Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

ANALISIS PREFERENSI KONSUMSI IKAN MENGHADAPI NATAL 2015 DAN TAHUN BARU 2016 Siti Hajar Suryawati; Subhechanis Saptanto; Hertria Maharani Putri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 1 (2016): JUNI 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.269 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v6i1.1614

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji preferensi konsumen terhadap ikan menjelang hari natal dan tahun baru. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pelaksanaannya dengan teknik survey. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) yaitu di Kota Medan dan Kota Manado berdasarkan dominasi penduduk kristiani dan dominasi produksi perikanan serta aksesibilitas menuju lokasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pilihan konsumsi ikan dalam bentuk segar mengalami pergeseran menjadi bentuk olahan seiring dengan meningkatnya pendidikan konsumen. Preferensi masyarakat terhadap ikan secara umum menunjukkan pola preferensi yang homogen.Title: Analysis Of Fish Consumption Preference to Face Christmas 2015 and The New Year 2016This study aims to assess the fish consumer preferences towards the Christmas and New Year days. The method in this research use descriptive method and its implementation by survey techniques. Locations were selected intentionally (purposive) that is in the city of Medan and Manado based on dominance of the Christians population, fish production and accessibility to the location. The data used are primary data and secondary data. Preference of fish consumption was shifted from fresh to processed along with increasing of the consumer education. Public preference to fish demand generally show the homogeneous preference pattern.
IDENTIFIKASI SISTEM INSENTIF PENGELOLAAN SUMBERDAYA DI LAGUNA SEGARA ANAKAN Siti Hajar Suryawati; Endriatmo Soetarto; Luky Adrianto; Agus Heri Purnomo
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v1i1.9254

Abstract

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi degradasi lingkungan di laguna Segara Anakan Dibutuhkan upaya menahan laju degradasi laguna dan mempersiapkan masyarakat untuk merespon kondisi tersebut. Berbagai  ebijakan telah diambil untuk merespon degradasi tersebut seperti pembuatan infrastruktur dan fasilitas dari pemantapan pengelolaan sumberdaya dan program rehabilitasi lingkungan. Terdapat dua kriteria penting untuk memilih suatu implementasi kebijakan dan program, yaitu efektivitas dan efisiensi. Kajian ini mengukur pembiayaan untuk berbagai pilihan kebijakan dengan menggunakan metode survey yang dilaksanakan pada bulan April - May 2010. Kajian ini menggunakan data yang dikumpulkan dari tokoh kunci yang telah ditentukan sesuai tujuan kajian untuk menggambarkan kelompok masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya di laguna Segara Anakan. Jumlah total responden adalah 41, yang terdiri dari 25 orang nelayan, 5 orang petani, 5 orang pembudidaya tambak, 2 orang pedagang, dan 2 orang penderes. Sejumlah pertanyaan diajukan untuk mendapatkan informasi tentang jenis insentif, seperti insentif hak kepemilikan, insentif mata pencaharian, insentif pasar, dan insentif fiskal. Hasil kajian menunjukkan bahwa insentif yang tidak langsung seperti pengerukan laguna, budidaya kepiting atau upah untuk yang mau melakukan penanaman mangrove pada lahan tambaknya merepresentasikan pilihan tepat dari pandangan alternatif pengembangan mata pencaharian dari sisi keefektifan pengelolaan lingkungan. Title: Identification of Incentive System of the Resources Management in Segara Anakan Lagoon Several previous research results indicated environmental degradation at the Segara Anakan Lagoon. There is a need to slow down degradation rate of the lagoon and preparing the community to response it. Some policies were implemented to response degradation such as developing infrastructures and facilities and rehabilitation programs. There are two important criteria for setting policies, namely effectiveness and efficiency. This research is to asses costs pertinent to various policy options based on a survey method that was conducted in April- May 2010. This research used data from selected key respondents through purposive sampling to represent clusters of community dwelling at lagoon. Forty-one respondents were selected consisting of 25 fishers, 5 farmers, 5 brackish water pond operators, 2 middlemen, and 2 palm sap tappers. Research questions include information on various kinds of incentives, such as property right incentive, livelihood incentive, market incentive, and fiscal incentive. Research results showed that indirect incentives such as lagoon dredging, crab seedling or salary for those who have willingness to plant mangrove in brackish ponds represented good options from the perspective of alternative livelihood development as well as the effectiveness of environmental management.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG COREMAP DI WILAYAH CORAL TRIANGLE DI INDONESIA TIMUR Siti Hajar Suryawati; Agus Heri Purnomo
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i2.9279

Abstract

Tulisan ini mengusulkan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan sumber daya terumbu karang di wilayah Coral Triangle Indonesia, yang didasarkan atas hasil penelitian pada Tahun 2011, di lokasi-lokasi Coral Reef Rehabilitation and Management Program  COREMAP). COREMAP adalah program pengelolaan sumber daya terumbu karang yang merupakan wahana utama Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengimplementasikan kebijakan  pengelolaan terumbu karang. Kebijakan tersebut dilatar-belakangi oleh degradasi yang terjadi pada sumber daya terumbu karang dan besarnyapotensi serta pentingnya fungsi dari aset alam tersebut. Metode yang diacu untuk penyusunan rekomendasi ini adalah analisis Sistem Sosial Ekologis (SES) dan analisis resiliensi yang mencakup perilaku positif dan negatif dalam pengelolaan sumber daya terumbu karang, dilanjutkan dengan analisis Multi Criteria Decision Making (MCDM) terhadap perilaku-perilaku pengelolaan negatif. Data dalam penelitian ini mencakup aspek sistem sosial-ekologi, kerentanan dan resiliensi, yang diperoleh dari 1.244 responden masyarakat yang dipilih secara purposive dan 182 responden tokoh yang diperoleh dengan teknik snowball serta data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi terkait. Hasil penelitian ini secara umum merekomendasikan 4 (empat) perbaikan terhadap kebijakan pengelolaan yang ada. Keempat rekomendasi tersebut adalah: 1) Peningkatan efektivitas Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) atau Taman Wisata Air Laut (TWAL) melalui penguatan kerjasama masyarakat-pemerintah dalam upaya-upaya menciptakan mata pencaharian alternatif, terutama di sektor non konvensional seperti pariwisata; 2) Memfokuskan pada intensifikasi pembentukan lembaga keuangan yang mendukung permodalan usaha dan perbaikan teknologi; 3) Perbaikan sistem koordinasi pihak terkait dalam pengawasan terhadap sumber daya; dan 4) Perbaikan desain program sosialisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Title: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG COREMAP DI WILAYAH CORAL TRIANGLE DI INDONESIA TIMUR This paper proposes recommendations to improve management for the resource management in the Indonesian’s part of Coral Triangle Area, based on a research carried out in the COREMAP locations in 2011. COREMAP is a program introduced by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries to implement its policies on coral reef management and conservation. The policies concern the ongoing alarming degradation of the resource and the disappearing physical existence as well as functions of such natural capital. The research methods were Social Ecological System (SES) analysis and resilience analysis covering both negative and positive management practices, followed by a Multi Criteria Decision Making (MCDM) analysis of the negative management practices to come up with prioritized strategy recommendations. Data used consisted of social-ecological system, vulnerability and resilience aspects, collected from 1.244 respondents representing ordinary citizens selected purposively and 182 key persons which were determined following the snowball sampling technique, and secondary drawn upon the documented files of relevant institutions. In general, the recommendation proposed through this paper are as follows: 1) Increasing the effectiveness Regional Marine Conservation Area and Marine Tourism Park by strengthening community-government cooperation aimed at creating alternative livelihood , particularly the nonconventional sectors, more specifically tourism, 2) Focusing on the intensification of the establishment of financial institutions to facilitate better access for business capital provision and technological improvements; 3) improvement of coordination system among local influential institutions in controlling the resource; and 4) improved design of outreach programs on the use of environmentally friendly fishing gear.
MEKANISME PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL Siti Hajar Suryawati; Tenny Apriliani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.328 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v5i1.1077

Abstract

Bahan Bakar Minyak (BBM) mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitasusaha perikanan, khususnya perikanan tangkap. Biaya penggunaan BBM pada usaha perikananmencapai 70% dari biaya operasional melaut. Kondisi inilah yang menjadikan BBM sebagai saranaproduksi yang sangat strategis bagi nelayan. Penyediaan BBM yang memadai, baik dari sisi kuantitasmaupun harga, sangat di butuhkan agar nelayan dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhanoperasionalnya. Kebijakan subsidi BBM pada usaha perikanan dimaksudkan untuk membantunelayan agar dapat membeli BBM sesuai kebutuhannya dengan harga lebih murah sehinggaproduktivitas dan pendapatan nelayan meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji usulantingkat subsidi BBM dan perbaikan pola pendistribusiannya pada usaha perikanan tangkap. Data yangdigunakan data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil analisismenunjukkan bahwa operasional pendistribusian BBM bersubsidi perlu diawasi agar lebih tepatsasaran sesuai dengan skala usaha penangkapan. Kemudian untuk menjamin tersedianya pasokanBBM bersubsidi dengan harga yang terjangkau nelayan, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:1) mengaktifkan SPDN yang sudah dibangun namun belum beroperasi; 2) membangun SPBU minikhusus nelayan dengan armada < 5 GT ; dan 3) mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepatsasaran.Title: Oil Fuel Subsidized Distribution Mechanism of Small ScaleCapture Fisheries BusinessOil Fuel has an important role in increasing the fisheries productivity, especially capture fisheries.The cost of oil fuel use in fishing effort to 70% of the operating costs. These conditions make the fuelas a means of production are highly strategic for fishers. The provision of adequate fuel both in terms ofquantity and price is in need to encourage fishers to use fuel as needed operations. Policy on fisheriessubsidies are intended to help fishers to be able to buy fuel according to their needs at a cheaperprice so that productivity and fishers incomeincreased. This study aims to assess the proposed level ofsubsidies and improvements in the distribution pattern. The data used primary data and secondary dataand analyzed by using descriptive method. The analysis showed that the distribution of subsidized fueloperations need to be monitored in order to better targeted according to the scale of fishing effort. Then,to ensure the availability of subsidized fuel supply at affordable prices, it needs to : 1) Enable SPDN thatalready built but yet in operation; 2) make the construction of a mini gas station that specializes in servingthe fishing fleet <5 GT; and 3) supervise of distribution of subsidied fuel for the right target.