Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN ISTRI NELAYAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas) Maulana Firdaus; Rikrik Rahadian
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2015): Desember (2015)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Ketidakpastian pendapatan yang diperoleh oleh kepala keluarga sebagai nelayan mendorong anggota rumah tangga lainnya seperti istri dan anak untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran istri nelayan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga menurut jenis pekerjaan yang dilakukan dan pendapatan yang diperoleh serta besarnya sumbangan pendapatan tersebut untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Penelitian dilakukan pada tahun 2013 di Desa Penjajab, Kabupaten Sambas. Metode penelitian menggunakan metode survei. Pengambilan responden dilakukan secara purposive sampling. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar istri nelayan di Desa Penjajab memiliki pekerjaan sebagai pengolah produk perikanan (kerupuk, ikan kering dan terasi). Rataan besarnya nilai pendapatan istri nelayan adalah Rp.372.400,-/bln. Kontribusi pendapatan istri terhadap total pendapatan rumah tangga adalah sebesar 24,04%. Pekerjaan yang dilakukan oleh istri dan kepala keluarga dalam rumah tangga nelayan memiliki karakteristik yang sama, sangat tergantung pada musim. Ketika pendapatan kepala keluarga meningkat maka kecenderungan pendapatan pada istri nelayan juga meningkat. Hal ini dikarenakan bahan baku ikan olahan berasal dari hasil tangkapan suami. Meningkatkan partisipasi istri dan anggota keluarga dalam bekerja merupakan salah satu usaha strategis saat ini untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pengembangan usaha diluar sektor perikanan sangat penting dilakukan, mengingat tingkat pendapatan dari sektor perikanan masih rendah karena sangat dipengaruhi oleh musim. (Role of Fisher’s Wife to Increase the Household Income (Case study in the Penjajab Village, Pemangkat Sub District of Sambas))Uncertainty income earned by the head of the family as a fisher push other household members, such as wives and children to work in order to meet the household needs. This study was conducted to determine the role of the fisher’s wife to increasing household incomes in terms of the type of work and the income earned as well as the contribution of such the revenues to increase household income. Study was conducted in 2013 in Penjajab village of Sambas Regency. Survey method was used in this study. The selection of respondents used a purposive sampling. Data were analyzed descriptively. Results showed that most of the fisher’s wife in the Penjajab Villages has a job as a processing fishery products (crackers, dried fish and shrimp paste). Average income of the fisher’s wife is Rp.372.400, - / month. Wife revenue contribution to total household income is equal to 24.04%. Work performed by the wife and the head of the family in the fisher households have the same characteristics, is highly dependent on the season. When the head of the family income increases, the tendency of the fishers wife revenue also increased. This is because the raw material processed fish catch comes from the husband. Increasing the participation of wife and family members in work is one of the current strategic effort to increase the househods revenue. Business development outside of the fisheries sector is very important because the level of income from the fisheries sector is still low and heavily depend on season.

ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA NELAYAN PELAGIS BESAR DI SENDANG BIRU, KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR Maulana Firdaus; Cornelia Mirwantini Witomo
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2014): Desember (2014)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Kondisi usaha nelayan dengan faktor ketidak pastian pendapatan yang cukup tinggi sangat berdampak pada tingkat kesejahteraan dan ketimpangan yang terjadi pada komunitas masyarakat pesisir. Besarnya pendapatan antar rumah tangga nelayan dapat saja berbeda walaupun karakteristik usaha mereka relatif sama. Ketimpangan pendapatan antar rumah tangga dapat menunjukkan adanya ketidakmerataan tingkat kesejahteraan antar rumah tangga pada kelompok masyarakat tersebut. Penelitian ini mempunyai dua tujuan spesifik, yaitu: (1) Menganalisis tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan pelagis besar, dan; (2) Menganalisis ketimpangan pendapatan antar rumah tangga nelayan pelagis besar. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2013 di Desa Tambak Rejo (Sendang Biru) Kabupaten Malang. Metode survey digunakan untuk mengumpulkan data data primer dan sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan pendapatan menurut Bank Dunia, nilai tukar (indeks nilai) dan ketimpangan pendapatan dengan menggunakan koefisien gini. Hasil analisis menunjukkan bahwa rumah tangga nelayan pelagis besar di Kabupaten Malang tidak tergolong penduduk miskin. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata pendapatan diatas US$ 1.25 per kapita per hari. Indeks nilai tukar nelayan rata-rata pada tahun 2013 (Maret-Oktober) adalah 96. Ketimpangan pendapatan antar rumah tangga nelayan pelagis besar di Kabupaten Malang sebesar 0,42 dan tergolong pada ketimpangan menengah. Oleh karena itu, Fluktuasi nilai tukar nelayan yang terjadi membelikan ilustrasi bahwa selama musim paceklik atau bukan musim ikan, alternatif mata pencaharian di luar sektor perikanan relatif tidak tersedia dilokasi penelitian. Oleh karena itu, untuk meningkatkan standar hidup rumah tangga nelayan pelagis besar di Kabupaten Malang perlu diperkenalkan alternatif mata pencaharian yang produktifdiluar sektor perikanan.

PENGELUARAN RUMAH TANGGA NELAYAN DAN KAITANNYA DENGAN KEMISKINAN: Kasus di Desa Ketapang Barat, Kabupaten Sampang, Jawa Timur Maulana Firdaus; Tenny Apriliani; Rizki Aprilian Wijaya
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2013): Juni (2013)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur pengeluaran rumah tangga nelayan yang dikaitkan dengan tingkat kemiskinannya. Penelitian ini dilakukan di Desa Ketapang Barat, Kabupaten Sampang pada tahun 2012. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini dan dikumpulkan dengan metode survei. Responden dipilih secara tidak acak dan sesuai tujuan. Data dianalisis secara kuantitatif dengan bantuan teknik tabulasi silang. Untuk menggambarkan kondisi kemiskinan rumah tangga nelayan yaitu dengan menggunakan pendekatan garis kemiskinan dan untuk indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula Foster-Greer-Thorbecke (FGT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran rumah tangga terbesar yaitu untuk pengeluaran pangan yang mencapai 72,88 persen dan non pangan sebesar 27,12 persen. Terkait dengan tingkat kemiskinan yang ditinjau berdasarkan nilai garis kemiskinan yang ditetapkan BPS, maka rumah tangga nelayan di Desa Ketapang Barat yang tergolong miskin sebanyak 15 persen, sedangkan untuk nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,007 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,002. Rendahnya nilai P1 dan P2 menunjukkan bahwa besarnya nilai pengeluaran pada setiap rumah tangga tidak jauh berbeda antar satu dan lainnya.

TINGKAT KEMISKINAN DAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA PETAMBAK GARAM BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN Rizki Aprilian Wijaya; Maulana Firdaus; Andrian Ramadhan
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2013): Juni (2013)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan status penguasaan lahan dengan tingkat kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga petambak garam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Responden sebanyak 80 orang ditentukan melalui metode non proportional stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pemilik dan penyewa lahan tambak garam. Lokasi penelitian berada pada Kabupaten Sumenep dan Jeneponto. Analisa deskriptif kualitatif dan statistik kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan ketahanan pangan memiliki keterkaitan yaitu semakin rendah tingkat kemiskinan rumah tangga petambak garam maka semakin rendah pula ketahanan pangannya. Berdasarkan indikator tingkat kemiskinan, petambak garam di Kabupaten Jeneponto relatif kurang sejahtera dibandingkan di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan indikator ketahanan pangan, masyarakat petambak garam pada kedua lokasi telah mampu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga secara cukup. Implikasi kebijakan yaitu berupaya untuk meningkatkan diversifikasi usaha rumah tangga petambak garam pada saat tidak adanya produksi garam.

ANALISA DAYA SAING RUMPUT LAUT DI INDONESIA (STUDI KASUS: KABUPATEN KONAWE SELATAN, SULAWESI TENGGARA) Estu Sri Luhur; Cornelia Mirwantini Witomo; Maulana Firdaus
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 1 (2012): Juni (2012)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing budidaya rumput laut di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dan telah dilakukan pada bulan September 2011. Metode analisis penelitianini menggunakan Policy Analysis Matrix (PAM), dengan menggunakan data rumput laut dari Kabupaten Lombok Timur untuk memperoleh nilai ekonomi (harga sosial). Nilai Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) sebesar 0,98 menunjukkan bahwa usaha rumput laut di Kabupaten Konawe Selatan memiliki keunggulan komparatif dan daya saing lebih besar dibandingkan dengan usaha rumput laut di Kabupaten LombokTimur. Sebaliknya, nilai Tradable Resource Cost Ratio (TRCR) sebesar 1,38 menunjukan kurang mampu bersaing dengan usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Timur. Peningkatan daya saing rumput laut di Kabupaten Konawe Selatan dapat dilakukan melalui kebijakan penurunan harga satuan bibit dan bahan bakar minyak (BBM) secara bersama-sama sebesar 28% serta kebijakan peningkatan harga satuan tenaga kerja upahan dan depresiasi aset produksi secara keseluruhan sebesar 4%.Tittle:Competitiveness of Seaweed Commodity in Indonesia (Case Study: South Konawe Regent, South-East Sulawesi)The study aims to analyze the competitiveness of seaweed farming South Konawe regency, SouthEast Sulawesi was conducted in September2011. Analysis methods of this research using the Policy Analysis Matrix (PAM) using economic value (social prices) data which is collect from the east Lombok seaweed. The value of Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) (0.98) indicates that the seaweed business in South Konawe has a comparative advantage and more competitive than the seaweed in East Lombok. Contrarily, based on Tradable Resource Cost Ratio (TRCR) values (1.38) is less able to compete with the cultivation of seaweeds in East Lombok. The seaweed of South Konawe competitiveness should be improve by policy implementation of lowering the unit cost of seed and fuel oil (BBM) jointly by 28% and increase the unit cost of hired labor and depreciation of assets overall production by 4%.

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN KONVERSI SUMBERDAYA PERIKANAN (Studi Kasus di Lubuk Panjang-Barung Balantai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat Maulana Firdaus; Yesi Dewita Sari
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2010): Juni (2010)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian pemanfaatan dan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya perikanan perairan umum daratan telah dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2009, bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dan nilai manfaat langsung non ekstraktif perikanan yang dapat diperoleh dari keberadaan lubuk larangan serta pengelolaannya dari aspek biaya, pelaku serta aktivitas pengelolaan lubuk larangan. Metode biaya perjalanan (travel cost method) digunakan untuk mengetahui manfaat lubuk larangan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan tekstual, hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat langsung non ekstraktif perikanan lubuk larangan Lubuk Panjang adalah sebesar 3,95 milyar rupiah per tahun yang diperoleh dari besarnya surplus konsumen dari kegiatan pariwisata. Biaya pengelolaan lubuk larangan terdiri dari biaya investasi sebesar Rp. 97.201.300,- yang dikeluarkan pada tahun 2007 dan biaya operasional sebesar Rp. 12.650.000,- per tahun. Pengelolaan lubuk larangan Lubuk Panjang secara teknis sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat yang tergabung dalam wadah kelompok masyarakat pengawas POKMASWAS, sedangkan pemerintah (pusat dan daerah) serta masyarakat secara umum melalui kelembagaan adat setempat berperan sebagai pengawas. Peran serta masyarakat dalampengelolaan kawasan konservasi diharapkan dapat mengurangi biaya pengawasan yang dibebankan kepada APBD maupun APBN. Pemanfaatan lubuk larangan yang telah berkembang menjadi objek wisata diperlukan peraturan yang jelas mengenai batasan-batasan antara kegiatan wisata dan konservasi. Tittle: Utilization and Management of Fisheries Resources Conservation Area. (Case Study In Lubuk Larangan Lubuk Panjang, Barung-Barung Belantai Village, Pesisir Selatan District, West Sumatra)Research on utilization and management of fisheries resources conservation area was conducted during March to August 2009 to understand utilization status and non-extractive direct use of fishery from the fisheries resources conservation area (lubuk larangan, literally mean restricted fisheries pool) Lubuk Panjang, Barung-Barung Belantai Village, Pesisir Selatan District, West Sumatra. This research analyzed cost aspects, actors and management activities. This research used travel cost method to determine the use value from the fisheries resources conservation area. Non-extractive direct use of fishery in research area provided 3.95 billion rupiah annually from a large numbers of consumer surplus from tourism activities. Management costs for running tourism activities include investment cost in 2007 (IDR 97,201,300) and operational cost (IDR 12,650,000 annually). Fisheries resources conservation area is under the management of community surveillance group (POKMASWAS) Lubuk Panjang with controlling function from village government and local community representative. By encouraging community participation in the management of conservation areas, surveillance cost from national or local budgets will reduce. As growing tourism object, fisheries resources conservation area need clear rules boundaries to distinct tourism and conservation activities.

KAPASITAS ADAPTIF INSTITUSI FORMAL PENGELOLA KAWASAN PERAIRAN DALAM MENDUKUNG RESILIENSI SOSIAL EKOSISTEM TERUMBU KARANG Andrian Ramadhan; Agus Heri Purnomo; Siti Hajar Suryawati; Maulana Firdaus
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2015): Desember (2015)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Perairan pada dua lokasi penelitian yaitu di Kepulauan Spermonde dan Laut Sawu dalam kondisi terancam keberlanjutannya akibat kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh rusaknya ekosistem terumbu karang akibat pemanfaatan sumberdaya yang tidak ramah lingkungan. Pada kedua lokasi diketahui bahwa penggunaan bom ikan, potasium dan sianida masih banyak terjadi. Kapasitas adaptif menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pengelola untuk mewujudkan tercapainya resiliensi sosial ekosistem terumbu karang yang dalam hal ini telah mengalami gangguan dan kerusakan. Atas dasar kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas adaptif pengelola kawasan perairan khususnya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan untuk mengukur kapasitas adaptif mengikuti model yang dikembangkan oleh Gupta et al. dan Furqon. Data primer diperoleh melalui focus group discussion sementara data sekunder diperoleh dari laporan berbagai instansi dan publikasi hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik content analysis yang kemudian ditabulasikan dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas adaptif pengelola perairan laut sawu lebih baik jika dibandingkan dengan pengelola kawasan perairan kepulauan spermonde karena didukung oleh eksistensi Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional (BKKPN). Kehadiran BKKPN terbukti memiliki arti strategis dalam hal peningkatan kapasitas intelektual, kapasitas sosial dan kapasitas politik. Selain itu juga membuat ruang koordinasi pengelolaan perairan yang lebih baik sehingga mengurangi terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan kawasan perairan. (Adaptive Capacity of The Water Management Authorities in Endorsing The Social Resilience of Coral Reef Ecosystem)The water condition of Spermonde Islands and Sawu Sea is threatened by environmental degradation. The main problem is the damage of coral ecosystem caused by destructive fishing activities. In both locations, utilization of fishing bomb, potassium and cyanide is commonly used by the societies. Therefore this research was conducted to assessing the adaptive capacity of authorities involved in management. Adaptive capacity used to address the ability of authorities in obtaining ecosystem resilience. Method used in this research based on a framework developed by Gupta et al. dan Furqon. Primary data was obtained through focus group discussion, while secondary was collected from various institutions and research publications. Content and descriptive analysis are used to explore the performace of institutions. Results show that the adaptive capacity of authorities in Sawu Sea is better than in Spermonde Islands. Existence of Water Conservation National Office in Kupang has a strategic value in enhancing intellectual, social and political capacityies. It becomes an institution which synchronize water area management so that overlapping authority can be reduced.

PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI USAHA PERIKANAN TANGKAP LAUT SKALA KECIL MELALUI FASILITASI PETA PERKIRAAN ‘FISHING GROUND’ Sonny Koeshendrajana; Tenny Apriliani; Maulana Firdaus
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i1.9274

Usaha perikanan tangkap laut skala kecil mendominasi struktur perikanan Indonesia, mencakup > 90% dari struktur perikanan tangkap yang ada di Indonesia. Permasalahan utama dalam pengembangan usaha perikanan pada kelompok ini adalah keterbatasan aset dan permodalan serta sifat musiman dan resiko ketidak pastian sebagai akibat keterbatasan kapasitas yang dimiliki. Hal ini diperparah oleh minimnya keberpihakan penentu kebijakan pada kelompok usaha tersebut. Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian Panel Kelautan dan Perikanan Nasional (PANELKANAS) yang bertujuan menyediakan database yang akurat di tingkat mikro yang mampu merepresentasikan kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Secara spesifik penulisan artikel ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan perikanan tangkap laut skala kecil melalui fasilitasi peta perkiraan ‘fishing ground’. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui survei monitoring terhadap 30-40 contoh responden rumah tangga nelayan terpilih dengan menggunakan bantuan kuesioner terstruktur di lokasi Sibolga, Sampang dan Bitung; sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan tahunan berbagai institusi terkait maupun hasil-hasil penelitian terdahulu. Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini, sedangkan penyajian dilakukan secara deskriptif eksploratif dengan bantuan teknik tabulasi silang. Hasil kajian memberikan ilustrasi dinamika musim penangkapan ikan di laut di lokasi terpilih, dinamika penguasaan aset dan investasi berdasarkan tipologi penangkapan, dinamika struktur biaya dan pendapatan serta rumusan rekomendasi kebijakan peningkatanan efektivitas dan efisiensi pengelolaan perikanan tangkap laut skala kecil melalui fasilitasi peta perkiraan ‘fishing ground’. Title: Improving Effectivity and Effienciency of Small-Scale Fisheries Business Through Facilitating the Estimated Fishing Ground Map. Small-scale fisheries business dominated the structure of Indonesian fisheries covering more than 90% of the structure of marine fisheries in Indonesia. Primary problems in the development of the sector were limited assets and capital as well as the seasonal nature and the uncertainties as a result of lack of capacity in managing the business. This situation compounded by lack of decision makers support to small scale fisheries. This paper is a part of Research Panel of the National Marine and Fisheries (PANELKANAS) which aims to provide an accurate data base at micro level by which are able to represent performance of the development of marine and fisheries sector. Specifically, this article aims to formulate policy recommendations to improving the effectiveness and efficiency marine capture fisheries management through facilitating an estimated ‘fishing ground’ map for small-scale fishers. Primary and secondary data were used in this study. Primary data were obtained through monitoring survey of 30-40 samples of selected fisher households by using a structured questionnaire at the Sibolga, Sampang and Bitung regencies, while secondary data were obtained from various institutions related to the annual report and the results of previous studies. A Descriptive statistics analysis was used in this study while the report was presented descriptive-exploratory by using cross tabulation techniques. Results of the study illustrate the dynamics of fishing season at selected locations, dynamic of control assets and investments based on the marine capture fisheries typology, dynamics of cost and revenue structure and formulation policy recommendations to improving the effectiveness and efficiency of marine capture fisheries management through the facilitation of small-scale map of the estimated ‘fishing ground’.

PENEBARAN IKAN BANDENG DI WADUK JATILUHUR: Analisis Dampak dan Kebijakan Pengembangan Sonny Koeshendrajana; Tenny Apriliani; Maulana Firdaus; Zahri Nasution; Amula Nurfiarin
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v1i1.9251

Penebaran ikan bandeng merupakan salah satu opsi pengelolaan yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas perairan yang semakin menurun di Waduk Jatiluhur. Penebaran ikan bandeng ke perairan waduk Jatiluhur secara sistematis telah dilakukan sejak tahun 2008, namun demikian, manfaat yang dapat dirasakan belum banyak mendapat perhatian. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi secara sosial ekonomi dampak penebaran ikan bandeng di perairan Waduk Jatiluhur sebagai basis pengembangan di masa mendatang telah dilakukan. Penelitian di lapang menunjukkan bahwa penebaran bandeng memberikan dampak bagi kualitas sumberdaya perairan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beberapa rumusan kebijakan yang perlu ditindak lanjuti adalah: (i) mengkaji dampak penebaran ikan bandeng terhadap pertumbuhan ikan budidaya dalam karamba; (ii) melakukan ujicoba penebaran dengan jenis ikan lainnya yang mampu bereproduksi secara alamiah di perairan waduk dan tidak menganggu kestabilan dinamika populasi ikan; (iii) penguatan kelembagaan penebaran ikan, serta; (iv) melakukan sosialisasi lebih intensif mengenai perlunya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya perairan.Title: Introducing Milkfish in the Jatiluhur Reservoir: Analysis of Impacts and Policies Development.Introducing milkfish is considered one of management options to improve water quality in the Jatiluhur reservoir. This activity has been systematically carried out since 2008; however, tangible benefits from this activity are less coverage. This research aimed to evaluate socio-economic impacts of milkfish stocking in the Jatiluhur reservoir that can be used as a basis for future fisheries development in this reservoir. Results of this research show that milkfish-stocking in the Jatiluhur reservoir contributed to the improvement of its aquatic resources environment and socio-economic conditions of the society. Based on these findings, several policies recommendation should be followed up and implemented, namely (i) immediately assess the impact of milkfish stocking to the growth of fish cultured in the cage; (ii) stocking different fish species that enable to reproduce naturally in the reservoir waters without disturbing population dynamic of fish stock; (iii) strengthening institution of the fish stocking program, and (iv) intensify dissemination and people awareness to conserve aquatic resources.

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search