Garuda - Garba Rujukan Digital

SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Syaifullah Syaifullah; Bima Guntara; Dadang Dadang; Rio Hendra; Ferry Agus Sianipar
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2021): Edisi Oktober
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i3.13524

Domestic violence is an act of violence against women that is often invisible. Along with cases of domestic violence that are increasing day by day, the government issued a Law on the Elimination of Domestic Violence, with the aim that victims of domestic violence, especially women, are expected to obtain legal protection. The problem that arises then is how to protect the law against victims of Domestic Violence (KDRT) to prevent criminal acts of domestic violence. The existence of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is expected to be able to provide significant legal protection for victims of Domestic Violence (KDRT). The forms of protection regulated in this law are temporary protection from the police, court protection and placement of victims in "safe houses". However, the results of research, both through District Court decisions and informants, show that the form of protection for victims of domestic violence is still dominant through repressive actions (imprisonment sentences) to perpetrators, while temporary protection and permanent protection from the courts are less attention Domestic violence is an act of violence against physical, psychological, sexual and neglect in the family. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) has regulated the protection for victims, but it does not fully fulfill the rights of victims. Criminal action, which is the goal of the Domestic Violence Law, often has a negative impact on victims, including: divorce and domestic disharmony. In addition, the imposition of a criminal offense is also contrary to other objectives to be achieved by the Act, namely: the maintenance of a harmonious and prosperous household. The PKDRT law provides opportunities for the involvement of the government, victims and the community in accordance with the idea of restorative justice which is already known by the Indonesian people as a form of local wisdom, but the protection of victims has not been fulfilled. Meanwhile, if the crime will be used in resolving domestic violence cases, it must be as selective as possible, especially if the consequences of the acts of the perpetrators of domestic violence will threaten and endanger the survival of the victim. Regarding forms of violence, violence is not merely physical in nature such as: beatings, torture or torture which easily leaves visible evidence. In many ways violence always takes many forms as well as many dimensions. Psychological violence such as constant fear, receiving threats, making someone feel humiliated, is another form that is very difficult to prove but leaves a long imprint on everyone's memory.Keywords: Violence, Domestic, Legal Protection

PENGEMBALIAN ASET KORUPSI DALAM BENTUK PENSITAAN YANG TIDAK BERKEHENDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI Ferry Agus Sianipar
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah faktor penyebab dan akibat tindak pidana korupsi dan mengetahui pengembalian aset korupsi dalam bentuk pensitaan yang tidak berkehendak membayar uang pengganti. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah deskriftif analitis. Penelitian deskriftif analitif bersifat kwantitatif karena memaparkan dan menerangkan data yang diperoleh dari lapangan sesuai kenyataan, mengungkap konsep-konsep yang didapat dari data, pengamatan yang diterangkan dalam bentuk naratif. Kemudian juga menggunakan data melalui bahan-bahan literature seperti buku-buku, buku perundang-undangan. Hasil penelitian Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini difokuskan kepada UU.No. 31 Tahun 1999 junto UU.No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK). Tindak pidana korupsi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya.Kata Kunci : Aset korupsi, pensitaan, uang pengganti.

SOSIALISASI PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DALAM MASA PANDEMI COVID-19 Ferry Agus Sianipar; Bima Guntara; Rio Hendra; Dadang Dadang; Syaifullah Syaifullah
JAMAIKA: JURNAL ABDI MASYARAKAT Vol 2, No 1 (2021): FEBRUARI
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.557 KB)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan calon serta mengundi nomor urut masing-masing kontestan yang akan berlaga. Sesuai tahapan Pilkada sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020, tahapan kampanye dimulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Masyarakat sebagai pemilih mesti mengetahui proses yang bakal dilalui para pasangan calon. Hal demikian penting, guna meyakinkan betul siapa yang layak dipilih guna mengisi kursi kepemimpinan berikutnya. Dalam Pilkada ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para calon peserta Pilkada. Selain para calon peserta Pilkada yang perlu mengetahui tahapan-tahapannya, masyarakat pun juga perlu untuk mengetahui tahapan-tahapan tersebut agar mereka mengetahui proses demokrasi yang sedang berlangsung tersebut. Namun dalam kondisi pandemi Covid-19 ini bisa dibilang Pilkada yang dilakukan ini, akan beresiko menambah kluster Covid-19 ini pada masa kampanye Pilkada, kita mengetahui bahwa dalam peserta demokrasi seperti Pilkada agak susah untuk menertibkan para peserta Pilkada untuk tidak melakukan pengerahan massa dalam melakukan kampanye, karena kampanye adalah salah satu cara bagi para calon Kepala Daerah untuk meraup suara para pemilihnya agar bisa memenangkan Pilkada ini. Perlu adanya solusi yang tepat untuk mencegah menyebarnya Covid 19 ini pada masa Pilkada kali ini, pemerintah dan masyarakat harus bersatu untuk masing-masing menjalankan perannya agar penyebaran Covid 19 tidak semakin parah dalam masa Pilkada. Perlu adanya pemahaman dan sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan juga Kementerian Kesehatan agar masyarakat tetap menjalankan protokol Kesehatan selama masa Kampanye dan juga pada saat pencoblosan, agar penyebaran Covid 19 ini tidak semakin menyebar dengan adanya pesta demokrasi yang dilakukan diberbagai daerah di Indonesia.

SOSIALISASI PENGGUNAAN INTERNET SEHAT SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA Dadang Dadang; Bima Guntara; Rio Hendra; Ferry Agus Sianipar; Syaifullah Syaifullah
JAMAIKA: JURNAL ABDI MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2020): FEBRUARI
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.749 KB)

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini akan dilakukan dengan membuat kegiatan sosialisasi tentangInternet Yang Baik Bagi Anak dan Remaja Di Sekolah Guna Mencegah Terjadinya Kejahatan SeksualAnak Online. Meningkatnya jumlah pengguna Internet di Indonesia membuat celah yang besar untukterjadinya kejahatan kepada anak dan remaja di Indonesia. Dari hasil survei yang di lakukan oleh AsosiasiPenyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018, deitemukan ada sekitar 171 juta orangIndonesia yang menggunakan Internet. Jumlah ini terus meningkat dari tahun 2017 yang hanya mencapai134 juta orang yang menggunakan Internet. Banyak bentuk kejahatan yang bisa terjadi pada anak di duniamaya, salah satunya adalah kejahatan seksual anak online dan Cyber Bullying. Kejahatan ini bisa terjadikarena banyak faktor, dan salah satunya adalah ketidaktahuan dari remaja dan anak-anak terkait dampakyang akan timbul bila mereka menjadi korban kejahatan eksploitasi seksual online seperti pornografi danCyber Bullying, seandainya mereka tahu dampaknya mungkin angka kejahatan di dunia maya bisadikurangi. Adanya PKM ini adalah untuk mensosialisasikan tentang bagaiamana cara yang baik dan benarmenggunakan Internet dan Media Sosial yang sedang digandrungi oleh para remaja dan anak di Indonesia.Kami juga berharap bahwa sosialisasi ini menjadi suatu awal untuk menyebarkan Informasi terkaitdengan penggunaan Internet yang baik dan benar serta bertanggung jawab oleh remaja dan anak dilingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal dan di dalam keluarganya sendiri. Dalam kegiatan inikami akan melakukan sosialisasi sebuah sekolah di wilayah Tangerang Selatan, yaitu SMA Negeri 6Tangerang Selatan. Dengan adanya sossialisasi ini di sekolah tersebut maka diharapkan anak-anaktersebut bisa menjadi agent of changes dalam mencegah teman-teman sebaya mereka menjadi korban daripenyalahgunaan Internet yang bisa berakibat fatal bagi mereka di kemudian hari dan juga menjadi korbandari para predator seks anak-anak. Kami juga berharap pihak sekolah juga ikut peduli terkait permasalahyang kami sosialisasikan di sekolah mereka, dengan mebuat kebijkan-kebijakan yang melindungi anakdari penyalahgunaan Internet yang bisa berdampak buruk bagi anak-anak tersebut.

Logika Hukum Penafsiran Hakim Dalam Perkara Wanprestasi dan Penipuan Ferry Agus Sianipar; Syaifullah Syaifullah
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 5 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i5.7832

Perkara wanprestasi dan perkara penipuan adalah dua kamar yang berbeda dalam sistim peradilan di Indonesia, namun dalam proses penanganannya sering timbul perdebatan tentang objek permasalahannya, oleh karena itu penafsiran hakim dalam memeriksa dan memutus perkara wanprestasi bisa muncul kembali unsur deliknya, demikian pula dalam penafsiran hukum perkara penipuan bisa muncul unsur perdatanya. Penafsiran hakim yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah logika hukum dan penalaran hakim dalam menyimpulkan menggunakan silogisme suatu perkara. Dengan menggunakan proses berfikir deduktif maupun induktif sehingga menyimpulkan dalam dalam pertimbangannya yang ditegaskan dalam amar putusan, bahwa perkara yang diajukan merupakan perkara perdata wanprestasi atau perkara pidana penipuan. Dengan memberikan argumentasi yuridis yang jelas, maka dalam suatu pertimbangan hukum putusan akan nampak atau merefleksikan alur fikir dan konstruksi berfikir yang yang dibangun oleh hakim hingga sampai pada putusan sebagaimana diperjelas dalam amar putusannya. Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami urgensi penafsiran hakim tentang hukum berdasar logika hukum terhadap perbedaan wanprestasi dan tindak pidana penipuan, memahami penafsiran hakim dan pencari keadilan dalam mendasarkan prinsip atau asas dan teori dalam wanprestasi dan tindak pidana penipuan, memahami metode yang tepat untuk membedakan wanprestasi dan tindak pidana penipuan secara pundamental.

Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigdaad) Dalam Menyampaikan Informasi Di Media Masa (Studi Kasus: Putusan No.139/PDT.G/2020/PN.MDN) Ferry Agus Sianipar; Abdul Hadi
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i1.8087

Pasal 28E Ayat 3 UUD1945 telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian maka menyatakan pendapat di muka umum termasuk dalam menyampaikan informasi di media masa merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh konsitusi. Meskipun demikian, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dalam hal menyampaikan informasi di media masa tidak berjalan sebagaimana mestinya baik itu yang diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyempaikan Pendapat di Muka Umum maupun yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dimana dalam melaksanakan tugasnya pers dan pihak yang terlibat didalamnya termasuk narasumber tidak jarang harus berurusan dengan hukum baik itu dalam perkara pencemaran nama baik maupun gugatan perbuatan melawan hukum ketika menyampaikan suatu pemberitaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah menyampaikan informasi di media massa merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigdaad) dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigdaad) Dalam Menyampaikan Informasi di Media Masa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dimana sumber data yang digunakan diperoleh berdasarkan bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan No. 139/PDT.G/2020/PN.MDN dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan sebagainya. Adapun luaran yang ditargetkan di dalam penelitian ini adalah luaran wajib berupa jurnal nasional terakreditasi.

Pembuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/Pdt/2022) Ferry Agus Sianipar; Abdul Hadi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Ketentuan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari kepentingan sosial dan kepentingan umum dalam hal untuk keberlangsungan kehidupan, salah satunya adalah mengenai masalah pertanahan. Tanah tentu mempunyai arti penting bagi semua manusia tidak kecuali bagi masyarakat Indonesia. Selain itu juga bahwa tanah merupakan tempat bergantung khususnya secara ekonomis. Oleh karena tanah mempunyai arti penting bagi masyarakat maka sudah tentu pemerintah di dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memperhatikan kepentingan masyarakat baik dari aspek ekonomis maupun dari aspek hukum. Namun meskipun begitu di dalam praktiknya masih ada saja perbuatan melawan hukum atas ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini yaitu salah satunya seperti yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/Pdt/2022, dimana masyarakat tidak mendapatkan hak ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut. Ganti rugi merupakan unsur terpenting karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban para pihak atas tanah yang dilepaskan sebagai bentuk perlindungan hukum , sebagaimana yang telah dijamin dalamPasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan sumber data yang digunakan diperoleh berdasarkan bahan hukum primer yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/Pdt/2022 dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan sebagainya. Adapun luaran yang ditargetkan di dalam penelitian ini adalah luaran wajib berupa jurnal nasional terakreditasi.

PERANCANGAN APLIKASI E-LEARNING BERBASIS WEB DENGAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOVMENT STUDI KASUS (SMP PLUS BINA TRAMPIL RUMPIN) Indra Kurniawan; Ferry Agus Sianipar
OKTAL : Jurnal Ilmu Komputer dan Sains Vol 1 No 05 (2022): OKTAL : Jurnal Ilmu Komputer dan Sains
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The world of education in Indonesia is experiencing difficulties caused by the pandemic, the impact is that the learning mechanism of students is not going well enough. One of the conveniences offered by technology is to present an e-learning system that really helps the learning mechanism in schools throughout Indonesia. SMP Plus Bina Trampil Rumpin is a school that still uses the conventional learning system, namely by meeting face to face. However, since the pandemic, the learning mechanism is no longer carried out face-to-face, instead of using mobile phones, especially in providing material and sending assignments given by the teacher. Making whatsApp groups per class, it is actually not enough to help students overcome their difficulties, because not all students have cellphones as a result, some students cannot follow the online learning mechanism properly. The methods used in data collection are observation, interviews, and literature studies, while the system development uses the rapid application development method. The results that can overcome the existing problems are being able to assist the process of delivering lessons and assisting students in obtaining subject matter via online

Keunggulan Komperatif Metode Weighted Product (WP) Dalam Pemilihan Karyawan Terbaik Berbasis Web (Studi Kasus: Naw Shop) Muhammad Muslih Anwar; Ferry Agus Sianipar
OKTAL : Jurnal Ilmu Komputer dan Sains Vol 1 No 11 (2022): OKTAL : Jurnal Ilmu Komputer Dan Sains
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The development of information technology, especially the Internet, is a driving factor for the development of e-commerce. The Internet is a global network that unites computer networks around the world, thus enabling communication and interaction between one another throughout the world. Naw Shop is one of the businesses in the field of online sales that sells various kinds of baby needs. In order to maintain and improve the quality of employees, employers need to conduct an employee performance appraisal in the form of selecting the best employees. Selection of the best employees is an important aspect in performance management. The purpose of this research is to create a decision support system to assist leaders in making decisions to select the best employees according to the criteria that have been determined at the Naw Shop. And at the same time the comparison of the Simple Additive Weighting (SAW) method with the Weighted Product (WP) method in determining the selection of the best employees at the Naw Shop. The results of this study are by implementing a Decision Support System in finding the best employees at Naw Shop with an easyto-understand display system so that it can make it easier for leaders to evaluate employees and find out the results quickly.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search