Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NURSCOPE: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan Jurnal Informatika Gloria Justitia
Edy Nugroho
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
SISTEM PENENTUAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DENGAN METODE ANALITYCAL HIRARCHY PROCESS Dyah P.A, Nur Rochmah; Nugroho, Edy; Aribowo, Eko
Jurnal Informatika Vol 2, No 2: July 2008
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.425 KB)

Abstract

Bantuan langsung Tunai adalah program dari pemerintah akibat dicabutnya subsidi BBM dan dialihkan kepada rakyat miskin agar kemiskinan di Indonesia berkurang, dengan adanya BLT ini diharapkan kemakmuran penduduk semakain merata. Penyeleksian masyarakat yang mendapatkan BLT selama ini masih menggunakan cara manual yang dapat memperlambat kerja Badan Pusat Statistik. Untuk mempermudah menyeleksi masyarakat dibutuhkan suatu program aplikasi sistem pendukung keputusan yang dapat membantu dalam mengambil suatu keputusan secara cepat, tepat, dan akurat. Dari penelitian ini dihasilkan program aplikasi sistem pendukung keputusan untuk penerimaan dana BLT dengan metode analitycal hierarchy process. Hasil dari pengujian yang dilakukan terhadap program aplikasi ini telah berjalan dengan baik dan dapat membantu Badan Pusat Statistik dalam proses penerimaan dana BLT.
Virtual reality therapy murottal Al-Qur’an surah Ar-Rahman menurunkan tingkat kecemasan pasien dewasa non bedah Nugroho, Edy; Yusuf, Ah; Wahyuni, Erna Dwi
NURSCOPE: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan Vol 9, No 2 (2023): Desember
Publisher : Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/nurscope.9.2.82-93

Abstract

Kecemasan pasien di Instalasi gawat darurat akan berpengaruh pada kondisi fisik dan psikologis sehingga mempengaruhi proses penyembuhan. Virtual therapy dengan media murrotal Al-Qur’an merupakan salah satu cara untuk mengatasi kecemasan tersebut.Metode:Penelitian ini merupakan quassy experiment dengan model pre test- post test with control group design, teknik pengambilan sample menggunakan teknik purposive random sampling dengan jumlah responden 24 kelompok intervensi dan 24 kelompok kontrol. Sebelum diberikan VR pasien dikaji kecemasan menggunakan hospital anxiety depression scale (HADS) kemudian diberan dosis VR selama 10 menit dengan frekuensi 50dB dilanjutkan istirahat 5 menit dan dilanjutkan kembali VR selama 10 menit kemudian dilakukan pengkajian kecemasan ulang di akhir sesi. Uji Analisis menggunakan T-test pada kelompok kontrol dan mann withney u pada kelompok intervensi dengan tingkat kepercayaan 95 % (a =0,05).Hasil: Hasil penelitian menunjukan nilai signifikansi kelompok kontrol (0,108) > kelompok intervensi (0,000) yang dapat disimpulkan kelompok intervensi berpengaruh dalam menurunkan kecemasan pasien dewasa non bedah di triase kuning IGD RSI Sultan Agung Semarang. Simpulan:Virtual reality therapy dengan murrotal Al-Qur’an dengan Surah Ar-Rahman menurunkan kecemasan pasien dewasa non bedah.
KORBAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nugroho, Edy; Nugroho, Eddy; Adipradana, Nugroho
Gloria Justitia Vol 4 No 2 (2024): Vol. 4 No. 2 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v4i2.6119

Abstract

Korupsi dapat mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat/rakyat, para pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Namun menjadi persoalan bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi terhadap korbannya yaitu negara dan khususnya masyarakat/rakyat. Oleh karena itu perlu ada kebijakan untuk mengurangi penderitaan korban (masyarakat/rakyat) dengan memberikan restitusi atau kompensasi. Pasal 35 United Nations Convention Against Corruption mengatur dapat diberikannya kompensasi, dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34, 29 November 1985, yang mengadopsi Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power mengatur dapat diberikannya restitusi bagi korban tindak pidana. Restitusi lebih tepat untuk dipilih dibandingkan kompensasi, khususnya tipe monetary-community restitution atau tipe servive-community restitution jika korban tindak pidana korupsi lebih bersifat kolektif, dan tipe monetary-victim restitution jika korbannya tunggal. Apabila kebijakan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana korupsi akan diterapkan, maka perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan agar memiliki landasan hukum jelas.
Co-Authors Ah Yusuf, Ah Eko Aribowo Nugroho Adipradana Nugroho, Eddy Nur Rochmah Dyah P.A Wahyuni, Erna Dwi