Dian Alan Setiawan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

EFEKTIVITAS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK SESUAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Setiawan, Dian Alan
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 26 (2017)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.1585

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana dengan menggunakan pendekatan konsep Diversi untuk mewujudkan Keadilan Restoratif agar mengetahui implementasi Undang-Undang tersebut. Pernyataan permasalahan yaitu efektivitas diversi terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana anak dan sebab-sebab yang menjadi kendala dan juga pendukung penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan penelitian yang dihasilkan  yaitu Diversi dalam peradilan anak pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negatif dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Pembina Lembaga Pemasyarakatan. Penerapan diversi di semua tingkatan dalam system peradilan pidana anak diharapkan dapat mengurangi efek negative keterlibatan anakKata kunci: diversi, peradilan pidana, anak
Cyber Terrorism and its Prevention in Indonesia Setiawan, Dian Alan
Jurnal Media Hukum Volume 27, Number 2, December 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cyber technology gives birth to criminal activities carried out inside the cyberspace which is technically referred to as cybercrimes. Cybercrime appears in various forms including the so-called cyberterrorism.  The purpose of this research is to discuss the development of cyberterrorism and to explore the efforts made by the Government in controlling cyberterrorism in Indonesia. This normative legal research examines the application of the relevant legislation, especially Law No. 19 of 2016 regarding the Amendment to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction and Law No. 5 Year 2018 regarding the Amendment of the Law No. 15 of 2003 on the Eradication of Crime of Terrorism. It is found that the development of cyberterrorism can be prevented through both technological and legal approach.
Cyber Terrorism and its Prevention in Indonesia Dian Alan Setiawan
Jurnal Media Hukum Volume 27, Number 2, December 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v27i2.9237

Abstract

Cyber technology gives birth to criminal activities carried out inside the cyberspace which is technically referred to as cybercrimes. Cybercrime appears in various forms including the so-called cyberterrorism.  The purpose of this research is to discuss the development of cyberterrorism and to explore the efforts made by the Government in controlling cyberterrorism in Indonesia. This normative legal research examines the application of the relevant legislation, especially Law No. 19 of 2016 regarding the Amendment to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction and Law No. 5 Year 2018 regarding the Amendment of the Law No. 15 of 2003 on the Eradication of Crime of Terrorism. It is found that the development of cyberterrorism can be prevented through both technological and legal approach.
THE LEGAL STRATEGY OF TREATING TELEMATICS CRIMES IN THE FIELD OF ELECTRONIC TRANSACTIONS IN GLOBAL TRADE Dian Alan Setiawan; Abdul Rohman; Fabian Fadhly Jambak; Alfiyan Umbara; Mia Oktafiani Mulia Oktafiani Mulia
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 8, No 3 (2021): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v8i3.15743

Abstract

Economic globalization that is sweeping the world today began with the development of transportation facilities and cross-border trade. One of the facilities in the internet world to support economic activity is Electronic Transactions. In Indonesia, problems that arise due to the use of transaction media through telematics technology continue without being followed by the existence of laws that regulate it (cyber law). This study aims to determine legal policies against crime in electronic transaction activities in various sources of positive criminal law in Indonesia and to determine strategies for overcoming telematics crimes in the field of electronic transactions in global trade. This research is a normative legal research that is finding a rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. The results of this study explain the legal policy against crime in electronic transaction activities in various sources of positive criminal law in Indonesia carried out in two stages, namely the Applicative Stage and the Formulation Stage and explain the Legal Strategy for Combating Telematics Crime in the Field of Electronic Transactions in Global Trade which is carried out through the Penalty Policy and non-penal policy.
The Implication of Pancasila Values on The Renewal of Criminal Law in Indonesia Dian Alan Setiawan
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v5i2.948

Abstract

The current draft of the Criminal Code is inseparable from the idea that the legal characteristics in Indonesia are the adoption of the societys social order which is reflected in the living code of cultural values and social life in Indonesian society which is heterogeneous and plural. The existence of cultural values as a developing law in the society cannot be denied its role in a basic framework for the arrangement of national criminal law in the future. The problem examined in this research is formulated into the following questions: What are the influences of cultural values on the renewal of criminal law? What are the implications of Pancasila values on the development of the current criminal law? The method used in this research was normative legal research method where the law is conceptualized as a method. This research is a legal research using a conceptual and legislation approach that will review the related law. The results of this research provide an understanding to pay attention to the characteristics of criminal law in Indonesia in accordance with the characteristics of Indonesian citizen which is based on the philosophy of Pancasila. It needs to be emphasized since the future renewal of the Criminal Code is expected to be valid in a long term period so that the renewal needs to be done carefully and thoroughly, starting from its substance and structure, legal cultural values, to legal validity. Those aspects should be carefully considered so that the renewal of the Criminal Code is in line with law enforcement efforts which correspond to the societys demands in the reform era. Lastly, this research is expected to provide input to governments, especially to the related lawmakers and law enforcement officers, to make improvements and enhancements in the provisions concerning the influence of Pancasila values on the renewal of criminal law.Konsep Rancangan KUH Pidana yang ada sekarang ini tidak terlepas dari pemikiran bahwa karakteristik hukum di Indonesia merupakan adopsi dari tatanan sosial masyarakat yang tercermin dalam tata laku hidup nilai nilai budaya dan kehidupan sosial dalam keragaman masyarakat Indonesia yang heterogen dan plural. Keberadaan nilai nilai budaya sebagai hukum yang berkembang di masyarakat tidak dapat dipungkiri peranannya dalam suatu kerangka dasar penyusunan hukum pidana nasional di masa yang akan datang. Rumusan masalah yang ditelaah dalam penelitian ini apakah pengaruh nilai nilai budaya terhadap pembaharuan Hukum Pidana ? Apakah implikasi nilai pancasila terhadap perkembangan hukum pidana saat ini ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai kaedah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang akan meninjau kembali Undang-Undang terkait. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman agar memperhatikan karakteristik hukum pidana sesuai dengan ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia yang hidup berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini perlu ditekankan karena pembaharuan KUH Pidana ke depan diharapkan dapat diperlakukan dalam jangka panjang sehinga perlu digarap dengan cermat dan teliti substansi maupun struktural, nilai budaya hukum, sampai validitas hukum (daya berlaku). semua itu dimaksudkan agar pembentukan KUH Pidana yang baru tersebut tidak menjadi sia-sia dengan upaya penegakan hukum yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam era reformasi. Simpulan dan saran dalam penelitian ini diharapkan memberi masukkan kepada pemerintah terutama kepada para pembuat undang-undang dan para penegak hukum terkait untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan dalam ketentuan mengenai nilai-nilai pancasila yang memberikan pengaruh terhadap pembaharuan hukum pidana
PERKEMBANGAN MODUS OPERANDI KEJAHATAN SKIMMING DALAM PEMBOBOLAN MESIN ATM BANK SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBERCRIME) Dian Alan Setiawan
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/erahukum.v16i2.4526

Abstract

The development of technology and the internet does not always produce positive things. Negative things that are side effects include the crime of skimming (theft of customer data) which is one type of crime in cyberspace. Lately Indonesia is enlivened with breaking ATM news that occurred in various regions in Indonesia. The customers suddenly lose their account balance due to being burglarized by irresponsible people. ATM piercing technique is known as ATM Skimmer Scan technique. ATM machine piercing (Automated Teller Machine) using Skimmer, which is a customer data thieves. The modus operandi of bank breakers is installing skimmer in ATM mouth. After the customer data obtained, the perpetrator just insert into the ATM card. burglars will freely drain the customer's money. Problems that arise is the development of modus operandi crime skimming in the case of bank burglary bank as a form of cybercrime (cybercrime) And Efforts / Legal Steps in Tackling Crime Use of Information Systems and Electronic Transactions. This research is legal research using conceptual approach and statue approach which will review Law Number 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transaction. Based on the method used, it is known that the modus operandi of criminal skimming in ATM bankruptcy as a form of cyber crime and the application of article in Law Number 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transaction as an effort / step in tackling the crime of Information System Use and Electronic Transactions.
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Fikri Fathurrachman; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (62.021 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2536

Abstract

Abstract. The phenomenon of fraud cases carried out by affiliates through binary options trading, often occurs lately. Starting from the many advertisements on social media about binary options trading that were shared by affiliates, then many people were interested in trying it, until what was even more terrible was that people lost their wealth for binary options trading because of fraud committed by affiliates. The criminal act of affiliate practice, which is mostly carried out by an influencer, is contrary to the function of the influencer itself, which is supposed to educate the public, instead deceiving the public. This research uses normative juridical research based on literature and secondary data. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations related to the theories and implementation of positive law. The data analysis method of this research is normative qualitative. From the results of the research that has been carried out, regarding the criminal responsibility of an affiliate and the factors causing the affiliate to commit a criminal act of fraud against the victim, it is carried out by imposing sanctions on the perpetrator other than as a means of achieving justice and law enforcement, having the ultimate goal of achieving public welfare. To achieve this prosperity, synergy is needed between law enforcement officials and the community because without a sustainable relationship it will be difficult to overcome these problems and problems that will occur in the future. Abstrak. Fenomena kasus penipuan yang dilakukan oleh affiliator melalui trading binary option, sering terjadi akhir-akhir ini. Berawal dari bnyaknya iklan di media sosial tentang trading binary option yang dibagikan oleh affiliator, lalu banyak masyarakat yang tertarik untuk mencobanya, hingga yang lebih mengerikan masyarakat kehilangan hartanya untuk trading binary option karena penipuan yang dilakukan oleh affiliator. Tindak pidana praktik affiliator yang kebanyakan dilakukan oleh seorang influencer bertentangan dengan fungsi influencer itu sendiri yang seharusnya mengedukasi masyarakat justru menipu masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didasarkan atas kepustakaan dan data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganlisis sendiri dengan memusatka kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait pertanggungjawaban pidana seorang affiliator dan faktor penyebab affiliator melakukan tindak pidana penipuan terhadap korbannya dilakukan dengan penjatuhan sanksi terhadap pelaku selain sebagai sarana mencapai keadilan dan penegakan hukum, mempunyai tujuan akhir yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut diperlukan sinergi antara apparat penegak hukum dan masyarakat karena tanpa adanya hubungan yang berkesinambungan akan sulit untuk menanggulangi permasalahan tersebut dan permasalahan yang akan terjadi di masa depan.
Perlindungan Hukum terhadap Satwa Langka Indonesia berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Muhammad Reza Firdaus; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (52.559 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2540

Abstract

Abstract. Animal is one of biological diversity and elemnt of nature which act as a pillar of life. Because of that significant importence, the government has applied protection for animal in form of written law. Even though the government has applied regulations about rare animal protection, animal smunggling is still a problem which occur frequently. The purpose of this research is to know how the regulations of rare animal protection work and preventive effort to prevent rare animal smunggling according to Law No.5 of 1990 about the conservation of biological natural resources and it's ecosystem (KSDA Law). The method used in this research is juridical normative method with analytical descroptive as it's research spesificatiom. The type of data collection technique used n this research is secondary data collection and qualitative analysis as it's method. The result of this research concluded that the law protection according to KSDA law realized in form of preventive and represive protection by applying prohibiton until criminal penalty for animal smugglers. The use of that law has not entirely protrcted the existance of rare animal and it's role in maintaining nature sustainability. Preventive acts which have been done by the government starting from planning the regulations until controlling is still not good enough to achieve the maximal result of law protection despite of it's accordance with KSDA Law. The substance of law regulation, funding, and the lack of sufficient facilities and infrastructures are several factors which caused the purpose of law protection through preventive acts has not been achieved until now. Abstrak. Satwa merupakan keanekaragaman hayati dan unsur lingkungan hidup penyangga kehidupan. Pentingnya keberadaan satwa dalam keberlangsungan lingkungan hidup pemerintah menetapkan peraturan untuk memberikan perlindungan hukum secara tertulis. Permasalahannya meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan berkaitan dengan perlindungan satwa langka, penyelundupan satwa masih banyak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa langka dan upaya preventif mencegah terjadinya penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDA). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data sekunder dan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum berdasarkan UU KSDA diwujudkan dalam bentuk perlindungan preventif dan represif berupa larangan hingga sanksi pidana bagi pelanggar. Perlindungan hukum dalam peraturan tersebut masih belum maksimal melindungi satwa langka yang seharusnya menjamin keberadaan satwa langka menjaga kelestarian lingkungan. Upaya preventif yang telah ditempuh oleh pemerintah mulai dari pembentukan peraturan hingga pengawasan meskipun telah sesuai dengan UU KSDA, namun upaya tersebut belum dapat mencapai tujuan perlindungan hukum yang maksimal. Faktor-faktor belum tercapainya tujuan perlindungan hukum melalui upaya preventif yaitu karena substansi dari peraturan hukum, faktor pendanaan, serta sarana dan prasarana yang belum mendukung.
Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pengancaman Kekerasan oleh Desk Collection Pinjaman Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik Muhammad Andi Gustiar; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.954 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2591

Abstract

Abstract. An online loan is a loan that can be filed through an online application. The app is a product of technological innovation in finance, so borrowing money can be faster, easier and quite simple. Online loans have debt collection or desk collection for customers who borrow money. It is often the desk collection that makes debt to the customers by making threats. As technology develops, threats of violence and intimidation in the collection of debt collections are often made using electronic devices. Criminal accountability for the perpetrators of the online desk collection of loans can be held against statute 19 in 2016 for a change to bill 11 of 2008 for information and electronic transactions under article 29 of the information act and of Jo electronic transactions. Article 45b act no. 19 in 2016 and is given a maximum prison sentence 4 (four) years. The method of research used was normatif yuridis, a study of the law that focused on study of literature, the study of literature, the data and data collection studies used through the literature study by using secondary data sources of primary, secondary and tertiary legal materials. As well as the data-analysis methods used are qualitative normatizes. Abstrak. Pinjaman online adalah suatu pinjaman yang dapat diajukan melalui aplikasi secara online. Aplikasi ini merupakan buah inovasi teknologi di bidang finansial, sehingga meminjam uang dapat lebih cepat, mudah dan prosesnya cukup sederhana. Pinjaman Online memiliki penagih utang atau desk collection kepada para nasabah yang meminjam uang. Seringkali desk collection ini menagih utang kepada para nasabah dengan memberikan ancaman. Seiring perkembangan teknologi, ancaman kekerasan dan intimidasi dalam rangkaian tindakan penagihan utang sering dilakukan menggunakan sarana elektronik. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengancaman kekerasan oleh desk collection pinjaman online dapat dijerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik jo. Pasal 45B Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan diberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan dengan menitikberatkan pada tinjauan dari segi ilmu, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Serta metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Algi Ghifari J Juhara; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.776 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.3026

Abstract

Abstract. The public is facilitated by the existence of ATM facilities to aim to facilitate the process of sending money or receiving money, but on the other side of the advancement of this technology, there are always loopholes for irresponsible individuals who lead to criminal acts, as regulated in Law Number 19 of 2016 concerning ITE. Therefore, the purpose of this study aims to find out and understand how criminal liability for perpetrators of ATM break-in crimes is connected with the ITE Law and find out what factors cause the perpetrators to commit these criminal acts. Criminal liability of criminal offenders regarding ATM break-ins according to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 Electronic Information and Transactions, in relation to the criminal liability of perpetrators of theft through electronic systems, this act has been determined as a criminal act as stipulated in Article 30 to Article 36 of the ITE Law. Abstrak. Masyarakat difasilitasi dengan adanya fasilitas ATM untuk bertujuan memfasilitasi proses pengiriman uang atau penerimaan uang, namun di sisi lain kemajuan teknologi ini selalu ada celah bagi individu yang tidak bertanggung jawab yang mengarah pada tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembobolan ATM terkait dengan UU ITE dan mencari tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terkait pembobolan ATM menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian melalui sistem elektronik, tindakan ini telah ditetapkan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 UU ITE.