Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

ANALISIS ISTINBATHUL AHKAM TERHADAP FATWA MUI TENTANG PENYELENGGARAAN SHALAT JUM’AT DAN JAMAAH UNTUK MENCEGAH PENULARAN WABAH COVID 19 Ahmad Sanusi; Dian Febriyani; Usman Mustofa; Edy Setyawan
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i2.8149

Abstract

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor no 31 tahun 2020 Teantang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah Untuk mencegah Penularan Wabah Covid 19. Secara umum MUI sudah menyusun Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U596/MUI/X/1997. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa setiap fatwa harus berupa pendapat hukum yang mempunyai dasar-dasar paling kuat dan membawa maslahat bagi umat. Dasar dasar yang dijadikan pegangan dalam melahirkan fatwa adalah al-Quran, hadits, ijma’, qiyas dan dalil-dalil hukum lainnya.. namun demikian  ada  masalah dalam fatwa itu yaitu bagaimana bristidlal dan  beristinbath al ahkam dalam fatwa tersebut. Makalah ini menjelaskan analisis istinbathul ahkam terhadap fatwa MUI di atas serta apa implikasi fatwa tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskripsi analisis. Makalah ini merupakan hasil penelitian literatur. Hasil dari penelitian ini adalah pertama: pertama: Istidlal atau Istinbathul ahkam  yang dilakukan MUI dalam mengeluarkan fatwa no. 31 tahun 2020 adalah:  sebagai berikut: Pertama Ayat al Al Quran surah al Jumu’ah ayat 9, al Baqarah ayat 43, an nisa 102, al Hajj ayat 77, al Baqarah ayat 195 dan 185, al haj ayat 78, at Thagabun 16, ayat -ayat di atas kebanyakan terkait dengan kewajiban shalat Jum’at dan wajibnya Shalat serta adanya rukhsah dan keringanan dalam Islam, serta menjelaskan bahwa Allah Swt menghendaki kemudahan dalam melaksanakan beribadah bukan menyulitkan atau memberatkan dalam menjalankan ibadah bagi mukallaf.Kedua Hadis, yakni hadis Riwayat Abu dawud, hadis Riwayat Bukhari, Riwayat Ibnu Majah, Riwayat Muslim, Riwayat Baihaqi, Riwayat Ahmad, Riwayat ad Daruquthni, al baihaqi dan al hakim, ketiga: Atsar Sahabat yakni bersumber dari Riwayat musonnaf Abdurrazaq as shon’aniKeempat: Qaidah Fiqhiyah yakni ada enam kaidah fiqhiyah yang intinya terkait adanya keringanan dalam beribadah selagi ada hajat atau ada kebutuhan atau kedharuratan Keenam:  Pendapat para ulama. Yakni ar Ramli dari madzhab Syafei, Ibnu Alan Ash Shiddiqi al Syafei, dari madzhab Syafei,  al Kasani dari madzhab Hanafi, Syaikh Ibnu Abidin dari madzhab Hanafi, Imam Nawawi dari madzhab Syafei, Syaikh al Murawad, Syaikh Muhammad Syamsul Haq Abadi, Imam Nawawi dari madzhab Syafei, imam al Mawardi dari madzhab Syafei, Imam Nawawi dari madzhab Syafei, Syaikh Manshur al Bahuty. Dari urutan di atas sebenarnya dapat dikatakan bahwa fatwa tersebut sudah memenuhi syarat dalam beristidlal sesuai dengan pendapat jumhur ulama.  
EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH DI TENGAH ERA DIGITAL Dian Febriyani; Ida Mursidah
MUAMALATUNA Vol 12 No 2 (2020): Juli-Desember 2020
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v12i2.3969

Abstract

Teknologi digital merupakan salah satu produk ataupun fitur dari perkembangan teknologi era modern. Perkembangan teknologi digital turut berkembang pada sistem lain di kehidupan, terutama pada bidang ekonomi. Perubahan yang masif turut dirasakan oleh pelaku-pelaku ekonomi dan sebagian besar dari perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi digital ingin mengadakan perubahan mendasar pada bisnisnya. Sistem ekonomi syariah dikenal juga dengan sistem ekonomi islam yang berlandaskan hukum-hukum islam dalam pelaksanaannya. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim yang besar dan berada di kisaran 87 % atau sekitar 207 juta jiwa. Hal ini menjadi peluang yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi kemajuan ekonomi syariah berbasis digital di tengah era digital. Penelitian ini merujuk pada kondisi dan pengetahuan masyarakat mengenai ekonomi syariah dan potensi pengembangannya di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi penurunan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, minimnya informasi yang dimiliki masyarakat mengenai ekonomi syariah dan potensi pengembangannya di era digital. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis oleh semua pihak terkait untuk memanfaatkan potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.Kata Kunci: ekonomi syariah, era digital
THE POWER OF SHARIA FINANCIAL TECHNOLOGY REGULATION IN INDONESIA Dian Febriyani
Jurnal Ekonomi Vol. 11 No. 02 (2022): Jurnal Ekonomi, Periode September 2022
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In today's digital era, all activities using digital systems provide convenience and speed in carrying out all the activities needed, one of which is conducting financial transactions. Financial technology provides digital financial transaction services with various convenient features to make the required financial transactions. The presence of fintech certainly changes people's behavior in financial transactions with the conveniences offered by fintech services. Islamic financial institutions also follow the development of digital services and meet the needs of the public in conducting sharia-based digital financial transactions. With this change in digital financial transaction patterns, it is necessary to have a regulation that regulates and supervises the running of sharia-based fintech business practices in Indonesia. This study aims to analyze the basics of sharia fintech business regulations in Indonesia and explain the impact of these regulations on the development of sharia fintech in Indonesia. The study used normative juridical methods. The results showed that in Indonesia, the legal basis for the running of sharia fintech was POJK No. 77/POJK.01/2016. OJK changed the regulation with the issuance of POJK No. 10/POJK.05/2022, which specifically regulates the running of sharia fintech in Indonesia. This can provide regulatory strength to the running of sharia fintech services.
Talk Show Peran Perbankan Syariah di Era Pandemi Suryani Suryani; Siti Marfu’ah; Elsa Elsa; Ratu Humaemah; Rezky Mehta Setiadi; Muhamad Fadli Azim; Jamaluddin Jamaluddin; Dian Febriyani
BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 3 (2023)
Publisher : LPMP Imperium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36407/berdaya.v5i3.955

Abstract

Islamic banking has a strategic role in Indonesia’s economic development. Covid-19 pandemic has spread to various countries, including Indonesia. As a result, almost all sectors experienced contractions, including Islamic banking. However, Islamic banking is considered quite capable of surviving the storm of impact based on the previous crises' empirical facts. Several studies have proven and strengthened the theory that the profit and loss sharing used in Islamic bank is able to withstand pandemic conditions.
Application of Wakalah in International Trade Transactions Fitri Raya; Dian Febriyani; Elsa Elsa; Rasidah Novita Sari
Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Vol 9 No 2 (2024): Islamic Banking:Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah - Februari 20
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/isbank.v9i2.866

Abstract

This article will discuss the application of wakalah in the context of letters of credit which are a common means of payment in international trade. This research uses library research (library study). The data source used is secondary data. Secondary data was collected through literature studies related to the application of wakalah contracts in international trade transactions, especially payment systems using letters of credit. This analysis provides insight into how wakalah contracts can be effective instruments and in line with international business needs while maintaining the integrity of Islamic financial values. It is hoped that this research can contribute to further understanding the application of wakalah in international trade transactions, especially in the context of letters of credit, as well as encouraging the development of more inclusive and sustainable business practices.
Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Pedesaan Elsa Elsa; Dian Febriyani; Ma'mun Nawawi; Sofiatur Rohmah
Tazkiya Vol 23 No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Pusat Kajian Islam dan Kemasyarakatan (PKIK), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/tjk3.v23i2.7793

Abstract

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pemerintah pusat dan daerah melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui ekonomi kreatif, dalam program ini difasilitasi dengan pelatihan dan pengembangan pengetahuan agar masyarakat menciptakan ide-ide kreatif dan berinovasi. Dalam hal ini perempuan dilibatkan unntuk dapat melatih kemandirian secara ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam pengembangan ekonomi kreatif dapat menciptakan kesejahteraan dan kemandirian perempuan dalam aspek ekonomi. Sehingga mampu menekan angka kemiskinan dan perempuan pedesaan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik.
PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA Ma'mun Nawawi; Dian Febriyani; Farhan Firdaus
Tazkiya Vol 24 No 1 (2023): Januari - Juni 2023
Publisher : Pusat Kajian Islam dan Kemasyarakatan (PKIK), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/tjk3.v24i1.8877

Abstract

Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memandirikan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan. Guna mensejahterakan masyarakat desa, maka pemerintah desa dan masyarakat Desa Pagedangan Jaya membentuk BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui berbagai program pengembangan ekonomi masyarakat yang dibentuk. Pengelolaan BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera dapat memberikan dampak positif kepada perekonomian masyarakat melalui program yang dibentuk antara lain; pengelolaan sampah, Raisa online, PPM, P2K2, pembinaan budidaya dan UMKM. Sehingga mampu meningkatkan PAD dan pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan.