Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGELUARAN RUMAH TANGGA NELAYAN DAN KAITANNYA DENGAN KEMISKINAN: Kasus di Desa Ketapang Barat, Kabupaten Sampang, Jawa Timur Maulana Firdaus; Tenny Apriliani; Rizki Aprilian Wijaya
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2013): Juni (2013)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur pengeluaran rumah tangga nelayan yang dikaitkan dengan tingkat kemiskinannya. Penelitian ini dilakukan di Desa Ketapang Barat, Kabupaten Sampang pada tahun 2012. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini dan dikumpulkan dengan metode survei. Responden dipilih secara tidak acak dan sesuai tujuan. Data dianalisis secara kuantitatif dengan bantuan teknik tabulasi silang. Untuk menggambarkan kondisi kemiskinan rumah tangga nelayan yaitu dengan menggunakan pendekatan garis kemiskinan dan untuk indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula Foster-Greer-Thorbecke (FGT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran rumah tangga terbesar yaitu untuk pengeluaran pangan yang mencapai 72,88 persen dan non pangan sebesar 27,12 persen. Terkait dengan tingkat kemiskinan yang ditinjau berdasarkan nilai garis kemiskinan yang ditetapkan BPS, maka rumah tangga nelayan di Desa Ketapang Barat yang tergolong miskin sebanyak 15 persen, sedangkan untuk nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,007 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,002. Rendahnya nilai P1 dan P2 menunjukkan bahwa besarnya nilai pengeluaran pada setiap rumah tangga tidak jauh berbeda antar satu dan lainnya.

PERAN JARINGAN SOSIAL NELAYAN PADA PEMASARAN TUNA, CAKALANG DAN TONGKOL: STUDI KASUS DI KOTA KENDARI Riesti Triyanti; Christina Yuliaty; Tenny Apriliani
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2014): Desember (2014)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Mayoritas nelayan di Indonesia adalah kategori nelayan tradisional yang miskin serta menjadi golongan terpinggirkan. Sulitnya akses finansial ke lembaga keuangan formal menjadikan ketergantungan nelayan terhadap pinjaman dari pemberi modal informal yang berpengaruh pada pemasaran hasil ikan tangkapan. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi karakteristik nelayan, proses dan jaringan sosial antar pelaku usaha penangkapan dan pemasaran. Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam menggunakan panduan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan di Kota Kendari melakukan aktifitas penangkapan ikan berdasarkan pada jenis alat tangkap yang dimiliki dengan ukuran kapal lebih kecil dari 30 GT. Pemasaran tuna, cakalang dan tongkol dikelompokkan kedalam dua pasar utama yaitu pasar lokal dan ekspor. Bagi nelayan yang memperoleh permodalan untuk melaut dari bos maka pemasaran ikan hasil tangkapan dikendalikan oleh bos. Jaringan sosial yang melibatkan berbagai aktor tidak hanya terbatas pada jaringan kerja pada produksi saja, namun juga atas kehidupan sosial ekonomi lainnya. Diantara berbagai jaringan sosial yang ada, yang paling prospektif untuk dikembangkan dalam komunitas nelayan di Kendari adalah jaringan sosial antara nelayan dengan bos dengan pola kemitraan inti plasma.

DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM KAPAL EKS ASING TERHADAP KONDISI PERIKANAN TUNA: STUDI KASUS DI DKI JAKARTA Freshty Yulia Arthatiani; Tenny Apriliani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan mendeskripsikan dampakkebijakan moratorium kapal eks asing yang tercantum dalam Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 tentangPenghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia terhadap kondisi perikanan tuna terutama di wilayah DKIJakarta sebagai salah satu daerah ekspor tuna. Penelitian dilakukan dengan pendekatan retrospektifdimana analisis kebijakan dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakandiimplementasikan dan biasanya disebut sebagai model analisis evaluatif sehingga diharapkan dapatmenghasilkan informasi yang dapat meningkatkan kualitas dari kebijakan yang diterapkan pemerintah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKI Jakarta sebagai salah satu daerah ekspor utama tunaIndonesia dengan komoditas dominanya adalah tuna beku tidak mengalami dampak secara langsungterhadap pemberlakuan kebijakan moratorium kapal eks asing. Data yang diperoleh menunjukkan bahwauntuk periode bulan Oktober-Maret sebelum dilaksanakanya moratorium kapal eks asing dibandingkandengan periode yang sama sesudah dilaksanakanya moratorium kapal eks asing menunjukkan adanyapenurunan volume produksi sebesar 5%. Namun hal ini lebih disebabkan karena dampak kebijakanmoratorium kapal transshipment. Hal ini sangat jelas terlihat pada terjadinya perubahan (shifting) produktuna yang dihasilkan setelah adanya kebijakan dimana ekspor tuna segar mengalami penurunan sebesar24%, disisi lain ekspor tuna beku justru mengalami kenaikan sebesar 8%. Rekomendasi yang dihasilkandari analisis ini adalah perlu untuk disiapkan armada penangkapan ikan dari lokal dan penguatanSDM, kemudian perlu adanya evaluasi terhadap pelarangan kapal eks asing, verifikasi secara benardan pengawasan melekat terhadap kepemilikan kapal sangat penting untuk dilakukan, serta perlunyapemberlakuan pelaporan SHTI bagi semua pelaku usaha penangkapan ikan untuk menjamin asalusulkapal tidak hanya terbatas bagi pelaku usaha dengan tujuan ekspor uni eropa. Selain itu jugaperlu adanya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan moratorium kapal eks asingsehingga tepat sasaran.Title: Impact of Policy Moratorium For The Licensing of Ex-Foreign FishingVessels on Tuna Fishing: Case Study on DKI JakartaThe aim of this study is to provide information and describe the impact of the policy moratoriumfor the licensing of ex-foreign fishing vessels contained in Regulation of the Minister of Marine Affairsand Fisheries No. 56 Year 2014 about Business Licensing moratorium Fishing in Regional FisheriesManagement of the Republic of Indonesia on the condition of tuna fisheries, especially in the areaof Jakarta as one of the tuna exports. The study was conducted by a retrospective approach, policyanalysis carried out on the consequences of the policy after a policy is implemented and is usuallyreferred to as an evaluative analysis model that is expected to yield information that can improve thequality of the policies implemented by the government. The results showed that Jakarta as one of themain export of tuna Indonesia with main commodities are frozen tuna does not affect direct impact onthe implementation of the moratorium policy. The data obtained show that for the period from October toMarch months before the implementation of the moratorium on ex-foreign fishing vessels compared tothe same period after the implementation of the moratorium showed a decrease in production volume by 5%. However this is mainly due to the impact of the moratorium ship transshipment. It can be explainedby the change (shifting) tuna products produced after the policy whereby fresh tuna exports decreasedby 24%, on the other hand frozen tuna exports actually increased by 8%. The recommendations fromthis analysis is the need to increase the readiness of the local fishing vessels and human resourcescapacity building, and the need for an evaluation of the banning of ex-foreign fishing vessels, verifyproper and oversight attached to the ownership of the vessel is very important to do, as well as theneed for enforcement of reporting SHTI for all fishing businesses to guarantee the origin of the ship isnot limited to businesses with the aim of European Union exports. There was also a need to increasesupervision of the implementation of the moratorium on ex-foreign fishing vessels right on target inaccordance with policy objectives.

ANALISIS DAMPAK MORATORIUM KAPAL EX-ASING TERHADAP KONDISI PASAR TUNA INDONESIA Subhechanis Saptanto; Risna Yusuf; Tenny Apriliani; Freshty Yulia Arthatiani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri No. 56 yang dikeluarkan pada bulan Nopember 2014 tentang moratoriumkapal eks asing diduga memberikan dampak terhadap sektor perikanan termasuk komoditas tuna.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak moratorium kapal ex-asing terhadap kondisi pasartuna Indonesia. Waktu penelitian dilakukan dari bulan April hingga bulan Mei 2015 dengan mengambillokasi di Jakarta dan Bali. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dansekunder. Data primer berasal dari wawancara dengan pelaku usaha eksportir tuna dan data sekunderbersumber dari data produksi, pola pemasaran, dan ekspor perikanan. Sumber data berasal dariPelabuhan, Dinas KP di lokasi penelitian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Data-datayang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui penelusuran pustaka (desk study) yang relevandengan kegiatan penelitian dan survey lapang. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian ditabulasidan dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Selanjutnya hasil analisisakan diinterpretasikan untuk menghasilkan informasi yang dapat menjawab tujuan dari penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Permen No. 56 ini memberikan pengaruh pada triwulanpertama (bulan januari sampai Maret), volume ekspor ikan tuna segar mengalami penurunan untuktuna segar mengalami penurunan sebesar 13% sedangkan nilainya mengalami kenaikan sebesar 1%.Hal ini mengindikasikan Penurunan volume produksi yang dapat berdampak pada penurunan volumeekspor hendaknya harus diimbangi dengan adanya peningkatan harga ekspor sehingga nilai eksportidak mengalami penurunan. Jika terjadi penurunan maka dapat berdampak pada penerimaan devisanegara yang secara makro dapat menyebabkan penurunan kontribusi PDB dari sektor perikanan.Title: Impact Analysis of Ex - Foreign Ships Moratorium onMarket Condition of Indonesia TunaDecree of Minister of Marine and Fisheries No. 56 was issued on November 2014 about amoratorium on ex-foreign ship assumed giving an impact on fishing sector including tuna. This studywas aimed to analyze the impact of ex-foreign ships moratorium on Indonesian tuna market conditions.The research was conducted from April to May 2015. The location of research was in Jakarta and Bali.Data used in this study are primary and secondary data. Primary data was based on interviewing toentrepreneurs and exporters of tuna and secondary data was based on data of tuna consist of production,marketing patterns, and fisheries exports. Source of data were obtained by Port, agency of marine affairsand fisheries, Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF). The approach of the research was notonly by desk study to explore data that relevan of the research but also it by survey. The data have beencollected, tabulated and analyzed descriptively and presented on tables and figures. Furthermore, theanalysis results are interpreted to generate information that can answer the purpose of research. Theresults showed that the Decree of Minister of Marine and Fisheries No. 56 have given impact on the firstquarter (in January to March). In generally fresh tuna export volume was decreased by 13% but its valuewas increased by 1%. This result indicated that decreasing of production volume will have an impactto the decreasing of export volume. Therefore, we must concern about the price of export tuna so thatvalue of export tuna has not decreased and it will give an impact to the decreasing of foreign exchangeand also it will make decreasing in GDP contribution of the fisheries sector.

PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI USAHA PERIKANAN TANGKAP LAUT SKALA KECIL MELALUI FASILITASI PETA PERKIRAAN ‘FISHING GROUND’ Sonny Koeshendrajana; Tenny Apriliani; Maulana Firdaus
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i1.9274

Usaha perikanan tangkap laut skala kecil mendominasi struktur perikanan Indonesia, mencakup > 90% dari struktur perikanan tangkap yang ada di Indonesia. Permasalahan utama dalam pengembangan usaha perikanan pada kelompok ini adalah keterbatasan aset dan permodalan serta sifat musiman dan resiko ketidak pastian sebagai akibat keterbatasan kapasitas yang dimiliki. Hal ini diperparah oleh minimnya keberpihakan penentu kebijakan pada kelompok usaha tersebut. Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian Panel Kelautan dan Perikanan Nasional (PANELKANAS) yang bertujuan menyediakan database yang akurat di tingkat mikro yang mampu merepresentasikan kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Secara spesifik penulisan artikel ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan perikanan tangkap laut skala kecil melalui fasilitasi peta perkiraan ‘fishing ground’. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui survei monitoring terhadap 30-40 contoh responden rumah tangga nelayan terpilih dengan menggunakan bantuan kuesioner terstruktur di lokasi Sibolga, Sampang dan Bitung; sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan tahunan berbagai institusi terkait maupun hasil-hasil penelitian terdahulu. Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini, sedangkan penyajian dilakukan secara deskriptif eksploratif dengan bantuan teknik tabulasi silang. Hasil kajian memberikan ilustrasi dinamika musim penangkapan ikan di laut di lokasi terpilih, dinamika penguasaan aset dan investasi berdasarkan tipologi penangkapan, dinamika struktur biaya dan pendapatan serta rumusan rekomendasi kebijakan peningkatanan efektivitas dan efisiensi pengelolaan perikanan tangkap laut skala kecil melalui fasilitasi peta perkiraan ‘fishing ground’. Title: Improving Effectivity and Effienciency of Small-Scale Fisheries Business Through Facilitating the Estimated Fishing Ground Map. Small-scale fisheries business dominated the structure of Indonesian fisheries covering more than 90% of the structure of marine fisheries in Indonesia. Primary problems in the development of the sector were limited assets and capital as well as the seasonal nature and the uncertainties as a result of lack of capacity in managing the business. This situation compounded by lack of decision makers support to small scale fisheries. This paper is a part of Research Panel of the National Marine and Fisheries (PANELKANAS) which aims to provide an accurate data base at micro level by which are able to represent performance of the development of marine and fisheries sector. Specifically, this article aims to formulate policy recommendations to improving the effectiveness and efficiency marine capture fisheries management through facilitating an estimated ‘fishing ground’ map for small-scale fishers. Primary and secondary data were used in this study. Primary data were obtained through monitoring survey of 30-40 samples of selected fisher households by using a structured questionnaire at the Sibolga, Sampang and Bitung regencies, while secondary data were obtained from various institutions related to the annual report and the results of previous studies. A Descriptive statistics analysis was used in this study while the report was presented descriptive-exploratory by using cross tabulation techniques. Results of the study illustrate the dynamics of fishing season at selected locations, dynamic of control assets and investments based on the marine capture fisheries typology, dynamics of cost and revenue structure and formulation policy recommendations to improving the effectiveness and efficiency of marine capture fisheries management through the facilitation of small-scale map of the estimated ‘fishing ground’.

MEKANISME PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL Siti Hajar Suryawati; Tenny Apriliani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Bahan Bakar Minyak (BBM) mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitasusaha perikanan, khususnya perikanan tangkap. Biaya penggunaan BBM pada usaha perikananmencapai 70% dari biaya operasional melaut. Kondisi inilah yang menjadikan BBM sebagai saranaproduksi yang sangat strategis bagi nelayan. Penyediaan BBM yang memadai, baik dari sisi kuantitasmaupun harga, sangat di butuhkan agar nelayan dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhanoperasionalnya. Kebijakan subsidi BBM pada usaha perikanan dimaksudkan untuk membantunelayan agar dapat membeli BBM sesuai kebutuhannya dengan harga lebih murah sehinggaproduktivitas dan pendapatan nelayan meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji usulantingkat subsidi BBM dan perbaikan pola pendistribusiannya pada usaha perikanan tangkap. Data yangdigunakan data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil analisismenunjukkan bahwa operasional pendistribusian BBM bersubsidi perlu diawasi agar lebih tepatsasaran sesuai dengan skala usaha penangkapan. Kemudian untuk menjamin tersedianya pasokanBBM bersubsidi dengan harga yang terjangkau nelayan, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:1) mengaktifkan SPDN yang sudah dibangun namun belum beroperasi; 2) membangun SPBU minikhusus nelayan dengan armada < 5 GT ; dan 3) mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepatsasaran.Title: Oil Fuel Subsidized Distribution Mechanism of Small ScaleCapture Fisheries BusinessOil Fuel has an important role in increasing the fisheries productivity, especially capture fisheries.The cost of oil fuel use in fishing effort to 70% of the operating costs. These conditions make the fuelas a means of production are highly strategic for fishers. The provision of adequate fuel both in terms ofquantity and price is in need to encourage fishers to use fuel as needed operations. Policy on fisheriessubsidies are intended to help fishers to be able to buy fuel according to their needs at a cheaperprice so that productivity and fishers incomeincreased. This study aims to assess the proposed level ofsubsidies and improvements in the distribution pattern. The data used primary data and secondary dataand analyzed by using descriptive method. The analysis showed that the distribution of subsidized fueloperations need to be monitored in order to better targeted according to the scale of fishing effort. Then,to ensure the availability of subsidized fuel supply at affordable prices, it needs to : 1) Enable SPDN thatalready built but yet in operation; 2) make the construction of a mini gas station that specializes in servingthe fishing fleet <5 GT; and 3) supervise of distribution of subsidied fuel for the right target.

PENEBARAN IKAN BANDENG DI WADUK JATILUHUR: Analisis Dampak dan Kebijakan Pengembangan Sonny Koeshendrajana; Tenny Apriliani; Maulana Firdaus; Zahri Nasution; Amula Nurfiarin
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v1i1.9251

Penebaran ikan bandeng merupakan salah satu opsi pengelolaan yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas perairan yang semakin menurun di Waduk Jatiluhur. Penebaran ikan bandeng ke perairan waduk Jatiluhur secara sistematis telah dilakukan sejak tahun 2008, namun demikian, manfaat yang dapat dirasakan belum banyak mendapat perhatian. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi secara sosial ekonomi dampak penebaran ikan bandeng di perairan Waduk Jatiluhur sebagai basis pengembangan di masa mendatang telah dilakukan. Penelitian di lapang menunjukkan bahwa penebaran bandeng memberikan dampak bagi kualitas sumberdaya perairan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beberapa rumusan kebijakan yang perlu ditindak lanjuti adalah: (i) mengkaji dampak penebaran ikan bandeng terhadap pertumbuhan ikan budidaya dalam karamba; (ii) melakukan ujicoba penebaran dengan jenis ikan lainnya yang mampu bereproduksi secara alamiah di perairan waduk dan tidak menganggu kestabilan dinamika populasi ikan; (iii) penguatan kelembagaan penebaran ikan, serta; (iv) melakukan sosialisasi lebih intensif mengenai perlunya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya perairan.Title: Introducing Milkfish in the Jatiluhur Reservoir: Analysis of Impacts and Policies Development.Introducing milkfish is considered one of management options to improve water quality in the Jatiluhur reservoir. This activity has been systematically carried out since 2008; however, tangible benefits from this activity are less coverage. This research aimed to evaluate socio-economic impacts of milkfish stocking in the Jatiluhur reservoir that can be used as a basis for future fisheries development in this reservoir. Results of this research show that milkfish-stocking in the Jatiluhur reservoir contributed to the improvement of its aquatic resources environment and socio-economic conditions of the society. Based on these findings, several policies recommendation should be followed up and implemented, namely (i) immediately assess the impact of milkfish stocking to the growth of fish cultured in the cage; (ii) stocking different fish species that enable to reproduce naturally in the reservoir waters without disturbing population dynamic of fish stock; (iii) strengthening institution of the fish stocking program, and (iv) intensify dissemination and people awareness to conserve aquatic resources.

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search