Rikrik Rahadian
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERAN ISTRI NELAYAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas) Maulana Firdaus; Rikrik Rahadian
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2015): Desember (2015)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.815 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v10i2.1263

Abstract

Ketidakpastian pendapatan yang diperoleh oleh kepala keluarga sebagai nelayan mendorong anggota rumah tangga lainnya seperti istri dan anak untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran istri nelayan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga menurut jenis pekerjaan yang dilakukan dan pendapatan yang diperoleh serta besarnya sumbangan pendapatan tersebut untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Penelitian dilakukan pada tahun 2013 di Desa Penjajab, Kabupaten Sambas. Metode penelitian menggunakan metode survei. Pengambilan responden dilakukan secara purposive sampling. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar istri nelayan di Desa Penjajab memiliki pekerjaan sebagai pengolah produk perikanan (kerupuk, ikan kering dan terasi). Rataan besarnya nilai pendapatan istri nelayan adalah Rp.372.400,-/bln. Kontribusi pendapatan istri terhadap total pendapatan rumah tangga adalah sebesar 24,04%. Pekerjaan yang dilakukan oleh istri dan kepala keluarga dalam rumah tangga nelayan memiliki karakteristik yang sama, sangat tergantung pada musim. Ketika pendapatan kepala keluarga meningkat maka kecenderungan pendapatan pada istri nelayan juga meningkat. Hal ini dikarenakan bahan baku ikan olahan berasal dari hasil tangkapan suami. Meningkatkan partisipasi istri dan anggota keluarga dalam bekerja merupakan salah satu usaha strategis saat ini untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pengembangan usaha diluar sektor perikanan sangat penting dilakukan, mengingat tingkat pendapatan dari sektor perikanan masih rendah karena sangat dipengaruhi oleh musim. (Role of Fisher’s Wife to Increase the Household Income (Case study in the Penjajab Village, Pemangkat Sub District of Sambas))Uncertainty income earned by the head of the family as a fisher push other household members, such as wives and children to work in order to meet the household needs. This study was conducted to determine the role of the fisher’s wife to increasing household incomes in terms of the type of work and the income earned as well as the contribution of such the revenues to increase household income. Study was conducted in 2013 in Penjajab village of Sambas Regency. Survey method was used in this study. The selection of respondents used a purposive sampling. Data were analyzed descriptively. Results showed that most of the fisher’s wife in the Penjajab Villages has a job as a processing fishery products (crackers, dried fish and shrimp paste). Average income of the fisher’s wife is Rp.372.400, - / month. Wife revenue contribution to total household income is equal to 24.04%. Work performed by the wife and the head of the family in the fisher households have the same characteristics, is highly dependent on the season. When the head of the family income increases, the tendency of the fishers wife revenue also increased. This is because the raw material processed fish catch comes from the husband. Increasing the participation of wife and family members in work is one of the current strategic effort to increase the househods revenue. Business development outside of the fisheries sector is very important because the level of income from the fisheries sector is still low and heavily depend on season.
ANALISIS DAYA SAING KOMODITAS IKAN LELE KABUPATEN BOGOR Lindawati Lindawati; Rikrik Rahadian; Sonny Koeshendrajana
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2013): Juni (2013)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.661 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v8i1.1200

Abstract

Nilai daya saya saing suatu produk merupakan gambaran kemampuan suatu komoditas untuk berkompetisi di pasar. Setiap komoditas yang dijual di pasar, secara natural tentunya harus berdaya saing, baik dibandingkan dengan komoditas sejenis maupun komoditas substitusinya. Ikan lele merupakan salah satu komoditas unggulan bagi program Minapolitan di Kabupaten Bogor, sehingga memiliki nilai strategis bagi pemangku kebijakan di sektor Kelautan dan Perikanan. Hingga saat ini, kajian mikro usaha budidaya ikan lele telah banyak dilakukan, namun analisis daya saing komoditas ini masih terbatas. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis daya saing komoditas ikan lele Kabupaten Bogor, menggunakan metode Policy Analysis Matrix (PAM). Lokasi pengumpulan data dilakukan di Kabupaten Bogor, serta Kabupaten Tulungagung – sebagai pesaing utama – untuk melihat nilai ekonomi (harga sosial) dari komoditas lele. Hasil analisis menunjukkan nilai Private Costs Ratio (PCR) sebesar 0,43, Domestic Resource Costs Ratio (DRC) sebesar 0,14, Nominal Protection Coefficient on Tradables Inputs (NPCI) sebesar 1,20 dan Nominal Protection Coefficient on Tradables Inputs (NPCI) sebesar 1,15. Keempat angka tersebut merupakan indikator dari rendahnya daya saing komoditas Lele di Kabupaten Bogor dibandingkan komoditas saingannya yang berasal dari Tulungagung. Dari hasil analisis tersebut, untuk meningkatkan daya saing komoditas ikan lele Kabupaten Bogor maka sangat diperlukan sebuah program peningkatan ketersediaan pakan yang disertai dengan program stabilisasi harga berbagai input produksi.
DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP KINERJA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN Mira Mira; Rikrik Rahadian; Armen Zulham
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2014): Desember (2014)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.206 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v9i2.1219

Abstract

Tujuan dari penelitian ini mengevaluasi dampak kenaikan harga BBM terhadap kinerja sektor kelautan dan perikanan. Penelitian ini menggunakan data input-output nasional yang dianalisis dengan computable general equilibrium model. Hasil analisis mengindikasikan pertama, dampak kenaikan harga BBM dalam kurun waktu 10 tahun (17,94%) menyebabkan output perikanan tangkap TCT (Tuna, Cakalang dan Tongkol) turun sebesar 0,132%, tapi dampak kenaikan harga BBM terhadap penurunan output perikanan budidaya tidak terlalu besar contohnya output patin turun sebesar 0,012%. Kedua, dampak kenaikan harga BBM terhadap harga ikan tidak sebanding dengan kenaikan harga BBM, kenaikan harga rata-rata output ikan TCT akibat penurunan subsidi hanya sebesar 0,567%. Ketiga, penurunan total ekspor sektor perikanan tangkap lainnya akibat kenaikan harga BBM adalah 1,211%. Keempat, kenaikan harga BBM, meningkatkan impor perikanan tangkap laut lainnya sebesar 0.51%, dan untuk komoditas Tuna dan Cakalang sebesar 0.48%. Kelima, kenaikan BBM menurunkan jumlah tenaga kerja sebesar 0,346% pada usaha perikanan TCT. Keenam, kenaikan harga BBM membuat household demand menurun pada komoditas ikan tangkap (0,103%) dan ikan hasil olahan dan kering (0,109%). Diharapkan ketika terjadi kenaikan harga BBM pemerintah tetap harus mendukung kebijakan mata pencarian alternatif untuk nelayan ketika mereka tidak bisa melaut, seperti usaha budidaya laut.
EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN MORATORIUM KAPAL EKS ASING DAN TRANSHIPMENT TERHADAP KINERJA USAHA PENANGKAPAN IKAN Yayan Hikmayani; Rikrik Rahadian; Nurlaili Nurlaili; Rizky Muhartono
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.764 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v5i2.1021

Abstract

Penelitian untuk melihat efektivitas kebijakan moratorium kapal eks asing dan transhipment telahdilakukan pada Bulan Maret 2015. Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk melihat pengaruh langsungdari pemberlakuan kebijakan tersebut terhadap kinerja usaha perikanan. Lokasi penelitian dilakukan ditempat pendaratan ikan bagi kapal-kapal ikan yang terkena dampak, seperti di Bitung dan DKI Jakarta.Metode pengambilan responden dilakukan secara terpilih, yaitu instansi terkait : pelabuhan perikanan,pengawas perikanan, serta pelaku usaha. Pengambilan data terdiri dari data primer dan data sekunder.Analisis data dilakukan secara tabulasi dan diolah menggunakan statistik sederhana untuk menjawabtujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang telah diimplementasikan dilihat daritujuan untuk mengurangi illegal fishing dianggap secara nyata cukup efektif. Hal ini ditunjukkan denganmenurunnya jumlah illegal fishing. Namun demikian, di sisi lainnya kebijakan tersebut dinilai tidak efektifbagi peningkatan kinerja usaha penangkapan skala besar dan telah cukup efektif untuk meningkatkankinerja usaha penangkapan ikan skala kecil. Diharapkan keijakan ini akan diikuti oleh perbaikansistem monitoring yang baik dari pihak pemerintah agar pemberlauan kembali kapal transhipment tidakdigunakan untuk kegiatan illegal fishing, namun membangkitkan inerja usaha perikanan dari hulu ke hiliryang berkembang di Indonesia. Effectivity of Ex Foreign Ships Moratorium and Transhipment Policyon Captured Fisheries Business PerformanceThis study is aimed at investigating the effectiveness of the moratorium and transhipmentpolicies. The investigation was conducted on March 2015 in several fish-landing sites which wereheavily affected by the two policies, such as Bitung and DKI Jakarta, through surveys to acquire bothprimary and secondary data needed, with purposively chosen respondents. The data acquired were thendescriptively analyzed and tabulated, which resulted in the finding that the policies implemented thus farhad been very effective in suppressing illegal fishing. Despite their effectiveness, big fisheries businessowners in jakarta complained that the transhipment policy had caused them quite a big loss throughthe effect of a hiking fishing cost as well as reducing catch. While the big fisheries business owners inBitung complained that both policies had caused them much bigger lost by reducing the supply of input.But different stories were received by small scale fishers who felt that they had been getting more fishthan they usually had. Therefore, the moratorium policies need to be continued while the governmentpreparing to alter the transhipment policy – especially in the enhancement of the monitoring system – sothat the policies may suppress illegal fishing while creating a condition for growth of fishery businessesfrom top to bottom in Indonesia.