Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIKSI (Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi) Journal Analytica Islamica JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan Jurnal Elektronika dan Teknik Informatika Terapan Jurnal Intelek Insan Cendikia Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan
Robert Robert
Unknown Affiliation
Religion Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Perancangan Program Aplikasi Berbasis web Pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama IV Robert Robert; Wasino Wasino; Desi Arisandi
Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi
Publisher : Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jiksi.v1i2.3149

Abstract

Dalam skripsi ini, dibahas mengenai perancangan program aplikasi berbasis web pada Panti Sosial Asuhan Anak Putera Utama IV Ceger yang merupakan sebuah panti asuhan yang bergerak di dalam bidang sosial. Panti Sosial Asuhan Anak Putera Utama IV Ceger berhubungan dengan kegiatan, komunikasi, dan pemahaman akan donatur merupakan hal yang sangat penting. Pemahaman dengan kesesuaian yang diinginkan donatur merupakan hal yang harus diperhatikan oleh Panti Sosial Asuhan Anak Putera Utama IV Ceger. Oleh karena itu, pembuatan perancangan suatu program aplikasi berbasis web dapat membantu Panti Sosial Asuhan Anak Ceger dalam mengelola kegiatan dan pendonasian. Hal ini juga memudahkan donatur dalam mengakses informasi Panti Sosial Asuhan Anak Putera Utama IV Ceger dengan leluasa dan kenyamanan donatur dalam melihat kegiatan , tanpa perlu terbatas tempat dan waktu. Dalam perancangan program aplikasi ini, digunakan metode web programming dengan menggunakan Personal Home Page (PHP) sebagai bahasa pemograman dan MySQL sebagai basis data untuk melakukan pennyimpanan data dan informasi. Key wordsPHP,MY SQL, Panti Asuhan
Efek Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Mediasi pada Perusahaan Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016 Robert Robert
Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan Vol 3, No 5 (2019): Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan
Publisher : Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.715 KB) | DOI: 10.24912/jmbk.v3i5.6084

Abstract

The purpose of this study was to analyze : The effect of profitability and firm size on CSR, the effect of CSR on firm value, and the effect of profitability and firm size on the firm value through CSR. Subject is the construction company listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI) 2014-2016. The sampling technique that used purposive sampling techniques and obtained as many as 68 companies with a total of 204 observations. This study using non-participant observation method taken from annual report and financial statement of companies. The analysis technique used is two stage least square regression method. The results of this study are : Profitability doesn’t effect on CS. Firm Size proven significant positive effect on CSR. CSR proven negative and significant on firm value and CSR able to mediate effect of Profitability and firm size on the firm value.
Rancang Bangun Aplikasi Inventory Berbasis Website Pada Kreasitex Jakarta Robert Robert; Prya Artha Widjaja
Jurnal Elektronika dan Teknik Informatika Terapan ( JENTIK ) Vol. 1 No. 3 (2023): September: Jurnal Elektronika dan Teknik Informatika Terapan (JENTIK)
Publisher : Politeknik Kampar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59061/jentik.v1i3.372

Abstract

This study aims to design and build an inventory application that can support buying and selling activities at the Kreasitex Jakarta company. Ms. Margaretha Christie served as a resource person in this study to provide information regarding research needs as a deputy director of the company. The waterfall design method is used in this study and uses the javascript and golang programming languages. The functionality testing method is used to test the application. The result of this research is the development of an inventory application that simplifies the buying and selling process and helps record the stock of goods. This inventory system is also useful in managing goods purchased by customers. This application supports the development of the company wit h its good functionality. Overall, this study concludes that this inventory application supports the activities of buying and selling, storing, recording, and managing stock of goods. With the inventory application, the sales process becomes more practical and efficient.
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Gugatan Lain-Lain Terkait Penolakan Pengakuan Tagihan Hutang Oleh Kurator (Studi Putusan PN Niaga Medan Nomor 08/Pdt-Sus.Lain-Lain/2015/Pengadilan Niaga Mdn Jo. Putusan Nomor 08/Pdt-Sus.Pailit/2015/Pengadilan Niaga Mdn) Christopher Gustikho; Sunarmi Sunarmi; Robert Robert
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 7 (2024): SEPTEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang K-PKPU menyebutkan tugas Kurator yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, ditilik dari penjelasan tersebut dapat dipahami tugas utama dilakukan kurator sejak pengangkatannya adalah melakukan pengamanan harta pailit. PT Jasa Marine Enginering memiliki utang kepada PT. Kundur Prima Jaya dan CV. Cipta Karya Mandiri dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Dalam penyelesaian perkara pailit, terdapat pihak yang mengajukan penagihan utang kepada PT Jasa Marine Engineering. Akantetapi penagih dalam hal ini bukanlah kreditur yang terdaftar dalam perkara pailit. Kemudian penagihan hutang yang diajukan oleh kreditor tersebut dilakukan penolakan oleh kurator. Pengakuan utang sangat menentukan tugas pemberesan harta pailit, maka dari itu kurator tidak boleh sembarangan menerima atau mengakui utang debitur Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kepastian hukum terhadap hak tagih kreditor yang ditolak oleh kurator dalam hal pemberesan harta pailit, tanggung jawab kurator dengan menolak tagihan yang diajukan oleh kreditur, analisis pertimbangan hakim hukum terhadap Putusan Nomor 08/Pdt/.Sus-Lain-lain/2015/Pengadilan Niaga. Mdn. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan bersifat deskriptif. Bahan penelitian yang digunakan dari bahan hukum primer, badan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian yaitu Kepastian hukum terhadap hak tagih kreditor yang ditolak oleh kurator dalam hal pemberesan harta pailit, maka dalam hal ini yang memiliki peranan penting adalau Hakim Pengawas. Hakim Pengawas memiliki kewenangan untuk mendamaikan para pihak yang saling membantah. Apabila tidak dapat didamaikan maka hakim pengawas dapat memutuskan berdasarkan Pasal 229 (2) jo. Pasal 278 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang K-PKPU, Tanggung jawab kurator dengan menolak tagihan yang diajukan oleh kreditur dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan Hakim Pengawas, Penetapan Hakim Pengawas mengenai Rapat Kreditor Pertama, Batas Pengajuan Tagihan dan Rapat Verifikasi, serta Mengumumkan keadaan pailit dalam surat kabar dan harian berita Negara Republik Indonesia. Kurator juga harus memberitahukan putusan pailit dan mengadakan pertemuan dengan Direksi Perusahaan, meminta dokumen-dokumen yang harus diserahkan debitor, penetapan penyegelan harta pailit, memberikan pengarahan kepada direksi tentang kosekuensi kepailitan, mengirimkan undangan rapat kreditor pertama kepada debitor pailitan dan para kreditor, serta menerima pendab kreditor dan daftar kreditor sementara. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 08/Pdt/.Sus-Lain-lain/2015/Pengadilan. Niaga. Mdn, hakim mengabulkan gugatan penggugat, putusan tersebut dinilai sesuai, dengan memasukan tagihan Kreditor ke dalam daftar kreditor konkuren yang memiliki piutang kepada debitor.
Pengaruh Dukungan Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Disiplin Kerja Perawat di RS. Dedy Jaya Brebes Robert Robert; Dasrun Hidayat; Budi Santoso
Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 5 No. 2 (2026): Mei: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jimak.v5i2.6426

Abstract

Nurse discipline is a crucial factor in achieving hospital objectives in delivering high-quality healthcare services. However, issues related to work discipline are still frequently found in various healthcare facilities, including RS Dedy Jaya Brebes. Prominent problems include a high number of written warnings, low achievement of response time quality indicators, and a high rate of tardiness in work attendance. This study aims to analyze the effect of organizational support and organizational culture on nurses’ work discipline at RS Dedy Jaya Brebes. This research employed a quantitative method with an explanatory approach. The study population consisted of all active nurses at RS Dedy Jaya Brebes, with a total sampling technique involving 62 respondents. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression analysis. The results indicate that organizational support has a positive and significant effect on nurses’ work discipline when tested partially. Likewise, organizational culture also has a positive and significant effect on nurses’ work discipline. Simultaneously, organizational support and organizational culture jointly have a positive and significant effect on nurses’ work discipline. These findings imply that improving nurses’ work discipline can be achieved through strengthening organizational support and fostering a conducive organizational culture.    
THE AUTHORITY OF THE CURATOR IN GENERAL SEIZURE OVER UNPAID PRELIMINARY SALE AND PURCHASE AGREEMENT (PPJB) OBJECTS IN LIMITED LIABILITY COMPANY BANKRUPTCY (A STUDY OF COMMERCIAL COURT DECISION NO. 29/PDT.SUS-GLL/2022/PN.NIAGA.JKT.PST) Artanti Silitonga; Sunarmi Sunarmi; Robert Robert
Journal Analytica Islamica Vol 15, No 1 (2026): ANALYTICA ISLAMICA
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jai.v14i3.27986

Abstract

This study examines the authority of curators in enforcing general seizure (sita umum) over objects of Sale and Purchase Binding Agreements (Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB) that have not been fully paid in the bankruptcy of a Limited Liability Company, based on the Commercial Court Decision No. 29/Pdt.Sus-GLL/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. The main issue addressed is whether unpaid PPJB objects may be included in the bankruptcy estate (boedel pailit) and the extent of the curator's authority in managing and settling such objects. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches by analyzing Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, along with relevant court decisions. The findings indicate that unpaid PPJB objects are, in principle, part of the bankruptcy estate since ownership rights have not been fully transferred, thereby granting the curator authority to impose general seizure and conduct management and settlement actions. Nevertheless, the exercise of such authority must consider the principles of justice and legal protection for good-faith buyers. The court's decision clarifies the legal standing of PPJB in bankruptcy proceedings and delineates the scope of the curator's authority.
TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERSEORANGAN TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PERSEROAN Evan Seprianta Surbakti; Mahmul Siregar; Robert Robert
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2787

Abstract

Abstract: A single-member limited liability company (SMLLC), as regulated under Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and its amendment through Law Number 6 of 2023 on Job Creation, represents a new form of legal entity offering greater flexibility for micro and small enterprises. However, this entity raises various legal challenges, particularly related to the principle of limited liability (separate legal entity) and the application of the piercing the corporate veil doctrine. This study aims to analyze the legal implications of the SMLLC's status as a legal entity, evaluate the application of the limited liability doctrine to single shareholders who also serve as directors, and examine legal protections for SMLLCs as independent legal entities against actions by single shareholders. The research employs a normative legal method with legislative and conceptual approaches. The findings reveal that SMLLCs have distinct characteristics compared to conventional limited liability companies, necessitating adjustments in the application of the limited liability principle. In certain circumstances, single shareholders may be held fully liable for company losses under the piercing the corporate veil doctrine, particularly in cases of misuse of the corporate form for personal gain. This study provides recommendations for policymakers to clarify the legal framework governing SMLLCs to mitigate potential legal conflicts and ensure balanced protection for all stakeholders. Keyword: Single-Member Limited Liability Company, Shareholder Liability, Piercing The Corporate Veil, Legal Entity, Legal Doctrine Abstrak: Perseroan terbatas perorangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, merupakan bentuk badan hukum baru yang memberikan fleksibilitas lebih besar kepada usaha mikro dan kecil. Namun, keberadaan perseroan ini juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait prinsip pemisahan tanggung jawab (separate legal entity) dan penerapan doktrin piercing the corporate veil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari kedudukan perseroan terbatas perorangan sebagai badan hukum; mengevaluasi penerapan doktrin tanggung jawab terbatas terhadap pemegang saham tunggal yang merangkap sebagai direksi; dan mengkaji perlindungan hukum bagi perseroan terbatas perorangan sebagai badan hukum mandiri dari tindakan pemegang saham tunggal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perseroan terbatas perorangan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perseroan terbatas konvensional, sehingga prinsip tanggung jawab terbatas membutuhkan penyesuaian. Dalam situasi tertentu, pemegang saham tunggal dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas kerugian perseroan berdasarkan doktrin piercing the corporate veil, terutama jika terjadi penyalahgunaan fungsi badan hukum untuk kepentingan pribadi. Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperjelas pengaturan hukum perseroan terbatas perorangan guna mengurangi potensi konflik hukum dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak terkait.Kata kunci: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Perseroan Terbatas Perorangan, Piercing The Corporate Veil, Badan Hukum, Doktrin Hukum
TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERSEORANGAN TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PERSEROAN Evan Seprianta Surbakti; Mahmul Siregar; Robert Robert
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3081

Abstract

Abstract: A single-member limited liability company (SMLLC), as regulated under Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and its amendment through Law Number 6 of 2023 on Job Creation, represents a new form of legal entity offering greater flexibility for micro and small enterprises. However, this entity raises various legal challenges, particularly related to the principle of limited liability (separate legal entity) and the application of the piercing the corporate veil doctrine. This study aims to analyze the legal implications of the SMLLC's status as a legal entity, evaluate the application of the limited liability doctrine to single shareholders who also serve as directors, and examine legal protections for SMLLCs as independent legal entities against actions by single shareholders. The research employs a normative legal method with legislative and conceptual approaches. The findings reveal that SMLLCs have distinct characteristics compared to conventional limited liability companies, necessitating adjustments in the application of the limited liability principle. In certain circumstances, single shareholders may be held fully liable for company losses under the piercing the corporate veil doctrine, particularly in cases of misuse of the corporate form for personal gain. This study provides recommendations for policymakers to clarify the legal framework governing SMLLCs to mitigate potential legal conflicts and ensure balanced protection for all stakeholders. Keyword: Single-Member Limited Liability Company, Shareholder Liability, Piercing The Corporate Veil, Legal Entity, Legal Doctrine Abstrak: Perseroan terbatas perorangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, merupakan bentuk badan hukum baru yang memberikan fleksibilitas lebih besar kepada usaha mikro dan kecil. Namun, keberadaan perseroan ini juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait prinsip pemisahan tanggung jawab (separate legal entity) dan penerapan doktrin piercing the corporate veil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari kedudukan perseroan terbatas perorangan sebagai badan hukum; mengevaluasi penerapan doktrin tanggung jawab terbatas terhadap pemegang saham tunggal yang merangkap sebagai direksi; dan mengkaji perlindungan hukum bagi perseroan terbatas perorangan sebagai badan hukum mandiri dari tindakan pemegang saham tunggal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perseroan terbatas perorangan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perseroan terbatas konvensional, sehingga prinsip tanggung jawab terbatas membutuhkan penyesuaian. Dalam situasi tertentu, pemegang saham tunggal dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas kerugian perseroan berdasarkan doktrin piercing the corporate veil, terutama jika terjadi penyalahgunaan fungsi badan hukum untuk kepentingan pribadi. Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperjelas pengaturan hukum perseroan terbatas perorangan guna mengurangi potensi konflik hukum dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak terkait.Kata kunci: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Perseroan Terbatas Perorangan, Piercing The Corporate Veil, Badan Hukum, Doktrin Hukum  
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN SURAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Jessica Imelda Putri Hutagalung; Mahmul Siregar; Robert Robert
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4264

Abstract

Abstract:A GMS canbeheldifmorethan 1/2 (half) ofthe total numberofshareswith voting rights are presentorrepresented in the GMS, unlessthelawand/orarticlesofassociationdetermine a largerquorum. If thequorumrequirement in the GMS summonsis not achieved, a second GMS summonscanbemade. If thequorumforthesecond GMS isalso not achieved, thecompanycanrequestthechairmanoftheDistrictCourttodeterminethequorumforthethird GMS. Thisthesisisentitled "Legal AnalysisoftheValidityoftheLetterofInvitationto a General MeetingofShareholders (Study ofDecisionNumber 2917 K/Pdt/2016)". The methodused in thisthesisisnormative legal researchandisdescriptiveanalytical in nature. This study uses a statuteapproachand a case study approach. The data sourceusessecondary data in theformofprimary, secondaryandtertiary legal materialsrelatedtotheproblemsstudiedandthe data willbeanalyzedusingthedeductiveconclusiondrawingmethod. The resultsofthe study provide a conclusionthatthevalidityofholding a GMS bythecommissionerbecausetheDirectors are absentis valid andthecompanycanrequestthechairmanoftheDistrictCourttodeterminethequorumforthethird GMS. The GMS isalwaysheld in accordancewith Law Number 40 of 2007 concerningLimitedLiabilityCompaniesandtheCompany'sarticlesofassociationbecauseifthequorumforthe GMS is not met, anapplicationfordeterminingthequorummustbesubmittedtotheChairmanoftheDistrictCourt.  Keyword:GMS, Board of Commissioners, Letter of Invitation  Abstrak: RUPS dapatdilangsungkanjikadalam RUPS lebihdari 1/2 (seperdua) bagiandarijumlahseluruhsahamdenganhaksuarahadirataudiwakili, kecualiundang-undang dan/atauanggarandasarmenentukanjumlahkuorum yang lebihbesar. Apabilasyaratkuorumdalampemanggilan RUPS tidaktercapai, pemanggilan RUPS keduabisadilakukan. Bila kuorum RUPS kedua juga tidaktercapai, makaperseroandapatmemohonkepadaketuaPengadilan Negeri agar ditetapkankuorumuntuk RUPS ketiga. Tesis iniberjudul “AnalisisYuridisTerhadapKeabsahan Surat PemanggilanRapat Umum Pemegang Saham (Studi PutusanNomor 2917 K/Pdt/2016)”. Metode yang digunakandalamtesisiniadalahpenelitianyuridisnormatif dan bersifatdekriptifanalitis. Penelitianinimenggunakanpendekatanundang-undang (statuteapproach) dan pendekatankasus(case study).Sumber data menggunakan data sekunderberupabahanhukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitandenganpermasalahan yang diteliti dan data akandianalisisdenganmetodepenarikankesimpulandeduktif. Hasil penelitianmemberikankesimpulankeabsahanpenyelenggaraan RUPS oleh komisariskarenaDireksiberhalanganadalahsah dan erseroandapatmemohonkepadaketuaPengadilan Negeri agar ditetapkankuorum RUPS ketiga. RUPS selaludiselenggarakansesuaidenganUndang-UndangNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan anggarandasar Perseroan karenajikakourum RUPS tidakterpenuhi dan harusmengajukanpermohonanpenetapankourumkepadaKetuaPengadilan Negeri.  Kata kunci: RUPS, Dewan Komisaris, Surat Pemanggilan 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG GAGAL MELAKUKAN DUE DILIGENCE SEHINGGA TERJEBAK INVESTASI BODONG Ummi Suryani; Ningrum N. Sirait; Robert Robert
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4718

Abstract

Abstract: Due diligence prior to investing, whether conducted independenly by investors or with the assistance of legal consultants, is a form of precautionary action to avoid fraudulent/illegal invesments. The Financial Services Authority’s efforts in preventing fraudulent/illegal invesment through socialization and education to the public are essential for ensuring legal protection for investors. The methodology employed in this thesis is a normative juridical research method, which refers to legal norms and is conducted through library research. This study is descriptive in nature, and the data analysis method used is qualitative. The research findings reveal that the legal aspect of due diligence by investors in invesment activities involves the participation of legal consultants, with the investor acting as the implementer of the due diligence process. This is done to assess and consider invesment opportunies, thus preventing involvement in fraudulent invesments. The Financial Services Authority’s actions in regulating and supervising investors to perform due diligence in order to prevent fraudulent invesments are in accordance with Law  Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Fnancial Sector, amending Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authory. Legal protection for investors who fail to conduct due diligence and fall victim to fraudulent invesments can be viewed from the perspective of personal responsibility and the responsibility of the legal consultants if their services were utilized. Keyword: Invesment, Due Diligence, Legal Protection Abstrak: Due diligence dapat dilakukan oleh investor secara mandiri dan menggunakan jasa konsultan hukum adalah sebagai bentuk tindakan investor agar terhindar dari investasi bodong/illegal. Tindakan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan investasi bodong/illegal dengan cara sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sehingga perlindungan hukum terhadap investor dapat dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normative, yaitu metode yang mengacu pada norma hukum yang dilakukan dengan studi Pustaka. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Metode Analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa aspek hukum pelaksanaan due diligence oleh investor dalam kegiatan investasi adalah dengan melibatkan konsultan hukum dan investor sebagai pelaksana dari proses due diligence tersebut. Hal ini dilakukan untuk pemeriksaan dan pertimbangan investor agar terhindar dari investasi bodong. Tindakan Otoritas Jasa Keuangan dalam menerapkan pegaturan dan pengawasan investor dalam melaksanakan due diligence untuk mencegah investasi bodong adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuagan. Perlindungan hukum terhadap investor yang gagal melakukan due diligence sehingga terjebak investasi bodong dapat dilihat dari segi tanggungjawab mandiri dan tanggungjawab konsultan hukum apabila menggunakan jasa konsultan hukum. Kata kunci: Investasi, Due Diligence, Perlindungan Hukum  
Co-Authors Artanti Silitonga Budi Santoso Christopher Gustikho Dasrun Hidayat Desi Arisandi Evan Seprianta Surbakti Jessica Imelda Putri Hutagalung Mahmul Siregar Ningrum N. Sirait Prya Artha Widjaja Sunarmi Ummi Suryani Wasino Wasino