Garuda - Garba Rujukan Digital

JURIDICAL ANALYSIS OF SANCTIONS TRESPASSER AGAINST NARCOTIC’S VICTIM BASED ON UTILITARIANISM JUSTICE VALUES Andri Winjaya Laksana; Arpangi Arpangi
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v6i1.4991

Utilirarisme have a basic philosophical principle or very firm stance that any fair punishment for wrongdoers must look further consequences. In law enforcement against narcotic crime, repressive efforts have been made ranging from arrest until the legal process in court. However, until now the number of drug abusers tend to increase. The public and law enforcement officers themselves, drug abusers are considered criminals who should be punished. Helpful punishment is punishment that brings meaning and positive value for the subject of the condemned, the general public and the potential criminals in society. Helpful punishment for violators of law that is deterring offenders, with the aim to create a future inmate subject better. By implementing a sentence of imprisonment to the victims of abusers of narcotics is an action that is not quite right, because a victim abusers of narcotics can be categorized as human physical and spiritual health problems, a sick person handling must be healed, and not send him to prison to collect the perpetrators of acts criminal

Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Polrestabes Semarang) Nanda Irna Devi Chaniago; Andri Winjaya Laksana
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 2, No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.629 KB)

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Tindak pidana ini diatur pada Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan tentang tindak pidana pembunuhan berencana di Polrestabes Semarang dan juga untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana, serta kendala dan solusi yang dihadapi penyidik dalam melakukan proses penyidikan.Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, ialah metode yang mengkaji hukum dan sistematikanya yang kemudian diterapkan untuk mengkaji suatu permasalahan di dalam masyarakat dengan tujuan mendapatkan suatu fakta yang merumuskan suatu masalah dan mencari faktor penyebab terjadinya serta penanganannya, yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dari hasil wawancara dengan pihak kepolisian dari Polrestabes Semarang yaitu dengan yang bertanggung jawab dan terkait langsung menangani tindak kejahatan kriminal. Serta dengan studi pustaka dan analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran dari Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana sangat penting. Karena peranan polisi dalam peradilan pidana berada bagian terdepan. Yaitu dengan melakukan tugas seorang penyidik yang berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli. Dalam hubungan ini polisi bertugas untuk menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnya. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana di Polrestabes Semarang, penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana, dan kendala serta solusi dalam berjalannya proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana. Kata Kunci : Penyidikan, Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana.

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KELALAIAN KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG ( STUDI PUTUSAN NOMOR : 219/Pid.Sus/2021/PN Demak ) Irza Rizky Ashari; Andri Winjaya Laksana
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 2, No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.198 KB)

Penelitian ini, yang berjudul Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kelalaian Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 219/Pid.Sus/2021/Pn Demak). Bertujuan untuk mengetauhi faktor yang menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyebab kecelakaan lalulintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak dan Mengetahui hambatan yang di alami hakim dalam menjatuhkan putusan kecelakaan lalulintas yang menyebabkan hilangnya nyawa sesorang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menjelaskan bahwa mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yaitu faktor pengguna jalan (manusia), faktor alam, faktor pengemudi, faktor pejalan kaki, faktor kendaraan. Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang Unsur-Unsurnya yaitu Setiap orang, Mengemudikan kendaraan bermotor, Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, Mengakibatkan orang lain meninggal dunia Pertimbangan Hakim juga bisa di lihat dari nilai-nilai sosial dari nilai keadilan yang berbasis martabat karena bukan adil menurut korban saja tetapi adil juga untuk pelaku atau terdakwa bahwa telah mengakui perbuatannya dari kesalahaan yang telah dilakukan memberikan biaya santunan atau biaya pemakaman. Hambatan yang di alami terhadap kasus kecelakaaan lalulintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang adalah Kurangnya saksi, Keterangan yang diberikan oleh para saksi, Menentukan siapa yang benar-benar bersalah atau lalai dalam tindak pidana, Menjatuhkan pidana yang di lihat dari dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum, Tuntutan penuntut umum mengenai denda yang di limpahkan kepada terdakwa karena denda yang di berikan tidak dapat meringankan korban. Kata Kunci: Pemidanaan, Tindak Pidana, KDRT

TINJAUAN YURIDIS KONSTRUKSI REGULASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN Randana Hafid Pratama; Andri Winjaya Laksana
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 2, No 2 (2023): September 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pembaharuan hukum dengan memberlakukan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni dengan adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah Mengetahui dan menganalisa regulasi terhadap penyalahgunaan narkotika di Negara Indonesia, Mengetahui dan menganalisa hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri berdasarkan asas kemanfaatan.Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika bagi diri sendiri terdapat dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Menggunakan narkotika bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa penggunaan tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter. Undang-Undang Narkotika juga mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu, yakni terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 103. Di dalam Pasal 103 UU Narkotika. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban atau mantan pecandu penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan dan mengembalikan kemampuan fisik, mental, dan sosial yang bersangkutan Apabila implementasi yang baik dijalankan di lapangan, kepastian hukum dianggap berhasil karena telah berjalan sesuai dengan citra bangsa. Dalam perkara tindak pidana narkotika upaya hukum jika dipertimbangkan dari kebutuhan korban, penjatuhan putusan yang tepat adalah rehabilitasi. Kata Kunci: Narkotika, Penyalahguna, Rehabilitasi

EFEKTIVITAS REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA NARKOTIKA Studi Kasus BNNP dan Loka Rehabilitasi Kepulauan Riau Himatul Aliyah; Andri Winjaya Laksana
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 2, No 2 (2023): September 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain, yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain, namun apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Tindak pidana ini dengan cepat tersebar di seluruh tanah air. Tentu tidak asing dengan fenomena penyalahgunaan narkotika saat ini. Dilihat dari Undang-Undang narkotika ini dijelaskan bahwa pelaku penyalahgunaan merupakan pelaku tindak pidana terhadap narkotika itu sendiri. Bersumber dari latar belakang yang telah disimpulkan, maka tujuan makalah ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika sebagai upaya meminimalisir tindak pidana narkotika di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya untuk mengetahui efektifitas rehabilitasi bagi pecandu narkotika sebagai upaya meminimalisir tindak pidana narkotika di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, selain mengetahui keefektifitasan rehabilitasi itu sendiri, pastinya pihak BNN memiliki kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi bagi pecandu narkotika sebagai upaya menimimalisir tindak pidana narkotika di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Dengan telah mengetahui efektifitas rehabilitasi dan kendala yang diterapkan dengan cara metode penelitian hukum empiris, dimana metode ini adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum yang nyata serta meneliti bagaimana kinerja hukum di suatu wilayah. Dikarenakan dalam penelitian ini memiliki suatu lembaga yang berhubungan langsung dengan para pecandu, maka jenis metode penelitian hukum ini juga menggunakan data primer yang merupakan data yang berasal dari lapangan. Dan juga dibutuhkan pula sumber data sekunder guna menunjang kelengkapan data serta referensi yang di angkat. Melihat dari yang telah dijabarkan di bab berikutnya, maka dapat disimpulkan bahwa Rehabilitasi merupakan salah satu solusi terbaik dan tepat bagi para korban yang ingin berhenti dari barang haram tersebut karena sangat merugikan hidupnya. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.Tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui efektivitas rehabilitasi bagi pecandu narkotika untuk menekan tindak pidana narkotika. Maka konsep dari rehabilitasi diharapkan dapat menjadi solusi terbaik bagi penyalahguna narkotika. Kata Kunci : Efektifitas, Rehabilitasi, Pecandu, Narkotika.

Integrating Maqasid al-Shari’ah in Contemporary Islamic Legal Reform on Drug Policy Andri Winjaya Laksana; Muhammad Ridwan Lubis; Denny Suwondo; Muhammad Ngazis; Ratih Mega Puspa Sari
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): MILRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v4i1.10665

This research explores how contemporary Islamic legal reform shapes drug policy using the framework of Maqasid al-Shari’ah. In many Muslim-majority countries, drug-related problems are on the rise, and traditional punitive responses—such as mandatory death sentences and corporal punishment—are increasingly questioned for being ineffective and misaligned with core Islamic values. Using a qualitative-normative approach combined with comparative analysis, this study examines statutory frameworks, fatwas, and recent legal reforms in countries like Malaysia, Indonesia, and Iran. It highlights a growing shift toward maqasid-based reasoning in designing more balanced and humane drug policies. The findings reveal three key trends. First, there is increasing emphasis on hifz al-nafs (protection of life) and hifz al-‘aql (protection of intellect), reframing drug offences not merely as moral or legal violations but as public health concerns requiring systemic solutions. Second, several Islamic legal institutions are adopting harm reduction strategies—such as rehabilitation, decriminalisation of minor drug use, and reintegration programs—framed within the maqasid discourse to uphold human dignity and promote social welfare (maslahah ‘ammah). Third, there is a growing openness toward contextual ijtihad, allowing reinterpretation of hudud and ta'zir punishments considering contemporary realities and scientific evidence. Academically, this research contributes to Islamic legal studies by offering a systematic and comparative analysis of how the principles of Maqasid al-Shari’ah are being operationalised in modern drug policy reform. It fills a gap in the literature by bridging classical Islamic legal theory with contemporary policy needs, particularly in areas often neglected by traditional fiqh discourse, such as drug rehabilitation and public health. The study also advances the methodological integration of maqasid-based reasoning with empirical policy analysis, providing a practical framework for future legal reforms in Muslim-majority contexts.

The Liability of Criminal Law for Perpetrators of Goods Embezzlement Andri Winjaya Laksana; Akhmad Ikraam; Anila Robbani
Jurnal Justice Dialectical Vol 2 No 2 (2024): Jurnal Justice Dialectical
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70720/jjd.v2i2.50

The crime of embezzlement has become one of the causes of violations of social rights and the erosion of social values in community life. However, is it already optimal in its law enforcement, especially in the criminal accountability that should be imposed on the perpetrators of embezzlement? This research aims first to understand the regulation of criminal liability for embezzlement offenders and second, to examine the challenges that constitute weaknesses in the criminal liability itself, which result in the persistence of such crimes, and the efforts to address them. This research method uses normative legal research. This research method uses legislative techniques related to the review of all relevant legal guidelines and policies. This approach is used to understand the regulations on criminal liability for perpetrators of embezzlement. In addition, this research also uses a conceptual and case-based approach. The results of this research are, first, that criminal liability for the perpetrator of embezzlement is based on three main elements: the defendant's ability to account for their actions, the presence of an element of fault, and the absence of exculpatory or justificatory reasons. These elements serve as a guide for judges in determining criminal sanctions. Second, in the enforcement of criminal accountability, there are three main hindering factors: the substance of the law, the structure of the law, and the facilities and infrastructure. To overcome these obstacles and minimize embezzlement crimes, efforts are needed through criminal law and preventive and repressive measures.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search