Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.953

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL ILMU SOSIAL Dia: Jurnal Administrasi Publik Global Strategis Jurnal Hubungan Internasional Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Gema Keadilan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Service) WIMAYA: Interdisciplinary Journal of International Affairs

Probo Darono Yakti

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

Author-ID : 3198337

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Pertahanan dan Keamanan di Selat Malaka Terhadap Meningkatnya Tren Piracy dan Konsistensi Kebijakan Publik serta Konsesi Wilayah Litoral State Probo Darono Yakti
Gema Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Hadirnya pembajakan di Selat Malaka bukan merupakan hal yang baru. Orang laut merupakan sekumpulan perompak yang tunduk atas nama negara sebagai privateer pada masa Kerajaan Melayu. Kehadirannya resmi dan mendistribusikan ‘pajak’ lewat kapal-kapal niaga untuk dibagi hasil dengan negara sebagai otoritas tertinggi. Saat ini eksistensi pembajakan di Selat Malaka dipandang sebagai sesuatu yang bernada negatif, hal ini mengingat Selat Malaka merupakan sea line of communication terpenting di dunia yang menghubungkan pelayaran dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik begitu pula sebaliknya. Indonesia sebagai salah satu negara yang bertanggung jawab di atasnya masih menemukan formulasi yang tepat bagaimana mengatasi persoalan ini. Mulai dari pembentukan instrumen hukum di dalam negeri, implementasi dari hukum, hingga kerangka kerja sama dengan negara tetangga. Tiga elemen penting ini kemudian mendapatkan hambatan dan tantangan dari persoalan domestik seperti kurangnya efektivitas akibat banyaknya stakeholder yang berkepentingan dalam kebijakan penegakan hukum di atas laut terhadap para pembajak. Kehadiran Bakamla beserta TNI-AL dan Polair dapat menjadi contoh, betapa pemerintah belum bisa membagi tugas siapa penegak hukum di atas perairan, patroli rutin, dan fungsi angkatan laut sebagai blue-water navy. Untuk itu masuknya Indonesia dalam kerja sama patroli ReCAAP dan ASEAN Maritime Forum adalah dua dari beberapa opsi yang dapat ditempuh Indonesia untuk menegakkan kedaulatan di atas perairan dan memandu Indonesia untuk meraih visi kejayaan maritim di bawah Presiden Joko Widodo, PorosMaritim Dunia.Kata kunci: Pembajakan, Poros Maritm, Pertahanan dan Keamanan, ReCAAP, ASEAN Maritime For um.

TNI Angkatan Laut sebagai World Class Navy pada Strategi Pertahanan Indonesia dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia Probo Darono Yakti
Gema Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Visi pemerintahan Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, menegaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bergeser dari landoriented menjadi sea-oriented. Pertahanan dan keamanan laut menjadi sumbu utama yang ditopang dengan keberadaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI -AL). Jauh sebelum deklarasi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, ternyata TNI-AL lebih dahulu mengeluarkan doktrin World Class Navy. Dalam mewujudkannya, TNI-AL harus mencapai Minimum Essential Force (MEF), untuk mewujudkan tentara yang profesional dengan dilengkapi alat utama sistem pertahanan (alutsista). Hal ini menggariskan beragam permasalahan yang harus dihadapi Indonesia khususnya yang dialami TNI-AL. Meskipun anggaran pertahanan menempati porsi APBN tertinggi, namun Indonesia masih jauh dari indikator pertahanan laut yang memadai. Dalam teori strategi kemaritiman, terdapat dua tokoh pemikiran klasik: Alfred Mahan dan Julian Corbett. Keduanya menjadi acuan pencapaian Indonesia dalam strategi militer, mengingat posisi Indonesia berada di persilangan dua benuadan samudera. Indonesia dapat menerapkan sea control sebagai efektivitas penguasaan jalurjalur perdagangan yang saat ini dikuasai negara kecil seperti Singapura. Atau bisa ditilik dari segi sea power, yang mengategorikan angkatan laut berdasarkan cakupan wilayahnya: brown, green, dan blue water navy. Saat ini TNI-AL masih merupakan green water navy, dengan kapabilitas hanya sebagai alat pengaman pantai saja. Problemnya kemudian adalah kesiapan TNI-AL dalam mengiringi langkah pemerintah dalam mewujudkan poros maritim dunia. Yang terakhir memberikan saran perwujudan World Class Navy mulai dari serapan anggaran yang tinggi untuk fokus peningkatan alutsista dan pengembangan kemampuan serta peningkatan kesejahteraan prajurit AL. Mengingat berbagai aspek memang perlu diperhatikan, alih-alih untuk mewujudkan visi besar Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Co-Authors Akhmad Hani Nadif I Gede Wahyu Wicaksana, I Gede Wahyu Joko Susanto Kurniawati Sa'adah Ladiqi, Rumi Azolla Lesli Citra Pertiwi Mubah, A. Safril Nadya Afdholy Nuryananda, Praja Firdaus Pratamasari, Annisa Pratiwi, Fadhila Inas Sarah Anabarja Siti R. Susanto Siti Rokhmawati Susanto Susanto, Siti Rokhmawati Wulan Anggit Utami

Title Search

Found 2 Documents Search Journal : Gema Keadilan

Abstract

Abstract

Title

Found 2 Documents
Search
Journal : Gema Keadilan