Nurlaili Nurlaili
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ETOS KERJA PEREMPUAN DI SEKTOR PERIKANAN PADA KAWASAN MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI (Studi Kasus Perempuan Pembudidaya Rumput Laut di Nusa Penida, Bali) Nurlaili Nurlaili; Fatriyandi Nur Priyatna
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 1 (2014): Juni (2014)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.889 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v9i1.1184

Abstract

ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk menggambarkan etos kerja perempuan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida dan dikaitkan dengan strategi pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dalam konsep Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Penelitian dilakukan pada tahun 2013 dengan fokus pada kawasan minapolitan Nusa Penida di 3 (tiga) gugusan pulau: Nusa Besar atau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara mendalam (depth interview) dan pengamatan (observasi). Analisis data menggunakan deskriptif eksplanatoris dimana data-data yang dikumpulkan digambarkan secara rinci kemudian digunakan untuk menjelaskan strategi pemberdayaan dan pengembangan ekonomi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida memiliki etos kerja yang tinggi, rajin, memiliki kesungguhan serta kemauan bekerja keras membantu suami dalam mencari nafkah. Pandangan perempuan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida tentang pekerjaan yaitu bahwa tidak ada pekerjaan yang berat, sudah ada pembagian kerja dan saling membantu antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Strategi pemberdayaan dan pengembangan perempuan pembudidaya rumput laut dalam mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yaitu dengan membuat kebijakanyang memihak melalui pengakuan peran dan partisipasi mereka serta melakukan pendampingan dan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
DIMENSI RELIGI DALAM PEMBUATAN PINISI Nendah Kurniasari; Christina Yuliaty; Nurlaili Nurlaili
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2013): Juni (2013)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.582 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v8i1.1197

Abstract

Pinisi merupakan salah satu contoh perwujudan pengetahuan masyarakat lokal dalam beradaptasi dengan lingkungannya secara harmonis. Pengetahuan ini, mencakup dimensi unsur religi yang sarat akan sejumlah makna, nilai dan simbol yang menjadi landasan membentuk harmonisasi dirinya dengan alam. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi religi dalam pembuatan pinisi serta dinamika yang menyertainya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam sebagai teknik pengambilan data dan deskriptif analitik sebagai metoda analisis. Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2011 di Desa Ara dan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Sulawesi Tenggara. Pinisi sebagai bagiandari suatu budaya sarat akan sejumlah makna, simbol, dan nilai yang tertuang dalam setiap prosesi pembuatannya. Perubahan kondisi sumber daya dan intervensi modernitas pada setiap aspek kehidupan menyebabkan perubahan dalam aktivitas unsur religi yang terkandung dalam pembuatan pinisi. Panrita lopisebagai tokoh kunci dalam menjaga tradisi tersebut tidak bisa mengelak dari tuntutan perubahan peradaban, namun melalui berbagai kebijaksanaannya, mereka mencoba mengeliminir perubahan agar tetap berada dalam sendi-sendi keseimbangan antara unsur makrokosmos dan mikrokosmos yang diyakini sebagai syarat agar kehidupan tetap terjaga. Sinergitas program pelestarian sumber daya antar Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian dan Kepolisian dalam melestarikan sumber daya guna mendukung pelestarian pinisi merupakan langkah yang harus segera direalisasikan.
STRATEGI KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN BIBIT LOBSTER DI PERAIRAN LOMBOK Cornelia Mirwantini Witomo; Nurlaili Nurlaili
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1122.973 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v5i1.1075

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah adalah (1) untuk mengetahui kondisi umum perikanan tangkapbibit lobster mencakup ekologi sosial ekonomi; (2).mengetahui kedepan perkiraan dampak Permen KPNo 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla sp) dan Rajungan(Portunus pelagicus spp) setelah diberlakukan mencakup ekologi sosial ekonomi; (3) Menyusun strategipengelolaan pemanfaatan bibit lobster yang menjunjung nilai keberlanjutan secara ekologi, ekonomi dansosial. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskritif dengan cara wawancara dengan informankunci dan melakukan focus group discussion (FGD). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalahpenangkapan bibit lobster sudah menjadi mata pencaharian utama nelayan di Lombok Tengah danLombok Timur dan meningkatkan kesejahteraaan rumah tangga nelayan. Penangkapan bibit lobstersemakin berkembang karena para permintaan akan bibit lobster masih terbuka lebar dan bibit lobster yangmudah tertangkap diperairan Lombok Selatan tanpa menggunakan alat tangkap yang modern. Dampaksosial ekonomi yang ditimbulkan oleh Permen KP No 1 Tahun 2015 bagi nelayan penangkap bibit lobsteradalah menurunnya pendapatan nelayan karena tidak dapat lagi menjual hasil tangkapan dibawah 300gram dan berdampak kehidupan nelayan seperti menjual barang-barang yang dimiliki untuk memenuhikebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan.Strategi pengelolaan perlu melakukan pendekatansosial. Pentingnya pendekatan sosial agar implikasi kebijakan publik membawa perubahan yang positifpada masyarakat. Pengelolaan keberlanjutan bibit lobster yang dapat diberlakukan untuk memperkayaPermen No 1/2015 tanpa harus merusak lingkungan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisiradalah perlu mengatur waktu menangkap, mengatur kuota yang diperbolehkan ditangkap, mengaturukuran yang boleh ditangkap yang syarat pemanfaatan tertentu berdasarkan ukuran tersebut.Title: Strategy of Sustanibility Seed Lobster Management in LombokThe purpose of this research are to find out ecological, social and economic aspect of seed lobstercapture fisheries generally; to find out ecological, social and economic impact of Ministry Rules Number1 2015 about Lobster (Panulirus spp), Mud Crap (Scylla sp) and Swiming Crap (Portunus pelagicusspp) and to formulate management stategy for uphold sustainaibility of seed lobster The approach ofthis research using destrictive method and collect the data by depth intervew with key informan andconduct focus group discussion (FGD) The result of this research is capture of seed lobster give impactto economic household and become main activity of fisherman. Demand of seed lobster stiil wide openand seed lobster easy to catch without modern gear. Social economic impact because Minitry RulesNumber 1/2015 enactment is reduced income of fisherman because no any more to sell their seedlobster below 300 gram weight and give influence in their daily life. To fulfill their needs, they have to selltheir goods. Management strategi need social approach. The importance of this approach is the publicpolicy implication give positive change in community life. Sustainibility management of seed lobster toenrich Ministry Rules number 1/2015 without environment damage and increase human life degree areneed to set time to capture, set total allowed catch based on maximun sustainabel yield, set size allowedcatch with use certain term.
EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN MORATORIUM KAPAL EKS ASING DAN TRANSHIPMENT TERHADAP KINERJA USAHA PENANGKAPAN IKAN Yayan Hikmayani; Rikrik Rahadian; Nurlaili Nurlaili; Rizky Muhartono
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.764 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v5i2.1021

Abstract

Penelitian untuk melihat efektivitas kebijakan moratorium kapal eks asing dan transhipment telahdilakukan pada Bulan Maret 2015. Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk melihat pengaruh langsungdari pemberlakuan kebijakan tersebut terhadap kinerja usaha perikanan. Lokasi penelitian dilakukan ditempat pendaratan ikan bagi kapal-kapal ikan yang terkena dampak, seperti di Bitung dan DKI Jakarta.Metode pengambilan responden dilakukan secara terpilih, yaitu instansi terkait : pelabuhan perikanan,pengawas perikanan, serta pelaku usaha. Pengambilan data terdiri dari data primer dan data sekunder.Analisis data dilakukan secara tabulasi dan diolah menggunakan statistik sederhana untuk menjawabtujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang telah diimplementasikan dilihat daritujuan untuk mengurangi illegal fishing dianggap secara nyata cukup efektif. Hal ini ditunjukkan denganmenurunnya jumlah illegal fishing. Namun demikian, di sisi lainnya kebijakan tersebut dinilai tidak efektifbagi peningkatan kinerja usaha penangkapan skala besar dan telah cukup efektif untuk meningkatkankinerja usaha penangkapan ikan skala kecil. Diharapkan keijakan ini akan diikuti oleh perbaikansistem monitoring yang baik dari pihak pemerintah agar pemberlauan kembali kapal transhipment tidakdigunakan untuk kegiatan illegal fishing, namun membangkitkan inerja usaha perikanan dari hulu ke hiliryang berkembang di Indonesia. Effectivity of Ex Foreign Ships Moratorium and Transhipment Policyon Captured Fisheries Business PerformanceThis study is aimed at investigating the effectiveness of the moratorium and transhipmentpolicies. The investigation was conducted on March 2015 in several fish-landing sites which wereheavily affected by the two policies, such as Bitung and DKI Jakarta, through surveys to acquire bothprimary and secondary data needed, with purposively chosen respondents. The data acquired were thendescriptively analyzed and tabulated, which resulted in the finding that the policies implemented thus farhad been very effective in suppressing illegal fishing. Despite their effectiveness, big fisheries businessowners in jakarta complained that the transhipment policy had caused them quite a big loss throughthe effect of a hiking fishing cost as well as reducing catch. While the big fisheries business owners inBitung complained that both policies had caused them much bigger lost by reducing the supply of input.But different stories were received by small scale fishers who felt that they had been getting more fishthan they usually had. Therefore, the moratorium policies need to be continued while the governmentpreparing to alter the transhipment policy – especially in the enhancement of the monitoring system – sothat the policies may suppress illegal fishing while creating a condition for growth of fishery businessesfrom top to bottom in Indonesia.