Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RESAM Jurnal Hukum Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia
Firdaus Diezo
Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Effectiveness of the Implementation of Additional Criminal Execution Replacement Money in Corruption Crimes Achmad Surya; Firdaus Diezo
RESAM Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2022): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v8i2.63

Abstract

In the process of recovering state financial losses, the Prosecutor's Office has an obligation to return state finances due to corruption. The purpose of this study is to examine the implementation of the additional criminal execution of substitute money and its obstacles by the Central Aceh District Attorney against corruption cases. This type of research is empirical normative research by analyzing primary data and secondary data. Data collection techniques used are direct interviews with informants and document studies. Furthermore, the collected data is processed by qualitative analysis. The execution of additional criminal compensation by the Central Aceh District Prosecutor's Office has been carried out well and effectively. Obstacles to the Central Aceh District Attorney's Office in carrying out additional criminal executions of replacement money, namely: First, the difficulty of tracing the assets of the suspect/defendant in an effort to recover state financial losses. Second, convicts of criminal acts of corruption prefer to undergo a subsidiary sentence of imprisonment/corporate law rather than paying replacement money.
KAJIAN PERKEMBANGAN REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM Ratih Agustin Wulandari; Firdaus Firdaus
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.582

Abstract

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah membuat munculnya potensi untuk terjadinya Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah membuat munculnya potensi terjadinya sengketa perbankan syariah semakin tinggi, yang harapannya didukung regulasi untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul, agar tidak adanya kekosongan hukum dan terwujudnya kepastian hukum serta tidak bertentang dengan UUD 1945 sebagai dasar negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana produk hukum yang tediri dari peraturan perundang-undangan, norma, doktrin dan teori menjadi pokok kajiannnya. Penelitian ini bertujuan untuk menegtahui penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut hukum islam serta Perkembangan Regulasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia dalam perspektif Politik Hukum. Penelitian ini menyimpulkan Islam mengenal 4 cara penyelesaian sengketa yaitu : musyawarah, shulh (perdamaian), al-tahkim, dan alqadha.. Regulasi perbankan syariah semakin meningkat dan berkembang seiring dengan perkembangan perbankan syariah dibuktikan dengan berbagai peraturan perundang undangan yang diberlakukan. Konteks politik hukum dalam dimensi kebijakan pemberlakukan hukum (enactment policy) perbankan syariah dapat dijelaskan dalam dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber dalam pembentukan sistem hukum nasional selain hukum adat (kebiasaan masyarakat) dan hukum Barat (Belanda) yang memiliki kedudukan yang sama dan seimbang.
KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERIKANAN Firdaus Firdaus; Adhi Wibowo
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.37

Abstract

Kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Angkatan Laut serta Penyidik Kepolisian Perairan. Sebagai salah satu subsistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana perikanan Ditpolair Polda Sumbar diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Sumatera Barat. Kewenangan yang diberikan kepada penyidik dalam melakukan penyidikan adalah penggunaan upaya paksa, namun demikian dalam pemberantasan tindak pidana perikanan masih menemukan kendala.Salah satu kendalayang dihadapi adalah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antar instansi dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing penyidik sehingga pemberantasan tindak pidana perikanan belum optimal.
Co-Authors Achmad Surya Adhi Wibowo Putri Elsania Wahida Ratih Agustin Wulandari