Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum ALQALAM JHR (Jurnal Hukum Replik) Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Probono and Community Service Journal
Azmi Azmi
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERNILAI NORMATIF TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMUM Azmi -
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v3i2.7551

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 secara normatif menganut ajaran negara hukum kesejahteraan. Indonesia diadakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban pelaksanaan secara fundamental dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah. Permasalahan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan implikasinya terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan umum di daerah. Melalui penelitian hukum normative-empiris kualitatif menunjukkan hasil, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan bernegara, termasuk menjamin pemenuhan hak-hak serta kebutuhan hidup masyarakat melalui proses normatif menurut UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014 dan peraturan hukum lain. Implikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bernilai normatif, indikatornya dapat terukur dari dan  dapat dipertanggungjawabkan menurut UUD 1945 untuk melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. Suatu kesimpulan, bahwa kewajiban Pemerintah Daerah merupakan hak daerah diakui dalam UUD 1945 untuk mencapai tujuan bernegara bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan umum di daerah sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan negara secara umum.Kata Kunci, Konstitusi Normatif, Daerah, Pembangunan Kesejahteraan Umum.
POSITION AND PROTECTION OF ASSOCIATION RIGHTS SECURITY UNIT IN HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE ACCORDING TO THE BASIC STATE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 1945 Edi Candra; Azmi Azmi; Anne Gunawati
Jurnal Hukum Replik Vol 9, No 2 (2021): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v9i2.4570

Abstract

The rights and obligations in the world of labor have been regulated in the labor law, including the right of association which must be given to every worker to associate as stated in Law Number 21 of 2000 concerning Trade Unions / Labor Unions Article 28 and Article 43. In addition, problems arise when the Indonesian National Police Headquarters on behalf of the Indonesian National Police Chief through the Head of the Security Maintenance Agency issues Circular Letter Number; B/194/I/201/Baharkam concerning: Security Guards are Not Members of Trade Unions. In Article 5 of the Circular, it is stated that "in this regard, the security guard is not a member of a trade union and is not allowed to become a member of a trade union organization". Related to this, the writer will discuss about the position of the Security Unit in the perspective of human rights according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and how the protection of the right of association for the security unit in the perspective of human rights according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The writing method that the author uses in writing this article is empirical normative, comparing a rule with the situation in the field related to the prohibition for the security unit to associate. The results of the research in this paper are that the regulation of freedom of association rights has two main objectives to be achieved, firstly human rights must be protected as basic rights, secondly there must be guarantees that the rights and freedoms of others can be carried out properly and a form of legal protection against workers in this case the security unit is an effort to fulfill human rights, where one of the important aspects of the application of a rule of law is law enforcement. A new legal instrument is said to be effective if the law can be implemented with sanctions and can be enforced if the law violates it.Keywords: Security Unit, Freedom of Association, Legal Protection 
DEMOKRASI DALAM NEGARA BERDASARKAN HUKUM PANCASILA DAN MASYARAKAT ISLAM Azmi Azmi
Al Qalam Vol 33 No 2 (2016): July - December 2016
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.048 KB)

Abstract

Demokrasi dan hukum dua pilar utama berkenaan dengan diri manusia ; baik dalam kapasitas individu, masyarakat, bangsa, negara dan masyarakat internasional. Apakah demokrasi dan hukum berbenturan antar keduanya atau saling mengisi bergerak dalam fungsi masing-masing. Bagaimana keberadaan demokrasi dalam negara hukum Pancasila dan Masyarakat Islam. Hasil studi menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi dan hukum tidak terdapat pertentangan antar keduanya, melainkan saling mengisi dan melengkapi. Islam memberi arah bagi demokrasi dan hukum. Kesimpulan, demokrasi dan hukum muncul atas kehendak rakyat dari karunia Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai perlawanan terhadap paham kekuasaan otoriter, untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak individu, masyarakat, bangsa, negara dan masyarakat dunia dalam mencapai dan mewujudkan kehidupan bersama lebih baik. Keberadaan kedua tak terpisahkan dari konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Islam memberi filter dan arah terhadap pelaksanaan demokrasi pada masyarakat Indonesia dalam negara hukum Pancasila. Saran, implmentasi demokrasi dan hukum di Indonesia, dijalankan harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, Falsafah Negara, Pancasila, UUD 1945 dan nilai-nilai Islam yang telah membentuk negara dan menata masyarakat Indonesia.
KEDAULATAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG BERKETUHANAN Azmi Azmi
Al Qalam Vol 34 No 1 (2017): January - June 2017
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.987 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v34i1.1301

Abstract

Negara hukum memperlihatkan ciri adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara di mana terdapat susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, pembatasan tindakan dan pelaksanaan kekuasaan badan-badan negara bersifat fundamental, serta tindakan warga negara sebagai pemegang kedaulatan untuk membentuk kekuasaan pemerintahan legislatif, eksekutif dan kekuasaan pemerintahan terkait lainnya melalui wakil-wakil rakyat yang memerintah. Persoalan muncul: apakah kekuasaan yang bersumber dari kedaulatan rakyat, bebas dari hukum dan kekuasaan Allah sebagai Tuhan Yang Mahakuasa? Deskripsi esensional tersebut merupakan suatu masalah, memerlukan kajian mendalam terutama mengenai bagaimana kedaulatan rakyat dalam perspektif negara hukum berketuhanan. Melalui pola pendekatan induktif, kajian ini menemukan, bahwa kedaulatan rakyat harus dilaksanakan melalui pelaksanaan fungsi hukum, baik kekuasaan dan juga hukum pelaksanaannya bersandar atas dasar-dasar dan nilai-nilai yang diilhami Tuhan. Merupakan kesimpulan, bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi salah satu caranya diwujudkan melalui pemilihan umum sebagai bentuk perjanjian umum hukum untuk membentuk kekuasaan pemerintahan melalui wakil-wakil rakyat yang akan memerintah mewakili rakyat dalam jabatan kekuasaan pemerintahan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan terkait lainnya dengan bersandar kepada nilai-nilai ketuhanan berdasarkan Alquran dan Pancasila sebagai norma dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Kekuasaan Memerintah, Hukum, Nilai-Nilai Ketuhanan, Demokrasi
Who Controls Campaign Props? Authority and Power in the Election Quiet Period Dewi, Lia Riesta; Polem, Azmi; Lutfi, M. Uut; Nida, Qotrun; Suriyanti, Lili
Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir Vol 4, No 4 (2024): Oct - Dec 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/yta.v4i4.30248

Abstract

During the election quiet period, campaign activities, including the use of Campaign Props (APK), are strictly prohibited. This study investigates the authority to regulate and remove APKs during this critical phase. Employing a normative doctrinal research method, the study reveals that Election Participants hold primary responsibility for removing APKs. However, if they fail to comply, Regional Governments are empowered to act, citing the need to maintain public order, cleanliness, and aesthetic standards. Such actions must be coordinated with the Election Commission (KPU) and Election Supervisory Body (Bawaslu) to ensure proper documentation and facilitate sanction recommendations against non-compliant participants. This research highlights the urgent need for clearer regulatory enforcement mechanisms to uphold fairness and order during elections, contributing to the broader discourse on electoral governance and accountability.
POTENTIAL OF LOCAL ORIGINAL INCOME IN THE CONTEXT IMPLEMENTING REGIONAL AUTONOMY IN SERANG CITY Lia Riesta Dewi; Azmi Polem; Eki Furqon
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v8i2.9113

Abstract

Serang City has the authority to explore its revenue potential in various sectors to increase the Regional Original Income (PAD) in Serang City. PAD is a revenue receipt that exists in each region and is taken based on the statutory policies that have been set by the regional government, especially on regional taxes and regional levies. The fundamental change regarding sports venue levies between Law Number 1 of 2022 and Law Number 28 of 2009 lies in the scope of sports venues that can be subject to levies. Article 136 of Law Number 28 of 2009 states that only sports venues provided, owned, and/or managed by the regional government can be subject to levies. Article 88 of Law Number 1 of 2022 does not offer such limitations. This article aims to find out what the potential regional income is from the sports sector, especially in Serang City and what are the obstacles and barriers for the Serang City regional apparatus to obtain regional original income in the sports sector, using empirical legal research methods. The potential for local revenue owned by Serang City is one of them in the sports sector, in which the Serang City government has not been able to receive PAD. The obstacle that is of concern is the lack of entry of the new legal basis that is currently ratified by the central government regarding Sports as stated in Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, and Law Number 11 of 2022 concerning Sports into regional regulations, especially legal products belonging to the Serang City Regional Government
Empowering First-Time Voters: SMA Negeri 1 Pabuaran’s Role in the 2024 Regional Elections Furqon, Eki; Dewi, Lia Riesta; Firdaus, Firdaus; Suriyanti, Lili; Polem, Azmi; Oktavianus, Afriman; Mirdedi, Mirdedi; Luthfi, Muhamad Uut; Muin, Fatkhul; Gunawan, Muhammad Safaat
Probono and Community Service Journal Vol 3, No 2 (2024): Issue October 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/pcsj.v3i2.28641

Abstract

The 2024 Simultaneous Regional Elections mark a critical moment in Indonesia’s democracy, especially for first-time voters who play a key role in shaping local political dynamics. This research explores the role of first-time voters in Serang Regency, Banten, focusing on their political rights and responsibilities, and the implementation of legal norms around political participation. Employing a normative research method, the study analyzes regulations and official data to assess how well first-time voters understand and exercise their political rights. The findings indicate that their participation not only enriches local political dynamics but also provides valuable insights for developing political education strategies, particularly in schools like SMAN 1 Pabuaran. Policy implications include strengthening collaboration between local governments, election organizers, and educational institutions to enhance first-time voter participation, fostering a more inclusive and transparent democratic process.
Hukum Bernilai Pancasila Menentukan Tatanan Pemersatu Elemen Kesatuan Bangsa Azmi, Azmi
LITIGASI Vol. 26 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i2.22983

Abstract

Indonesia is currently facing a variety of legal challenges, societal tensions, and crises amid its national diversity. If these issues are not properly and fundamentally addressed, they may evolve into multidimensional crises, leaving behind deep social residues and conflicts in an already uncertain national context. In confronting these problems, a fundamental question arises: can a legal system grounded in Pancasila values provide direction, purpose, solutions, and legal certainty to resolve national issues and strengthen the unity of the nation in pursuit of the ideals of a Rechtsstaat (rule of law state) based on Pancasila and the 1945 Constitution. Using a normative juridical research method supported by secondary data, this study adopts a conceptual–exploratory approach and an inductive qualitative analysis. The findings reveal that law infused with Pancasila values establishes an orderly legal framework with a strong guarantee of effectiveness in resolving societal problems and reinforcing national unity. It concludes that law embodying the substantive values of Pancasila is fundamental, responsive, and accommodative, forming an essential part of the state’s normative order that functions to resolve issues and unite the diverse elements of Indonesian society sustainably, in support of national progress. It is therefore recommended that the values of Pancasila’s five principles be continually integrated into the substance of national legal products to ensure the sustainable resolution of Indonesia’s societal and national challenges.
LEGAL IDEALS: HAK KONSTITUSIONAL SEBAGAI HAK WARGA NEGARA Diya Ul Akmal; Azmi
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v5i2.359

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengertian hak konstitusional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami aspek kemanfaatan dalam pembentukan dan/atau amandemen Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual yang datanya didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan, pemahaman mengenai hak konstitusional masih sering ditafsirkan sebagai bentuk hak asasi manusia. Padahal keduanya merupakan satu kesatuan dalam pengertian hak konstitusional. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan hak asasi manusia yang ternormakan dalam Konstitusi. Konstitusi yang ada saat ini juga memerlukan amandemen untuk memperkuat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sekaligus juga menciptakan check and balances diantara setiap lembaga negara. Penambahan kewenangan tersebut berupa judicial preview agar dinamika penafsiran konstitusional dapat diarahkan sebesar-besarnya kemanfaatan bagi masyarakat
Co-Authors Afriman Oktavianus Anne Gunawati Dewi, Lia Riesta Dewi, Lia Riesta Diya Ul Akmal Edi Candra Eki Furqon Firdaus, Firdaus Furqon, Eki Gunawan, Muhammad Safaat Lia Riesta Dewi Lutfi, M. Uut Luthfi, Muhamad Uut Mirdedi, Mirdedi Muin, Fatkhul Nida, Qotrun Suriyanti, Lili Suriyanti, Lili