Adhipradana Prabu Swasito
Politeknik Keuangan Negara STAN

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penyusunan Peta Fungsi Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kaur, Bengkulu Dhian Adhetiya Safitra; Hanik Susilawati Muamarah; Adhipradana Prabu Swasito
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 12, No 4 (2021): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v12i4.6992

Abstract

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang semula berada di tangan pemerintah pusat, beralih ke pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Kaur, pengelolaan PBB-P2 dilakukan mulai tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 22 Tahun 2013. Sejak dikelola sampai dengan saat ini, telah terjadi beberapa kali rotasi petugas. Setiap pergantian petugas menimbulkan kendala dalam pelaksanaan penetapan, pelayanan, maupun administrasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan identifikasi atas masalah yang sesungguhnya terjadi, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di masa pandemik COVID-19 dilakukan melalui wawancara secara daring mengunakan aplikasi konferensi video Zoom dan aplikasi percakapan WhatsApp. Wawancara dilakukan oleh tim pengabdi kepada Bidang PBB Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur. Hasil wawancara dituangkan dalam dokumen Identifikasi Prosedur dan Kendala Penatausahaan PBB-P2 Kabupaten Kaur serta dokumen Peta Fungsi Penatausahaan PBB-P2. Kedua dokumen ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Kabupaten Kaur dalam melakukan perubahan struktur organisasi, regulasi, pengembangan sistem informasi, maupun pemetaan kebutuhan sumber daya manusia, agar siklus penatausahaan PBB dapat tetap dilaksanakan dengan baik.
DIFERENSIASI TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN, DAN PERTAMBANGAN Adhipradana Prabu Swasito; Aang Aribawa
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v2i1.507

Abstract

Property tax rate differentiation has been widely used in many countries. Indonesia used a single tax rate for Land and Building Tax for Plantation, Forestry, Mining and Other Sectors (PBB P3L). This research adopts a Simple Additive Weighting Method to discuss property tax rate differentiation in Indonesia. We found that property tax rate differentiation can be formulated using particular criteria such as rate of return,  industries importance, and environmental impact. Diferensiasi tarif pajak properti berdasarkan jenis atau tujuan penggunaan properti sudah dilakukan di berbagai negara. Di Indonesia, berlaku tarif tunggal untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya (PBB P3L). Tarif tersebut berlaku untuk setiap jenis properti yang menjadi objek pajak PBB P3L. Dengan menggunakan simple additive weighting method, penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu seperti tingkat pengembalian usaha, tingkat kepentingan industri, dan tingkat dampak lingkungan,   dapat dilakukan diferensiasi tarif  pajak untuk PBB P3L.
PERAN PENERIMAAN PAJAK DALAM USAHA PEMERATAAN PENDAPATAN Dwi Nusiantari; Adhipradana Prabu Swasito
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 3 No 1 (2019): Perpajakan dalam Keuangan Negara
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v3i1.670

Abstract

Income inequality is a classic problem that is always a concern either by policymakers or academics. Currently, policymakers use tax as a tool to encourage income redistribution and reduce income inequality. This study presents empirical evidence regarding the effect of tax revenue on income distribution in several countries. This study utilizes data (panels) from several countries since 1999 and found that tax revenue did not have a significant impact on income distribution efforts. Ketimpangan pendapatan merupakan masalah klasik yang selalu menjadi perhatian baik oleh para pengambil kebijakan atau para akademisi. Saat ini para pengambil kebijakan menggunakan pajak sebagai alat untuk mendorong redistribusi pendapatan dan menekan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini memaparkan bukti empiris mengenai pengaruh dari penerimaan pajak terhadap pemerataan pendapatan di beberapa negara. Menggunakan data (panel) dari beberapa negara sejak tahun 1999, penelitian ini menemukan bahwa, penerimaan pajak tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap usaha pemerataan pendapatan.