Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal POLICY CORNER Public Corner Karaton
Alqaf Harto Maryono
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep) ., Febriyanto; Puspaningrum, Irma Irawati; Maryono, Alqaf Harto
POLICY CORNER Vol 6, No 2 (2014): Publik Corner
Publisher : POLICY CORNER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tata kelola pemerintahan yang baik belum mampu diwujudkan dengan baik oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah bahkan pada level pemerintahan terendah yaitu pemerintahan desa. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peranan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep. Kepala Desa Gunggung telah menjalankan perannya sebagai pimpinan dalam rangka mewujudkan  tata kelola pemerintahan yang baik. Peran tersebut adalah peran dalam menjalankan visi yang dimilikinya, peran sebagai pengendali dan penghubung dalam organisasinya, peran sebagai motivator untuk bawahannya, dan peran penyampai informasi-informasi yang berkenaan dengan kepentingan organisasi dan masyarakat. Dalam  menjalankan peran-peran tersebut  diketahui bahwa visi yang dimiliki oleh Kepala Desa masih sulit dijangkau dan kurang terukur. Disamping itu pengendalian yang dilakukan hanya sebatas pada Sumber Daya Manusia sementara Sumber Daya Anggaran dan Sarana prasarana yang dimilikinya kurang dikendalikan. Sedangkan bentuk motivasi yang diberikan hanya berupa pujian dan pengakuan atas pekerjaan yang telah dilakukan bawahan, padahal insentif dan reward kurang dipertimbangkan. Kata Kunci : Tata kelola pemerintahan, Kepala Desa, Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep       
PENGELOLAAN PELAYANAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PADA USAHA KECIL OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP Hadi Soetarto; Alqaf Harto M; Syaiful Anwar
PUBLIC CORNER Vol 14 No 1 (2019): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.908 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v14i3.706

Abstract

Langkah strategis untuk mendorong upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat itu adalah melakukan pelayanan perizinan secara terpadu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumenep penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pengelolaan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) pada usaha kecil yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memberikan pelayanan di Kabupaten Sumenep, sedangkan tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) pada usaha kecil yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memberikan pelayanan di Kabupaten Sumenep, yang menjadi fokus penelitian yaitu 1) Empati terhadap Customers, 2) Prosedur pelayanan, 3) Transparansi biaya, dan 4). Kepastian jadwal dan durasi pelayanan, Subjek penelitian ini informan kunci, utama dan pendukung, teknik pengumpulan data interview, observasi dan dokumentasi, dengan analisa data dengan pendekatan reduksi data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dalam menerbitkan izin IUP/SIUP kepada pelaku usaha kecil telah menunjukkan pengelolaan yang baik terlihat dari 1) menunjukkan rasa perhatian penuh (empaty) kepada pelaku usaha kecil dalam mengurus SIUP, 2) pemberian prosedur pelayanan perizinan SIUP yang mudah dan 3) adanya transparansi retribusi pelayanan dimana SIUP tidak dikenakan biaya serta 4) adanya kepastian penyelesaian SIUP selama 3 hari kerja.Pengelolaan pelayanan perizinan menunjukkan adanya kualitas yang bermutu tinggi dan pelayanan menjadi lebih baik yang dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan pengguna jasa pelayanan perizinan.
PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep) Febriyanto .; Irma Irawati Puspaningrum; Alqaf Harto Maryono
PUBLIC CORNER Vol 9 No 2 (2014): Publik Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.904 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v6i2.110

Abstract

Tata kelola pemerintahan yang baik belum mampu diwujudkan dengan baik oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah bahkan pada level pemerintahan terendah yaitu pemerintahan desa. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peranan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep. Kepala Desa Gunggung telah menjalankan perannya sebagai pimpinan dalam rangka mewujudkan  tata kelola pemerintahan yang baik. Peran tersebut adalah peran dalam menjalankan visi yang dimilikinya, peran sebagai pengendali dan penghubung dalam organisasinya, peran sebagai motivator untuk bawahannya, dan peran penyampai informasi-informasi yang berkenaan dengan kepentingan organisasi dan masyarakat. Dalam  menjalankan peran-peran tersebut  diketahui bahwa visi yang dimiliki oleh Kepala Desa masih sulit dijangkau dan kurang terukur. Disamping itu pengendalian yang dilakukan hanya sebatas pada Sumber Daya Manusia sementara Sumber Daya Anggaran dan Sarana prasarana yang dimilikinya kurang dikendalikan. Sedangkan bentuk motivasi yang diberikan hanya berupa pujian dan pengakuan atas pekerjaan yang telah dilakukan bawahan, padahal insentif dan reward kurang dipertimbangkan. Kata Kunci : Tata kelola pemerintahan, Kepala Desa, Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep       
Peran Tenaga Pendamping Masyarakat Terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Sumenep Ferawati Ferawati; Mohammad Said; Alqaf Harto Maryono
PUBLIC CORNER Vol 10 No 1 (2015): Publik Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (75.789 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v7i1.217

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi Peran Tenaga Pendamping Masyarakat  dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya  adalah sebagai bentuk salah satu mekanisme dalam program tersebut yang mempunyai tugas untuk mendampingi masyarakat mendapatkan bantuan bantuan stimulan perumahan swadaya, yaitu melakukan pendampingan dengan membembuka rekening di Bank BRI Sumenep yang ditunjuk oleh pihak PU. Cipta karya dan tata usaha Sumenep, kemudian selain itu Tenaga Pendamping Masyarakat juga melakukan mencairkan dana kepada masyarakat yang mendaptkan bantuan tersebut. Tenaga Pendamping Masyarakat melaksanakan tugas dan perannya  dalam Program Perumahan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014 memiliki kendala di masyarakat yakni masyarakat masih memiliki paradigma yang masih tradisional dalam pembangunan tersebut sehingga peneliti ingin meneliti peran Tenaga Pendamping Masayarakat dalam Program  Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Sumenep tahun 2014Hasil penelitian ini, dideskripsikan melalui berbagai informasi dan data temuan di lapangan selama penelitian, mengenai Peran Tenaga Pendamping Masyarakat  dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya yang dilihat dari Permenpera Nomor 06 Pasal 15 ayat (2) Tahun 2013 sudah baik. Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan bangunan sudah sesuai dengan prinsip prisnsip-prinsip peran pendamping yakni Tenaga Pendamping Masyarakat sudah bersikap sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan mediator dengan memberikan pengarahan serta motivasi, namun hal pelaporan Tenaga Pendamping Masyarakat agak sedikit terlambat dikarenakan cara pandang masyarakat yang masih tradisional, dalam pembangunan masih menggunakan hari baik tanpa memperhatikan deadline penyelesaian program pembangunan tersebut
KUALITAS PELAYANAN PROGRAM JAMPERSAL MELALUI SISTEM KLAIM (REIMBURSEMENT) DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT (Studi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep) sari Munaili; Ida Syafriyani; alqaf harto
PUBLIC CORNER Vol 15 No 2 (2020): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v15i2.1172

Abstract

Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu hal yang sangat penting demi kemajuannegara. Karena melalui suatu pelayanan kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat terpenuhidengan sepenuhnya. Salah satunya adalah Pelayanan kesehatan yang dimana kesehatanmerupakan hal terpenting untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dalammeningkatkan kelangsungan hidup apabila disuatu negara masyarakatnya dalam segikesehatan sudah terpenuhi maka generasi yang akan meneruskan akan menjadi generasi yangsehat dan cerdas. Dinas kesehatan kabupaten sumenep telah melakukan salah satu programjampersal melalui sistem klaim untuk mengurangi kematian ibu dan bayi yang dimaksudkanuntuk meningkatkan pelayanan publik dan kepuasaan masyarakat.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan datadalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis datadalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dankesimpulan. Hasil penelitian dari Kualitas Pelayanan Program Jampersal Melalui SistemKlaim (Reimbursement) dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa :Pertama, Standar Pelayanan pelanggan berupa standar kualitas sudah baik dibuktikan denganterlaksananya program jampersal sesuai dengan standar yang telah ada. Kedua, CustomerRedress, di dinas kesehatan kabupaten sumenep sudah cukup baik karena selama pelaksanaanprogram jampersal biaya benar-benar digratiskan. Ketiga, Quality Guaranties komitmenorganisasi di dinas kesehatan kabupaten sumenep sudah cukup baik karena adanyainovasiinovasi terbaru setiap tahunnya. Keempat, Quality Inspector, Baik dinas kesehatanmaupun rumah sakit, bidan desa dan puskesmas sudah melakukan kerjasama yang baik,Tetapi masih kurang maksimal karena masih banyak masyarakat yang masih belummengetahui program jampersal. Kelima, Customer Komplain System, Pemberian respon ataskeluhan-keluhan masyarakat juga sudah baik namun masih perlu ada peningkatan kembali.Keenam, Ombudsmen, selama ini yang diberikan oleh pihak rumah sakit maupun dinaskesehatan juga sudah cukup baik.Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Publik, Kepuasaan Masyarakat
EFEKTIVITAS PROGRAM G-ONLINE DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY DI KABUPATEN SUMENEP Aliffikri Nasrullah; Irma Irawati Puspaningrum; Alqaf Harto Maryono
PUBLIC CORNER Vol 16 No 2 (2021): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v16i2.1696

Abstract

AbstractThe Government Online (G-Online) program that has been implemented to start its e-governmentsystem in the form of public service using the use of Information Technology (IT) systems hasmade it easier for OPDs in the scope of government, where at this time Sumenep Regency is partof the Movement Towards 100 Smart City Indonesia organized by the Ministry of Communicationand Information of the Republic of Indonesia. The initiation of smart city implementation inSumenep Regency is also based on the needs of the local government in realizing integrated andefficient public services that have been preceded by the implementation of e-government. Thisresearch method uses descriptive qualitative research focusing on four aspects of effectiveness,namely 1) Aspects of tasks or functions, 2) Aspects of plans or programs, 3) Aspects of provisionsand regulations, 4) Aspects of goals or ideal conditions. The results show that the effectiveness ofthe G-Online program has a big influence on the Smart City concept developed in SumenepRegency because in the Smart City itself the use of Information Technology (IT) systems isfundamental in its implementation, therefore the G-Online program continues to be developed sothat can grow good and efficient results in realizing Smart City in Sumenep Regency.Keywords: Effectiveness, G-Online Program, Smart CityAbstrakProgram Government Online (G-Online) yang telah diterapkan untuk mengawali sistem egovernmentnya berupa pelayan publik dengan menggunakan pemanfaatan sistem InformasiTeknologi (IT) telah memberi kemudahan bagi para OPD di lingkup pemerintahan, dimana padasaat ini Kabupaten Sumenep menjadi bagian dari Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia yangdi selenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Inisiasipelaksanaan smart city pada Kabupaten Sumenep juga dilandasi oleh kebutuhan pemerintahdaerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi dan efisien yang telah didahuluidengan penyelenggaraan e-government. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatifdengan fokus penelitian empat aspek efektivitas, yaitu 1) Aspek tugas atau fungsi, 2) Aspekrencana atau program, 3) Aspek ketentuan dan peraturan, 4) Aspek tujuan atau kondisi ideal. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa efektivitas program G-Online berpengaruh besar dalam konsepSmart City yang di kembangkan di Kabupaten Sumenep sebab dalam Smart City sendiripenggunaan sistem Informasi Teknologi (IT) adalah hal yang mendasar dalam penerapaanya, olehsebab itu program G-Online terus dikembangkan agar dapat menumbuhkan hasil baik dan efisiendalam mewujudkan Smart City di Kabupaten Sumenep.Kata Kunci : Efektivitas, Program G-Online, Smart City
SIMPEL: SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SUMENEP Firmanto, Arif; Maryono, Alqaf Harto; Darajat, Singga; Fidyawan, Miftahul Agtamas
Jurnal Karaton Vol 3 No 2 (2024): Karaton: Jurnal Inovasi Pembangunan Sumenep
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekinian, sudah barang tentu diakui bahwa, adanya inovasi daerah menjadi konsep baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah kedepannya untuk menjadikan inovasi daerah sebagai strategi jitu mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Sebetulnya sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk membiasakan inovasi di kalangan birokrasi pemerintah. Selain itu, seolah adanya dinamika permasalahan publik, dinamika sebuah kawasan, globalisasi menjadi alasan utama mengapa inovasi harus dilakukan. Hanya saja keberanian untuk melakukan inovasi masih menjadi kendala tersendiri, seolah-olah inovasi menjadi hal sangat baru diterapkan. Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 menjadi pedoman kepala daerah untuk berinovasi dan melakukan diskresi tanpa ragu dan takut. Pasal 386 UU Pemda dengan tegas menyatakan, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Aplikasi SIMPEL adalah aplikasi yang berbasis website, sehingga dapat dijalankan melalui perangkat komputer, tablet, atau smartphone. Aplikasi SIMPEL berfokus pada penyusunan laporan triwulan perangkat daerah agar lebih terorganisir dan sesuai format form E.81 dan E.60 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada awalnya, aplikasi SIMPEL terintegrasi dengan aplikasi SIMRAL terkait dengan anggaran dan realisasi setiap sub kegiatan rencana kerja perangkat daerah. Setelah aplikasi SIMRAL tidak dikembangkan lagi, aplikasi SIMPEL terintegrasi dengan aplikasi SIMELARAFIKA untuk anggaran dan realisasi setiap sub kegiatan rencana kerja perangkat daerah. Sehingga, perangkat daerah memiliki kemudahan dalam penyusunan laporan triwulan. Perangkat daerah hanya perlu memasukkan target kinerja tahunan dan realisasi setiap triwulannya, tanpa perlu memikirkan format dan formulasinya. Setelah semua data yang dibutuhkan terpenuhi, perangkat daerah dapat mengunduh laporan triwulan. Hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Sehingga, laporan triwulan dapat dikirimkan ke Bappeda Provinsi Jawa Timur tepat waktu.
Co-Authors Aliffikri Nasrullah Darajat, Singga Febriyanto . Febriyanto . Ferawati Ferawati Fidyawan, Miftahul Agtamas Firmanto, Arif Hadi Soetarto Ida Syafriyani Irma Irawati Puspaningrum Laksono Trisnantoro Mohammad Said sari Munaili