Garuda - Garba Rujukan Digital

FREIES ERMESSEN DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Damayanti, Gusti Ayu Ratih
Jurnal Advokasi Vol 6 No 1 (2016): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

In principle, there were two forms of administration policy, the policy of the administration of law and administrative policy that was not based on the law (the deviation from the law). Policy regulations based on law consists of rules policy based on Freies ermessen. Linkages Freies ermessen with the principle of legality was the principle of legality was the basis of legitimacy of government action and guarantee the protection of rights-the rights of the people. So it can be concluded that Freies ermessen does not conflict with the principle of legality because Freies ermessen category policy regulations based on law. Government officials were exempted from responsibility and accountability in the implementation of government affairs when the officials concerned to exercise authority and discretion and on behalf of the office and carried out in an environment of formal authority. Government officials charged with the responsibility and personal accountability in the case of officials concerned to personal error that caused it to deviate discretionary uses.

KAJIAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJAYANG DIRUMAHKAN PADA MASA PANDEMI COVID (19) BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ahmad Rifai; Gusti Ayu Ratih Damayanti
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pembangunanketenagakerjaan yang dilakukan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Dengan terjadinya kasus pandemi COVID-19 di Indonesia yang berdampak terhadap ekonomi dan dunia usaha yang mengakibatkan banyaknya terjadi PHK dan Perumahan bagi pekerja oleh sebab itu dalam penulisan ini perlu di bahas masalah perbedaan hak pekerja yang di PHK dengan pekerja yang dirumahkan menurut hukum ketenagakerjaan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan ( statutte approach ). pendekatan konsep ( conseptual approach ). Melihat setatus pekerja ada dua macam yaitu pekerja yang bekerja dengan perjanjian kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan pekerja dengan setatus Perjanjian Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) PKWT akan Putus hubungan kerjanya jika pekerja sendiri berhenti atau jika diputuskan oleh Pengusaha atauputus demi hukum hal ini karena pekerjatelah memasuki masa pensiun sedangkan PKWT akan putus hubungan kerjanya apabila perjanjian kerja tersebut berakhir terkait dengan perumahan pekerja ini terlebih dahulu harus disepakati dalam perjanjian kerja bersama dan kesepakatan kerja bersama karena tidak cukup hannya menggunakan perjanjian kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak saja. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterimaBerbeda halnya dengan pekerja yang dirumahkan karena masih bersetatus sebagai pekerja dan berhak atas berhak mendapat upah setiap bulannya, tunjangan dan hak-hak lain.

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTIMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LOMBOK UTARA Gusti Ayu Ratih Damayanti
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pembentukan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis (Perbup No. 34 Tahun 2017). Terkait dengan hal tersebut pembentukan Perbup No. 34 Tahun 2017 bukan dalam rangka untuk melaksanakan peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, melainkan pembentukan Perbup No. 34 Tahun 2017 dibentuk dengan pertimbangan untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis (SKB 3 Menteri Tahun 2017). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji persoalan mengenai apakah dasar pembentukan Perbup No. 34 Tahun 2017 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa SKB 3 Menteri Tahun 2017 tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) sehingga SKB 3 Menteri Tahun 2017 tidak dapat dijadikan dasar pembentukan Perbup No. 34 Tahun 2017.

KAJIAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJAYANG DIRUMAHKAN PADA MASA PANDEMI COVID (19) BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ahmad Rifai; Gusti Ayu Ratih Damayanti
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v2i2.1379

Pembangunanketenagakerjaan yang dilakukan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Dengan terjadinya kasus pandemi COVID-19 di Indonesia yang berdampak terhadap ekonomi dan dunia usaha yang mengakibatkan banyaknya terjadi PHK dan Perumahan bagi pekerja oleh sebab itu dalam penulisan ini perlu di bahas masalah perbedaan hak pekerja yang di PHK dengan pekerja yang dirumahkan menurut hukum ketenagakerjaan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan ( statutte approach ). pendekatan konsep ( conseptual approach ). Melihat setatus pekerja ada dua macam yaitu pekerja yang bekerja dengan perjanjian kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan pekerja dengan setatus Perjanjian Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) PKWT akan Putus hubungan kerjanya jika pekerja sendiri berhenti atau jika diputuskan oleh Pengusaha atauputus demi hukum hal ini karena pekerjatelah memasuki masa pensiun sedangkan PKWT akan putus hubungan kerjanya apabila perjanjian kerja tersebut berakhir terkait dengan perumahan pekerja ini terlebih dahulu harus disepakati dalam perjanjian kerja bersama dan kesepakatan kerja bersama karena tidak cukup hannya menggunakan perjanjian kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak saja. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterimaBerbeda halnya dengan pekerja yang dirumahkan karena masih bersetatus sebagai pekerja dan berhak atas berhak mendapat upah setiap bulannya, tunjangan dan hak-hak lain.

PEMBINAAN NARAPIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MATARAM GUSTI AYU RATIH DAMAYANTI; B. FARHANA KURNIA LESTARI; WA’ID KHAIRUL ABADI
GANEC SWARA Vol 17, No 3 (2023): September 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i3.540

This study aims to determine the form of coaching and to analyze the obstacles in fostering narcotics dealer convicts in the Class IIA Mataram Penitentiary so as to find out the efforts to overcome these obstacles. The type of legal research used in this research is empirical legal research. This research is descriptive in nature, data collection was carried out by interviewing convicts of narcotics dealers and correctional officers as samples determined by the author's will or purposive sampling. The author also conducts literature studies and observations/observations on coaching activities. Processing and data analysis is done by qualitative data analysis.Forms of coaching consist of personality coaching and independence coaching. The author also conducts an analysis of internal and external constraints in coaching and knows the efforts to overcome these obstacles. Internal obstacles include the lack of enthusiasm and awareness of narcotics dealer convicts to take part in coaching activities, the lack of qualified human resources in the field of coaching, facilities and infrastructure that do not yet support the implementation of coaching. Efforts to overcome internal obstacles include increasing the synergy of correctional officers and increasing the role of Correctional Guardians, establishing cooperation agreements/MoUs, maximizing the use of existing facilities and infrastructure to support coaching activities. External constraints, namely the dense activity of partners during the commemoration of religious holidays so that the implementation of coaching is less than optimal. Efforts to overcome external obstacles are to improve communication with partners and continue to collaborate in the context of development, improvement and or expansion.

Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas Melalui Tindakan Preventif Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Di Polda NTB)) Muhammad Zulfikri; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Fathur Rauzi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan bagaimana peran Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas melalui tindakan pencegahan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer berupa informasi hukum yang diperoleh langsung dari responden atau informan di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu data yang telah didokumentasikan sebagai bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Polisi memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum lalu lintas untuk menciptakan kesadaran masyarakat, dimana penegakan hukum dapat dilakukan dengan tindakan non penal yang bersifat preventif dan dengan sanksi yang bersifat legal. Kedua, Dalam hal ini Polisi Lalu Lintas memiliki kewenangan diskresi, artinya kewenangan untuk melakukan tindakan di luar hukum yang dicatat secara formal sebagai bentuk tindakan preventif dalam membangun kesadaran hukum pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (Wni) Oleh Warga Negara Asing (WNA) Rafika Nur Affiani; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Hafizatul Ulum
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana pengaturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam hukum positif dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA). Penelitian ini menggunakan hukum Normatif, Penelitian ini disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi berdasarkan hasil Penelitian Pengaturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dalam hukum positif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvesi Hak Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Dan Diatur Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung yang dikeluarkan untuk mengatur pengangkatan anak, yaitu SEMA No.3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak yang lebih menekankan bahwa agama anak angkat harus sama dengan agama calon orang tua angkatnya. Peraturan-peraturan pengangkatan anak tersebut tidak terlepas dari upaya perlindungan anak yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Anak. Khusus pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing bukan hanya berpengaruh pada status anak angkat saja tetapi juga terhadap kewarganegaraannya, Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Pelaksanaan Intelijen Pemasyarakatan Internal Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya Muhamad Ryan Pratama; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk langkah sistematis dalam memecahkan persoalan hukum yang dihadapi dengan menganalisis objek yang diteliti Rumah Tahanan Negara kelas II Praya dengan maksud untuk memberikan saran perbaikan dalam penyelesaian persoalan hukum terhadap kegiatan Intelijen Pemasyarakatan internal yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Rumah Tahanan Negara kelas II Praya. Hasil penelitian ini adalah (1) mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan Internal di Rutan Kelas II B Praya (2) Mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan kegiatan intelijen pemasyarakatan internal di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya. Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan proses pembinaan terhadap narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 8 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 terdapat empat belas langkah preventif dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas/Rutan Salah satu diantaranya berupa kegiatan intelijen.

Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1871/PDT.P/2022/PA.GM) Rahma Aulia Pratiwi; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Tijani Isnaeni
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengaturan Dispensasi Kawin bagi Anak dibawah umur dalam hukum positif dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin bagi anak dibawah umur melalui (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1871/Pdt.P/2022/PA.GM). Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan metoda dengan pendekatan perundang-undangan,pendekatan analisis dan konsep hukum serta pendekatan kasus untuk memberikan pemahaman terkait alasan pemberian ataupun penolakan permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur dengan menganalisis putusan pengadilan. Hasil penelitian yaitu 1) Pengaturan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. (2) Dasar pertimbangan hakim terkait pemberian dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 1871/Pdt.P/2022/PA.GM mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan pemohon dengan mempertimbangkan alasan mendesaknya karena telah hamil diluar nikah. Saran dalam penelitian ini yaitu :Undang-Undang Perkawinan dapat menerangkan dengan jelas alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur (2) Hakim dapat menggali lebih dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan serta selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konsep hukum serta pendekatan kasus untuk memberikan pemahaman terkait alasan pemberian ataupun penolakan permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur dengan menganalisis putusan pengadilan. Kesimpulan dalam penelitian ini (1) Pengaturan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.(2) Dasar pertimbangan hakim terkait pemberian dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 1871/Pdt.P/2022/PA.GM mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan pemohon dengan mempertimbangkan alasan mendesaknya karena telah hamil diluar nikah. Saran dalam penelitian ini (1) Undang-Undang Perkawinan dapat menerangkan dengan jelas alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur (2) Hakim dapat menggali lebih dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan serta selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak.

Aspek Yuridis Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pkpu) Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Pariadi Pariadi; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Ahmad Rifai
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana hierarki PKPU dalam peraturan perundang-undangan dan Bagaimana kekuatan hukum PKPU dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, karena mengkaji tentang konstruksi hukum aspek yuridis kedudukan hukum PKPU dalam sistem peraturan perundang-undangan di indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Kedudukan PKPU tidak terlepas dari kedudukan Komisi Pemilihan Umum itu sendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. KPU juga bukan hanya sebagai penyelenggara pemilihan umum (presiden dan wakil presiden dan legislatif) melainkan juga sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Dalam penyelenggaraan Indonesia dapat dipahami bahwa PKPU hanyalah sebagai peraturan pelaksana yang mengatur hal-hal teknis dari Undang-Undang Pemilu yang sudah ada. Peraturan Komisi Pemilihan Umum dibuat untuk menjadi acuan pelaksanaan teknis setiap tahapan sehingga tahapan Pemilu berlangsung sesuai asas tertib dan punya kepastian hukum.Kedudukan PKPU dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia memiliki beberapa pemahaman bahwa PKPU dapat dikatakan sebagai suatu produk hukum peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun tidak semua PKPU dapat dikatakan sebagai produk hukum peraturan perundang-undangan karena terdapat pula PKPU yang bersifat Internal. Agar pelaksanaan PKPU dapat berjalan dengan baik, maka sebagai peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, peraturan dalam PKPU harus berlaku secara umum dan selaras dengan norma yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, sehingga terjadi harmonisasi PKPU dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search