Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) UNES Journal of Swara Justisia Ekasakti Journal of law and Justice
Adhi Wibowo
Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
Arts Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN TERDAKWA DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN Adhi Wibowo; Rachmat Akbar
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.280

Abstract

Dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan terdakwa dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana tanpa didukung oleh alat-alat bukti lainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap keterangan terdakwa dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada satpam pada saat bertugas pada Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg Penelitian ini merupakan penelitian hokum yang in-concreto terhadap putusan Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis diperoleh bahwa Pertimbangan hakim Terhadap Keterangan Terdakwa dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan kepada satpam pada saat bertugas pada Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg dan Nomor: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg telah mencakup pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis.
FUNGSI DAN KEDUDUKAN SAKSI YANG MERINGANKAN (A DE CHARGE) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SIDANG PERKARA PIDANA Tomi Harianto; Adhi Wibowo
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Given the importance of the presence of a witness in the criminal justice process to discover material truths, the function and position of witnesses are privileged and desirable for the parties involved in the criminal justice process. Especially for the relieving witness, his presence is expected by the defendant to provide information in the proceedings aimed at relieving the defendant and can be used as a consideration for the prosecutor in filing a lawsuit in the criminal justice process, as well as to convince the judge in taking the decision. Witnesses filed by a suspect or a defendant who is expected to provide a favorable testimony to him is called a de charge witness.
PERLINDUNGAN HUKUM NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG Desmawanti Desmawanti; Adhi Wibowo
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana wanita dan narapidana anak berbeda-beda. Sudah menjadi kodrat wanita mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga sudah menjadi suatu kewajaran bahwa narapidana wanita mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana lain. Penelitian ini dilakukan diLembaga Permasyarakatan Klas II A Padang dengan teknik wawancara. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan beberapa kendala yaitu : pertama, kendala internal yang berupa: kurangnya kualitas dan kuantitas pembina/pembimbing, sarana dan prasarana yang masih kurang, anggaran/dana yang masih kurang dan kedua, kendala eksternal yang berupa kurangnya partisipasi atau dukungan masyarakat.
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Encep Henry; Andhi Wibowo
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disparity of punishment is often associated with the independence of judges because the punishment model set forth in the Criminal Code only formulates maximum penal sanctions only, in addition because u ndangjudicial power also regulates that The judge must also consider the good and evil nature of the defendant. The disparity of the decision of the judge also occurred in the District Court of Class IA Padang whichexamined and decided on the case of narcotics crime with the same panel of judges and the indictment of the same article but the decision given to the defendant was different. With the occurrence of criminal disparity without any explanation to the general public then the impact of the emergence of a sense of injustice in the convicted parties themselves and the people who do not know the background of the criminal provision.
KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERIKANAN Firdaus Firdaus; Adhi Wibowo
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.37

Abstract

Kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Angkatan Laut serta Penyidik Kepolisian Perairan. Sebagai salah satu subsistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana perikanan Ditpolair Polda Sumbar diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Sumatera Barat. Kewenangan yang diberikan kepada penyidik dalam melakukan penyidikan adalah penggunaan upaya paksa, namun demikian dalam pemberantasan tindak pidana perikanan masih menemukan kendala.Salah satu kendalayang dihadapi adalah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antar instansi dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing penyidik sehingga pemberantasan tindak pidana perikanan belum optimal.
PERTANGGUNG JAWABAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA POLRI DALAM PELAKSANAAN TUGAS (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Sumbar) Hendra Hendra; Otong Rosadi; Adhi Wibowo
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meskipun prosedur penggunaan senjata api oleh anggota Polri yang diatur dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 namun penyalahgunaan senjata api masih ada saja dilakukan anggota Polri karena disebabkan faktor psikologis dan kurangnya pengawasan dari pimpinan di bidang kepolisian. Permasalahan yang dibahas tentang pelaksanaan prosedur kepemilikan senjata dan penggunaan api bagi anggota Polri, dan kendala-kendala dalam menerapkan aturan penggunaan senjata api, serta bentuk pertanggung jawaban pidana dan kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normative sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendukung pendekatan utama. Hasil penelitian menunjukkan pertama, Prosedur kepemilikan senjata api adalah mengikuti tes psikologis, harus melalui izin Kasatker tempat personil bertugas, minimal berpangkat Bripda, Lulus Ujian menembak, Lulus tes kesehatan, Izin rekomendasi dari Propam dan Izin dari detasemen markas. Kedua kendalakendala penggunaan senjata api yaitu adanya perlawanan perlawanan fisik dari tersangka, perlawanan pasif oleh tersangka dan adanya sikap perlawanan aktif dengan menunjukan sikap yang berlawanan dan memolototi polisi, Ketiga bentuk pertanggung jawaban pidana penyalahgunaan senjata api berupa sanksi pidana dengan melakukan proses penyidikan terhadap anggota Polri tersebut hingga diproses sampai ke pengadilan, dan dalam bentuk pelanggaran berupa sanksi kode etik dengan penurunan pangkat atau yang paling tinggi adalah PTDH (Pemberhentian tidak dengan hormat).
PEMENUHAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA MENGHASUT ORANG LAIN DALAM AKSI UNJUK RASA ANARKIS OLEH PENYIDIK SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR AGAM Muzhendra Muzhendra; Iyah Faniyah; Adhi Wibowo
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The offense of incitement is regulated in Article 160 and Article 161 paragraph (1) of the Criminal Code as an act whose offensive is directed to public order in which the regulation of this criminal act is intended to protect the legal interest of public order. The occurrence of an anarchist rally originated from the incitement of the suspect by inciting the masses, so that the words and sentences made by the suspect at the time of the mass rally became brutal and anarchic. Against the instigating action that resulted in anarchism, the mass of the investigator requested responsibility through the investigation process by applying the elements of the provision so that it could be qualified as a criminal act to incite others.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi Pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor PasamanBarat) Randhya Sakthika Putra; Iyah Faniyah; Adhi Wibowo
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Act Number 22 Year 2001 on Oil and Natural Gas regulated on prohibited and threatening acts with criminal sanctions for anyone who violates them. One of the prohibited acts is to commit criminal misuse of subsidized fuel oil (BBM). To be able to qualify such action, the police as investigator must pay attention to the elements of the provisions of Article 23 and Article 53 letter b and Article 55, so that will realize the effectiveness of law enforcement on the crime of misuse of subsidized fuel through the process of investigation with all the constraints faced in law enforcement.
HASIL TES URINE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN Roy Capri Tiskartono; Iyah Faniyah; Adhi Wibowo
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article 75 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates the authority of police investigators and the National Narcotics Agency to conduct urine tests on narcotics crimes. The urine test test is intended to ensure the perpetrators consume narcotics so that they can be determined as suspects in criminal acts of narcotics abuse. The role of urine test results in an effort to apply the elements of the article and to prove a narcotics case is very important to be carried out in order to assist investigators in the inspection process and determine someone who is suspected of using narcotics as investigators of the West Sumatra Regional Police Directorate of Investigation cases of narcotics abuse committed by individual members of the National Police.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN Teguh Prilianto; Philips A. Khana; Adhi Wibowo
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of rape of a child is part of a sexual crime, provided for in act No. 35 of 2014 on Amendment to act No. 23 of 2002 on Child Protection, which in the law regulates about sexual intercourse committed against children is contained in clause 81. Cases of child intercourse is one of the cases that became the scourge for the community and entered the stage of concern, because every day the crime rape involving children as victims we often hear and we know from various mass media. This happens not only in the school environment, home environment (neighbors), even in the family environment.Based on the above background, the authors formulate the problem as follows: First, how the implementation of legal protection for children victims of criminal rape in Polres Solok Kota? Second, what are the constraints faced in implementing legal protection for child victims of crime of rape and how to overcome these obstacles by Polres Solok Kota?The research that the authors do is an analytical descriptive study that describes the data as it is to then performed an analysis of the data based on relevant rules. The approach method used is the normative juridical approach that is a study that emphasizes or refers to the legal norms contained in legislation relating to diversion. This approach is also supported by an empirical juridical approach, namely by looking at how legislation is applied in field practice. The data source used is primary data and secondary data. The data obtained were analyzed qualitatively and presented in analytical descriptive form.Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the legal protection provided by the investigators Polres Solok Kota in the form of the application of criminal provisions in accordance with the law of child protection and attention to the rights of children, providing easy access to information about the development of the case, public and safety assurance to child victims. The obstacles encountered by Solok Kota police investigators are first, from the victim's own children who feel shame, trauma and fear, overcome by providing understanding and assistance by parents / guardians / trusted people during the examination. Secondly, from uncooperative family side, so the investigator Polres Kota Solok provide legal understanding to the victim's child's family first. Thirdly, unlike the perception of law enforcement officers, regular coordination is required. Fourth, facilities and infrastructure in the area are still limited, so the government should try to equip all facilities and infrastructure needed for legal protection of children.
Co-Authors Desmawanti Desmawanti Elmarisa Khairani Encep Henry Firdaus Diezo Hendra Hendra Iyah Faniyah, Iyah Muzhendra Muzhendra Otong Rosadi Philips A. Khana Rachmat Akbar Randhya Sakthika Putra Roy Capri Tiskartono Teguh Prilianto Tomi Harianto Yenni Fitria Yuhandre .