patam Lestari dapat memanfaatkan limbah rumah tangga berupa sampah olahan organik yang ada nilai fungsinya.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBUATAN HAND SANITIZER BERBAHAN ALAMI DAUN SIRIH DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI KELURAHAN BULIANG Meri Enita Puspita Sari
MINDA BAHARU Vol 5, No 1 (2021): Minda Baharu
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jmb.v5i1.3066

Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembuatan hand sanitizer berbahan alami daun sirih bertujuan untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Pembuatan hand sanitizer ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya di keluruhan Buliang agar mendapatkan cairan pembersih tangan yang sempat langka dan mahal, selain itu dapat membantu meningkatkan penghasilan masyarakat dengan cara menjualnya. Metode yang digunakan dalam pemberdayaan ini dengan pendekatan persuasif, pendekatan empirik, normatik dan edukatif, serta pendekatan andragogi. Kegiatan pemberdayaan ini melibatkan dosen, mahasiswa dan masyarakat di Kelurahan Buliang dan kegiatan berlangsung selama dua hari. Kegiatan pembuatan hand sanitizer ini berjalan lancar, masyarakat Kelurahan Buliang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut, hasil perdana dari kegiatan ini disumbangkan kepada masyarakat di lingkungan kelurahan dan selanjutnya masyarakat dapat membuat secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dan besar harapan masyarakat Kelurahan Buliang agar kegiatan pengabdian seperti ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan dengan pemberian materi yang beragam dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan sehat.

ANALISIS PERATURAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UU NO.11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DI KOTA BATAM TAHUN 2016 Wiyono Wiyono; Meri Enita Puspita Sari; Winda Roselina Effendi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2652

Pengampunan pajak adalah pengahapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pengampunan pajak. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak atau disebut dengan tax amnesty khususnya di kota batam masih mempunyai beberapa permasalahan. Tepat pada tanggal 27 bulan September 2016 ORMAS salah satunya adalah FSPMI (Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia) menolak kebijakan dari pemerintah yang berkaitan dengan UU Tax Amnesty. Metode Penelitian yang telah digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Metode penelitian ini penulis melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti dengan melakukan observasi, dan wawancara. Hasil analisis juga menunjukkan terjadi kenaikan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar partisipasi wajib pajak dalam program pengampunan pajak yang kemudian berdampak baik pada kenaikan jumlah wajib pajak menjadi wajib pajak wajib SPT serta penerimaan atau target realisasi pengampunan pajak dapat memberikan pengaruh pada penerimaan pajak pusat. Hasil analisis mengenai perubahan perilaku setelah pelaksanaan pengampunan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama batam selatan kota batam terlihat bahwa setelah pelaksanaan program pengampunan pajak mendorong wajib pajak merasa senang mendukung penerapan peraturan tax amnesty tersebut. Perihal tersebut karena wajib pajak mendapat banyak manfaat hingga keuntungan. Namun, ada beberapa wajib pajak yang belum sepenuhnya menerapkan program pengampunan pajak tax amnesty dan meminta dilaksanakannya kembali program pengampunan pajak.

PEMERINTAH DAN PERANANNYA DALAM PELAYANAN PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KECAMATAN LUBUK BAJA KOTA BATAM Meri Enita Puspitasar Sari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Abstract This study is intended to see how the government service in the management of identity card (KTP) either from the apparatus or from its role. Identity Card (KTP) is one of the mandatory identity that must be owned by every citizen of Indonesia and has been regulated by the rules in effect so that in the implementation of society must get good service. A policy will be successfully implemented if the government apparatus in running it in the community in accordance with the role and rules that apply and the community must also accept and support the policy so that there is a good interaction. Lubuk Baja sub-district has performed its role and provide maximum services, but there are still obstacles in terms of human resources, access and facilities. The importance of increasing human resources by providing training and training for the socialization, implemtation and evaluation of the policy can work well, the government should also provide easy access for the community and the addition of facilities that support the role and services to run well. Keywords: government, role, public service AbstrakStudi ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelayanan pemrintah dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) baik itu dari aparaturnya ataupun dari peranannya. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas wajib yang harus dimiliki setiap warga Negara Indonesia dan sudah diatur oleh aturan-aturan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang baik. Suatu kebijakan akan berhasil dilaksanakan apabila aparatur-aparatur pemerintah dalam menjalankannya dimasyarakat sesuai dengan peranan dan aturan yang berlaku dan masyarakat juga harus menerima dan mendukung kebijakan tersebut sehingga terjadi interaksi yang baik. Kecamatan Lubuk Baja sudah menjalankan peranannya dan memberikan pelayanan yang maksimal, hanya saja masih terdapat kendala dari segi sumber daya manusia, akses dan fasilitas-fasilitas. Pentingnya peningkatan sumber daya manusia missal dengan memberikan pelatihan dan diklat agar dalam tahap sosialisasi, implemtasi dan evaluasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, pemerintah juga harus memeberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan penambahan-penambahan fasilitas yang mendukung peranan dan pelayanan agar berjalan dengan baik. Kata Kunci : pemerintah, peranan, pelayanan publik

FAKTOR-FAKTORYANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT SUKU LAUT PULAU BERTAM KOTA BATAM Meri Enita Puspita Sari; Diah Ayu Pratiwi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dikalangan komunitas suku laut. Berbagai program, pelatihan dan pendidikan keterampilan telah dilakukan oleh pemerintah kepada Suku Laut ini untuk meningkatkan keterampilan dasar mereka, namun program-program yang dilaksanakan masih belum mampu meningkatkan keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan dalam kehidupan Suku Laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk dapat menggambarakan dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat suku laut Pulau Bertam. Berdasarakan hasil penelitian, Perubahan hidup yang dijalankan oleh masyarakat suku laut pulau Bertam mempengaruhi kualitas hidup mereka terutama kesejahteraan sosial. komunitas Suku Laut masih bergantung kepada hasil tangkapan ikan secara tradisional saja dan hidup dalam kondisi yang serba kekurangan, hal tersebut terlihat dari kualitas air yang diperoleh, rumah yang ditempati dan peralatan tangkapan ikan yang belum memadai, diaspek sosial lainnya komunitas masyarakat Suku Laut didapati masih tidak melakukan aktivitas kemasyarakatan secara bersama antara satu sama lain. Selain faktor agama yang berbeda, masyarakat lebih banyak berkumpul dengan keluarga masing-masing dibanding berbaur dengan masyarakat lainnya yang lain. Aspek budaya juga mempengaruhi perubahan hidup masyarakat Suku laut. Hal ini terlihat dari mulai pudarnya budaya tradisi dalam hal kesenian dan generasi yang ada akan berhadapan dengan beberapa ancaman seperti kehilangan identitas Suku Laut sebagai penangkap ikan, kesulitan meneruskan kehidupan karana masyarakat mereka masih berada dalam tingkat pendidikan yang sangat rendah dan tidak mampu bersaing dalam dunia yang semakin berkembang.

INOVASI DAERAH DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BATAM Meri Enita Puspita Sari; Diah Ayu Pratiwi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 5, No 1 (2021): April 2021, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v5i1.2874

Faktor terpenting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan daya saing daerah yaitu inovasi. Daerah yang menginginkan tercapainya kesejahteraan masyarakat harus dapat menumbuhkan basis perekonomian yang mampu berkembang secara terus – menerus. Hal ini dapat didukung oleh kemampuan daerah dalam menciptakan daya saing produktif. Disinilah pengembangan inovasi menjadi sangat penting. Adanya inovasi yang berkelanjutan sangat dibutuhkan bagi pengembangan wilayah agar memiliki keunggulan ekonomi melalui produk dan komoditas yang berdaya saing. Oleh karena itu, untuk mendukung perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah dibutuhkan kemudahan akses pelayanan publik yang bisa diciptakan dengan inovasi daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kajian ini untuk mengetahui bagaimanakah pengembangan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik di kota batam dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari kajian bahwa pemerintah Kota Batam telah memiliki inovasi daerah yang berbasis pelayanan publik hampir di seluruh OPD di pemerintahan Kota Batam dan implementasi inovasi daerah tersebut sudah berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search