Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pembaharuan Hukum GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Morality :Jurnal Ilmu Hukum BINAMULIA HUKUM CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC) Sophist Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Jurnal Riset Ilmu Hukum Aktualita : Jurnal Hukum Bandung Conference Series: Law Studies Indonesian Governance Journal (Kajian Politik-Pemerintahan) Binamulia Hukum
Abdul Rohman
Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Politik Birokrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades Abdul Rohman
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.186 KB) | DOI: 10.24905/igj.3.2.2020.%p

Abstract

Artikel ini membahas tentang politik birokrasi pengangkatan perangkat Desa pasca Pilkades, dihubungkan dengan UU Desa dan UU Bebas KKN. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, secara kualitatif mengkaji peraturan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian diantaranya: (1) Berdasarkan UU Desa, pengangkatan perangkat Desa didasarkan dari pembentukan tim rekrutment oleh kepala Desa, pelaksanaan rekrutment, rekomendasi Camat, serta pembuatan keputusan kepala Desa untuk perangkat Desa terpilih. Pemberhentian perangkat Desa dilakukan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. (2) Politik birokrasi yang dilakukan oleh calon kepala Desa sebelum memenangkan Pilkades, dan setelah menjadi pemenang Pilkades dengan mekanisme pemberian jabatan kepada kroni maupun keluarganya, yang menjadi tim sukses pemenangan Pilkades. (3) Kedudukan UU Bebas KKN dalam rangka mempertegas serta memberikan gambaran mengenai kegiatan politik birokrasi pengangkatan perangkat Desa pasca Pilkades merupakan tindakan Nepotisme dalam Pemerintahan Desa.
PERAN PEMERINTAH SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN MONETER TERHADAP KESETABILAN KEUANGAN NEGARA Abdul Rohman; Dewi Retna Wulan
CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC) Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/civitas.v9i1.4191

Abstract

Abstrak - Artikel ini membahas tentang peran pemerintah sebagai pelaksana kebijakan moneter terhadap kesetabilan keuangan negara. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan pustaka secara kualitatif dianalisis, baik peraturan perundang-undangan, buku teks, artikel jurnal, data dari internet, serta bahan lainnya. Sehingga, mendapatkan hasil dari analisa terhadap bahan-bahan yang berhubungan dengan topik pembahasan, yang paling mendekati dengan keakuratan. Hasil penelitian ini yaitu sangat berperannya pemerintah dalam mensetabilkan keuangan negara melalui kebijakan moneter. Terlebih pada masa pandemi covid-19, pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap peningkatan perekonomian rakyat dan membuat regulasi secara tepat untuk menekan angka inflasi. Regulasi yang tepat untuk menstabilkan keuangan negara melalui kebijakan moneter, yaitu dengan membuat aturan yang tepat berdasarkan UU PPPU, sehingga jelas tujuan dari pembentukannya, tepat pembentuk atau pejabat yang membentuknya, yang selanjutnya peraturan tersebut dapaat dilaksanakan, sehingga memiliki kehasilgunaan. Dengan demikian, aturan tersebut memiliki nilai keadilan dalam hak ekonomi masyarakat, terlebih pada masa pandemi covid-19. Kata Kunci: Pemerintah, Kebijakan, Keuangan Negara
Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi Abdul Rohman
Binamulia Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v9i2.370

Abstract

Artikel ini membahas sisi positif dan negatif demonstrasi pada masa pandemi, yang terjadi di tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menyajikan data maupun fakta berdasarkan kajian kepustakaan. Demonstrasi di negara-negara dunia merupakan implikasi dari sistem demokrasi negara itu sendiri. Indonesia yang merupakan negara demokrasi, pada 2020 ini terjadi demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sisi positif dari aksi ini adalah masih adanya semangat nasionalisme dan patriotisme pada masyarakat Indonesia dalam rangka menegur pemerintah agar menciptakan kesejahteraan rakyat meskipun Covid-19 menjadi musuh yang harus ditaklukkan juga saat menjalankan aksi mereka. Sisi negatifnya yaitu terhambatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia apabila akibat dari aksi ini masyarakat Indonesia kembali tertular Covid-19, dan didapatkan data adanya beberapa peserta aksi yang terkena virus ini setelah melakukan aksi. Selain itu, Surat Edaran Kemendikbud menimbulkan kecaman dari BEM SI dan Asosiasi Akademisi. Serta, aksi demonstrasi yang diikuti oleh para pelajar, yang rentan dengan provokasi.
Co-Authors Alfiyan Umbara Asep Badruzzaman Dewi Retna Wulan Dian Alan Setiawan Fabian Fadhly Jambak Mia Oktafiani Mulia Oktafiani Mulia Muhammad Alwan Solahul Khoir Nurul Chotidjah Nurul huda Nurul Huda Sherina Faiha Imanika Yadi Supriyadi Yeti Sri Maryati