Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Jurnal Panorama Hukum Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Priviet Social Sciences Journal Jurnal Hasil-Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (JHP2M) Nemui Nyimah
Rendie Meita Sarie Putri
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pemegang Hak Merek Ninik Ayuhandika; Rendie Meita Sarie Putri; Amara Yovitasari
Jurnal Panorama Hukum Vol 8 No 2 (2023): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v8i2.9030

Abstract

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang penggunaannya berkaitan dengan perdagangan, dimana pemakaiannya yaitu pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis. Berdasarkan data yang diperoleh dalam hasil penelitian ini, Pemegang hak merek memiliki perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagi pelanggar pemegang hak merek ketentuan pidana secara tegas diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Syarat dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual khususnya dibidang hak merek diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pertimbangan majelis hakim dalam tingkat kasasi jelas mengatakan bahwa merek I BOX milik penggugat dengan merek iBox milik tergugat terdapat persamaan pada pokoknya dari bunyi ucapan akan tetapi susunan katanya dan bentuk hurufnya berbeda hal ini telah terbukti melanggar Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Illegal Fishing Pada Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kebupaten Pesisir Barat Shafira, Maya; Achmad, Deni; Riski, Sri; Cemerlang, Aisyah Muda; Tamza, Fristia Berdian; Putri, Rendie Meita Sarie
Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Vol 4, No 3 (2023): Jurnal Pengabdian Dharma Wacana
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/jpdw.v4i3.451

Abstract

Penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang merupakan salah satu bentuk illegal fishing. Bentuk praktik illegal fishing yang biasa terjadi seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan seperti bom, bius, serta pukat harimau yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh ikan sebanyak-banyaknya dengan cara instan sehingga hal ini membuat para nelayan tidak mengindahkan aturan demi kepentingannya sendiri. Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia adalah salah satu faktor penyebab maraknya kasus illegal fishing yang banyak terjadi di perairan Indonesia saat ini, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan, sekitar belasan peraturan yang mengatur perikanan dan kelautan tersebut. Salah satu upaya pengawasan dari pihak pemerintah adalah dengan adanya Vessel Monitoring System (VMS) yaitu sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan alat transmitor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di perairan Indonesia. Namun sistem tersbut tidak begitu efektif sehingga pemerintah  perlu  melibatkan  masyarakat  dalam  melakukan pengawasan, mengingat jumlah SDM Pengawas sumber daya kelautan dan perikanan (PKSDP) jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah wilayah perairan Indonesia. Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas dalam tindak pidana perikanan (illegal fishing) merupakan amanat dari Undang-Undang No. 31 tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 67 mengharuskan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan SKDP. Oleh karena itu, hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini yaitu Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat agar mempunyai kesadaran hukum khususnya akan upaya pencegahan dan dampak dari tindak pidana illegal fishing, serta menyadari dan memahami pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya, dan nelayan Desa Kiluan Negeri berperan aktif dalam pencegahan praktik illegal fishing.
Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Maya Shafira; Deni Achmad; Dewi Septiana; Sri Riski; Aisyah Muda Cemerlang; Rendie Meita Sarie Putri
Nemui Nyimah Vol. 3 No. 1 (2023): Nemui Nyimah Volume 3 Nomor 1
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v3i1.58

Abstract

Restorative justice merupakan suatu alternatif upaya penegakan hukum pidana atau penyelesaian perkara pidana yang dimana pada umumnya tindak pidana diselesaikan melalui jalur pemidanaan di persidangan, namun ini diselesaikan melalui dialog antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak lain yang tekait untuk bersama-sama mencari suatu solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan untuk mengetahui terkait faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice. Adapun target khusus dalam penelitan ini yaitu untuk mewujudkan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung yang menyelesaikan perkara pidana melalui restorative justice dengan maksimal dengan memberikan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pemulihan hak pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga tercapai suatu keadilan yang merata dan sesuai yang dikehendaki oleh para pihak. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui penyuluhan, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi di Pekon Payun Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Mengingat kurangnya pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai keadilan restoratif, maka hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini yaitu Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung yang mampu menyelesaikan perkara pidana melalui restorative justice dengan maksimal.
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bidang Perikanan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung Eddy Rifai; Maya Shafira; Deni Achmad; Depri Liber Sonata; Rendie Meita Sarie Putri; Ninik Ayuhandika; Tekila Pramita Amboina
Nemui Nyimah Vol. 3 No. 2 (2023): Nemui Nyimah Vol.3 No.2 2023
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v3i2.69

Abstract

Korupsi merupakan perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat tujuh jenis perkara korupsi yaitu Pengadaan Barang/Jasa, Perizinan, Penyuapan, Pungutan, Penyalahgunaan Anggaran, TPPU, dan Merintangi Proses KPK. Pada mulanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara konvensional. Namun dalam praktik pelaksanaannya terdapat banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip dan etika serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyimpangan tersebut ada yang berwujud penyimpangan administrasi juga ada yang berupa tindakan korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan mengedukasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan. Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang mampu melakukan pengawasan dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi pengadaan barang dan jasa. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Hasil yang diharapkan pasca kegiatan yaitu terbentuknya karakter Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang mampu melakukan pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan.
Urgensi Penyelesaian Perkara Restorative Justice Pada Urban Poor Consortium (Upc) Kampung Kerawang Bandar Lampung Warganegara, Damanhuri; Heni Siswanto; Erna Dewi; Aisyah Muda Cemerlang; Rendie Meita Sarie Putri; Ninik Ayuhandika; Tekila Pramita Amboina
Nemui Nyimah Vol. 3 No. 2 (2023): Nemui Nyimah Vol.3 No.2 2023
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v3i2.72

Abstract

Urgensi penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice yakni suatu alternatif penyelesaian perkara pidana yang dimana pada umumnya tindak pidana diselesaikan melalui jalur pemidanaan di persidangan, namun ini diselesaikan melalui dialog antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak lain yang tekait untuk bersama-sama mencari suatu solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Salah satu organisasi bernama Urban Poor Consortium atau UPC adalah organisasi non-pemerintah yang bekerja bersama komunitas marjinal perkotaan dengan pendekatan holistik dan partisipatoris dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan untuk mengetahui terkait faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice. Adapun target khusus dalam penelitan ini yaitu untuk mewujudkan Urban Poor Consortium (UPC) Kampung Kerawang Bandar Lampung yang menyelesaikan perkara pidana melalui restorative justice dengan maksimal, serta mampu mengidentifikasi segala faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaiaan perkara pidana melalui restorative justice. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui penyuluhan, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi di Kampung Kerawang Bandar Lampung
The forgotten pillar: Strengthening the correctional subsystem in the integrated reform of the criminal justice system Tajuddin, Mulyadi Alrianto; Darmawati, Darmawati; Putri, Rendie Meita Sarie
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 11 (2025): November 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i11.1071

Abstract

The Indonesian criminal justice system faces significant challenges related to the role and function of correctional institutions, which are still viewed as mere technical enforcers of punishment rather than integral parts of the rehabilitation and social reintegration process. This inequality results in high recidivism rates and failure to achieve true restorative justice, while also causing problems in enforcing prisoners human rights. This study aims to examine the structural disharmony between criminal justice subsystems and formulate an integrative model that positions correctional institutions as strategic actors in criminal policy and the implementation of restorative justice. The method used is normative legal research with a qualitative approach through an analysis of legislation, legal doctrine, and comparative studies of international correctional systems. Research findings show that marginalization in the criminal justice system exacerbates recidivism rates and weakens rehabilitative functions. The proposed integrative model places the correctional system as a partner from the early stages of the criminal process, including sentencing recommendations, risk assessments, and post-sentencing reintegration plans. This study reinforces the importance of functional equality between subsystems and the integration of restorative justice principles as the foundation for a more humane and effective criminal justice system reform in accordance with international human rights standards.
Victimology analysis of child victims of sexual abuse Putri, Rendie Meita Sarie; Tajuddin, Mulyadi Alrianto; Badilla, Nurul Widhanita Y; Kolewora, Riez Kifli
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 11 (2025): November 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i11.1149

Abstract

Victimology is the study of victims, their victimization causes, and the consequences of victimization. Victims can play a functional role in the occurrence of a crime. Although victims have a role in triggering a crime, they must still receive legal protection for their rights. This study examines victimology and forms of legal protection for child victims of sexual abuse using normative and empirical juridical approaches. The results of this study indicate that the occurrence of a crime cannot be seen solely from the perpetrator's perspective; victims also play a role in the occurrence of a crime. The victim's behavior is a driving factor in the occurrence of sexual abuse. In this case, the sexual abuse of victim NK can be categorized as biologically weak, participating, and provocative. The victim has received legal protection in accordance with Article 64, Paragraph (3) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, namely receiving rehabilitation, safety guarantees, and accessibility to obtain information on case developments.
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUATAN HOSPITAL BY LAWS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Putri, Rendie Meita Sarie; Shafira, Maya; Rifai, Eddy
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jss.v7i1.400

Abstract

Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Pembuatan Hospital By Laws, Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang mampu melakukan pengawasan dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi, serta dapat menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws). Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab, serta pelayanan klinis. Kegiatan ini berlokasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Hasil yang diharapkan pasca kegiatan yaitu terbentuknya karakter dinas kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang mampu melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, serta terbentuknya Peraturan Internal RumahSakit (Hospital Laws).
Optimalisasi Kompetensi Profesional Calon Guru PAUD melalui Pelatihan Storytelling Digital dan Produksi Mini Vlog Edukatif Cahayanengdian, Asri; Anita, Adela; Riyana, Minuk; Putri, Rendie Meita Sarie
Jurnal Hasil-Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2026): Volume 05 Nomor 01 (April 2026)
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA UNM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35580/hwdrkz25

Abstract

Perkembangan pembelajaran digital menuntut calon guru PAUD memiliki keterampilan komunikasi adaptif, termasuk storytelling berbasis media kreatif. Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan kompetensi storytelling, literasi digital, dan kreativitas pedagogis mahasiswa calon guru PAUD di Universitas Musamus melalui pelatihan produksi mini vlog. Metode yang digunakan berupa pelatihan partisipatif melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, pendampingan, dan evaluasi. Teknik pelatihan menggunakan metode ceramah, pemaparan, praktik langsung, diskusi, dan pendampingan produksi konten digital. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengembangkan media pembelajaran kreatif berbasis digital. Produk akhir berupa mini vlog edukatif dan peningkatan signifikan dalam kemampuan menyusun narasi, keterampilan produksi media digital, strategi komunikasi visual, serta kepercayaan diri peserta dalam menyampaikan konten edukatif. Produksi mini vlog terbukti efektif memperkuat kompetensi profesional calon guru PAUD dalam menghadapi pembelajaran berbasis teknologi.
Co-Authors Adela Anita Aisyah Muda Cemerlang Amara Yovitasari Asri Cahayanengdian Badilla, Nurul Widhanita Y Darmawati Darmawati Deni Achmad Deni Achmad Depri Liber Sonata Eddy Rifai Eddy Rifai Erna Dewi Heni Siswanto Maya Shafira Mulyadi Alrianto Tajuddin Ninik Ayuhandika Riez Kifli Kolewora riski, sri Riyana, Minuk Sri Riski Tamza, Fristia Berdian Tekila Pramita Amboina Warganegara, Damanhuri