Istislam, -
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jambura Law Review

Regional Head’s Authority In Determining Mutation Of Government Employees Fahmi Kamuli; Tunggul Anshari; Istislam Istislam
Jambura Law Review VOLUME 3 NO. 1 JANUARY 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.087 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v3i1.7520

Abstract

This research is aimed to analyzing and understanding the actions of the Head of Boalemo Regency in mutate the Civil Servant based on the mutation policy and also to analyze the filling positions in the implementation of the mutation of Civil Servants in Boalemo Regency. The method used in this research is Empirical Juridical Method. The results of the research were found that mutations of Civil Servant are enhancement over the years in Boalemo Regency. Injustice in determining mutations is marked by work placements that are not compatible with Civil Servants’ educational background. There is a political interest in the Government of Boalemo Regency which caused injustice in the mutation of the Civil Servants. 
Menyelami Asas Ultra Petita Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Janwar Hippy; Sudarsono Sudarsono; Istislam Istislam
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 1 JANUARY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (912.764 KB) | DOI: 10.33756/jalrev.v2i1.4442

Abstract

Putusan DKPP Nomor 88/DKPP-PKE-IV/2015 memutus lebih dari yang diminta oleh pengadu (menerapkan asas ultra petita). Padahal, DKPP merupakan salah satu organ tata usaha negara yang berfungsi sebagai lembaga peradilan etik, bukan lembaga peradilan hukum. Penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai penggunaan asas ultra petita dalam putusan DKPP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Penggunaan asas ultra petita oleh DKPP dalam memutus pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, karena telah ditentukan batasan kewenangan putusan DKPP dalam UU Pemilu.. 2) Terdapat dua akibat hukum putusan DKPP yang menerapkan asas ultra petita antara lain KTUN penyelenggara Pemilu sah dan mengikat, dan cacat hukum (batal dan tidak sah).