Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

NILAI SIRI’ NA PACCE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAKAN PERSEKUSI Hijriani Hijriani; Herman Herman
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (687.884 KB)

Abstract

The increasing cases of persecution have led to the building of negative image and public distrust of the state and the law enforcement process. Persecution, as an act that is harmful, troubles, and oppresses others, is included as a criminal offense. The Makassarese recognizes shame culture as a part of the siri cultural system. It is completed by empathy in the concept of pace. Both are referred by the term siri’ na pacce. This value can be implemented and developed to be an alternative to settle the cases of persecution. It is in line with the concept of legal objectives as a philosophy in all aspects of life and obedience to society because it is more entrenched and considered sacred. This study used qualitative research and normative juridical methods. This study aims to find weaknesses and strengths of the value of siri’na pacce as a new alternative to settle persecution in realizing justice and building social harmonization within society. The results reveal that re-instilling the siri culture can be a valuable effort to restraint someone from performing an act of persecution. People can be prevented and prohibited to do such act by adhering to customary rules. It is expected that upholding the siri’na pace value can strengthen the motivation of social solidarity. Therefore, the cultural value is expected to be maintained and becomes an alternative to settle persecution cases, considering that it is more effective and efficient because the community can accept it easily.Nilai Siri’ Na Pacce sebagai Alternatif Penyelesaian Tindakan PersekusiAbstrak Meningkatnya kasus persekusi menyebabkan terbangun stigma negatif dan ketidakpercayaan publik terhadap negara dan proses penegakan hukum. Persekusi sebagai tindakan kejahatan menyakiti, untuk mempersusah dan menumpas orang lain termasuk sebagai tindak pidana. Nilai malu sebagai bagian dari sistem nilai budaya Siri’ dan nilai pedih karena melihat penderitaan orang lain, menjadikan konsep Pacce tampil berpadanan menjadi siri’ na Pacce. Nilai tersebutdapat diimplementasikan dan dikembangkan menjadi alternatif penyelesaian persekusi  karena sesuai dengan konsep tujuan hukum sebagai falsafah dalam segala aspek kehidupan dan ketaatan masyarakat karena lebih mengakar dan dianggap sakral. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dan metode yuridis normatif. Adapun tujuan penelitian ini untuk menemukan kelemahan dan kelebihan nilai Siri’ na Pacce sebagai alternatif baru penyelesaian persekusi dalam mewujudkan keadilan dan membangun harmonisasi sosial dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menanamkan kembali nilai malu dalam budaya siri’ terutama berfungsi sebagai upaya pengekangan bagi seseorang untuk melakukan tindakan persekusi dapat dicegah serta dilarang oleh kaidah adat dapat menguatkan motivasi solidaritas sosial dalam penegakan harkat Siri ‘ na Pacce orang lain sehingga diharapkan nilai budaya ini dapat dipertahankan dan menjadi alternatif penyelesaian tindakan persekusi yang pelaksanaannya lebih efektif dan efisien karena mudah diterima masyarakat.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a9
PERKEMBANGAN PELABUHAN LANGARA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT WAWONII BARAT, KABUPATEN KONAWE KEPUALAUAN TAHUN 1995-2020 Herman Herman; Syahrun Syahrun; Aswati Mukadas; Hisna Hisna
Journal Idea of History Vol 5 No 1 (2022): Volume 5 Nomor 1, Januari - Juni 2022
Publisher : Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/history.v5i1.1649

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menjelaskan (1) latar belakang pembangunan dan perkembangan Pelabuhan Langara di Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 1995-2020, (2) dampak Pelabuhan Langara terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang berada di Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 1995-2020. Penelitian ini menggunakan metode sejarah menurut Louis Gottschalk dengan melalui empat tahapan kerja antara lain: heuristik, kritik sumber, interpretasi sumber, dan historiografi atau penulisan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan Pelabuhan Langara di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 1995, dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat setempat untuk membangun sebuah pelabuhan. Pembangunan Pelabuhan Langara pada masa itu dianggap sangat penting bagi masyarakat setempat. Hal itu karena selain bertujuan untuk menghubungkan Pulau Wawonii dan Kota Kendari, Pelabuhan Langara juga berfungsi sebagai transaksi ekonomi masyarakat Wawonii khususnya yang berada di sekitar pelabuhan tersebut. Keberadaan Pelabuhan Langara memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran transportasi laut masyarakat karena menjadi titik simpul yang menghubungan antardaerah Wawonii dan Kota Kendari. Pelabuhan Langara terus mengalami perkembangan dari tahun 1995-2020. Hal itu dapat dilihat dari jenis kapal yang berlabuh di Pelabuhan Langara misalnya jumlah kapal kayu dan kapasitas kapal ferry yang semakin meningkat, jumlah sarana-prasarana pelabuhan, seperti terminal penumpang, toilet, listrik, dan fasilitas lainnya terus bertambah. Pelabuhan Langara memiliki dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Wawonii. Hal demikian karena Pelabuhan Langara selain berperan sebagai tempat interaksi sosial masyarakat yang ingin melakukan aktivitas antarpulau juga menjadi tempat aktivitas ekonomi masyarakat masyarakat Wawonii.
Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Birokrasi Professional di Kabupaten Buton Utara Herman Herman; Muh Amir; Jopang Jopang
PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 1, No 3 (2022): Edisi Maret
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.717 KB) | DOI: 10.52423/pamarenda.v1i3.24217

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi professional di Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif, dengan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara purposive dan dianalisis menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang professional di Kabupaten Buton Utara dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan karir dan kegiatan diklat. Dimana penyelenggaraan kedua kegiatan tersebut terbilang kurang optimal karena masih kurangnya jenis kegiatan yang dilaksanakan yakni pada kegiatan pembinaan karir hanya promosi jabatan saja yang dilaksanakan sementara pada kegiatan diklat hanya diklat kepemimpinan saja yang terlaksana. Adanya pandemic Covid-19 menjadi penyebab terhambatnya kedua kegiatan tersebut. Kata kunci : Pemberdayaan, Birokrasi, Buton Utara.