Garuda - Garba Rujukan Digital

Mira Mira

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

Author-ID : 3347455

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Environmental Science

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

EVALUASI PNPM MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MENDUKUNG INDUSTRIALIASI PERIKANAN Siti Hajar Suryawati; Andrian Ramadhan; Mira Mira; Nensyana Shafitri; Subhechanis Saptanto; Agus Heri Purnomo
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan nasional dan lapangan pekerjaan bagimasyarakat Indonesia. Peran penting sektor tersebut pada saat ini belum diiringi dengan pengoptimalanpemanfaatan potensi yang ada. Salah satu upaya pemerintah adalah melalui Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) sebagai upaya untukmengentaskan kemiskinan yang lebih dari 60 persen berada di wilayah pesisir. Anggaran yang tidaksedikit dikucurkan untuk program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerjaoutcome dan kinerja manfaat dan dampak dari PNPM Mandiri KP pada berbagai usaha perikanan.Penelitian dilakukan pada bulan Januari – Mei 2013. Metode pengolahan data yang digunakan padapenelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja outcome PNPMMandiri KP pada kelompok perikanan tangkap, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar, dan petambakgaram berturut-turut adalah: 1) 19 persen, 37 persen, 27 persen dan 31 persen untuk peningkatanproduksi dan produktivitas; dan 2) 54 persen, 33 persen, 57 persen dan 31 persen untuk peningkatanpendapatan. Kinerja manfaat dan dampak seperti tercantum dalam petunjuk pelaksanaan PNPM MandiriKP yaitu perkembangan usaha, berfungsinya kelompok sebagai lembaga ekonomi dan berkurangnyakemiskinan di lokasi program belum terindikasi secara eksplisit karena terkendala sistem pendataanyang tidak mencakup pengukuran kinerja tersebut. Rekomendasi yang diusulkan sebagai perbaikankebijakan di masa mendatang diantaranya adalah: 1) program harus diarahkan pada pembinaandalam aspek kewirausahaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan; 2) masyarakat yang tidakmenerima bantuan dilibatkan sebagai bagian dari skenario program; dan 3) menyertakan programprogrampembinaan dan pendampingan yang diarahkan pada penyiapan penerima program untukmemanfaatkan kenaikan pendapatannya untuk digunakan sebagai fasilitas yang dapat meningkatkanproduksi dan pendapatan lebih besar lagi pada saat mereka tidak lagi mendapatkan bantuan.Title: Evaluation of Marine And Fisheries National Program on PeopleEmpowerement in Support to Fishery IndustrializationFisheries represents a notable source of income generation and job creation for Indonesia.The important role of fisheries has so far not been followed by optimalization of the existing potentials.Recognizing this, the government is currently carried out a program called the Marine and FisheriesMandiri National Program on People Empowerment (PNPM Mandiri KP), which represents a relevanteffort to alleviate poverty, wherein 60% of which occurs in the coastal areas. A significant amount ofbudget has been allocated to this program. This objective of this research is to identify the benefit, impactand outcome performance of the program. The research was carried out during the period of Januaryto May 2013. The data processing and interpretation approach that was adopted in this research isdescriptive approach. The research shows that the outcome performance of the program in capture fishery, aquaculture and fish processor/marketer groups are respectively 19 percent, 37 percent, 27 percent and 31percent for production and productivity increases and respectively 54 percent, 33 percent, 57 percent and 31 percentfor the income increase. Benefit and income performances, which include business development, functioning groups aseconomic institutions and poverty reduction in the area has not been indicated explicitly due to lack of data. This papersuggests that future improvement can be advanced through the following: 1) putting more attention on developmentof entrepreneurship, business management and financial management; 2) involving non-receivers in the programscenario; and 3) including empowerment program to recipients to utilize their income tobe used as a facilityto increaseproduction and more income when they didn’t get program anymore.

INDIKATOR KEBIJAKAN USAHA PEMBANGUNAN WISATA MASAL DI PULAU-PULAU KECIL Mira Mira
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 1 (2014): JUNI 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis indikator kebijakan pembangunan wisata masaldi pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu, penelitian ini penting dilakukan karena kepulauan kecil yangsangat rentan terhadap pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Penelitian ini dilakukan padatahun 2012 di Kepulauan Seribu, yang dibiayai oleh Universite de La Rochelle. Indikator kebijakanpembangunan wisata masal ini mengacu pada parameter yang telah ditetapkan oleh Weaver (2000),Shaw et william (2002) et Cournoyer (2005). Ditinjau dari indikator kebijakan atraksi, pulau-pulau wisatayang dikelola oleh swasta menerapkan wisata masal, hal ini bisa dilihat dari karakteristik atrakasi (aspekwisata sangat dikomersialkan, bersifat generik, homogen, dan, pembangunan ditujukan secara eklusifuntuk kunjungan wisatawan, dengan tipe wisata pantai dan berjemur. Dari indikator kebijakan tekanan,aspek pembangunan wisata yang terlalu komersial di pulau yang dikelola oleh swasta membuat aspeksosial terabaikan. Untuk pulau-pulau yang dikelola oleh masyarakat dan oleh pemerintah, indikatorkebijakan wisata masal hanya bisa dilihat dari elemen musim kunjungan dan permintaan, sedangkandua elemen lainnya (volume dan asal turis), element tersebut tidak ditemukan dalam pengelolaanwisata. Ditinjau dari indikator kebijakan struktur ekonomi, pulau-pulau wisata yang dikelola oleh swastamenerapkan wisata masal, karena pembangunan wisata dilakukan secara ektensif, dan pembangunanwisata memiliki multiplier effect yang rendah terhadap masyarakat. Berbeda dengan pulau-pulau yangdikelola masyarakat lokal yang tidak menerapkan wisata masal, karena pengembangan wisata tidakdilakukan secara ektensif, dan memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap masyarakat lokal. Kontrolpemerintah dan masyarakat terhadap aturan pembangunan wisata di pulau yang dikelola oleh swastasangat lemah.Title: Indicators of Mass Tourism Development Policy in Small IslandsThe purpose of this study is to analyze indicators of mass tourism development in small islands.The study was conducted 2012 at Seribu Archipelago (Pramuka, Panggang, Karya, Bidadari, Ayer besar,Untung Jawa, Onrust, Cipir, Kelor, and Rambut Island). Indicators of mass tourism development policyrefer to the parameters set by Weaver (2000), Shaw et William (2002) et Cournoyer (2005).The resultsof the study analysis indicates, firstly (Policy Indicators Attraction, the islands are managed by privatecompanies, practice the principles of mass tourism, because it is commercial, generic, homogen, andexclusive. Secondly, the islands are managed by government and community local, not practice theprinciples of mass tourism, because it is not extensive, eclusive, and it has high multiplier effect forlocal community. the islands are managed by private companies do not involve the local communities.Although it is expected from the management of the tourism development that they should involve thelocal communities. Control of government and society to the rule of tourist development on the island aremanaged by the private sector is very weak.

ANALISA KELEMBAGAAN PENGELOLA ENERGI SEBAGAI PENDUKUNG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI LAUT Rizky Muhartono; Mira Mira; Estu Sri Luhur; Siti Hajar Suryawai
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 1 (2014): JUNI 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi yang besar akan energi laut. sepertipasang surut, gelombang laut, perbedaan suhu dan salinitas. Potensi energi tersebut dapat diwujudkanmenjadi energi listrik yang siap pakai. Implementasi potensi energi ini membutuhkan perhitungan aspekteknis yang tepat, seperti lokasi yang dipilih, jenis teknologi yang akan dipakai, biaya yang dibutuhkan.Selain aspek teknis, aspek kelembagaan harus disertakan dalam perhitungan. Tulisan ini bertujuan untukmenganalisis kelembagaan pengelola energi dari aspek regulatif, normatif dan kognitif. Pengumpulandata dilakukan pada tahun 2013 di lima kabupaten yaitu, Gresik, Klungkung, Flores Timur, Raja Ampat,Bangka. Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap mengetahui pengelolaan energi dilokasi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian aspekregulatif terbesar pada Kabupaten Klungkung (Nusa Penida) ( 37,5%), Capaian aspek normatif terbesarterdapat di kabupaten Nusa Penida dan Flores Timur, masing-masing memiliki nilai capaian 45%, padaaspek kognitif menunjukkan bahwa nilai tertinggi (52,5%) terdapat pada Kabupaten Klungkung (NusaPenida). Prioritas lokasi untuk dikembangkan berdasarkan aspek kelembagaan (regulatif, normatif dankognitif) secara berurutan adalah Kabupaten Klungkung, Kabupaten Larantuka, Kabupaten Gresik,Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Bangka. Pada wilayah yang memiliki capaian nilai aspekregulatif rendah perlu didorong untuk membuat regulasi dan aturan yang dapat digunakan sebagailandasan dalam pengembangan energi laut. Peningkatan aspek kognitif dan normatif perlu diberikandukungan berupa penguatan sosialisasi, penguatan kapasitas masyarakat dan partisipasi masyarakat.Title: Institutional Analysis Of Energy Management To SupportMarine Energy PolicyAs an archipelago, Indonesia has a huge ocean energy potential, derived from tidal, oceanwaves, temperature and salinity differences. Ocean energy potential transformed into electrical energythat is ready to use. Utilization of energy potential requires intensive assessment on technical aspectssuch as potential location, type of technology introduced, and total cost. In addition to the technicalaspects, institutional factor should be included in the asessment. This paper aims to analyze institutionalaspect, regulative, normative and cognitive. Data collection was conducted in 2013 in five districts:Gresik, Klungkung, East Flores, Raja Ampat, Bangka. Informant interviews were carried out to determineperception of energy management at each site. Data analysis was qualitative description. The resultsshowed that the greatest achievement on the regulative aspects was Klungkung-Nusa Penida (37.5%).The highest achievement on normative aspects were Flores East and Nusa Penida district, with thevalue of 45%. While the cognitive aspect shows that the highest value (52,5%) attained in Klungkungregency. Based on Institutional Aspects (regulative, normative and cognitive), priority locations forenergy development were sequentially Klungkung regency, Larantuka regency, Gresik regency, RajaAmpat Regency, and Bangka regency. It is recommended, for areas with low value of regulativeaspects,regulations should be stipulated for ocean energy development. Improved cognitive andnormative aspects are through strengthening intensive communication with local stake holder,communityengagementand capacity building.

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search