Garuda - Garba Rujukan Digital

Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa Abdul Rohman
Syiar Hukum Volume 18, No 1 (2020) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v18i1.6026

Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa, pada kondisi Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pemerintahan tersebut dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa. Dalam Pemerintahan Desa, Penjabat Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Pertanyaannya apakah Penjabat Kepala Desa dapat melakukan pengangkatan Perangkat Desa? Berdasarkan Permendagri Desa, Penjabat Kepala Desa mempunyai kewenangan yang sama seperti Kepala Desa, artinya dia dapat mengangkat perangkat Desa. Adapun mekanisme pengangkatan perangkat desa oleh Penjabat Kepala Desa tidak berbeda dengan Kepala Desa

THE LEGAL STRATEGY OF TREATING TELEMATICS CRIMES IN THE FIELD OF ELECTRONIC TRANSACTIONS IN GLOBAL TRADE Dian Alan Setiawan; Abdul Rohman; Fabian Fadhly Jambak; Alfiyan Umbara; Mia Oktafiani Mulia Oktafiani Mulia
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 8, No 3 (2021): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v8i3.15743

Economic globalization that is sweeping the world today began with the development of transportation facilities and cross-border trade. One of the facilities in the internet world to support economic activity is Electronic Transactions. In Indonesia, problems that arise due to the use of transaction media through telematics technology continue without being followed by the existence of laws that regulate it (cyber law). This study aims to determine legal policies against crime in electronic transaction activities in various sources of positive criminal law in Indonesia and to determine strategies for overcoming telematics crimes in the field of electronic transactions in global trade. This research is a normative legal research that is finding a rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. The results of this study explain the legal policy against crime in electronic transaction activities in various sources of positive criminal law in Indonesia carried out in two stages, namely the Applicative Stage and the Formulation Stage and explain the Legal Strategy for Combating Telematics Crime in the Field of Electronic Transactions in Global Trade which is carried out through the Penalty Policy and non-penal policy.

Pengaruh Kepemimpinan Penjabat Kepala Desa Dalam Pemerintahan Desa Haurngombong Abdul Rohman; Yadi Supriyadi; Nurul Huda
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 14 Nomor 1, Januari 2021
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v14i1.12704

This article discusses the leadership influence of the Acting Village Head who acts as a leader in the Haurngombong Village Government, Pamulihan District, Sumedang Regency. The presence of the Acting Village Head as a result of the resignation of the definitive Village Head in the village is a highlight of the focus of this research topic. With an emphasis on knowing the influence in leading, in addition to trying to discuss the satisfaction of the community with the official's leadership. This study uses a juridical normative research method, with a qualitative approach. Furthermore, bibliographical materials in the form of legislation and other data sources are analyzed to obtain results as accurate as possible. The results of this study include: (1) The task of the government is optimal community service, based on the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution as the state's goal for the welfare of the community. (2) The basis for implementing Village Government is regulated in the Village Law. (3) the influence of the leadership of the Acting Village Head in Haurngombong Village is enormous, especially the leadership of Mr. Zaman who always provides efficient and pro-people innovations is considered to have succeeded in leading the people of Haurngombong Village optimally. Both the village community and village officials were very satisfied with the leadership of Mr. Zaman as the Acting Village Head in the Haurngombong Village Government of Sumedang Regency.

PERAN KETELADANAN AYAH MENDIDIK ANAK YANG BERAHKLAKUL KARIMAH DAN PEMIMPIN MASA DEPAN DALAM PERSFEKTIF ISLAM Abdul Rohman
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 2, No 2 (2021): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v2i2.14330

AbstractThis article aims to answer how the role of fathers shapes the character of children, who have good character and become future leaders from an Islamic perspective. The topic becomes interesting because of the crisis of morality and leadership in the younger generation along with the influence of globalization. The research methods carried out by the author include juridical normative methods and qualitative research methods, using literature studies sourced from articles related to the topic of the problem. Furthermore, the library materials are collected and analyzed so as to get the answer that is closest to the accuracy. The results of this research include: (1) The role of the father in shaping the character of children who have good character is very large. It is also an inseparable part of Islamic teachings. (2) The role of exemplary fathers in printing future leaders is the implementation of Allah's commands in the Qur'an and Hadith. This is shown by the teachings in Islam, for parents (especially fathers) not to leave their offspring in a weak condition. Furthermore, Allah SWT commanded to be an example to their children, so that when they become leaders, they will have commendable behavior as their father exemplified.Keywords: Exemplary, Father, Morals, Leaders, Islam. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjawab terkait bagaimana peran ayah membentuk karakter anak, yang berakhlakul karimah dan menjadi pemimpin masa depan dalam persfektif Islam. Topik tersebut menjadi menarik karena adanya krisis moralitas dan kepemimpinan pada generasi muda seiring pengaruh globalisasi. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya metode normatif yuridis dan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan kajian kepustakaan yang bersumber dari artikel-artikel berhubungan dengan topik permasalahan. Selanjutnya, bahan-bahan pustaka tersebut dikumpulkan dan di analisa sehingga mendapatkan jawaban yang paling mendekati dengan keakuratan. Hasil dari pnelitian ini diantaranya: (1) Peran Ayah dalam membentuk karakter anak yang berakhlakul karimah karimah sangat besar. Hal tersebut juga merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari ajaran Islam. (2) Peran keteladanan ayah mencetak pemimpin masa depan, merupakan implementasi dari perintah Allah SWT pada Al-Qur’an dan Hadis. Hal tersebut ditunjukan dengan ajanya ajaran dalam Islam, bagi para orang tua (terlebih ayah) untuk tidak meninggalkan keturunan-keturunannya dalam kondisi lemah. Selanjutnya, Allah SWT memerintahkan untuk menjadi teladan kepada anak-anak mereka, sehingga ketika mereka menjadi pemimpin, kelak mereka memiliki perilaku terpuji sebagaimana yang ayah mereka contohkan.Kata Kunci: Keteladanan, Ayah, Akhlak, Pemimpin, Islam

Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi Abdul Rohman
BINAMULIA HUKUM Vol 9 No 2 (2020): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v9i2.125

Artikel ini membahas sisi positif dan negatif demonstrasi pada masa pandemi, yang terjadi di tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menyajikan data maupun fakta berdasarkan kajian kepustakaan. Demonstrasi di negara-negara dunia merupakan implikasi dari sistem demokrasi negara itu sendiri. Indonesia yang merupakan negara demokrasi, pada 2020 ini terjadi demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sisi positif dari aksi ini adalah masih adanya semangat nasionalisme dan patriotisme pada masyarakat Indonesia dalam rangka menegur pemerintah agar menciptakan kesejahteraan rakyat meskipun Covid-19 menjadi musuh yang harus ditaklukan juga saat menjalankan aksi mereka. Sisi negatifnya yaitu terhambatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia apabila akibat dari aksi ini masyarakat Indonesia kembali tertular Covid-19, dan didapatkan data adanya beberapa peserta aksi yang terkena virus ini setelah melakukan aksi. Selain itu, Surat Edaran Kemendikbud menimbulkan kecaman dari BEM SI dan Asosiasi Akademisi. Serta, aksi demonstrasi yang diikuti oleh para pelajar, yang rentan dengan provokasi. Kata Kunci: demonstrasi, demokrasi, negara, pandemi.

Masa Depan Demokrasi Islam Di Indonesia Abdul Rohman; Asep Badruzzaman; Nurul Huda
Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir Vol. 2 No. 2 (2020): Universalitas Al-Qur'an
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/sophist.v2i2.29

This article discusses Islamic democracy in Indonesian democracy. Deliveries made by Islamic leaders have always been in the spotlight by the government. Apart from the government, the spotlight also came from foreign media, which reported that the Islamic figure incited the community. The question is, what is the ethical foundation of democracy in Indonesia? What is Islamic democracy like in Indonesian democracy? This research was conducted with a normative research method, qualitatively using literature study to obtain answers to the topics discussed. The answer was obtained that democracy in Indonesia is Pancasila democracy with the people as the highest authority. Furthermore, the values of democracy in Islam contribute to democracy in Indonesia, such as justice, freedom of opinion, human rights, and others. This can be seen by examining the Medina Charter, which is a legal product during the leadership of the Prophet Muhammad SAW, where the Prophet Muhammad SAW emphasized deliberation as a means of resolving conflicts, both for believers and non-Muslims, and if they did not find common ground, the Prophet Muhammad as the messenger of Allah is the final decision holder. Likewise Indonesian democracy, prioritizing agreement in decision-making, through people's representatives, and the people as the owner of supreme sovereignty, always guarding these decisions.

Faktor Penyebab dan Solusi Terhadap Pungutan Liar Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Pemerintahan Desa Abdul Rohman
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v8i1.257

Artikel ini membahas tentang pungutan liar administrasi kependudukan yang terjadi di lingkungan pemerintahan Desa. Tujuan penulisan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Penulis melakukan penelitian normatif, selanjutnya secara kualitatif mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel jurnal, bahan-bahan bacaan yang didapatkan secara online melalui situs website terpercaya, serta hasil wawancara yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, penulis melakukan analisis untuk mendapatkan jawaban seakurat mungkin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa faktor penyebab terjadinya pungutan liar, yaitu kurangnya pengetahuan terhadap tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan, serta sanksi bagi administrasi negara yang melakukan pungutan liar pada pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, aparatur pemerintahan yang paham terhadap peraturan perundang-undangan tidak memiliki kesadaran akan pentingnya melaksanakan pelayanan berdasarkan ketentuan yang berlaku, karena praktik pungutan liar tersebut telah membudaya di lingkungan pemerintahan Desa. Beberapa solisi terhadap permasalahan tersebut yang terpenting adalah adanya keteladanan Kepala Desa dalam menjalankan kepemimpinan pemerintahan Desa, terutama pelayanan terhadap masyarakat. Kepala Desa bekerjasama dengan instansi terkait pelayanan administrasi kependudukan penting untuk mensosialisasikan tugas pokok, fungsi, serta tanggung jawab aparatur pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, membangun kesadaran hukum terhadap masyarakat dapat memutus budaya praktik pungutan liar tersebut hingga akar-akarnya.

Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Sherina Faiha Imanika; Abdul Rohman
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. In order to support the protection and management of the environment against pollution and/or environmental damage, prevention efforts can be carried out with one of the environmental economic instruments that are incentives and/or disincentives, namely environmental insurance. The development of environmental insurance for companies that have an important impact on the environment has not been implemented comprehensively in all sectors that have the potential to experience losses. This research aims to understand the implementation of environmental insurance regulations in preventing environmental pollution and/or damage and to understand environmental insurance regulations that provide legal certainty for environmental conservation. This research, using normative juridical approach method with descriptive analytical as the research spesification. Data collection techniques used are literature studies and interviews. The results of the research conducted indicate that currently there is no further study specifically related to the development of environmental insurance. This causes the implementation of environmental insurance to be ineffective due to the uncertainty in the law. Abstrak. Dalam rangka mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan upaya pencegahan dengan salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup yang bersifat insentif dan/atau disinsentif yaitu asuransi lingkungan hidup. Pengembangan Asuransi lingkungan hidup terhadap perusahaan yang memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup belum di implementasikan secara menyeluruh dalam semua sektor yang berpotensi mengalami kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi peraturan asuransi lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta memahami peraturan asuransi lingkungan hidup memberikan kepastian hukum terhadap pelestarian lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa saat ini belum ada kajian lebih lanjut secara khusus terkait dengan pengembangan asuransi lingkungan hidup. hal ini menimbulkan penerapan asuransi lingkungan hidup belum efektif akibat dari ketidakpastian dalam hukumnya

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALIS DALAM MENJALANKAN PROFESINYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Abdul Rohman
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Penting sekali pengkajian tentang implementasi perlindungan hukum jurnalis dalam menjalankan profesinya. Undang-Undang Nomor 40 Tahaun 1999 Tentang Pers (UU Pers), adalah bukti bahwa Pers merupakan salah satu pilar dalam negara Indonesia. Tetapi, dilapangan rentan terjadi pada insan informasi ini, mereka terkadang menjadi kambing hitam dari situasi tertentu, padalah telah jelas bahwa mereka dilindungi secara konstitusi. Peran masyarakat dan pemerintah menjadi penting guna terealisasinuya perlindungan insan jurnalis. Dan hambatan yang terjadi baik berupa kurangnya pengetahuan maupun tidak adanya kepahaman terhadan beberapa oknum aparat pemerintahan serta masyarakat, dapat dilakukan upaya internal maupun eksternal agar perlindungan terhadap jurnalis ini dapat terimplementasikan sesuai harapan di negara Indonesia.

Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum Muhammad Alwan Solahul Khoir; Nurul Chotidjah; Abdul Rohman
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

The Financial System Stability Committee or abbreviated as KSSK is a committee that organizes the prevention and resolution of Financial System Crisis to carry out the interests and resilience of the state in the economic sector in Indonesia, which has the following tasks; coordinate in the context of monitoring and maintaining Financial System Stability, handling Financial System Crisis, handling Systemic Bank problems, both in normal Financial System Stability conditions and Financial System Crisis conditions. The aims of this study are: 1) to find out how the position of the Financial System Stability Committee is in issuing State Administrative Decisions, and 2) to find out how the implications of the decisions issued by the KSSK are related to the principle of legal certainty. This study uses a normative juridical approach, namely conducting a study of the rules relating to the Authority of the Financial System Stability Committee. Research specifications by outlining the Authority of the Financial System Stability Committee based on Article 27 Paragraph (3) of Law Number 2 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease Pandemic linked to the principle of legal certainty. Data collection techniques through library research on primary, secondary and tertiary legal materials related to the topic of the problem which will be used as a reference to solve problems as part of data analysis. The results of this study are: 1) the position of the Financial System Stability Committee in issuing State Administrative decisions, namely KSSK is a state administrative body or official or state administration official who is given direct authority by law. 2) the implications of the decisions issued by the KSSK after the existence of Article 27 Paragraph (3) of Law Number 2 of 2020, namely that the decisions issued by the KSSK cannot be filed with the State Administrative Court, where this is not in accordance with the principle of legal certainty. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau disingkat KSSK adalah komite menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian di Indonesia yang memiliki tugas yaitu; melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan, melakukan penanganan Krisis Sistem Keuangan, melakukan penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, dan 2) untuk mengetahui bagaimanakah implikasi dari Keputusan yang dikeluatrkan oleh KSSK dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan kajian terhadap kaidah-kaidah yang berkaitan dengan Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Spesifikasi penelitian dengan menguraikan Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabiilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang berkaitan dengan topik permasalahan yang nantinya dijadikan rujukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai bagian dari analisis data. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) kedudukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yaitu KSSK merupakan badan atau pejabat tata usaha negara atau pejabat adminsitrasi negara yang diberikan kewenangan langsung oleh Undang-Undang. 2) implikasi dari keputusan yang dikeluarkan KSSK setelah adanya Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu bahwa keputusan yang dikeluarkan KSSK tidak dapat diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan asas kepastian hukum.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search