p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Case Law
Sirrinawati
Universitas Galuh

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG ELEKTRONIK JENIS LAPTOP TERHADAP PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI PT. ADIRA QUANTUM MULTIFINANCE TASIKMALAYA: Array Herdi Wibowo; Sirrinawati; Eka Jaenal Arifin; Arif Hermawan
Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.855 KB)

Abstract

In reality on the ground, many people who take leasing goods embezzled the goods which were the objects of the leasing and contradicted the existing regulations. In this study the authors formulated the problem to what extent law enforcement criminal acts of embezzlement of electronic goods of laptop types against Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees at PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya; constraints and efforts. The method used in this study is a descriptive analytical method, which is a way to solve problems or answer the problems being faced, carried out by way of collecting, classification, data analysis concluded with the aim to make a picture of a situation objectively, with a juridical approach method normative. Based on the results of the study it can be concluded that law enforcement of the embezzlement of electronic goods of laptop types against article 36 of Law Number 42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees at PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya is not implemented in accordance with the provisions of article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The constraints are the existence of goods which are used as fiduciary collateral is no longer in the hands of the debtor and is in a third party that cannot be traced to its existence, still found incomplete administrative requirements of goods which are the object of fiduciary collateral at issue by the finance company, and requires time long time in taking or executing goods that are guaranteed. Efforts are to forcibly take / confiscate electronic goods in the form of laptops and report them to the police, because the company has been unable to take action against the debtor, because the debtor is difficult to find or cannot show / surrender the goods as collateral.
PERANAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) DALAM REHABILITASI BAGI PECANDU DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN CIAMIS (STUDI KASUS: IPWL INABAH II PUTRI SIRNARASA PANJALU): Array Sirrinawati; Herman Katimin; Dhanang Widijawan; Hadi Winarso
Case Law Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.782 KB)

Abstract

Kasus penyalahgunaan Nar Rusdiyanto, kotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, tidak terkecuali di Kabupaten Ciamis. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai pada situasi darurat, sehingga membutuhkan penanggulangan yang cepat dan tepat. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan rehabilitasi untuk menanggulangi permasalahan narkotika, mewujudkan kepulihan dari ketergantungan narkotika dan mengembalikan keberfungsian sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, peran IPWL dalam pelaksanaan rehabilitasi di Kabupaten Ciamis serta faktor yang menghambat dan mendukung keberhasilan IPWL dalam rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif-empiris (socio legal), sebagai penelitian hukum non doctrinal. Lokasi Penelitian yaitu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Inabah II Sirnarasa, dengan Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak bertentangan dengan kebijakan hukum pidana, karena pada tataran konsep dan teorinya hal itu dibenarkan, karena secara yuridis hal ini diatur melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaksanan wajib lapor di IPWL Yayasan Inabah II Putri telah sesuai alur pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Adapun IPWL Yayasan Inabah II Putri memiliki kekhasan metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu melalui metode inabah. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan rehabilitasi di IPWL Yayasan Inabah II Putri dapat ditinjau dari faktor internal dan faktor eksternal.