Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS BIAYA PENGOBATAN PENYAKIT GINJAL KRONIK RAWAT INAP DENGAN HEMODIALISIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PALU Muhamad Rinaldhi Tandah; Ihwan Ihwan; Khusnul Diana; Zulfiah Zulfiah; Nurul Ambianti
Jurnal LINK Vol 15, No 2 (2019): NOVEMBER 2019
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Poltekkes Kemenkes Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.006 KB) | DOI: 10.31983/link.v15i2.5222

Abstract

Penyakit Ginjal Kronik (PGK) merupakan masalah kesehatan global. Pembiayaan penyakit ginjal merupakan peringkat kedua terbesar dari BPJS kesehatan setelah penyakit jantung. Indonesia memasuki era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 01 Januari 2014. Pola pembayaran JKN adalah dengan sistem Indonesia Case Base Group (INA-CBGs). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rata-rata biaya pengobatan, komponen biaya yang paling besar, serta selisih antara biaya pengobatan pasien PGK dengan JKN rawat inap terapi hemodialisis dengan standar tarif INA-CBGs. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pengumpulan data sekunder berupa biaya medik langsung dari perspektif rumah sakit pada pasien PGK rawat inap dengan JKN terapi hemodialisis di RSUD Undata Palu periode Januari - Desember 2017. Hasil penelitian menunjukan rata-rata biaya medik langsung pasien PGK rawat inap dengan hemodialisis sebesar Rp 11.074.834. Komponen biaya terbesar adalah biaya hemodialisis sebesar Rp 155.122.000  (37,86%) dari total pembayaran, dan selisih antara biaya medik langsung pasien PGK JKN rawat inap hemodialisis dengan standar tarif INA-CBGs sebesar Rp 191.920.841 (46,84 %) dari total biaya rumah sakit.
UPAYA PENINGKATAN DAYA DUKUNG LAHAN DI DAS JENEBERANG HULU MELALUI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)DAN ANALITICAL HIERARCY PROCESS (AHP). Zulfiah Zulfiah
Jurnal Eboni Vol 1 No 1 (2019): November
Publisher : Program Studi Kehutanan Universitas Muslim Maros

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.422 KB)

Abstract

Penyusunan rencana tata ruang wilayah yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan dapat menimbulkan permasalahan lingkungan, untuk itulah penentuan daya dukung lingkungan kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No 17 tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Status daya dukung lahan sawah di Sub DAS Lengkese, 2) Mencari upaya meningkatkan daya dukung lahan sawah di Sub DAS Lengkese. Penelitian ini dilaksanakan di Sub DAS Lengkese meliputi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Tinggimoncong dan Kecamatan Parigi. Pada penelitian ini variabel yang dianalisis adalah daya dukung lahan sawah di Sub DAS Lengkese. Jenis penelitian ini adalah eksploratif dengan menggunakan metode survey dan pengukuran langsung dilapangan dan dilakukan wawancara dengan menggunakan kuisioner serta melakukan diskusi melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan petani, penyuluh pertanian dan stakeholder pada unit lahan yang memiliki aktivitas pertanian sawah. Analisis daya dukung lahan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No 17 tahun 2009, upaya peningkatan daya dukung lahan dengan Focus Group Discussion (FGD) dan Analitical Hierarcy Process (AHP). Hasil Penelitian diperoleh semua desa di Sub DAS Lengkese berstatus Surplus karena nilai kebutuhan lahan (DL) lebih rendah dari ketersediaan lahan (SL) yang menunjukkan bahwa ketersediaan lahan setempat di suatu wilayah masih dapat mencukupi kebutuhan akan produk hayati di wilayah tersebut. Upaya peningkatan daya dukung lahan lebih memprioritaskan pada komponen dukungan prasarana, dukungan sarana, dan produktivitas lahan.
PENINGKATAN CRITICAL THINGKING MATA PELAJARAN IPAS MELALUI PENERAPAN MODEL PjBL DI KELAS 4 SDN 1 SUREN Shahriza Primadi; Ivayuni Listiani; Zulfiah Zulfiah
SEMINAR NASIONAL SOSIAL, SAINS, PENDIDIKAN, HUMANIORA (SENASSDRA) Vol 2, No 2 (2023): Implementasi kurikulum merdeka menuju transformasi pendidikan dalam mempersiapka
Publisher : SEMINAR NASIONAL SOSIAL, SAINS, PENDIDIKAN, HUMANIORA (SENASSDRA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam era perkembangan teknologi dan informasi saat ini, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting bagi siswa dalam menghadapi tantangan di masa depan. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah secara rasional, logis, dan reflektif. Penelitian ini merupakan sebuah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam dua siklus untuk meningkatkan critical thinking siswa kelas 5 dalam mata pelajaran IPAS dengan menerapkan Model Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL). Hasil penelitian pada kategori sangat baik, terjadi peningkatan dari 0% pada prasiklus menjadi 10% pada siklus 1, dan kemudian meningkat menjadi 50% pada siklus 2. Hal ini menunjukkan bahwa siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan baik seiring berjalannya pembelajaran. Maka, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Project Based Learning (PjBL) dalam pembelajaran IPAS di SDN 1 Suren telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa
Analisis Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Siber Zulfiah Zulfiah; Nabillah Karimah; Harvila Intan Nurmala Sari; Sintong Arion Hutapea
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i2.1366

Abstract

Rapid developments in digital technology have increased the complexity of cybercrime and posed new challenges in its detection. Unlike traditional crimes, evidence in cyber cases relies on electronic evidence that has special characteristics, such as digital formats that are susceptible to change, storage on remote servers, and connections to aspects of digital forensics. The aim of this research is to analyze the evidentiary mechanism in cybercrime cases based on the Criminal Procedure Law (KUHAP), the Electronic Transaction Information Law (UU ITE) and other related laws and regulations. The research methodology used is normative law with case studies of legislative approaches and court decisions regarding the validity of electronic evidence. The study found that although electronic evidence is recognized as valid evidence in Indonesia's criminal justice system, obstacles to its implementation remain, including inconsistent legal interpretations, a lack of operational standards for digital forensic investigations, and limited human resources in law enforcement agencies. Therefore, to ensure the validity of evidence in cyber crimes, it is necessary to harmonize laws and regulations, increase the capacity of law enforcement officials, and strengthen cooperation between institutions.