Garuda - Garba Rujukan Digital

FREIES ERMESSEN DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Damayanti, Gusti Ayu Ratih
Jurnal Advokasi Vol 6 No 1 (2016): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

In principle, there were two forms of administration policy, the policy of the administration of law and administrative policy that was not based on the law (the deviation from the law). Policy regulations based on law consists of rules policy based on Freies ermessen. Linkages Freies ermessen with the principle of legality was the principle of legality was the basis of legitimacy of government action and guarantee the protection of rights-the rights of the people. So it can be concluded that Freies ermessen does not conflict with the principle of legality because Freies ermessen category policy regulations based on law. Government officials were exempted from responsibility and accountability in the implementation of government affairs when the officials concerned to exercise authority and discretion and on behalf of the office and carried out in an environment of formal authority. Government officials charged with the responsibility and personal accountability in the case of officials concerned to personal error that caused it to deviate discretionary uses.

KAJIAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJAYANG DIRUMAHKAN PADA MASA PANDEMI COVID (19) BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ahmad Rifai; Gusti Ayu Ratih Damayanti
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pembangunanketenagakerjaan yang dilakukan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Dengan terjadinya kasus pandemi COVID-19 di Indonesia yang berdampak terhadap ekonomi dan dunia usaha yang mengakibatkan banyaknya terjadi PHK dan Perumahan bagi pekerja oleh sebab itu dalam penulisan ini perlu di bahas masalah perbedaan hak pekerja yang di PHK dengan pekerja yang dirumahkan menurut hukum ketenagakerjaan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan ( statutte approach ). pendekatan konsep ( conseptual approach ). Melihat setatus pekerja ada dua macam yaitu pekerja yang bekerja dengan perjanjian kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan pekerja dengan setatus Perjanjian Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) PKWT akan Putus hubungan kerjanya jika pekerja sendiri berhenti atau jika diputuskan oleh Pengusaha atauputus demi hukum hal ini karena pekerjatelah memasuki masa pensiun sedangkan PKWT akan putus hubungan kerjanya apabila perjanjian kerja tersebut berakhir terkait dengan perumahan pekerja ini terlebih dahulu harus disepakati dalam perjanjian kerja bersama dan kesepakatan kerja bersama karena tidak cukup hannya menggunakan perjanjian kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak saja. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterimaBerbeda halnya dengan pekerja yang dirumahkan karena masih bersetatus sebagai pekerja dan berhak atas berhak mendapat upah setiap bulannya, tunjangan dan hak-hak lain.

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTIMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LOMBOK UTARA Gusti Ayu Ratih Damayanti
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pembentukan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis (Perbup No. 34 Tahun 2017). Terkait dengan hal tersebut pembentukan Perbup No. 34 Tahun 2017 bukan dalam rangka untuk melaksanakan peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, melainkan pembentukan Perbup No. 34 Tahun 2017 dibentuk dengan pertimbangan untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis (SKB 3 Menteri Tahun 2017). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji persoalan mengenai apakah dasar pembentukan Perbup No. 34 Tahun 2017 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa SKB 3 Menteri Tahun 2017 tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) sehingga SKB 3 Menteri Tahun 2017 tidak dapat dijadikan dasar pembentukan Perbup No. 34 Tahun 2017.

KAJIAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJAYANG DIRUMAHKAN PADA MASA PANDEMI COVID (19) BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ahmad Rifai; Gusti Ayu Ratih Damayanti
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v2i2.1379

Pembangunanketenagakerjaan yang dilakukan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Dengan terjadinya kasus pandemi COVID-19 di Indonesia yang berdampak terhadap ekonomi dan dunia usaha yang mengakibatkan banyaknya terjadi PHK dan Perumahan bagi pekerja oleh sebab itu dalam penulisan ini perlu di bahas masalah perbedaan hak pekerja yang di PHK dengan pekerja yang dirumahkan menurut hukum ketenagakerjaan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan ( statutte approach ). pendekatan konsep ( conseptual approach ). Melihat setatus pekerja ada dua macam yaitu pekerja yang bekerja dengan perjanjian kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan pekerja dengan setatus Perjanjian Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) PKWT akan Putus hubungan kerjanya jika pekerja sendiri berhenti atau jika diputuskan oleh Pengusaha atauputus demi hukum hal ini karena pekerjatelah memasuki masa pensiun sedangkan PKWT akan putus hubungan kerjanya apabila perjanjian kerja tersebut berakhir terkait dengan perumahan pekerja ini terlebih dahulu harus disepakati dalam perjanjian kerja bersama dan kesepakatan kerja bersama karena tidak cukup hannya menggunakan perjanjian kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak saja. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterimaBerbeda halnya dengan pekerja yang dirumahkan karena masih bersetatus sebagai pekerja dan berhak atas berhak mendapat upah setiap bulannya, tunjangan dan hak-hak lain.

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dan Peraturan Daerah (Perda) Yuyun Puspita Sari; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Sri Karyati
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan DPD dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda, dan implikasi yuridis rekomendasi pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda oleh DPD. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu mengkaji ketentuan Pasal 249 Ayat (1) huruf j UU MD3 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (Analitical and Conseptual Approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan kewenangan DPD dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda diatur dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j dan Peraturan DPD Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib. Akan tetapi secara eksplisit terkait pengawasan Raperda dan Perda diatur dalam Pasal 251 ayat (1) dan (2) UU Pemda terkait pembatalan Perda oleh pemerintah pusat melalui Mendagri dan Gubernur yang selanjutnya kewenangan tersebut dikembalikan ke MA berdasarkan PMK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan PMK Nomor 56/PUU-XIV/2016. Hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda oleh DPD disebut rekomendasi, rekomendasi ini oleh DPD dilaporkan kepada Presiden dan DPR, namun rekomendasi ini tidak mengikat Presiden dan DPR dan belum ada pengaturan terkait mekanisme ataupun tindaklanjut terhadap rekomendasi tersebut dalam UU MD3 ataupun Peraturan DPD Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib sehingga rekomendasi ini tidak memiliki implikasi yuridis terhadap raperda ataupun perda.

Implementasi Pasal 66 AYAT (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Kabupaten Lombok Barat ) Suryantok Suryantok; Gusti Ayu Ratih Damayanti
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.418 KB)

ABSTRAK Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk kepulauan serta berdasarkan hukum dan menjalankan kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (1), (2), (3) UUDNRI Tahun 1945, mengingat Luas wilayah dan terdiri atas pulau-pulau maka dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3) diaturlah pembagian wilayah dengan sistem Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, atas dasar ketentuan konstitusi tersebut maka lahirlah sistem Pemerintahan daerah dengan pengaturan hukum tersendiri, yakni Undang–Undang Pemerintahan daerah dan undang-undang Pemilihan kepala daerah. Hal ini menandakan negara mengakui kedaulatan rakyat dalam sebuah pemilihan kepala daerah yang berisi pasangan 1(satu) paket kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai komponen dalam pemerintahan daerah, terkait dengan penulisan skripsi ini maka penulis mengambil Judul Implementasi Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Lombok Barat) Yang bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan dari perintah Norma Pasal 66 ayat (4) Undang-undang aquo, penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan mencari sebab dan akibat yang timbul dari lowongnya Jabatan Wakil Bupati Lombok Barat ditinjau dari Undang- undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, maka untuk mendapatkan data yang relevan peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dan lapangan (Field Research) dengan melakukan interview langsung kepada pihak-pihak terkait di Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Hasil Penelitian maka dapatlah diketahui penyebab tidak Diisinya jabatan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat, disebabkan oleh adanya Norma Kosong, yang mana dalam perintah norma Pasal 176 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, mengatur ketentuan dalam hal ihwal kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah, partai pengusung mengusulkan 2 orang calon untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD, dan tata cara Pemilihan melalui DPRD diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah, Perintah Norma Undang - undang kepada Pemerintah untuk melahirkan Peraturan Pemerintah tidak berjalan maksimal sehingga berlarut-larut dan menjadi komoditi politik hal ini bertentangan dengan Pasal 206c yang mengamanatkan PP terbit 3 bulan, sehingga jabatan aquo kosong hingga jabatan kepala daerah Periode pengganti 2014-2019 berakhir, namun hal itu sebenarnya bisa dihindari karena pada dasarnya dalam UU NO 10 Tahun 2016 dalam Pasal 205B menentukan penggunaan PP dari UU Nomor 1 Tahun 2015 Subsider UU No.8 Tahun 2015 untuk mengatasi recht vakum, praktis dengan tidak menjalankan perintah norma hukum merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh penguasa (Deteournement de Pouvoir) karena mengabaikan hukum dan berakibat hilangnya kedaulatan hukum dan juga kedaulatan rakyat dikabupaten Lombok Barat. Kata Kunci : Jabatan Wakil Kepala Daerah, Detournement De Pouvoir

Perlindungan Hukum Bagi Suami Istri Yang Bekerja Pada Satu Perusahaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Gusti Ayu Ratih Damayanti; Masniwati Masniwati
Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 1 (2020): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.972 KB)

Sebelum keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/ PUU-XV/2017 salah satu pasangan suami istri biasanya diwajibkan mengundurkan diri dari satu perusahaan atau salah satu pasangan di PHK (pemutusan hubungan kerja) oleh perusahaan apabila memiliki ikatan perkawinan. Perusahaan memiliki kuasa penuh menentukan boleh tidaknya sepasang suami istri bekerja berdampingan asal sebelumnya sudah ditetapkan dalam kontrak kerja atau peraturan perusahaan. Berdasarkan latar belakang, maka ditarik permasalahan yaitu (1) Bagaimanakah seharusnya pengaturan pasangan suami istri yang bekerja pada satu perusahaan setelah Putusan MK Nomor 13 / PUU-XV/2017? (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi suami istri yang bekerja pada satu perusahaan setelah Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017? Penelitian hukum normatif dalam tulisan ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan analisis konsep dengan mengacu pada bahan hukum. Pengumpulan bahan - bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskripsi serta dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan yaitu (1) Pengaturan bagi suami istri yang bekerja pada satu perusahaan seharusnya mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga. Mahkamah Konstitusi telah meniadakan hukum yang memberikan ruang kepada Pengusaha untuk membuat larangan menikah bagi Pekerja atau Buruh dalam satu kantor sebagaimana yang diatur Pasal 153 ayat (1) huruf f UU No. 13 Tahun 2003 sekaligus menciptakan keadaan hukum baru yang memperbolehkan Pekerja atau Buruh menikah dengan rekan sejawatnya dalam satu kantor. (2) Uji materiil Pasal 153 ayat (1) huruf (f) UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi suami istri yang bekerja pada satu perusahaan. Setelah keluarnya Putusan MK No 13/ PUU-XV/2017 memberikan jaminan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja sebagai dasar membuat perjanjian kerja bersama (PKB).

PEMBINAAN NARAPIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MATARAM GUSTI AYU RATIH DAMAYANTI; B. FARHANA KURNIA LESTARI; WA’ID KHAIRUL ABADI
GANEC SWARA Vol 17, No 3 (2023): September 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i3.540

This study aims to determine the form of coaching and to analyze the obstacles in fostering narcotics dealer convicts in the Class IIA Mataram Penitentiary so as to find out the efforts to overcome these obstacles. The type of legal research used in this research is empirical legal research. This research is descriptive in nature, data collection was carried out by interviewing convicts of narcotics dealers and correctional officers as samples determined by the author's will or purposive sampling. The author also conducts literature studies and observations/observations on coaching activities. Processing and data analysis is done by qualitative data analysis.Forms of coaching consist of personality coaching and independence coaching. The author also conducts an analysis of internal and external constraints in coaching and knows the efforts to overcome these obstacles. Internal obstacles include the lack of enthusiasm and awareness of narcotics dealer convicts to take part in coaching activities, the lack of qualified human resources in the field of coaching, facilities and infrastructure that do not yet support the implementation of coaching. Efforts to overcome internal obstacles include increasing the synergy of correctional officers and increasing the role of Correctional Guardians, establishing cooperation agreements/MoUs, maximizing the use of existing facilities and infrastructure to support coaching activities. External constraints, namely the dense activity of partners during the commemoration of religious holidays so that the implementation of coaching is less than optimal. Efforts to overcome external obstacles are to improve communication with partners and continue to collaborate in the context of development, improvement and or expansion.

Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas Melalui Tindakan Preventif Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Di Polda NTB)) Muhammad Zulfikri; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Fathur Rauzi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan bagaimana peran Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas melalui tindakan pencegahan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer berupa informasi hukum yang diperoleh langsung dari responden atau informan di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu data yang telah didokumentasikan sebagai bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Polisi memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum lalu lintas untuk menciptakan kesadaran masyarakat, dimana penegakan hukum dapat dilakukan dengan tindakan non penal yang bersifat preventif dan dengan sanksi yang bersifat legal. Kedua, Dalam hal ini Polisi Lalu Lintas memiliki kewenangan diskresi, artinya kewenangan untuk melakukan tindakan di luar hukum yang dicatat secara formal sebagai bentuk tindakan preventif dalam membangun kesadaran hukum pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (Wni) Oleh Warga Negara Asing (WNA) Rafika Nur Affiani; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Hafizatul Ulum
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana pengaturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam hukum positif dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA). Penelitian ini menggunakan hukum Normatif, Penelitian ini disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi berdasarkan hasil Penelitian Pengaturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dalam hukum positif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvesi Hak Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Dan Diatur Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung yang dikeluarkan untuk mengatur pengangkatan anak, yaitu SEMA No.3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak yang lebih menekankan bahwa agama anak angkat harus sama dengan agama calon orang tua angkatnya. Peraturan-peraturan pengangkatan anak tersebut tidak terlepas dari upaya perlindungan anak yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Anak. Khusus pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing bukan hanya berpengaruh pada status anak angkat saja tetapi juga terhadap kewarganegaraannya, Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search