Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Saraswati Unizar Recht Journal
Ahmad Rifai
Fakultas HukumUniversitas Islam Al-AzharMataram
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KAJIAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJAYANG DIRUMAHKAN PADA MASA PANDEMI COVID (19) BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ahmad Rifai; Gusti Ayu Ratih Damayanti
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v2i2.1379

Abstract

Pembangunanketenagakerjaan yang dilakukan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Dengan terjadinya kasus pandemi COVID-19 di Indonesia yang berdampak terhadap ekonomi dan dunia usaha yang mengakibatkan banyaknya terjadi PHK dan Perumahan bagi pekerja oleh sebab itu dalam penulisan ini perlu di bahas masalah perbedaan hak pekerja yang di PHK dengan pekerja yang dirumahkan menurut hukum ketenagakerjaan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan ( statutte approach ). pendekatan konsep ( conseptual approach ). Melihat setatus pekerja ada dua macam yaitu pekerja yang bekerja dengan perjanjian kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan pekerja dengan setatus Perjanjian Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) PKWT akan Putus hubungan kerjanya jika pekerja sendiri berhenti atau jika diputuskan oleh Pengusaha atauputus demi hukum hal ini karena pekerjatelah memasuki masa pensiun sedangkan PKWT akan putus hubungan kerjanya apabila perjanjian kerja tersebut berakhir terkait dengan perumahan pekerja ini terlebih dahulu harus disepakati dalam perjanjian kerja bersama dan kesepakatan kerja bersama karena tidak cukup hannya menggunakan perjanjian kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak saja. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterimaBerbeda halnya dengan pekerja yang dirumahkan karena masih bersetatus sebagai pekerja dan berhak atas berhak mendapat upah setiap bulannya, tunjangan dan hak-hak lain.
IMPLIKASI YURIDIS STATUS DARI ANAK DARI HASIL ANAK PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN ATAU NIKAH SIRI TERHADAP HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA INDONESIA khaerul hafiz; Ahmad Rifai; Hafizatul Ulum
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 4 (2025): Unizar Recht Journal Volume 4 Issue 4, Desember 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana status dari anak nikah siri terhadap hak waris dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia serta perbedaan pengakuan terhadap anak dari nikah siri dalam konteks hukum perdata dan hukum Islam terkait hak-hak perdata dan kewarisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif Hasil dari penelitian ini adalah sistem hukum Indonesia mengatur pengakuan anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, khususnya melalui pendekatan hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hukum perdata tidak mengakui pernikahan siri yang tidak tercatat, sehingga anak dianggap di luar perkawinan dengan konsekuensi terbatasnya hak waris. Sebaliknya, hukum Islam mengakui keabsahan pernikahan siri secara agama dan mengakui anak berdasarkan nasab, memberikan hak waris sesuai syariat. Kendala utama dalam hukum perdata adalah kurangnya pengakuan administratif, yang berujung pada ketiadaan akta kelahiran sah dan pengakuan nasab secara negara, meskipun Putusan MK membuka peluang pembuktian yang seringkali rumit. Perbedaan mendasar ini berakar pada fokus penentu keabsahan: hukum perdata mengutamakan pencatatan negara, sementara hukum Islam menekankan pemenuhan syarat agama dan pengakuan nasab. Akibatnya, meskipun hukum Islam memberikan hak waris berdasarkan nasab, implementasinya terhambat dalam sistem hukum negara yang mengutamakan pencatatan. Dualisme filosofis ini menciptakan potensi ketidakadilan, sehingga harmonisasi hukum perdata dan Islam serta reformasi sistem pencatatan dan pengakuan anak menjadi krusial untuk perlindungan hukum yang setara.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SIBER DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Adhe Syahriza Purnomo; Ahmad Rifai; Irma Istikhara Zain; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 5 No. 1 (2026): UNIZAR RECHT JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber dalam transaksi pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP telah membangun sistem perlindungan preventif dan represif berbasis hak asasi manusia. Namun implementasinya masih belum efektif akibat tumpang tindih regulasi, fragmentasi kewenangan antar lembaga, problem yurisdiksi lintas negara, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa UU PDP harus ditempatkan sebagai lex specialis dalam kasus penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online, bukan sekadar pelengkap UU ITE. Diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan otoritas pengawas independen guna menjamin perlindungan hukum yang berorientasi pada korban.
Co-Authors Adhe Syahriza Purnomo Gusti Ayu Ratih Damayanti Hafizatul Ulum I Gede Sukarmo Irma Istikhara Zain khaerul hafiz