Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Pergeseran Ideologi al-Ikhwân al-Muslimûn dari Islam Fundamentalis menjadi Islam Moderat Nurul Huda
Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Vol. 4 No. 1 (2014): June
Publisher : Department of Aqidah and Islamic Philosophy, Faculty of Ushuluddin and Philosophy, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.424 KB) | DOI: 10.15642/teosofi.2014.4.1.251-284

Abstract

The reform in Egypt was originally considered as the end of the Islamic political system and replaced by the democratic system. However, after H{izb al-H{urrîyah wa al-‘Adâlah (Freedom and Justice Party) in Egypt was able to win the election and wiped out two of the most strategic positions, i.e. the speakerman of parliament and the president, it should be admitted that the Islamic political system has never ceased. There is a new fact that the Arab nations, especially Egypt, began to accept the democratic system without having to necessarily remove the role of Islam from it. Collaboration and integration between Islam and democracy is what has been introduced in Egypt today. Islamic system of democracy which is introduced in Egypt becomes the new hallmark of the Islamic movement or more precisely what so-called moderate Islam. Al-Ikhwân al-Muslimûn (IM) is a religious organization that is worthy of being a representation of the moderate Islamic forces today. It has managed to get out of the mode of fanaticism and conservatism (fundamentalist) toward adaptive patterns of thought and compromise. This study focuses on the factors and measures of IM changes from fundamentalist Islam to moderate Islam. This study concludes that IM’s ideological changes were driven by several factors, such as the role of the figure, government’s treatment, social condition, and human resources organization.
IMPLEMENTASI KONSEP HOMO ISLAMICUS MONZER KAHF DALAM ENTERPRENEURSHIP KIAI MAHMUD ALI ZAIN Nurul Huda
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i2.7931

Abstract

Islam sebagai agama yang menghendaki keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, tentu kesejahteraan sebagai tujuan kegiatan ekonomi juga meliputi dua kehidupan tersebut. Dalam homo islamicus Monzer Kahf, kegiatan ekonomi Islam tidak mengutamakan kepuasan, melainkan mendahulukan kepentingan dalam kenyamanan orang lain dan tidak saling merugikan agar menciptakan masyarakat seimbang yang di dalamnya hanya berharap mendapatkan ridla Allah SWT. Dengan menggunakan literatur karya-karya Kahf, artikel ini berusaha mengurai implemetasi nilai-nilai homo islamicus seperti rasionalitas, seimbang, konsepk kepemilikan barang, dan etika ekonomi dalam kehidupan nyata. Hasil penelitian ini menemukan kesesuaian enterprenuership Kiai Mahmud Ali dalam mendirikan badan usaha – badan usaha yang berbasis syariah dengan konsep homo islamicus Kahf, salah satunya berupa Bait al-Mal Wa al-Tamwil (BMT). Praktik Enterpreneurship Kiai Mahmud menggambarkan keteguhan memegang keyakinan homo islamicus bahwa Tuhan merupakan pemilik alam semesta dan pembuat hukum tertinggi, sementara manusia hanya berikhtiar dengan legitimasi kerja keras sebagai sebuah kebajikan. Kata Kunci: Homo Islamicus, Enterpreunership, dan Ekonomi Syari’ah.
META-ETIKA POLITIK DI ERA POST TRUTH (Studi Prilaku Elit politik Perspektif Etika Emotivis Bertrand Russell) Nurul Huda; Septiana Dwiputri Maharani
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 20 No. 2 (2021)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/al-banjari.v20i2.3474

Abstract

AbstrakOrkestrasi politik di era post truth selain menyajikan kontestasi antar kelompok yang berkepentingan dengan menampilkan visi pembangunan ke depan, juga diramaikan penggunaan bahasa omong kosong (bullshit) dan berita palsu (fake news) oleh elit politik lewat berbagai media sosial. Tindakan etis para elit politik dengan menggunakan bullshit dan fake news di era post truth ini secara aksiologis tetap bisa dianalisis dalam perdebatan arus utama filsafat nilai yaitu obyektivisme dan subyektivisme yang berbeda dengan epistemologis yang umumnya dimaknai hanya sebagai akibat menurunnya relevansi teori-teori kebenaran. Melalui meta-etika Bertrand Russell, artikel ini berusaha membahas asal-usul etika, makna kebaikan, dan penilaian terhadap tindakan etis para elit politik. Pada akhirnya teori subyektif-emotivis  Russell memberikan legitimasi dalam menilai baik buruknya tindakan etis elit politik sebebas dan sebatas pada keinginan masing-masing.
Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Wanprestasi pada Koperasi Syariah (Studi Kasus di KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman) Fitria Nur Aini; Nurul Huda
Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2022): Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9302

Abstract

Bidang usaha koperasi syariah saat ini banyak dikembangkan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam bidang ekonomi dengan prinsip syariah. Jenis koperasi yang marak ditemui ialah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan sistem permodalan yang dihasilkan dari simpanan anggota yang dapat dipinjamkan kembali kepada para anggotanya, dengan syarat mudah dan bunga atau jasa pinjaman minim demi kesejahteraan anggota. Namun koperasi simpan pinjam tidak luput dari terjadinya risiko pembiayaan. Sepertinya halnya terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nurul Hidayah Desa Klaseman Kec. Gending Kab. Probolinggo-Jawa Timur, wanprestasi atau penunggakan angsuran nasabah ditemukan dalam kurun waktu tahun 2019-2020 sebanyak 12 anggota. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir wanprestasi ini agar tidak terjadi lagi dikemudian hari. Metode yang digunakan yaitu kulitatif deskriptif dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara efektif untuk meminimalisir wanprestasi pada KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman yaitu dengan strategi 4C (Character, Capacity, Capital dan Condition) sebelum pemberian pinjaman dan stretegi setelah pemberian pinjaman dengan menggunakan sistem kekeluargaan dan Rescheduling.
Perancangan Solar Charge Controler Menggunakan Control Proportional Integral Derivative (PID) Pada Prototype Traffic Light Ahmad Nurul Huda; Ilmi Rizki Imaduddin; Hilman Saravian Iskawanto; Rakhmad Gusta Putra
JEECAE (Journal of Electrical, Electronics, Control, and Automotive Engineering) Vol. 5 No. 2 (2020): JOURNAL OF ELECTRICAL, ELECTRONICS, CONTROL, AND AUTOMOTIVE ENGINEERING (JEECAE
Publisher : Pengelolaan Penerbitan Publikasi Ilmiah (P3I) Politeknik Negeri Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32486/jeecae.v5i2.317

Abstract

Photovoltaic adalah teknologi untuk mengubah atau mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik. Sistem kontrol Proportional Integral Derivative (PID) merupakan sistem kontrol yang di gunakan secara luas. Solar charge controller mengatur kelebihan pengisian dari panel surya ke baterai sebab baterai sudah terisi penuh (over charging) dan juga mengatur kelebihan tegangan (voltase). kelebihan tegangan dan pengisian pada baterai akan mengurangi umur baterai. Buck converter merupakan salah satu converter DC-DC yang berfungsi menurunkan tegangan DC (arus searah). Buck converter mempunyai tegangan output yang lebih rendah dari pada tegangan input.Dari hasil perancangan, pengujian, dan analisa, telah berhasil dibuat topologi buck converter menggunakan control Proportional Integral Derivative (PID) pada solar charger control prototype traffic light yang dapat mempertahankan nilai tegangan charger battery yang juga tegangan perangkat system traffic light. Berdasarkan karakteristik solar cell yang digunakan, dan pemilihan battery di 12V, buck converter ini cocok di gunakan pada jam 09.00-16.00.
Ontologi Kekerasan dan Relasinya dengan Agama dalam Perspektif Hasrat Mimesis Rene Girard Nurul Huda; Siti Murtiningsih
JURNAL AT-TURAS Vol 7, No 1 (2020): Sosiologi Agama dan Tafsir Keindonesiaan
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.827 KB) | DOI: 10.33650/at-turas.v7i1.939

Abstract

Religion as the largest ritual and social institution with the highest quantity of adherents among other institutions is often used as a justification for various violent behaviors. However religious leaders and adherents reject the relationship between religion and violence, the fact is that many subjects of violence act on certain religions. This article seeks to explore the relationship between them through Rene Girard's mimetic theory. In mimetic theory, violence is described as a consequence of the triangle of desire; subjects, mediators, and objects. The relationship in the triangle of desire shows disharmony, which is a rivalry that results in violence between the two desires of the subject and the mediator in getting the same exclusive object. Girard found how violence formed to its resolution by presenting sacrifice or third-party intervention called scapegoats, through stories contained in scriptures such as Cain and Abel. The concept of sacrifice is the foundation of the creation of sacred in religion and values about good and evil or obligations and prohibitions. The intimacy of religion and violence shows the importance of religion returning to the public sphere as a controller of violence whose role is privatized as a result of modernization but is often blamed in a variety of violence in favor of particular religions.Keywords: Mimetic Desire, Violence, Religion
Permintaan Donasi Bisnis Waralaba Dalam Etika Islam Husnul Khotimah; Nurul Huda
Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol 5 No 6 (2023): Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah
Publisher : Research and Strategic Studies Center (Pusat Riset dan Kajian Strategis) Fakultas Syariah IAI Nasional Laa Roiba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.209 KB) | DOI: 10.47467/alkharaj.v5i6.3724

Abstract

This paper examines the phenomena that occur in society, related to requests for donations to franchise businesses. What should have been change in the form of change was given to consumers, but in reality the cashier asked for the change to be donated, therefore this article was born so that people know and understand how to donate correctly according to Islamic law. This study uses a qualitative method of phenomenology. The research results show that; first, carrying out business activities must be in accordance with Islamic law guided by the Al-Qur'an and hadith. Second, in carrying out the activities of requesting donations, the franchise business lacks the application of Islamic ethical principles, the transaction actors also underestimate it because of the small nominal. Keywords: Islamic Business Ethics, Requests for Donations, Franchise Business
Mohammad in Archipelago: Spatializing Spirituality in Majelis Shalawat Syubbanul Muslimin in Kalikajar Probolinggo Nurul Huda
Islamic Studies Journal for Social Transformation ISJOUST Vol 1, No 2, 2017
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (959.341 KB) | DOI: 10.28918/isjoust.v1i2.1141

Abstract

Using Mohammad in Archipelago as a metaphor of the postmodern religious landscape, this article argues that Mohammad, a prophet of Muslim born in Mecca Saudi Arabia, has undoubtedly become a consumer item in shalawat council (Majelis Shalawat) practiced in many areas of Indonesia, including Probolinggo. This new religious phenomenon has been reproduced in line with the emergence of blurred negotiation between the profane and the sacred, and by the fact that religion is always posed in social life and in business life, shalawat practice also depends itself on the meaning and process making, or the certain socio-cultural context. This study sets the Majelis Shalawat Syubbanul Muslimin, located at Probolinggo, in relation with the ways they reproduced its penetration of religion vis-a-vis market economy. It also portrays how Syubbanul Muslimin produced a spatial order of certain followers since they have successfully practiced modes and techniques of production, consumption, and structuration of their own spiritual market. Additionally, it also contributes to the construction of charisma they have shaped by using the economic-political discourse of media.
IMPLEMENTATION OF ISLAMIC ENTREPRENEURSHIP IN BUILDING BUSINESS VENTURES IN PESANTREN SIDOGIRI Miswatun hasanah; Nurul Huda
Jurnal Ekonomi Vol. 12 No. 04 (2023): Jurnal Ekonomi, 2023
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Economic activity in Islam (Islamic Entrepreneurship) is an integral part of the conception of the balance of life between the world and the hereafter. As a consequence of this concept, an Islamic entrepreneur will strive to earn the pleasure of Allah by not only aiming to increase wealth, but prioritising mutual benefit and benefit. In the implementative realm, islamic entrepreneurship wil prioritise the comfort of others and not harm each other in order to achieve the concept of life balance as intended by Allah SWT. This article aims to describe the application of islamic entrepreneurship in Sidogiri Islamic Boarding School by examining the values that underlie the pesantren in estabilishing and managing various Islamic Boarding School-owned enterpirses such as Kopontren Basmalah, Bait al-Mal Wa al-Tamwil (BMT) and Santri Mineral Water. The results of this study indicate that all Sidogiri Islamic Boarding School-owned enterprises have practised the principles of islamic entrepreneurship such as hard work in the name of Allah, providing benefits for individuals with good.
ECONOMIC IMPACT ANALYSIS IN GOVERNMENT REGULATION NUMBER 26 OF 2023 CONCERNING MANAGEMENT OF SEDIMENTATION PRODUCTS IN THE SEA Dela Kholidatul Ummah; Nurul Huda
Jurnal Ekonomi Vol. 12 No. 04 (2023): Jurnal Ekonomi, 2023
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on Government Regulation no. 26 of 2023 concerning management of sedimentation results in the sea. This research aims to find out the economic and environmental impacts that occurred as a result of the passing of Government Regulation no. 26 of 2023 concerning management of sedimentation results in the sea. This research uses a qualitative approach using the desk study method, namely a way of collecting data and information through data examination and analysis, using secondary data in the form of internal/external documents, government regulations, statistical data, literature studies, maps and the internet, and the data analysis technique used in this research uses Milles and Hubberman's theory, namely the steps of data reduction, data presentation and finally drawing conclusions. The results of the research show that the economic and environmental impact due to the management of marine sedimentation as ratified by Government Regulation Number 26 of 2023 on coastal communities has quite a significant impact, as felt by the coastal communities of the Riau Islands, namely that they have to experience reduced fish catches, this is of course due to due to fish habitat (undersea ecosystem) which has been damaged due to sea sand dredging, apart from that, fishermen's operational costs for going to sea are increasingly expensive because they have to spend more money to buy diesel/ship fuel, because the fishing areas are increasingly far from This is the impact of sand dredging and marine sedimentation management that lacks supervision from the government, as well as minimal punishment for investors/business actors who violate management regulations.