Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Case Law
Dhanang Widijawan
Universitas Galuh
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERANAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) DALAM REHABILITASI BAGI PECANDU DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN CIAMIS (STUDI KASUS: IPWL INABAH II PUTRI SIRNARASA PANJALU): Array Sirrinawati; Herman Katimin; Dhanang Widijawan; Hadi Winarso
Case Law Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.782 KB)

Abstract

Kasus penyalahgunaan Nar Rusdiyanto, kotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, tidak terkecuali di Kabupaten Ciamis. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai pada situasi darurat, sehingga membutuhkan penanggulangan yang cepat dan tepat. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan rehabilitasi untuk menanggulangi permasalahan narkotika, mewujudkan kepulihan dari ketergantungan narkotika dan mengembalikan keberfungsian sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, peran IPWL dalam pelaksanaan rehabilitasi di Kabupaten Ciamis serta faktor yang menghambat dan mendukung keberhasilan IPWL dalam rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif-empiris (socio legal), sebagai penelitian hukum non doctrinal. Lokasi Penelitian yaitu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Inabah II Sirnarasa, dengan Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak bertentangan dengan kebijakan hukum pidana, karena pada tataran konsep dan teorinya hal itu dibenarkan, karena secara yuridis hal ini diatur melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaksanan wajib lapor di IPWL Yayasan Inabah II Putri telah sesuai alur pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Adapun IPWL Yayasan Inabah II Putri memiliki kekhasan metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu melalui metode inabah. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan rehabilitasi di IPWL Yayasan Inabah II Putri dapat ditinjau dari faktor internal dan faktor eksternal.
PERANAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) DALAM REHABILITASI BAGI PECANDU DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN CIAMIS (STUDI KASUS: IPWL INABAH II PUTRI SIRNARASA PANJALU): Array Sirrinawati Sirrinawati; Herman Katimin; Dhanang Widijawan; Hadi Winarso
Case Law : Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v2i2.2516

Abstract

Kasus penyalahgunaan Nar Rusdiyanto, kotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, tidak terkecuali di Kabupaten Ciamis. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai pada situasi darurat, sehingga membutuhkan penanggulangan yang cepat dan tepat. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan rehabilitasi untuk menanggulangi permasalahan narkotika, mewujudkan kepulihan dari ketergantungan narkotika dan mengembalikan keberfungsian sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, peran IPWL dalam pelaksanaan rehabilitasi di Kabupaten Ciamis serta faktor yang menghambat dan mendukung keberhasilan IPWL dalam rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif-empiris (socio legal), sebagai penelitian hukum non doctrinal. Lokasi Penelitian yaitu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Inabah II Sirnarasa, dengan Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak bertentangan dengan kebijakan hukum pidana, karena pada tataran konsep dan teorinya hal itu dibenarkan, karena secara yuridis hal ini diatur melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaksanan wajib lapor di IPWL Yayasan Inabah II Putri telah sesuai alur pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Adapun IPWL Yayasan Inabah II Putri memiliki kekhasan metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu melalui metode inabah. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan rehabilitasi di IPWL Yayasan Inabah II Putri dapat ditinjau dari faktor internal dan faktor eksternal.
TINJAUAN PENYELESAIAN KASUS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CURANMOR DI KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS OLEH POLSEK CIJEUNGJING Alan Dahlan; dhanang Widijawan
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i2.3268

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) khususnya roda dua oleh Polsek Cijeungjing di Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Cijeungjing dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku curanmor roda dua dilakukan dengan langkah-langkah seperti penyelidikan, menerima laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, penahanan, dan penyitaan, mengambil sidik jari dan foto tersangka, serta pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Penyelesaian kasus penyidikan curanmor di Polsek Cijeungjing sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP. Dalam mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana curanmor, Polsek Cijeungjing melakukan upaya seperti menyita barang bukti meskipun dalam bentuk protolan, berkoordinasi dengan kesatuan lain, menempatkan informan di tempat kelompok makelaran, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan menggunakan sarana dan prasarana yang ada.Penelitian ini memberikan wawasan mengenai upaya penegakan hukum terhadap curanmor roda dua oleh Polsek Cijeungjing di wilayah Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, serta memberikan sumbangan dalam membangun kepercayaan dan hubungan harmonis antara kepolisian dan masyarakat.Kata Kunci : Penyelesaian, Penyidikan, Pencurian Kendaraan Bermotor .
Co-Authors Alan Dahlan Hadi Winarso R. Herman Katimin Sirrinawati Sirrinawati Sirrinawati