Claim Missing Document
Check
Articles

Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabulitas Autisme Menurut Persefektif Hukum Perdata Indonesia Setiawan, Endra Agus; Hamidah, Siti; Istislam, Istislam
Jurnal Selat Vol 5 No 2 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (904.027 KB) | DOI: 10.31629/selat.v5i2.554

Abstract

Tulisan ini membahas tentang konsep dan kriteria kecakapan bertindak bagi penyandang disabilitas autisme menurut persefektif hukum perdata Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terkait tentang konsep dan kriteria kecakapan bertindak yang berlaku bagi penyandang disabilitas autisme pasca di undangkannya Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Di dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (c) UU Penyandang Disabilitas, disabilitas autisme masuk kedalam kategori disabilitas mental, padahal Autisme adalah disabilitas perkembangan dan berbeda dengan disabilitas mental sebagaimana skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. Dengan menempatkan disabilitas autisme ke dalam disabilitas mental akan menimbulkan persepsi bahwa seorang dengan disabilitas autisme adalah seorang yang harus ditaruh dibawah pengampuan karena dianggap tidak cakap. Penulisan ini disusun dengan normatif legal research method dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyandang disabilitas autisme adalah subyek hukum yang cakap jika memenuhi kriteria kecakapan sebagaimana yang ditentukan dalam 1330 KUHPerdata dan selama tidak dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan (penjelasan Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas).
Conflict in Management of Passive State Administrative Decision in State Administrative Dispute Wereh, Agustien Cherly; Istislam, Dr
Brawijaya Law Journal Vol 5, No 2 (2018): The Role of State in Contemporary Legal Development
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1077.792 KB) | DOI: 10.21776/ub.blj.2018.005.02.08

Abstract

The government’s task to achieve the state’s objective is provided in the preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the governance system, societies often encounter tough situation, while administrative law has specially actualised constitutional norms of correlation between the state and its societies. The administrative management in the Law is seen as essential instrument of a democratic state of law, in which decision and/or act is determined by an entity and/or a government official or government apparatus involving executive, judicative, and legislative entities that run governmental functions which are possible to be examined at court. The research problem presented in this research is why there are differences between positive-passive system (stelsel) and negative-passive system regarding the management of state administrative decision. This research employed normative legal research along with prescriptive analysis method. The research result indicates that the emergence of conflict in passive administrative state management is caused by the inaccuracy of legislation in formulating laws.
Kedudukan Harta Warisan Anak di Bawah Umur Yang Kedua Orang Tuanya Melangsungkan Perkawinan Campur Indriani, Raden Ine Sri; Djatmika, Prija; Istislam, Istislam
Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (759.683 KB) | DOI: 10.31629/selat.v6i1.811

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan harta warisan anak yang di bawah umur yang memiliki kewarganegaraan ganda dari orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran. Metode yang digunakan adalah penelitian”yuridis normatif, yang dilakukan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum” positif.  Pendekatan” yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual”beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu”yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan landasan untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.  Anak di bawah umur yang memiliki kewarganegaraan  ganda dapat menerima warisan dari orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran, apabila: (a) perkawinan orang tuanya adalah sah dan tercatat; (b) anak belum genap berusia 18 tahun atau menikah; (c) setelah genap 18 tahun atau menikah, yang bersangkutan mengajukan menjadi warga negara Indonesia paling lambat 3 tahun.
Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Rubaie, Ach.; Nurjaya, Nyoman; Ridwan, Moh.; Istislam, Istislam
Jurnal Konstitusi Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1009.019 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

Basic considerations of the Constitutional Court made ultra petita verdict  was:(a)  philosophical reasons in order to enforce substantive justice and constitutional justice as embodied in the Constitution NRI 1945, (b) theoretical grounds related to the authority of the judge to explore, discover and follow the legal values that live  in the community, if the law does not exist or insufficient legal anymore (outdated), and (c) juridical reasons relating to the provision of Article 24 paragraph (1) NRI 1945 Constitution and Article 45 paragraph (1) of Law no. 24 year 2003 on the Constitutional Court, that Court as organizers aim to enforce the judicial justice according to law and the evidence and the judge's conviction. The verdict the Constitutional Court which is ultra petita  basically acceptable, all associated  to  the subject of the request and based on considerations which can be accounted for philosophical (ie, contains the values of justice, morality, ethics, religion, principle, doctrine). The authority to make ultra petita verdict for the Constitutional Court can only be given if there is vagueness of legal norms (vague normen) through the method of interpretation of the law, or if a legal vacuum (rechts-vacuum) through the creation of legal methods (rechtschepping). But considering the legal interpretation and legal formation are highly subjective, hence in order to prevent abuse of power, the Constitutional Court issued a verdict ultra petita, should be limited by the principles of a democratic state of law,  the principles of fair trial and impartial, and general principles of good governance.
Legal Protection Against Banks As A New Creditural Candidate In Take Over Credit Process Himawan Sutanto; Hanif Nur Widhiyanti; Istislam Istislam
Unram Law Review Vol 2 No 2 (2018): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v2i2.45

Abstract

This research journal discusses legal issues relating legal protection of the bank as a prospective new creditor in the process of taking over credit. Where there is no certainty of legal relationship between new creditor candidate with debtor. The Bank as a prospective new creditor can not ensure the release of roya letter on the same day as the binding, so there is no certainty of guarantee status. Bank as a potential creditor becomes a vulnerable party at risk of loss. This study aims to determine and analyze the presence or absence of legal relationship between the bank as a new creditor candidate with the debtor and to know the form of legal protection against the bank as a new creditor candidate in the process of taking over credit that is not in accordance with applicable rules. The research method used by the author is the approach of legislation (statute approach) and case approach (case approach).The absence of a strong legal relationship between the bank as a prospective new creditor with the debtor in the outstanding redemption process, where there is no guarantee of the issuance of the roya letter on the same day during the binding process, in the absence of kepsatian regarding the status of the guarantee, the bank becomes a risky party suffered losses so that the need for a form of legal protection in a preventive and repressive.
PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PENANAMAN MODAL Nadya Dara Prasetyo; Istislam Istislam; Siti Hamidah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 2 (2021): Mei
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.025 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v5i2.10630

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara holistik urgensi perlindungan hukum terhadap kepentingan nasional dalam penanaman modal di Indonesia, serta menemukan upaya yang tepat. Juga untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perlindungan kepentingan nasional dalam penanaman modal di Indonesia dengan asas yang sekaligus sebagai sistem perekonomian nasional, yakni demokrasi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana yang cukup besar untuk melakukan pembangunan nasional, pemenuhan kebutuhan ini salah satunya didapatkan melalui penanaman modal yang dilaksanakan berdasarkan Undаng-Undаng Nomor 25 Tаhun 2007 tentаng Penаnаmаn Modаl. Dimana dalam peraturan tersebut turut mensyaratkan perlindungan atas kepentingan nasional. Namun demikian dalam pengaturannya masih belum maksimal untuk memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud, terutama bila ditinjau dari asas demokrasi ekonomi. Asas tersebut memang sudah disinggung dalam pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal, tetapi dalam pasal 18 terdapat aturan yang memberi fasilitas khusus tertentu bagi penanam modal berkapasitas besar, dengan kriteria yang kurang dapat melindungi eksistensi UMKM dan koperasi sebagai wujud nyata demokrasi ekonomi dalam kehidupan rakyat. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak berimbang antara pemodal besar dan ekonomi rakyat. Berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan sistem UMKM serta pengembangan koperasi. Hal ini sesuai dengan cita-cita tolong menolong, sebagaimana amanat konstitusi. Dengan demikian akan terbentuk suatu perlindungan khusus, yang juga menempatkan UMKM dan koperasi pada tingkatan khusus sehingga memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian nasional.Kata Kunci: Kepentingan Nasional, Penanaman Modal, Demokrasi Ekonomi This research aims to analyze holistically the urgency of legal protection for the national interest in investment in Indonesia, and to find the right efforts. Also to find out the suitability of the implementation of protection of national interests in investment in Indonesia with the same principle as a national economic system, namely economic democracy. The research method used is the statutory approach (statute approach), conceptual approach and historical approach. The result of the research show that Indonesia as a developing country requires substantial funds to carry out national development, one of which is the fulfillment through investment which is carried out based on Law Number 25 of 2007 concerning Modification of Capital. Where the regulation also requires protection of national interests. However, the regulation is still not maximal in providing the protection as intended, especially when it viewed from the economic democracy principles. This principle has indeed been mentioned in the formation of the Investment Law, but in article 18 there are regulations that provide certain special facilities for large capacity investors, with criteria that are not sufficient to protect the existence of UKMKs and cooperatives as a real form of economic democracy in people’s lives. This certainly has the potential to cause unequal competition between large investors and the people’s economy. Based on these conditions, it is necessary to strengthen the UMKM system and develop cooperatives. This is accordance with the ideals of mutual help, as mandated by the constitution. Thus a special protection will be formed, which also places UMKMs and cooperatives at a special level so that they have a significant role in the national economy. Keywords: National Interest, Investment, Economic Democracy.
Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Ach. Rubaie; Nyoman Nurjaya; Moh. Ridwan; Istislam Istislam
Jurnal Konstitusi Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1009.019 KB) | DOI: 10.31078/jk1115

Abstract

Basic considerations of the Constitutional Court made ultra petita verdict  was:(a)  philosophical reasons in order to enforce substantive justice and constitutional justice as embodied in the Constitution NRI 1945, (b) theoretical grounds related to the authority of the judge to explore, discover and follow the legal values that live  in the community, if the law does not exist or insufficient legal anymore (outdated), and (c) juridical reasons relating to the provision of Article 24 paragraph (1) NRI 1945 Constitution and Article 45 paragraph (1) of Law no. 24 year 2003 on the Constitutional Court, that Court as organizers aim to enforce the judicial justice according to law and the evidence and the judge's conviction. The verdict the Constitutional Court which is ultra petita  basically acceptable, all associated  to  the subject of the request and based on considerations which can be accounted for philosophical (ie, contains the values of justice, morality, ethics, religion, principle, doctrine). The authority to make ultra petita verdict for the Constitutional Court can only be given if there is vagueness of legal norms (vague normen) through the method of interpretation of the law, or if a legal vacuum (rechts-vacuum) through the creation of legal methods (rechtschepping). But considering the legal interpretation and legal formation are highly subjective, hence in order to prevent abuse of power, the Constitutional Court issued a verdict ultra petita, should be limited by the principles of a democratic state of law,  the principles of fair trial and impartial, and general principles of good governance.
Kewenangan Penyelesaian Sengketa Mengadili Atas Otentisitas Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Di Luar Wilayah Kerja Indriana Prima Puspita Sari; Istislam Istislam; Nurini Aprilianda
Jurnal ADIL Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.087 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v8i1.458

Abstract

Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  yang telah  ditentukan  oleh  undang-undang.  Untuk  menjalankan  jabatannya  dalam membuat akta ditempat kedudukan dan wilayah kerjanya, dengan pengawasan dan pembinaan  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris.  Akan  tetapi  pada  faktanya,  dalam menjalankan jabatannya masih saja ada Notaris yang secara sengaja maupun tidak sengaja  masih  menjalankan  jabatannya  diluar  tempat  kedudukan  dan  wilayah kerjanya itu, sehingga atas hal tersebut menimbulkan sengketa atas otentisitas akta Notaris. Selain itu, pada penyelesaiannya hal ini juga menimbulkan gejala konflik mengenai  kewenangan  penyelesaian  sengketa  antara  lembaga  peradilan  umum dengan  Majelis  Pengawas  Notaris  atas  otentisitas  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris. Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan studi kasus dan menganalisa kewenangan  penyelesaian  sengketa  mengadili  atas  otentisitas  akta  yang  dibuat oleh Notaris di luar wilayah kerja, dengan tujuan agar terciptanya suatu kepastian dalam penegakan hukum di Indonesia  yang sesuai menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Redefinition of Nafkah in the Pattern of Child Protection and the Formation of Family Problems in Indonesia M Nur Syafiuddin; Rachmad Safa’at; Prija Djatmika; Istislam Istislam
International Journal of Nusantara Islam Vol 9, No 1 (2021): International Journal of Nusantara Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ijni.v9i1.13186

Abstract

As the most beautiful gift as well as the mandate of Allah SWT. as well as considering the child's position in family, community and state life, children must get the best protection in their development process, including through granting children's rights to a living. Several laws and regulations in Indonesia define a living as meeting the material needs of children. Such a definition raises various problems in the pattern of child protection and the formation of the benefit of families in Indonesia. This study aims to describe the redefinition of livelihoods in child protection efforts and the formation of the benefit of families in Indonesia. This research method uses normative legal research with a philosophical and statutory approach and uses a prescriptive analytic method. The results show that in the pattern of child protection and the formation of family welfare in Indonesia, children's livelihoods must be defined as meeting children's material needs so that children can survive and as fulfilling children's immaterial needs so that children can improve their quality of life.
Penerаpаn аsаs-аsаs umum pemerintаhаn yаng bаik dаlаm penyelesаiаn sengketа tanah hak milik Dita Ernanda; Istislam Istislam; Yuliati Yuliati
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 12, No 1 (2021): April 2021
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v12i1.4226

Abstract

This paper aims to understand the General Principles of Good Governance in the principles used as a reference in the use of authority for Government Officials in issuing decisions and / or actions in government administration. The research method is the juridical empirical method because it examines the implementation of AUPB as one of the bases for testing the validity of government actions, namely the settlement of disputes / conflicts over property rights. Based on the results of the discussion, it is found that government officials or government organizations are obliged to apply this to create justice and welfare in society. Of course this should also be implemented in dispute resolution, particularly land dispute resolution. This research focuses on the application of AUPB in the settlement of land disputes at the Malang City Land Office, because there are still many polemics in its resolution. Fаktor law sebаgаi penghаmbаt dаri terms of legal structure аdаlаh terhаdаp object yаng telаh published suаtu hаk аtаs tаnаh dаn the object sedаng menjаdi object perkаrа in pengаdilаn dаn BPN menjаdi pihаk dаlаm perkаrа, terkаit CTF SKP yаng telаh dilаkukаn pengentriаn dаtа mаkа beberаpа pelаyаnаn pendаftаrаn tаnаh аkаn locked / blocked by the system. Non-legal factors as an obstacle to dispute settlement are the parties who are difficult to do to work together in the process of dispute resolution but never lead to zinc resolution.How to cite item: Ernanda, D., Istislam, I., Yuliati, Y. (2021). Penerаpаn аsаs-аsаs umum pemerintаhаn yаng bаik dаlаm penyelesаiаn sengketа tanah hak milik. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(1), 32-40. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.4226
Co-Authors - Suhariningsih Abdul Madjid Ach. Rubaie Ach. Rubaie, Ach. Achmad, Rinalvin Adelina Silvia Bilqis Adi Kusumaningrum Adi Kusumaningrum Adis Nevi Yuliani Adis Agusmidah Agusmidah Ajeng Hanum Arditha Anggraeni Alkanu, David Pandu Amaliah, Ana Amelia Ayu Paramitha Angga Kurniawan Anindita Purnama Ningtyas Arini Jauharoh Arsy Azuhra Atika Sunarto Bagus Raditya Wirautama Clara Titania Endya Cuikitalia Cuikitalia David Pasaribu Dewi Cahyandari Dewi Cahyandari Dewi Cahyandari, Dewi Dhia Al Uyun Dhia Al-Uyun Diah Aju Wisnuwardhani Dina Imam Supaat Dita Ernanda Endra Agus Setiawan Ernanda, Dita Fahmi Kamuli Fahrur Rozi Fathul Laila, Fathul Hadisuryo, Hendrarto Hamidah, Siti Hanif Nur Widhiyanti Herman Suryokumoro Hezron Sabar Rotua Tinambunan Hezron Sabar Rotua Tinambunan Hezron Sabar Rotua Tinambunan Himawan Sutanto I Nyoman Nurjaya Imam KOESWAHYONO Indah Dwi Qurbani Indah Dwi Qurbani Indah Febriani Indah Febriani, Indah Indriana Prima Puspita Sari Indriani, Raden Ine Sri Isma Faradila Iwan Permadi Janwar Hippy Jihan Fernanda Khoirul Hidayah Khoirul Hidayah Laksono Trisnantoro Luthfi Marfungah Luvika Sari M Ikbar Andi Endang M Nur Syafiuddin M. Ikbar Andi Endang M. Ikbar Andi Endang Maisyarani, Ghina Moch. Rif’an Moh Fadli Moh. Fadli Moh. Fadli Moh. Ridwan Moh. Ridwan, Moh. Mohamad Fadli Mohamad Rifan Munnofa, Artha Nadya Dara Prasetyo Najah Baroud Ngboawaji Daniel Nte Nilam Ayu Kasanah Nurini Aprilianda Nyoman Nurjaya Nyoman Nurjaya, Nyoman Pitoyo Widhi Atmoko Pranomo, Sigit Prawita, Metrika Prija Djatmika Prija Djatmika Prija Djatmika, Prija Putri Langgeng Sari Qoirul Khitam Bastomi R. Imam Rahmat Sjafi'i R. Imam Rahmat Sjafi’i Rachmad Safa’at Rachmad Safa’at Rachmad Safa’at Reka Dewantara Rendy Dwiandika Rinalvin Achmad Wiryawan Rinalvin Achmad Wiryawan Rizgi, Ahmad Safa’at, Muchamad Ali Safa’at, Rachmad Safa’at, Rachmat Samuel Nainggolan Setiawan, Endra Agus Shafira Hilda Tryana Shinta Hadiyantina Shinta Hadiyantina Sinambela, Jamalum Siti Hamidah Siti Hamidah Sudarsono Sudarsono SUDARSONO Sudarsono, Leananda Ayu Suhariningsih Sutiarnoto Tajudin, Amalina Ahmad Tinambunan, Hezron Sabar Rotua Triya Indra Rahmawan Tunggul Ansari Setia Negara Tunggul Anshari SN Uci Novita Unun Purweheni Uyun, Dhia Al Wereh, Agustien Cherly Widhy Andrian Pratama Wiryawan, Rinalvin Achmad Wisnuwardhani, Dyah Aju Yenni Eta Widyanti Yenny Eta Widyanti Yuliati - Yuliati Yuliati Yusti Merilistia Zamrony ABDUSSAMAD Zhein Fajar Rheina