Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law and Policy Transformation Progressive Law Review Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Nemui Nyimah Jurnal Sumbangsih
Deni Achmad
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Promotor Perjudian Online Faisyal Akbar; Maya Shafira; Emilia Susanti; Deni Achmad; Dona Raisa Monica
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 5 (2024): September: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i5.448

Abstract

The promotion of online gambling through social media such as Instagram and WhatsApp is increasingly attracting public interest, even though it violates the law in accordance with Article 27 Paragraph (2) of Law Number 19 of 2016. Case at the Tanjung Karang District Court (Number 892/Pid.Sus/2023/PN .TJK) revealed that online gambling promotion is a criminal offense with the threat of prison sentences and fines. What is the criminal liability of perpetrators who promote online gambling products and what is the basis for the judge's considerations in imposing criminal penalties on perpetrators who promote online gambling products? Data analysis uses qualitative data analysis. The judge's decision is in accordance with applicable law, taking into account legal, sociological and philosophical aspects. In this case the judge placed more emphasis on the sociological and philosophical aspects. Hakim used Mackenzie's theory, emphasizing balance, artistry, intuition, and a scientific approach. Criminal liability must be strictly legally necessary to protect society from the negative impacts of online gambling. The criminal liability contained in decision number 892/Pid.Sus/2023/PN.TJK regarding online gambling promotion involves several defendants. This decision emphasizes the importance of law enforcement in maintaining justice and public security, and shows the appropriate application of the law to punish the promotion of illegal gambling.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN PROYEK PENGERJAAN JALAN DI KOTA PALEMBANG Zaila Sari; Nikmah Rosidah; Deni Achmad; Firganefi Firganefi; Muhammad Farid
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i8.12242

Abstract

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku bagi warga biasa, tetapi juga bagi aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pihak pertama yang menegakkan hukum dan memberi contoh yang baik bagi kelompok masyarakat. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana penipuan pengerjaan jalan di Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Pengumpulan data yakni data primer serta data sekunder dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Akreditor Subbidwabprof Bidpropam Polda Lampung, serta Hakim Pengadilan Negeri Batang. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor: 45/Pid.B/2024/PN.Plg, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana penipuan, telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana serta sudah memenuhi unsur unsur penipuan dengan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasannya terdakwa bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
Implementation of Diversion in The Juvenile Criminal Justice System: A Study of Effectiveness and Obstacles Deni Achmad
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i1.10452

Abstract

Diversion is an alternative approach in the juvenile criminal justice system that aims to resolve cases outside the formal justice system while still considering the best interests of the child. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of diversion and identify obstacles that arise in its implementation in Indonesia. The research method used is normative juridical with an approach that focuses on literature studies and analysis of laws and regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The results of the study indicate that normatively, provisions regarding diversion have been regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. However, there are various conceptual and implementation obstacles in its implementation, such as the lack of harmony between legal norms and practices in the field, as well as diverse interpretations of the principle of restorative justice. Diversion that is applied consistently and proportionally has been proven to have the potential to prevent children from the negative impacts of the conventional criminal justice system. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, harmonize policies, and increase the understanding of law enforcement officers in order to support the success of the implementation of diversion in a sustainable manner.
Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Maya Shafira; Deni Achmad; Dewi Septiana; Sri Riski; Aisyah Muda Cemerlang; Rendie Meita Sarie Putri
Nemui Nyimah Vol. 3 No. 1 (2023): Nemui Nyimah Volume 3 Nomor 1
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v3i1.58

Abstract

Restorative justice merupakan suatu alternatif upaya penegakan hukum pidana atau penyelesaian perkara pidana yang dimana pada umumnya tindak pidana diselesaikan melalui jalur pemidanaan di persidangan, namun ini diselesaikan melalui dialog antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak lain yang tekait untuk bersama-sama mencari suatu solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan untuk mengetahui terkait faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice. Adapun target khusus dalam penelitan ini yaitu untuk mewujudkan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung yang menyelesaikan perkara pidana melalui restorative justice dengan maksimal dengan memberikan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pemulihan hak pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga tercapai suatu keadilan yang merata dan sesuai yang dikehendaki oleh para pihak. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui penyuluhan, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi di Pekon Payun Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Mengingat kurangnya pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai keadilan restoratif, maka hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini yaitu Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung yang mampu menyelesaikan perkara pidana melalui restorative justice dengan maksimal.
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bidang Perikanan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung Eddy Rifai; Maya Shafira; Deni Achmad; Depri Liber Sonata; Rendie Meita Sarie Putri; Ninik Ayuhandika; Tekila Pramita Amboina
Nemui Nyimah Vol. 3 No. 2 (2023): Nemui Nyimah Vol.3 No.2 2023
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v3i2.69

Abstract

Korupsi merupakan perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat tujuh jenis perkara korupsi yaitu Pengadaan Barang/Jasa, Perizinan, Penyuapan, Pungutan, Penyalahgunaan Anggaran, TPPU, dan Merintangi Proses KPK. Pada mulanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara konvensional. Namun dalam praktik pelaksanaannya terdapat banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip dan etika serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyimpangan tersebut ada yang berwujud penyimpangan administrasi juga ada yang berupa tindakan korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan mengedukasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan. Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang mampu melakukan pengawasan dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi pengadaan barang dan jasa. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Hasil yang diharapkan pasca kegiatan yaitu terbentuknya karakter Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang mampu melakukan pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan.
Urgensi Pembentukan Satgas Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung Erna Dewi; Maya Shafira; Diah Gustiniati; Deni Achmad; Sarie Putri, Rendie Meita; Ninik Ayuhandika; Rino Sendiko
Nemui Nyimah Vol. 4 No. 1 (2024): Nemui Nyimah Vol.4 No.1 2024
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v4i1.125

Abstract

Perempuan nelayan yang bekerja produktif mencari nafkah tambahan harus mencurahkan waktu lebih banyak daripada laki-laki yang pergi melaut. Hal ini dikarenakan perempuan harus tetap melakukan peran reproduktif dan peran sosialnya, namun hal tersebut tidak merubah cara pandang terhadap perempuan dalam kehidupan sosial yang selalu dinilai sebagai makhluk yang lemah. Hal ini yang membuat perempuan selalu dalam keadaan yang penuh risiko dan sangat rentan terhadap bahaya seperti kekerasan seksual. Pembentukan Satgasini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada korban untuk pemulihan, pendampingan hukum dan penyelesaian kasus kekerasan seksual, serta terjaminnya seluruh hak korban. Selain berperan untuk mengawal penyelesaian kasus, Satgas juga bisa menjadi gardaterdepan dalam upaya mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual di semua lingkungan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan mengedukasi Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras KotaBandar Lampung mengenai upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk LampungKelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung yang mampu melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung.
Optimalisasi peran mediator desa dalam penyelesaian sengketa di Desa Hanuran Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Sonata, Depri Liber; Deni Achmad; Muhammad Farid; Aisyah Muda C; Andre Arya Pratama; Octa Ridho Pangestu
Jurnal Sumbangsih Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Sumbangsih
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v3i1.79

Abstract

Problema empiris saat ini di masyarakat desa telah menunjukan bahwa masyarakat desa mulai meninggalkan konsep penyelesaian sengketa secara kekeluargaan melalui jalur non litigasi. Banyak masyarakat desa mulai menempuh upaya hukum tertentu untuk menyelesaikan sengketa seperti halnya mengajukan gugatan keperdataan ataupun mengajukan laporan kepada kepolisian, hal demikian tidaklah salah namun penyelesaian sengketa secara kekeluargaan diluar peradilan merupakan hal yang sangat dianjurkan karena selain mencegah konflik berkepanjangan juga lebih efisien dan efektif serta merefleksikan budaya masyarakat Indonesia yaitu musyawarah mufakat. Sejatinya konsep mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa berakar pada konsep penyelesaian masyarakat hukum adat yang ditengahi oleh tetua adat ataupun orang yang dituakan. Untuk itu keberadaan mediator desa ini perlu untuk kembali dioptimalkan peranannya dikarenakan disamping merupakan budaya asli masyarakat Indonesia berkenaan dengan musyawarah mufakat, hal ini penting untuk menimbulkan penyelesaian sengketa secara damai dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Kata Kunci : Mediator Desa, Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa
CRIMINAL LIABILITY FOR FRAUDULENT PRACTICES IN THE SELECTION EXAMINATION FOR CIVIL SERVICE CANDIDATES (CASN) Syahrani, Dhiva; Deni Achmad; Firganefi; Tri Andrisman
Progressive Law Review Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/prolev.v7i1.293

Abstract

Cheating on the Civil Service Candidate (CASN) test is an unlawful act committed by an individual or group of individuals that can damage the integrity of the civil service selection process. This act is carried out by manipulating electronic documents in the Civil Service Candidate selection test to make it appear as if the applicant's data is authentic in order to take the test (CASN). Perpetrators may be held criminally liable, either individually or jointly, according to their role in the crime. Therefore, what form of criminal liability does cheating on the Civil Service Candidate (CASN) selection test take. This study uses a normative legal approach supported by empirical legal evidence using the applicable laws and regulations as well as literature studies and interviews with sources in this study consisting of judges at the Tanjung Karang District Court and lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law at the University of Lampung. Descriptive qualitative data analysis The results of the research and discussion show that the defendant's criminal liability for manipulating personal data in the Civil Service Candidate Selection System (SSCASN) based on Decision Number 510/Pid.Sus/2024/PN TJK is based on two main elements, namely unlawful acts and intentional mistakes. The defendant was proven legally and convincingly to have falsified the identity photos on the ID cards of selection participants for personal gain as a proxy in the CPNS test, thereby fulfilling the elements of Article 35 in conjunction with Article 51 Paragraph (1) of the ITE Law. The Panel of Judges found no justifiable or exculpatory reasons that would eliminate criminal liability and assessed that the defendant was capable of being held responsible, thus declaring him guilty and imposing a criminal penalty.
Co-Authors Aisyah Muda C Aisyah Muda Cemerlang Andre Arya Pratama Depri Liber Sonata Depri Liber Sonata Diah Gustiniati Dona Raisa Monica Eddy Rifai Emilia Susanti Erna Dewi Faisyal Akbar Firganefi Firganefi Firganefi Maya Shafira Muhammad Farid Nikmah Rosidah Ninik Ayuhandika Octa Ridho Pangestu Rendie Meita Sarie Putri Rino Sendiko Sarie Putri, Rendie Meita Sri Riski Syahrani, Dhiva Tekila Pramita Amboina Tri Andrisman Zaila Sari