Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN YAYASAN ANNISA SWASTI (YASANTI) DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BURUH GENDONG PEREMPUAN Widya Astuti; Rosalia Indriyati Saptatiningsih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Yasanti dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan buruh gendong perempuan di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun tempat penelitian diadakan di Yayasan Annisa Swasti dan Pasar Beringharjo Yogyakarta. Waktu penelitian diadakan pada bulan Februari 2014 sampai April 2014. Data dan sumber data diperoleh melalui dokumentasi mengenai profil, arsip Yasanti dan wawancara terhadap tiga pengurus dan pengelola Yasanti, satu karyawan Dinas Pengelola Pasar, satu konsumen, pedagang dan sembilan buruh gendong. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara mereduksi data, menyajikan data yang mempunyai hubungan dengan judul. Keabsahan data menggunakan trianggulasi dengan cara menguji pemahaman yang didapat pada metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peranan Yasanti dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan buruh gendong perempuan melalui berbagai kegiatan sosial di bidang ekonomi, sosial budaya dan politik. Kegiatan ekonomi yang di berikan oleh Yasanti untuk buruh gendong perempuan meliputi simpan pinjam, usaha alternatif yang berkaitan dengan pemberian modal usaha dan pendampingan usaha, kunjungan dan konsultasi,evaluasi serta koperasi. Kegiatan di bidang sosial budaya untuk buruh gendong yakni seperti Pengajian Minggu Pon, belajar membaca, pemeriksaan kesehatan, pendidikan dan penyadaran, Pemberdayaan hak dan keguyupan. Kegiatan di bidang politik yang diberikan oleh Yasanti adalah Yasanti hanya mendorong dan memotivasi para buruh gendong agar mampu dan mandiri dalam menentukan apa yang akan menjadi pilihan hidup mereka dan berani memperjuangkan haknya. Hal tersebut dapat memberikan perubahan pola pikir dan kehidupan buruh gendong perempuan kearah kualitas hidup baik secara ekonomi, sosial dan politik yang lebih baik.Kata Kunci: Peran Yasanti, perlindungan dan pemberdayaan, buruh gendong perempuanÂ AbstractThe aim of this research is to know the lead of Establishment Annisa Swasti (YASANTI) in the expedient of protection and empowerment the work woman of carry oâ€™s back in Beringharjo Market of Yogyakarta. The method of the research is using descriptive and kualitative method. As to the place of the research is in Establishment Annisa Swasti and Beringharjo Market of Yogyakarta. The time of the research on February 2014 to April 2014. The data and the source of data can get by using documentation about the profile, archive of Yasanti and interview to the three excecutors and manager of Yasanti, the staff of the excecutor of the Market, the consument, the seller, and nine the work woman of carry oâ€™s back. The technics to gathering of data are use : observation, interview, documentation. The analysis technics of data use the way of triangulation by to test (examine) of understanding which are get on the interview method and observation The conclution that the lead of Yasanti in the protection and empowerment of the work woman of carry oâ€™s back in Beringharjo Market of Yogyakarta through various activities in the fields of economic, social, cultural and political. Economic activity that is given to the work woman of carry oâ€™s back include the savings and loan, alternative business relating to the provision of venture capital and business assistance, visits and consultations, evaluation and co-operatives. Social and cultural activities in the field to carry workerâ€™s Pon Sunday that such recitation, learning to read, health screening, education and awareness, empowerment and rights keguyupan. Activities in the field of politics is to encourage and motivate the workerâ€™s to be able to carry and self-sufficient in determining what will be their life choices and brave fight for their rights. It can provide a change of mindset and lives of workerâ€™s towards the quality of life of the wokerâ€™s woman carry oâ€™s back both economic, social and political culture better.Keywords: The Lead of Yasanti, Protection and the empowerment, the workerâ€™s woman carry oâ€™s back

MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR PPKN MELALUI MODEL LEARNING CYCLE (LC) Nuraini Yuniati; Rosalia Indriyati Saptatiningsih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar pada mata pelajaran PKn pada siswa kelas VIII A melalui model Learning Cycle (LC) SMP N 2 Ngemplak tahun ajaran 2014/2015. Penelitian ini dilakukan di SMP N 2 Ngemplak Tahun Ajaran 2014/2015. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas ((Classroom action research). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP N 2 Ngemplak tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 31 siswa. Desain penelitian yang digunakan adalah model Kemmis dan McTanggart, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Instumen penelitian ini adalah lembar observasi, dokumentasi dan LKS, dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, catatan lapangan, wawancara dan catatan hasil refleksi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model Learning Cycle (LC) siswa kelas VIII A SMP N 2 Ngemplak dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil pra siklus menunjukkan bahwa keberhasilan indikator diperoleh dari rata-rata observasi keseluruhan subjek penelitian sebesar 49,0% dengan kriteria â€œCukup Aktifâ€, meningkat pada siklus I sebesar 69,8% dengan kriteria â€œAktifâ€, dan meningkat pada siklus II diperoleh sebesar 82,4% dengan kriteria â€œSangat Aktifâ€.Kata kunci: Keaktifan belajar siswa, Model Lerning Cycle (LC), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)Â AbstractThis research aimed to increase the students learning activeness on Civic subjects at VIII A class through learning cycle (LC) model in Ngemplak 2 Yunior High School 2014/2015Academic Year. This research was conducted at Ngemplak 2 Yunior High School 2014/2015 Academic Year. This research is classroom action research. The subjects were 31 students. The research by using Kemmis and McTanggart design, which cover planning, action, observing and reflection. The research instruments were sheet observation, documentation and students worksheet by using data collection technique were observation, field note, interview and result reflection note. The analysis of data used descriptive quantitative technique. Based on the result research, it can be concluded that the use of Learning Cycle (LC) model can increase the students learning activeness. This is evidenced by the results of pre-cycle shows that the success indicators derived from observation of the overall average of 49.0% of research subjects with the criteria of "quite active", increased in the first cycle of 69.8% with the criteria of "active", and increased in the second cycle of 82.4% with the criteria of "very active".Keywords : Studentâ€™s Learning Activeness, Learning Cycle (LC) Model, Civic Education

MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR PPKN MELALUI MODEL DEEP-DIALOGUE CRITIKAL-THINGKING (DD/TC) Emi Sunarti; Rosalia Indriyati Saptatiningsih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar PPKn melalui model Deep Dialogue Critical Thingking (DD/CT) Pada siswa Kelas Xl Tari 1 SMK Negeri 1 Kasihan Bantul Tahun Ajaran 2015 / 2016. Metode Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (clasroom action research) dengan subyek penelitian di kelas XI Tari 1 SMK Negeri 1 Kasihan Bantul Tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 19 siswa. Desain penelitian menggunakan model Kemmis & Mc Taggart, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Metode pengumpulan data observasi, wawancara, tes, catatan lapangan. Teknik analisis data yang digunakann adalah deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model Deep Dialogue Critical Thingking (DD/CT) Pada siswa Kelas Xl Tari 1 SMK Negeri 1 Kasihan Bantul dapat meningkatkan prestasi belajar PPKn. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya prestasi belajar pada pra siklus rata-rata 66,3 dengan persentase sebesar 47,36%, meningkat pada siklus I dengan rata-rata sebesar73,4 persentase 68,42%,dan meningkat pada siklus II dengan rata-rata 80,3 persentase sebesar 100%.Kata kunci : Deep Dialogue Critical Thingking (DD/CT),Prestasi belajar,PPKnÂ AbstrakThis study aims to determine the improvement of learning achievement PPKn through model Deep Dialogue Critical Thingking (DD/CT) in class XI T 1 SMK N1 Kasihan Bantul in the academic year 2015/2016. This type of research is a classroom action research (classroom action research) whith a research subject in class XI T1 SMKN1 Kasihan Bantul 2015/2016 school year totaling 19 student. Design studies using models Kemmis & Mc Taggart Taggart,including laning, implementation,observation and reflection. Data collection methods of observation, interviews,test, field notes and documentation. The data analysis technique used is descriptive quantitative. Based on the result of this study concluded that using the model Deep Dialogue Critical Thingkng (DD/CT) in lass XI T1 SMK N1 Kasihan Bantul can improve learning achievement PPKn. This can be proved by the increased learning achievement in pre- cycle of 47,36% with a percentage of 68,42% increased in the first cycle of with a porcentage of 100%Keywords : Deep dialogue Critical Thingking (DD/CT), Learning Achievement, Civic Education

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Purbandari Purbandari; Rosalia Indriyati Saptatiningsih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakPenelitian bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa untuk kemakmuran Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dianggap sesuai untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi. Peneliti menjadi instrumen pertama penelitian guna memperoleh validasi penelitian, peneliti mengumpulkan data, dokumen, dan observasi partisipasi untuk memperoleh data yang lengkap dan terperinci. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Dingo bertugas sebagai mitra kerja pemerintahan Desa Dlingo. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah memperkuat partisipasi dengan mengajak warga aktif kegiatan pembangunan, menumbuhkan inisiataif warga turut serta mengembangkan pemberdayaan desa, melakukan komunikasi baik yang baik dengan masyarakat, dan melakukan nilai-nilai permusyawaratan, pemufakatan proses kekeluargaan, serta kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan yang dibentuk pemerintah sebagai mitra kerja dipemerintahan desa melakukan pengawasan terhadap dana desa agar selalu transparan agar masyarakat dapat mengetahui dan tidak terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dan unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mewujudkan pemerintahan desa bersama Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa agar dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengeloaan dana desa antara lain menyampaikan gagasan mengenai pengelolaan dana desa sebagai penentu prioritas pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan pertimbangan kepala desa. Pengawasan dan pemantauan dalam mengelola dana desa dilakukan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung kepada masyarakat.Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Alokasi Dana Desa (ADD)Â AbstractThe research purpose is to know the role of Village Consultative Institution in supervising village fund for the prosperity of Dlingo Village Dlingo District Bantul Regency. This research used descriptive qualitative method which is considered appropriate to describe the phenomenon. The research was the first instrument to get research validation, collecting data, document and participant observation to get complete and detail data. The research concluded that Village Consultative Institution in Dlingo Village served as government work partner. The role of Village Consultative Institution is to strengthen the participation by invite the society to active in develop activity, to grow society initiative also developing village empowerment, doing good communication with society, and carry out consultative values, consensus on family processes, and mutual cooperation in making decisions regarding public policies.Village Consultative Institution as an institution that created by government as work partner in village government doing supervision to village fund so that they are always transparent and the community can know and there is no misunderstanding between the community and village government.It is the institution of embodiment of democracy and elements of village governance. One of the roles of Village Consultative Institution is realize the village government together with the Village Head in managing village funds so that they are carried out according to expectations.The role of it in managing village fund is such as deliver idea about village fund management as determining the priority of the implementation of village fund management with the consideration of the village head.Supervision and monitoring in managing village funds is carried out by the Role of the Village Consultative Institution directly to the community.Key words: Village Consultative Institution Village Allocations Fund

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Perkawinan Dini di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu) Tyssa Yanuari Archida Maulia; Rosalia Indriyati Saptatiningsih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu. Penelitian Kualitatif ini dilaksanakan di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu. Prosedur yang dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triagulasi sumber dan triagulasi teknik. Subjek penelitian 10 (Sepuluh) orang terdiri dari 1 Kepala KUA Kecamatan Terisi, 1 Kepala Desa, 1 Wali Nikah, 6 Pasangan Menikah, 1 Orang Tua pasangan yang menikah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 belum terimplementasikan dengan baik karena pemahaman masyarakat Desa Kendayakan mengenai ketentuan usia pernikahan sangat beragam. Mayoritas mereka berpendapat bahwa usia perkawinan adalah ketika anak- anak sudah mencapai baligh yang mengatakan bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Ada juga yang berpendapat antara usia 15-17 tahun. Mereka menganggap usia tersebut adalah usia siap menikah Pemahaman tersebut dipengaruhi oleh : (1) Mereka menganggap mengawinkan anak lebih cepat adalah lebih baik. (2) Agar cepat lepas tanggung jawab orang tua. Alasan ini biasanya lebih bersifat ekonomis. (3) Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. (4) Keberadaan kitab-kitab fiqih klasik masih menjadi rujukan dan pedoman kuat bagi masyarakat. Masyarakat memahami bahwa pernikahan atau menikahkan anak (diusia anak anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan orang tua terhadap anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak ada untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan, akan tetapi masyarakat juga tidak setuju jika Undang-Undang tersebut untuk mencegah pernikahan di usia anak-anak.Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Perlindungan AnakÂ AbstractThis study aims to determine the Implementation of Law No. 35 of 2014 concerning the Protection of Children in Kendayakan Village, Terisi Subdistrict, Indramayu Regency. This Qualitative Research was conducted in the Village of Kendayakan, Sub-District of Terisi, Regency of Indramayu. The procedure is carried out using observation, interview, and documentation techniques. Validity checking of data using source triagulation and technique triagulation. The research subjects were 10 (ten) people consisting of 1 Head of KUA Subdistrict, 1 Village Chief, 1 Marriage Guardian, 6 Married Couples, 1 Parent of a married couple. The results of this study conclude that the Child Protection Act No. 35 of 2014 has not been implemented properly due to the understanding of the village community. The challenge of the provisions on marriage age is very diverse. The majority of them argued that the age of marriage is when children have reached the age of high who say that menstruation and pregnancy are proof of a woman's balance. There are also those who argue between the ages of 15-17. They consider that age is age ready to marry. Understanding is influenced by: (1) They consider marrying a child faster is better. (2) In order to quickly escape the responsibilities of parents. This reason is usually more economical. (3) Implementation of Marriage Law No. 1 of 1974 is still not fully running well. (4) The existence of classical jurisprudence books is still a strong reference and guideline for the community. The community understands that marriage or marrying children (in the age of children) is one form of parental protection for children, and the Child Protection Act is there to protect children from acts of violence, but the community also does not agree if the Law is to prevent marriage at the age of children.Key Words: Implementation, Law No. 35 of 2014, Protection of Children

PERAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN Viezna Leana Furi; Rosalia Indriyati Saptatiningsih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakPenelitian iniÂ bertujuanÂ untukÂ mendeskripsikanÂ danÂ menganalisisÂ tentangÂ peran unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) dalam pendampingan korban kekerasan terhadapÂ perempuanÂ diÂ Kabupaten Bantul. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data, observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh dataÂ yangÂ lengkapÂ danÂ detail.Â Subjek penelitian ini adalah : (1) kepala UPTD PPA, (2) konselor hukum, dan (3) konselorÂ psikologi.Â AnalisisÂ dataÂ dilakukanÂ denganÂ menggunakanÂ teknik analisis data induktif. Pemeriksaan keabsahaan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini adalah (1) peranÂ UPTDÂ PPAÂ dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan yaitu : a) peran dalam menangani perempuan korban kekerasan, b) pendampinganÂ pemulihan kesehatan perempuan korban kekerasan,Â c)Â pendampinganÂ psikologiÂ perempuan korban kekerasan, d) pendampingan hukum perempuan korban kekerasan, e) peran dalam psikoedukasi dilingkungan perempuan korban kekerasan, dan f) peran dalam rehabilitasi sosial perempuan korban kekerasan. (2) kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA yaitu kurangnya sumberÂ daya manusia di UPTD PPA Kabupaten Bantul yaitu konselor psikologi laki-laki dan korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan kasus kekerasanÂ yang dialaminya.Kata Kunci : UPTD PPA, Pendampingan Korban Kekerasan, PerempuanÂ AbstractThis study aims to describe and analyze the role of the Technical Implementation unit protection of women and children (UPTD PPA) in assisting victims of violence against women in Bantul Regency. In addition, this study aims to describe the constraints faced by UPTD PPA in assisting victims of violence against women in Bantul Regency. The research used descriptive qualitative method which is considered appropriate to describe an phenomenon. That occurs researchers collect data, observations, interviews and document to get complete and detail data. The subjects of this study were : (1) the head of the UPTD PPA, (2) the legal counselor, and (3) psychology counselor. Data analysis was performed using inductive data analysis techiques. Checking the validity of the data using triangulation techniques. The result of the research are : (1) the role of UPTD PPA in assisting victims of violence against women namely : a) role in dealing with women victims of violence, b) assistance in restoring women health victims of violence, c) psychological assistance for women victims of violence, d) legal assistance for women victims of violence, e) the role of psychoeducation in the environment of women victims of violence, and f) the role in social rehabilitation of women victims of violence. (2) The obstacles faced by UPTD PPA is the lack of human resources in UPTD PPA Bantul namely male psychology counselor and victims of violence who do not want to report cases of violence experienced by women victims of violence.Keywords: UPTD PPA, Assisting of Violence, Women.

IMPLEMENTASI MULTIKULTURALISME ANTARA MASYARAKAT HINDU DENGAN MASYARAKAT ISLAM DALAM TRADISI PERANG TOPAT Ika Nurmiyati Ningsih; Rosalia Indriyati Saptatiningsih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakPenelitaian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana implementasi multikulturalisme antara masyarakat agama hindu dengan masyarakat agama islam dalam tradisi perang topat. Metode yangÂ digunakanÂ dalamÂ penelitianÂ iniÂ adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan studi kasus. Langkah-langkah yang dilakukan adalah memilih masalah, mengumpulkan bahan yang relevan, menentukan strategi dan mengembangkan instrument, mengumpulkan data, menafsirkan data dan melaporkan hasil penelitian. Peneliti mewawancarai tiga narasumber yaituÂ Kepala Desa Lingsar, Pemangku KemaliqÂ LingsarÂ danÂ KetuaÂ PengurusÂ PuraÂ Lingsar. Penelitian ini di lakukan di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat pada bulan Februari-April 2020. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan cara mengimplementasikan multikulturalisme adalah: (1) SelaluÂ menjagaÂ komunikasi antar umat beragama, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemuda.Â (2)Â Penyampaian tentang pentingnyaÂ mengimplementasikanÂ multikulturalismeÂ padaÂ kegiatan keagamaan maupun musyawarah. (3) Melibatkan kedua agama dalam setiap kegiatan. (4) Perlu adanya rasa toleransi dan saling menghormati.Â (5)Â MenjagaÂ kelestarian tradisi Perang Topat dengan cara tetap melaksanakan tradisi tersebut. Dan (6) Memberikan pengetahuan kepada pemuda selakuÂ pewarisÂ tradisiÂ PerangÂ Topat tentang pentingnya menjaga kerukunan dan multikulturalisme.Kata Kunci: Implementasi multikulturalisme, tradisi perang topat.Â AbstractThis study aims to analyze the implementation of multiculturalism between Hindu religious communities and Islamic religious communities in the Topat War Tradition. The method used in this research is a qualitative research method using case studies. The steps taken are choosing the problem, determine strategy and develop instruments, collecting data, interpret data and report research results. The researcher interviewed three speakers, namely the Head of Lingsar Village, Pemangku Kemaliq Lingsar and the Chairperson of Pura Lingsar. This research was conducted in Lingsar Village, Lingsar District, West Lombok Regency in February-April 2020. The results of this study conclude how to implement multiculturalism are: (1) Alwaysmaintain communication between religious communities, community leaders, and youth. (2) Submission of the importance of implementing multiculturalism in religious and deliberative activities. (3) Involving both religions in every activity. (4) There needs to be a sense of tolerance and mutual respect. (5) Maintaining the tradition of Topat War by continuing to carry out the tradition. And (6) Providing knowledge to the youth as the heir to the Topat War tradition about the importance of maintaining harmony and multiculturalism.Keywords: Implementation of multiculturalism, topat war tradition

Title

Found 7 Documents
Search
Journal : Jurnal Kewarganegaraan

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search Journal : Jurnal Kewarganegaraan

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search
Journal : Jurnal Kewarganegaraan