Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law and Policy Transformation Progressive Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Nemui Nyimah
Deni Achmad
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Promotor Perjudian Online Faisyal Akbar; Maya Shafira; Emilia Susanti; Deni Achmad; Dona Raisa Monica
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 5 (2024): September: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i5.448

Abstract

The promotion of online gambling through social media such as Instagram and WhatsApp is increasingly attracting public interest, even though it violates the law in accordance with Article 27 Paragraph (2) of Law Number 19 of 2016. Case at the Tanjung Karang District Court (Number 892/Pid.Sus/2023/PN .TJK) revealed that online gambling promotion is a criminal offense with the threat of prison sentences and fines. What is the criminal liability of perpetrators who promote online gambling products and what is the basis for the judge's considerations in imposing criminal penalties on perpetrators who promote online gambling products? Data analysis uses qualitative data analysis. The judge's decision is in accordance with applicable law, taking into account legal, sociological and philosophical aspects. In this case the judge placed more emphasis on the sociological and philosophical aspects. Hakim used Mackenzie's theory, emphasizing balance, artistry, intuition, and a scientific approach. Criminal liability must be strictly legally necessary to protect society from the negative impacts of online gambling. The criminal liability contained in decision number 892/Pid.Sus/2023/PN.TJK regarding online gambling promotion involves several defendants. This decision emphasizes the importance of law enforcement in maintaining justice and public security, and shows the appropriate application of the law to punish the promotion of illegal gambling.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN PROYEK PENGERJAAN JALAN DI KOTA PALEMBANG Zaila Sari; Nikmah Rosidah; Deni Achmad; Firganefi Firganefi; Muhammad Farid
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i8.12242

Abstract

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku bagi warga biasa, tetapi juga bagi aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pihak pertama yang menegakkan hukum dan memberi contoh yang baik bagi kelompok masyarakat. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana penipuan pengerjaan jalan di Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Pengumpulan data yakni data primer serta data sekunder dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Akreditor Subbidwabprof Bidpropam Polda Lampung, serta Hakim Pengadilan Negeri Batang. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor: 45/Pid.B/2024/PN.Plg, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana penipuan, telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana serta sudah memenuhi unsur unsur penipuan dengan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasannya terdakwa bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
Implementation of Diversion in The Juvenile Criminal Justice System: A Study of Effectiveness and Obstacles Deni Achmad
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i1.10452

Abstract

Diversion is an alternative approach in the juvenile criminal justice system that aims to resolve cases outside the formal justice system while still considering the best interests of the child. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of diversion and identify obstacles that arise in its implementation in Indonesia. The research method used is normative juridical with an approach that focuses on literature studies and analysis of laws and regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The results of the study indicate that normatively, provisions regarding diversion have been regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. However, there are various conceptual and implementation obstacles in its implementation, such as the lack of harmony between legal norms and practices in the field, as well as diverse interpretations of the principle of restorative justice. Diversion that is applied consistently and proportionally has been proven to have the potential to prevent children from the negative impacts of the conventional criminal justice system. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, harmonize policies, and increase the understanding of law enforcement officers in order to support the success of the implementation of diversion in a sustainable manner.
Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Maya Shafira; Deni Achmad; Dewi Septiana; Sri Riski; Aisyah Muda Cemerlang; Rendie Meita Sarie Putri
Nemui Nyimah Vol. 3 No. 1 (2023): Nemui Nyimah Volume 3 Nomor 1
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v3i1.58

Abstract

Restorative justice merupakan suatu alternatif upaya penegakan hukum pidana atau penyelesaian perkara pidana yang dimana pada umumnya tindak pidana diselesaikan melalui jalur pemidanaan di persidangan, namun ini diselesaikan melalui dialog antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak lain yang tekait untuk bersama-sama mencari suatu solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan untuk mengetahui terkait faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice. Adapun target khusus dalam penelitan ini yaitu untuk mewujudkan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung yang menyelesaikan perkara pidana melalui restorative justice dengan maksimal dengan memberikan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pemulihan hak pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga tercapai suatu keadilan yang merata dan sesuai yang dikehendaki oleh para pihak. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui penyuluhan, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi di Pekon Payun Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Mengingat kurangnya pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai keadilan restoratif, maka hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini yaitu Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung yang mampu menyelesaikan perkara pidana melalui restorative justice dengan maksimal.
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bidang Perikanan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung Eddy Rifai; Maya Shafira; Deni Achmad; Depri Liber Sonata; Rendie Meita Sarie Putri; Ninik Ayuhandika; Tekila Pramita Amboina
Nemui Nyimah Vol. 3 No. 2 (2023): Nemui Nyimah Vol.3 No.2 2023
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v3i2.69

Abstract

Korupsi merupakan perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat tujuh jenis perkara korupsi yaitu Pengadaan Barang/Jasa, Perizinan, Penyuapan, Pungutan, Penyalahgunaan Anggaran, TPPU, dan Merintangi Proses KPK. Pada mulanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara konvensional. Namun dalam praktik pelaksanaannya terdapat banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip dan etika serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyimpangan tersebut ada yang berwujud penyimpangan administrasi juga ada yang berupa tindakan korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan mengedukasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan. Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang mampu melakukan pengawasan dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi pengadaan barang dan jasa. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Hasil yang diharapkan pasca kegiatan yaitu terbentuknya karakter Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang mampu melakukan pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan.
Urgensi Pembentukan Satgas Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung Erna Dewi; Maya Shafira; Diah Gustiniati; Deni Achmad; Sarie Putri, Rendie Meita; Ninik Ayuhandika; Rino Sendiko
Nemui Nyimah Vol. 4 No. 1 (2024): Nemui Nyimah Vol.4 No.1 2024
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v4i1.125

Abstract

Perempuan nelayan yang bekerja produktif mencari nafkah tambahan harus mencurahkan waktu lebih banyak daripada laki-laki yang pergi melaut. Hal ini dikarenakan perempuan harus tetap melakukan peran reproduktif dan peran sosialnya, namun hal tersebut tidak merubah cara pandang terhadap perempuan dalam kehidupan sosial yang selalu dinilai sebagai makhluk yang lemah. Hal ini yang membuat perempuan selalu dalam keadaan yang penuh risiko dan sangat rentan terhadap bahaya seperti kekerasan seksual. Pembentukan Satgasini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada korban untuk pemulihan, pendampingan hukum dan penyelesaian kasus kekerasan seksual, serta terjaminnya seluruh hak korban. Selain berperan untuk mengawal penyelesaian kasus, Satgas juga bisa menjadi gardaterdepan dalam upaya mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual di semua lingkungan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan mengedukasi Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras KotaBandar Lampung mengenai upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk LampungKelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung yang mampu melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung.
CRIMINAL LIABILITY FOR FRAUDULENT PRACTICES IN THE SELECTION EXAMINATION FOR CIVIL SERVICE CANDIDATES (CASN) Syahrani, Dhiva; Deni Achmad; Firganefi; Tri Andrisman
Progressive Law Review Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/prolev.v7i1.293

Abstract

Cheating on the Civil Service Candidate (CASN) test is an unlawful act committed by an individual or group of individuals that can damage the integrity of the civil service selection process. This act is carried out by manipulating electronic documents in the Civil Service Candidate selection test to make it appear as if the applicant's data is authentic in order to take the test (CASN). Perpetrators may be held criminally liable, either individually or jointly, according to their role in the crime. Therefore, what form of criminal liability does cheating on the Civil Service Candidate (CASN) selection test take. This study uses a normative legal approach supported by empirical legal evidence using the applicable laws and regulations as well as literature studies and interviews with sources in this study consisting of judges at the Tanjung Karang District Court and lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law at the University of Lampung. Descriptive qualitative data analysis The results of the research and discussion show that the defendant's criminal liability for manipulating personal data in the Civil Service Candidate Selection System (SSCASN) based on Decision Number 510/Pid.Sus/2024/PN TJK is based on two main elements, namely unlawful acts and intentional mistakes. The defendant was proven legally and convincingly to have falsified the identity photos on the ID cards of selection participants for personal gain as a proxy in the CPNS test, thereby fulfilling the elements of Article 35 in conjunction with Article 51 Paragraph (1) of the ITE Law. The Panel of Judges found no justifiable or exculpatory reasons that would eliminate criminal liability and assessed that the defendant was capable of being held responsible, thus declaring him guilty and imposing a criminal penalty.
Pemberdayaan Masyarakat melalui Edukasi Hukum tentang Perlindungan Nasabah Pinjaman Online Ilegal Maya Shafira; Maroni; Dewi, Erna; Farid, Muhammad; Deni Achmad
Nemui Nyimah Vol. 5 No. 2 (2025): Nemui Nyimah Vol. 5 No. 2 2025
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v5i2.194

Abstract

Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama bagi masyarakat pedesaan yang memiliki literasi hukum dan digital yang rendah. Praktik pinjol ilegal sering disertai bunga tinggi, penagihan tidak manusiawi, dan penyalahgunaan data pribadi. Meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, implementasinya belum efektif karena minimnya edukasi hukum di masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Dusun Tanjung Senang, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan agar mampu mengenali dan menghindari risiko pinjol ilegal. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi hukum, diskusi interaktif, dan kuesioner evaluatif yang melibatkan aparat desa dan kelompok ibu-ibu sebagai peserta utama. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum sebesar 85%, terutama dalam kemampuan peserta mengidentifikasi pinjol ilegal dan memahami mekanisme pengaduan ke OJK serta aparat penegak hukum. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi dan komitmen untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi hukum dan digital masyarakat desa serta memperkuat kesadaran kolektif dalam menghadapi praktik keuangan ilegal berbasis teknologi. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi nyata terhadap upaya mitigasi risiko hukum dan sosial akibat pinjol ilegal secara berkelanjutan.
OPTIMALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI DESA MERAK BATIN KECAMATAN NATAR Tamza, Fristia Berdian; Deni Achmad; Andrisman, Tri; Firganefi
Nemui Nyimah Vol. 5 No. 2 (2025): Nemui Nyimah Vol. 5 No. 2 2025
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v5i2.204

Abstract

Abstract: Perdagangan orang merupakan salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang berdampak luas, tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga politik, budaya, dan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mencegah dan menanggulangi dampak negatif perdagangan orang, serta memberikan panduan praktis untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan terlindungi. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi hukum, sesi tanya jawab, kuesioner, serta penguatan peran masyarakat. Aparat desa, warga, dan pemangku kepentingan dilibatkan guna meningkatkan pemahaman terhadap tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kata kunci: Kesadaran hukum; tindak pidana perdagangan orang; pencegahan; partisipasi masyarakat.
Peran Kepolisian Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polres Lampung Barat Chindi Oksa Pirlina; Tri Andrisman; Muhammad Farid; Deni Achmad; Refi Meidiantama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2977

Abstract

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan bentuk kenakalan remaja yang memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dari pelaku dewasa. Diversi merupakan upaya hukum untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana menuju penyelesaian di luar peradilan dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam menerapkan diversi terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di Polres Lampung Barat serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian berperan aktif dalam pelaksanaan diversi, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan pemahaman masyarakat yang rendah.
Co-Authors Adinda Syelomitha Ardhani Ahmad Aldi Aisyah Muda Cemerlang Andrisman, Tri Anova Fitriani Arina Khasanah Budi Rizki Husin Chindi Oksa Pirlina Depri Liber Sonata Desvilia Putri Diah Gustiniati Dona Raisa Monica Eddy Rifai Emilia Susanti Erna Dewi Erna Dewi . Faisyal Akbar Ferni Kriswidiana Firganefi Firganefi Firganefi Fristia Berdian Tamza Maroni Maroni Maya Shafira Muhammad Bagunbun Abdurrafi Almubarok Muhammad Farid Nikmah Rosidah Ninik Ayuhandika Refi Meidiantama Rendie Meita Sarie Putri Rino Sendiko Sarie Putri, Rendie Meita Sri Riski Syahrani, Dhiva Tamza, Fristia Berdian Tekila Pramita Amboina Tri Andrisman Zaila Sari