Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS KELAYAKAN USAHA NELAYAN TANGKAP ‘PUKAT BELANAK’ DI DESA SALIMBATU KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH KABUPATEN BULUNGAN Muhammad Firdaus; Gazali Salim; Rita Rita; Agus Indarjo; Permana Ari Soejarwo; Mufrida Zein; Achmad Daengs GS
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 15, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v15i2.8234

Banyak masyarakat nelayan di Desa Salimbatu menggunakan alat tangkap pukat belanak dengan hasil tangkapan utama ikan belanak sebagai salah satu mata pencaharian di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Tujuan penelitian untuk mengetahui kelayakan usaha nelayan alat tangkap pukat belanak. Metode penelitian menggunakan desktiptif kuantitatif. Metode pengambilan sampel dan data penelitian dilakukan selama 3 bulan dari November 2018 – Januari 2019 dengan survei lapangan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan bantuan kuesioner. Analisis finansial digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis tingkat pendapatan nelayan untuk investasi sebesar Rp10.009.700,- dan penerimaan sebesar Rp14.252.250,-/bulan dengan biaya total produksi sebesar Rp5.087.008,-. Keuntungan tiap bulan sebesar Rp9.573.242,-. Analisis usaha diketahui nilai BEP 15 Kg/hari dan 450 kg/bulan, ROI per bulan dan per hari 1,802 dan Nilai Benefit Cost Ratio (R/C) rata-rata 3,75. Rekomendasi kebijakan analisis tersebut memiliki nilai positif dan layak untuk dijalankan.Title: Business Feasibility Analysis of ‘Pukat Belanak’ Fishers in the Salimbatu Village, Tanjung Palas Tengah Sub Regency of Bulungan RegencyThere are a lot of gillnet fishers for mullet fish in Salimbatu Village as one of the asset of livelihood in Salimbatu Village, Tanjung Palas District, Bulungan Regency. The research objective was to determine the business feasibility of gillnet fishing. The research used quantitative descriptive method. Data were collected for three months in November 2018 to January 2019 with a field survey through observation and interview questionnaires. Financial analysis was used in this research. The analysis resulted the fishers’ income level for investment was IDR10,009,700,00, revenue of IDR14,252,250,00/month with a total production cost of IDR5,087,008,00. The monthly profit is IDR9,573,242,00. The business analysis determined the calculation of BEP is 15 kgs/day and 450 kgs/month, ROI per month and 1.802 per day, and the average cost ratio (R/C) is 3.75. The study recommended that the business have positive values and are worth undertaken.

ANALISIS KEBERLANJUTAN USAHA BUDI DAYA RUMPUT LAUT DI SUMBA TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR Permana Ari Soejarwo; Risna Yusuf; Armen Zulham
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 1 (2019): JUNI 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Keberlanjutan usaha budi daya rumput laut di Sumba Timur dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kelembagaan dan teknologi. Untuk itu, memerlukan perencanaan yang dapat menjamin keberlanjutan usaha yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan usaha budi daya rumput laut dari faktor ekonomi, kelembagaan dan teknologi dengan menggunakan Rapid Appraisal For Fisheries (RAPFISH). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi usaha budi daya rumput pada faktor ekonomi mempunyai nilai indeks keberlanjutan 69,73 nilai tersebut masuk kategori cukup berkelanjutan. Atribut faktor ekonomi yang paling berpengaruh yaitu usaha budi daya rumput laut dapat membuka lapangan pekerjaan dengan nilai perubahan root means square 8.68. Selanjutnya nilai indeks keberlanjutan usaha budi daya rumput laut pada faktor kelembagaan yaitu 74,38 nilai tersebut masuk kategori cukup berkelanjutan. Atribut faktor kelembagaan yang paling berpengaruh yaitu unit pelayan teknis kebun bibit rumput laut dengan nilai perubahan root means square 4.27. Sedangkan nilai indeks keberlanjutan faktor teknologi pada usaha budi daya rumput laut yaitu 60,50 nilai ini masuk kategori cukup berkelanjutan. Atribut faktor teknologi yang paling berpengaruh yaitu keberadaan industri rumput laut dengan nilai perubahan root means square 3.00. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha budi daya rumput laut di Sumba Timur masih sangat berpotensi untuk dikembangkan melalui perencanaan serta pengelolaan terpadu antara pemerintah, sektor industri dan pembudi daya rumput laut dengan mempertimbangkan atribut-atribut yang paling berpengaruh dari faktor ekonomi, kelembagaan dan teknologi. Analysis of Seaweed Farming Business Sustainability in the East Sumba, East Nusa TenggaraThe sustainability of seaweed farming in East Sumba can be influenced by economic, institutional and technological factors. For this reason, it requires planning that can guarantee the sustainability of this business. This study aims to analyze the sustainability of seaweed farming business from economic, institutional and technological factors using Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH). The results of this study indicate that the condition of seaweed farming on economic factors has a sustainability index value of 69.73, which is categorized as sufficiently sustainable. The most influential economic factor attributes is seaweed farming business that can provide employment with a root means square change value of 8.68. Furthermore, the index value of seaweed farming sustainability in institutional factors is 74.38 and categorized as sufficiently sustainable. The most influential institutional factor attribute is the technical service unit in the seaweed seed garden with a value of root means square change of 4.27. While the technological factor sustainability index value in seaweed farming is 60.50 and categorized as sufficiently sustainable. The most influential attribute of technology factor is the presence of seaweed industry with a value of root means square of 3.00. This research showed that the sustainability of seaweed farming business in East Sumba still has the potential to be developed through integrated planning and management between the government, industrial sector and seaweed farmers by considering the most influential attributes of economic, institutional and technological factors.

VALUASI EKONOMI SUMBERDAYA TERUMBU KARANG DAN MANGROVE DI KAWASAN TAMAN WISATA PERAIRAN (TWP) GILI MATRA, LOMBOK UTARA, NUSA TENGGARA BARAT Siti Hajar Suryawati; Permana Ari Soejarwo; Irwan Muliawan; Maulana Firdaus
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Taman Wisata Perairan Gili Matra merupakan kawasan yang mempunyai nilai ekonomi dan kualitas ekologi yang sangat besar. TWP Gili Matra juga digunakan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan mengetahui nilai ekonomi total ekosistem terumbu karang dan mangrove di TWP Gili Matra menggunakan metode TEV (Total Economic Value) yang terdiri dari analisis nilai guna langsung menggunakan metode effect on production (EoP) dan travel cost method (TCM), nilai guna tidak langsung menggunakan metode replacement cost dan contingent valuation method (CVM), nilai pilihan menggunakan benefit transfer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kegunaan langsung yang meliputi nilai kegunaan sebagai perikanan tangkap sebesar Rp151.130.418/ ha/tahun, nilai kegunaan sebagai penyedia jasa wisata sebesar Rp1.102.165.479/tahun. Nilai kegunaan tidak langsung meliputi nilai kegunaan sebagai pelindung pantai sebesar Rp9.569.065.000/tahun, nilai kegunaan sebagai serapan karbon sebesar Rp150.378,54/tahun serta sebagai nilai kegunaan sosial budaya sebesar Rp4.460.856.979/tahun. Selanjutnya sebagai nilai pilihan untuk penyedia keanekaragaman hayati yaitu untuk ekosistem mangrove sebesar Rp3.043.593.225/tahun serta terumbu karang sebesar Rp10.821.883.500/tahun. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai ekonomi tersebut mempunyai manfaat dan fungsi yang penting sebagai sumberdaya ekonomi maupun ekologi bagi masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu keberadaan TWP Gili Matra harus tetap dipelihara sebagai aset pembangunan wilayah. Pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan mangrove dapat dilakukan secara terpadu antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta agar ketersediaan sumberdaya terumbu karang dan mangrove di TWP Gili Matra tetap terjaga. Title: Economic Valuation of Coral Reef and Mangrove Resources in The Gili Matra Marine Tourism Park Area, Lombok Utara, Nusa Tenggara BaratGili matra tourism park (TWP Gili Matra) is an area with a high value and quality in both ecological and economical. TWP Gili Matra also contributes to living source for local community. This research aims to identify utilization of coral reef and mangrove ecosystem in TWP Gili Matra by using Total Economic Value (TEV) method that consists of direct utilization value analysis using Effect on Production (EoP) method and Travel Cost Method (TCM), while indirect utilization value using Replacement Cost Method and Contingent Valuation Method (CVM), option value analysis using Benefit Transfer method. The results showed that the direct use value including the use value as a capture fishery of IDR 151,130,418/ ha/year, the use value as a tourist service provider of IDR 1,102,165,479/year. Indirect use value including the use value as a coastal protector of IDR 9.569.065.000/year, the use value as carbon uptake of IDR150,378,54/year and the use value as social cultural value of IDR 4,460,856,979/year. Furthermore as selected value for natural biodiversity provider namely for mangrove ecosystem of IDR 3,043,593,225/year and coral reef of IDR 10,821,883,500/year. This result showed that the economic value gives important benefits and functions as economic and ecological resources for society and government. Therefore, it is necessary to preserve the existence of TWP Gili Matra as an asset of regional development. Integrated control and monitoring among government, community and private sector in its utilization will ensure the availability of coral reef and mangrove resources in TWP Gili Matra.

POTENSI USAHA BUDI DAYA RUMPUT LAUT DI PULAU PANJANG KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN Permana Ari Soejarwo
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

ABSTRAK Pulau Panjang merupakan salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang potensial untuk budidaya rumput laut. Usaha ini diprediksi mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di Pulau panjang. Penelitian ini bertujuan mempelajari potensi usaha rumput laut di Pulau Panjang Kabupaten Serang. Data dan informasi primer dikumpulkan melalui observasi lapangan, focus group discussion (FGD) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang, pembudidaya, perangkat desa, serta pengumpulan data sekunder. Data dianalisis secara deskriptif sehingga memberi informasi tentang potensi produksi rumput laut, rata-rata pendapatan pembudidaya dengan serapan tenaga sertanilai tambah dari komoditas rumput laut. Hasil penelitian menunjukkan luasan budi daya rumput laut 100 ha diperoleh 224 ton rumput laut kering dalam sekali panen (45 hari) dengan nilai Rp3.360.000.000 atauRp16.800.000 per petak (0.5 ha). Pada luasan 100 Ha usaha budidaya rumput laut ini dapat menyerap 1.000 orang tenaga kerja. Sehingga dapat mengurangi pengangguran. komoditas rumput laut dapat dijadikan beberapa produk dengan nilai jual tinggi.Title: Potential of Seaweed Farming Business in Pulau Panjang Serang District, Banten ProvinceABSTRACT Pulau Panjang is one of coastal area in Serang District with potential in marine and fisheries sectors. Seaweed farming is predicted to be able to increase community income in Pulau Panjang. This study aims to describe potency of seaweed farming in Pulau Panjang, Serang District. Data andinformation were collected through Focus Group Discussion (FGD), field observation and secondary data. Data were analyzed descriptively by describing about seaweed farming potency from seaweed production, average income of seaweed farmer, increased number of labour and added value of commodity. Result of this study shows that seaweed farming area of 100 ha produced 224 tons of dry seaweed in one harvest period (45 days) with value of 3.360.000 or 16.800.000 per plot area (0.5 ha). Meanwhile, it absorbs labours up to 1000 persons for 100 ha area. Thus, seaweed farming helps to reduce the number of unemployment, and it creates additional values of seaweed which they could beprocessed into numerous food products.

SALURAN PEMASARAN RUMPUT LAUT (Eucheuma cottonii) DI SUMBA TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR Permana Ari Soejarwo; Risna Yusuf
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

ABSTRAKNusa Tenggara Timur merupakan produsen terbesar kedua setelah Sulawesi Selatan dalam produksi rumput laut jenis Eucheuma cottonii. Karena itu, peluang pengembangan rumput laut jenis E. cottonii sangat menjanjikan dengan pangsa pasar yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saluran pemasaran rumput laut jenis Eucheuma cottonii di Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data dan informasi dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pembudidaya serta dengan pengumpulan data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif dengan memberikan informasi mengenai saluran pemasaran rumput laut jenis Eucheuma cottonii di Sumba Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saluran pemasaran rumput laut di Sumba Timur dapat ditentukan oleh sumber permodalan yang berasal dari modal pribadi dan koperasi sehingga pemasaran tidak dipengaruhi oleh pedagang atau tengkulak. Kemudian dari sisi serapan dan pemasaran sumput laut dapat ditentukan oleh jenis produksi rumput laut yang terdiri dari raw material dan chips rumput laut. Raw material akan diserap oleh pedagang rumput laut lokal, pedagang rumput laut luar daerah Sumba Timur dan PT ASTIL. PT ASTIL akan mengolah rumput laut menjadi chips yang kemudian diserap oleh pembeli yang ada di Maassar, Surabaya dan Jakarta.Title: ABSTRACTEast Nusa Tenggara is the second largest producer after South Sulawesi in the production of Eucheuma cottonii. Therefore, the opportunity to develop Euchema cottonii seaweed is very promising with a high market share. This study aims to determine the marketing distribution of Eucheuma cottonii in East Sumba, East Nusa Tenggara Province. Data and information were collected through field observations and in-depth interviews with farmers as well as with secondary data collection. The data were analyzed qualitatively and described in descriptive form by providing information about the marketing distribution of Eucheuma cottonii in East Sumba. The results showed that the marketing distribution for seaweed in East Sumba could be determined by capital sources that originating from private capital and cooperatives so that marketing was not influenced by traders or middlemen. Furthermore the absorption and marketing of seaweed can be determined by the type of seaweed production consisting of raw material and seaweed chips. Raw material will be absorbed by local seaweed traders, seaweed traders in outside East Sumba and PT ASTIL. PT ASTIL will process seaweed into chips which are then absorbed by buyers in Makassar, Surabaya and Jakarta.

ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KERAMAHAN LINGKUNGAN ALAT TANGKAP SERO (SET NET) DI PERAIRAN PULAU BANGKUDULIS KABUPATEN TANA TIDUNG, KALIMANTAN UTARA Gazali Salim; Muhammad Firdaus; Muhammad Fajar Alvian; Agus Indarjo; Permana Ari Soejarwo; Achmad Daengs GS; Lukman Yudho Prakoso
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Perairan Pulau Bangkudulis merupakan daerah estuaria dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Kondisi ini berpotensi memiliki nilai ekonomi dalam kegiatan perikanan tangkap yang dilakukan secara berkelanjutan dan lestari. Potensi pemanfaatan perikanan salah satunya yaitu dengan menggunakan alat tangkap sero (set net) yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sosial ekonomi dan tingkat keramahan lingkungan alat tangkap sero (set net) yang dilakukan di perairan Pulau Bangkudulis Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei dan wawancara, sementara itu teknik penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sisi sosial ekonomi, alat tangkap sero merupakan salah satu alat tangkap yang menguntungkan bagi nelayan di Kabupaten Tana Tidung karena tidak bertentangan dengan budaya setempat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Sero masuk ke dalam kategori alat tangkap yang berkelanjutan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan. Pemanfaatan alat tangkap sero (set net) dalam kegiatan perikanan tangkap di Pulau Bangkudulis mempunyai bobot 27,71, nilai ini masuk dalam kategori ramah lingkungan. Dimana alat tangkap sero tersebut telah memenuhi 3 kriteria tingkat keramahan lingkungan yaitu X2 tidak merusak lingkungan, X5 produksi tidak membahayakan konsumen dan X7 dampak terhadap biodiversitas.Titled: Socio Economic and Environmental Friendliness Analysis Set net Fishing Gear in The Waters of Bangkudulis Island, Tana Tidung Regency, North KalimantanThe waters of Bangkudulis Island is an estuary area with high marine biodiversity level. This condition is potential to have economic value in the sustainable and continuous capture fisheries activities. One of the fisheries utilization potential is by using set net fishing gear that conducted by community in Tana Tidung District. This research aimed to obtain environmental friendliness level using set net fishing gear in the waters of Bangkudulis Island Tana Tidung regency North Kalimantan by using quantitative descriptive approachment. Data collection technique was conducted by using survey and interview, while sampling technique was conducted by using purposive sampling. The result show that from socio-economic aspect, set net fishing gear is a profitable fishing gear for the fishermen in Tana Tidung Regency because it’s in line with local culture and existing regulation. Set net is categorized in the category of sustainable marine and fisheries resources fishing gear. The fisheries utilization by using set net in Bangkudulis Island has value of 27.71 and categorized in the category of environmentally friendly. Where the set net fishing gear meets three criteria of environmental friendliness namely X2 not damage the environment, X5 the production does not harm the consumers, and X7 impact to the biodiversity.

ANALISIS KESIAPAN SENTRA KELAUTAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) PULAU MOA SEBAGAI SENTRA PERIKANAN DI MALUKU BARAT DAYA Permana Ari Soejarwo; Umi Muawanah; Bayu Vita Indah Yanti
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Pembangunan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Pulau Moa akan direalisasikan dengan adanya rencana Pengembangan infrastruktur serta sarana prasana pendukung kegiatan kelautan perikanan. SKPT berpotensi dalam meningkatkan kegiatan penangkapan dan pemrosesan perikanan di Maluku Barat Daya (MBD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan SKPT Moa sebagai salah satu sentra industri perikanan di pulau terluar Indonesia dengan metode deskritif kualitatif. Data dan informasi primer dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya, nelayan dan perangkat desa. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari berbagai instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek yang diteliti pada kesiapan SKPT Moa meliputi kesiapan infrastruktur, sarana dan prasaran, kelembagaan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan. Strategi persiapan SKPT Moa antara lain dengan: 1) Percepatan pembangunan infrastruktur SKPT Moa seperti listrik, air bersih, jalan, telekomunikasi, bandar udara dan pelabuhan; 2) Pembentukan dan penguatan kelembagaan non formal dan formal dalam pengelola aset produktif SKPT, 3) Percepatan dalam optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan perikanan. Hal ini dipertimbangkan dari sisi alat tangkap dan armada, pelatihan dan pendampingan terhadap nelayan, serta komunikasi dan konsolidasi dengan pengelola WPP 714 di tingkat regional dan tingkat propinsi.Title: Readiness Analysis of The Integrated Marine and Fisheries Center (IMFC) in Moa Island as Fisheries Center in South West MalukuThe development of Integrated Marine and Fisheries Center (IMFC), so called IMFC in Moa Island will be realized through the ingrastructure establshement and supporting facilites supporting marine and fisheries activitites. IMFC has the potentisla to increase the capture fisheries and fish processing development in Southwest Maluku (Maluku Barat Daya, MBD). This study aims to analyse the readiness level of IMFC Moa as one of the fisheries industries center using qualitative descriptive method. Data was gathered thorugh field observation, in depth interview with fishers, fisheries offices at MBD and village officers. Secondary data was collected from relevant offices in MBD. The study analyses several aspects including infrastructure, facilities, governance, marine resource utilizstion. Several strategies to speed up the IMFC readiness are: 1) Acceleration of IMFC basic infrastructures such as electricity, clean water, road, telecommunicaiton, airport, and fishing ports;2) Development and Stregtherning the formal and non-formal finansial institution to manage IMFC productive assets; 3) Acceleration of optimal utilization of fisheries resources. This should considers the types of fishing gears and vessels, provide capacity buildings for the fisheres and smooth coordination with manager of the WPP institution at WPP 714 at regional and provincial level.

PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA KERAMBA JARING APUNG (KJA) DALAM UPAYA PENYELAMATAN DANAU MANINJAU Permana Ari Soejarwo; Sonny Koeshendrajana; Tenny Apriliani; Christina Yuliaty; Rismutia Hayu Deswati; Yesi Dewita Sari; Rahmadi Sunoko; Jaulim Sirait
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10973

Penyelamatan danau prioritas nasional merupakan amanat Presiden yang tertuang dalam Perpres No. 60 Tahun 2021. Danau Maninjau, yang merupakan salah satu danau prioritas, memiliki manfaat multiguna termasuk untuk budi daya karamba jaring apung (KJA), namun terancam keberadaannya akibat adanya pencemaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelamatan Danau Maninjau dari dampak pencemaran air yang berasal dari kegiatan perikanan budi daya KJA. Data dan informasi primer dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, focus group discussion (FGD) yang melibatkan camat, wali nagari, pengurus asosiasi budi daya KJA, ketua kelompok poklahsar; serta pengumpulan data sekunder yang berasal dari instansi terkait yang relevan dengan kegiatan penelitian ini. Data dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan rekonstruksi permasalahan terkait budi daya KJA di danau tersebut dan mengidentifikasi strategi penyelamatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tajam pencemaran Danau Maninjau dapat dihubungkan dengan peningkatan jumlah KJA dari 16.380 petak pada tahun 2014 menjadi 17.417 petak pada tahun 2021, yang ditandai dengan kematian ikan massal dan kerusakan lingkungan lainnya. Upaya pengelolaan danau dan KJA melalui kebijakan moratorium penambahan KJA baru dan penyediaan mata pencaharian alternatif bagi pembudi daya terdampak merupakan kebijakan yang tepat, namun harus dibarengi dengan tindakan pendukung yang relevan. Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan moratorium, pendataan KJA aktif melalui pemberlakuan Surat Keterangan Usaha atau bukti kepemilikan KJA merupakan langkah-langkah relevan yang diperlukan untuk mendukung pengendalian jumlah dan penataan KJA. Pemerintah Pusat, Daerah dan Nagari, dan harus diperankan secara efektif dan bertanggung jawab secara integratif dalam menyediakan sarana dan prasarana mata pencaharian alternatif prioritas bagi pembudi daya terdampak. Title: Management of Floating Net Cages (KJA) Aquaculture in an Effort To Save Maninjau LakeSaving effort of the national priority lake is the President’s mandate as stated in Presidential Regulation Number 60/2021. Maninjau Lake is included in the priority lakes with multipurpose benefits. One of the lake utilization is aquaculture activities in the form of Floating Net Cages (KJA). This study aims to analyze Maninjau Lake saving effort due to water pollution from Floating Net Cages (KJA) aquaculture activities. Primary data and information were collected through field observations, interviews, focus group discussions (FGD) with the Camat, wali nagari, management of the KJA cultivation association, head of the poklahsar group, as well as secondary data collection from relevant agencies related to this research activity. The data were analyzed descriptively in order to provide information about the general description of KJA cultivation and efforts to save Maninjau Lake. Based on previous study, from 2014 - 2021 there is an increase in the number of KJA from 16,380 plots to 17,417 plots which are suspected as the main source of pollution in the lake area and cause mass fish deaths and other environmental damage. One of the efforts to manage lakes and marine cages is through a moratorium policy on adding new marine cages. It is also expected that there will be socialization of alternative livelihoods for cultivators that affected by the policy. This decision has policy implications that must be carried out by both the Central and Regional Governments in terms of strictly monitoring the new KJA moratorium, collecting active KJA data by issuing a Certificate of KJA cultivation or proof of KJA ownership to support controlling the number of KJA, and arranging KJA. The Central, Regional and Nagari Governments are responsible integratively in providing priority alternative livelihood facilities and infrastructure for affected cultivators.

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search