Dhian Adhetiya Safitra
Politeknik Keuangan Negara STAN

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Penyusunan Peta Fungsi Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kaur, Bengkulu Dhian Adhetiya Safitra; Hanik Susilawati Muamarah; Adhipradana Prabu Swasito
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 12, No 4 (2021): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v12i4.6992

Abstract

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang semula berada di tangan pemerintah pusat, beralih ke pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Kaur, pengelolaan PBB-P2 dilakukan mulai tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 22 Tahun 2013. Sejak dikelola sampai dengan saat ini, telah terjadi beberapa kali rotasi petugas. Setiap pergantian petugas menimbulkan kendala dalam pelaksanaan penetapan, pelayanan, maupun administrasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan identifikasi atas masalah yang sesungguhnya terjadi, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di masa pandemik COVID-19 dilakukan melalui wawancara secara daring mengunakan aplikasi konferensi video Zoom dan aplikasi percakapan WhatsApp. Wawancara dilakukan oleh tim pengabdi kepada Bidang PBB Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur. Hasil wawancara dituangkan dalam dokumen Identifikasi Prosedur dan Kendala Penatausahaan PBB-P2 Kabupaten Kaur serta dokumen Peta Fungsi Penatausahaan PBB-P2. Kedua dokumen ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Kabupaten Kaur dalam melakukan perubahan struktur organisasi, regulasi, pengembangan sistem informasi, maupun pemetaan kebutuhan sumber daya manusia, agar siklus penatausahaan PBB dapat tetap dilaksanakan dengan baik.
IMPLEMENTASI E-TAX INVOICE: SEBUAH STUDI KOMPARATIF Dhian Adhetiya Safitra
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v2i1.508

Abstract

Fakta atas dominasi penerimaan pajak khususnya PPN sebagai sumber penerimaan negara mendorong otoritas pajak di dunia melakukan perbaikan terus menerus. Salah satu milestones perubahan administrasi perpajakan di dunia adalah pengembangan administrasi perpajakan berbasis data elektronik. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah berkembangnya mekanisme penerbitan Faktur Pajak secara elektronik, dikenal dengan e-tax invoice. Korea Selatan serta Chili merupakan negara yang terlebih dahulu mengimplementasikan. Untuk Asia Tenggara, ada Thailand dan Indonesia yang mengimplementasikan walaupun dengan skema yang sedikit berbeda. Penelitian ini membandingkan implementasi e-tax invoice di empat negara tersebut dan menarik kesimpulan bahwa penerapan e-tax invoice di Indonesia menyerupai penerapan e-Tax Inovice di Korea Selatan. Namun, penerapan e-Tax Invoice di Korea Selatan memiliki kanal The Automatic Response System (ARS) call service atau datang ke kantor pajak terdekat untuk menerbitkan Faktur Pajak yang tidak diimplementasikan di Indonesia.
Sampah Padat, Emisi Gas Karbondioksida, dan Produk Domestik Bruto Akhmad Khabibi; Dhian Adhetiya Safitra
Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol 7, No 1: March 2020
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.896 KB) | DOI: 10.31334/reformasi.v7i1.833

Abstract

Solid waste and carbondioxide emission gradually become a threat to the sustainability of humanity. Negative externalities from the existence of solid waste and air pollution can threaten the environmental sustainability. Does the threat to environmental sustainability affect economic growth in a country? With panel data obtained from the OECD and the World Bank, researchers then analyzed using the Fixed Effect Model (FEM) to identify the impact of solid waste and air pollution on Gross Domestik Product (GDP) in countries in Europe and Asia Pacific. The results of this study indicate that there is a significant and positive relationship between GDP and solid waste and carbon dioxide emissions
STUDI KOMPARASI STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN Dhian Adhetiya Safitra; Afif Hanifah
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33827/akurasi2022.vol4.iss1.art152

Abstract

Salah satu produk desentralisasi fiskal adalah pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Namun demikian, beberapa daerah kesulitan memenuhi kewajiban dalam bidang pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sejak didaerahkan sehingga menjauhi harga pasar sesuai amanat Undang-Undang. Dampaknya, saat NJOP disesuaikan dengan harga pasar, nilai PBB-P2 naik sangat tinggi dan berpotensi memberatkan masyarakat. Penelitian ini membandingkan upaya pemberian stimulus PBB agar masyarakat tidak merasa terbebani atas proses penyesuaian NJOP. Simulasi dilakukan dengan beberapa skema yang diterapkan untuk melihat dampak stimulus terhadap beban pajak di tahun terkait. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pemerintah daerah yang mengadopsi apa yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di masa lalu dan ada Pemerintah Daerah yang membuat skema lain. Jika dilihat dari sudut pandang pembayar pajak, skema yang diberikan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan lebih mudah diterima karena kenaikan ketetapan PBB tidak bisa melebihi 120% ketetapan pajak tahun sebelumnya, sedangkan skema yang lain berpeluang melebihi angka tersebut.
Indonesian Carbon Tax: How Newborn Learn to Jump into The Next Step? Arief Budi Wardana; Mila Indriastuti; Dhian Adhetiya Safitra
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 24 No. 1 (2022): MAY 2022
Publisher : Institute of Research and Community Outreach - Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9744/jak.24.1.34-45

Abstract

As one of the largest emitting countries globally, Indonesia is a newcomer to carbon tax implementation. However, the carbon tax literature in Indonesian context is still minimal. This study aims to examine the implementation of carbon taxes in various countries, review the roadmap for implementing carbon taxes in Indonesia, and examine various mechanisms in other countries that have previously implemented carbon taxes by conducting literature review. The study results show that several countries have applied a broader carbon tax to several sectors and relatively higher tariffs than Indonesia. The long journey of the carbon tax before finally being scheduled on April 1, 2022, still needs to be improved in term of object, subject, reporting mechanism, and carbon tax rate. The author proposes the transportation sector as a complement to the coal power plant to change consumer behaviour towards products that produce carbon emissions.
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Atas Pengelolaan Subsidi Pada Badan Usaha Milik Negara Tri Marhendra Rahardyan; Dhian Adhetiya Safitra; Afif Hanifah
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 6 No 1 (2022)
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v6i1.1593

Abstract

This study groups patterns to identify deficiencies experienced by SOEs in Indonesia based on the findings of the BPK published in the IHPS ( Summary of Semester Audit Results) with a focus on subsidy management. This study aims to identify the pattern of BPK's findings related to the recurring problem of subsidy management on the performance of BUMN in Indonesia to provide an overview of BUMN managers in the future. The research data source is limited to IHPS from 2016 to 2018 (published by BPK in 2019) or before the Covid-19 pandemic. This study found that there are problems with weaknesses in the Internal Control System (SPI), which are still the findings with the most significant number, and the trend is increasing. In addition, the themes of the examination of Revenue, Costs, and Investments, Operations of SOEs, and Management of Subsidies are the findings of the investigation of the SPI of SOEs that repeatedly appear with a number of significant problems. Specifically regarding Subsidy Management, several themes of findings often occur, including SOPs that have not been prepared/incomplete, SOPs that have not been running optimally, and SOPs that are not adhered to. To overcome these problems, BUMN managers need to pay attention to the implementation of SPI, especially in the implementation of the complete preparation of SOPs and their implementation, which must be monitored so that they are adhered to, and the subsidy management business process can run optimally. Keywords: IHPS BPK, Internal Control, Management of Subsidies, Performance of SOEs
Efektifkah Landfill Tax? Sebuah Tinjauan Arief Budi Wardana; Dhian Adhetiya Safitra
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 4 No 2 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v4i2.1741

Abstract

Walaupun aktivitas ekonomi melambat di masa pandemik dan memberikan dampak positif seperti berkurangnya polusi udara, namun tidak berlaku untuk sampah padat. Penelitian ini dengan metode kualitatif meninjau efektivitas pengenaan landfill taxdalam upaya mengatasi kelangkaan Tempat Pembuangan Akhir. Hasilnya diketahui bahwa perlu instrumen kebijakan lain agar tujuan akhir tercapai. Di Indonesia, konsep landfill tax berbentuk retribusi yang penerapannya berbeda di setiap daerah. Untukmendorong agar retribusi dapat berfungsi seperti landfill tax maka perlu mengadopsi faktor sukses dari beberapa negara yang telah menerapkan landfill tax seperti kampanye dan edukasi untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta membangun kebijakan pengelolaan sampah yang terintegrasi.
Tinjauan Prinsip dan Praktik Valuasi Aset Bersejarah Dhian Adhetiya Safitra
Jurnal Manajemen Aset dan Penilai Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengembangan MAPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56960/jmap.v2i2.45

Abstract

Aset bersejarah merupakan salah satu aset lingkungan yang menjadi salah satu komponen yang masuk pada kerangka kerja akuntansi. Untuk menuangkannya pada kerangka kerja akuntansi, diperlukan komponen nilai. Terdapat beberapa teknik penilaian yang diatur pada standar penilaian yang ada di Indonesia maupun yang berlaku secara umum di dunia dan teknik penilaian yang lebih populer di kalangan akademisi. Penilaian yang diatur pada standar lebih dominan mempergunakan prinsip pasar, sedangkan di lingkungan akademis dikenal prinsip penilaian berbasis nilai non pasar. Penelitian ini meninjau beberapa metode yang ditemukan pada literatur serta melihat tantangan implementasinya pada penilaian aset bersejarah. Hasilnya, standar yang diterapkan pada negara yang telah menerapkan seperti Inggris Raya masih berlatar belakang nilai pasar. Namun masih ada peluang penggunaan nilai non pasar pada aset bersejarah, merujuk telah terdapat beberapa pedoman atau kerangka kerja penilaian di bidang lingkungan yang menerapkan penilaian berbasis non pasar.
Apakah Interaksi Otoritas Pajak Dengan Wajib Pajak Meningkatkan Kepatuhan? Rahmat Safarudin; Dhian Adhetiya Safitra
JEMAP Vol 6, No 2: Oktober 2023
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jemap.v6i2.5041

Abstract

The interaction between the Tax Authorities and Taxpayers through written communications with enforcement letters, soft letters and direct communications through visits was expected to increase tax compliance. This study aims to determine the effect of the interaction between the tax authorities and taxpayers on taxpayer compliance. The analysis of this research used non-employee individual taxpayers registered as taxpayers at KPP Pratama Klaten. Data were analyzed using probit regression. The results of this study indicated that the interaction with a soft letter (SP2DK) and an enforcement letter had a significant negative effect on compliance, while the interaction with visits had a significant positive effect on formal compliance. Based on the results of this study, it is hoped that the Tax Authorities in Indonesia will  consider to make more effective policies and strategies related to interactions with taxpayers.