Garuda - Garba Rujukan Digital

DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM TERHADAP SEKTOR USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KOTA BITUNG Nurlaili Nurlaili; Rizky Muhartono; Yayan Hikmayani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Kebjakan penghentian perizinan sementara (moratorium) kapal kapal yang pembuatannya di luar negeri (kapal eks asing) berdampak langsung pada nelayan yang bekerja pada kapal-kapal eks asing berupa penurunan pendapatan hingga hilangnya mata pencaharian. Di sisi lain, kebijakan moratorium tersebut dirasakan memberikan dampak positif bagi usaha perikanan tangkap skala kecil khususnya di Kota Bitung. Tulisan ini bertujuan menggambarkan dampak kebijakan moratorium pada pelaku usaha perikanan tangkap skala kecil di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Tulisan ini merupakan bagian dari Kegiatan Kajian Khusus yang dilakukan secara cepat pada bulan Maret 2015. Penelitian tentang hal ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan observasi terhadap para pelaku usaha perikanan, baik perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moratorium telah memberikan dampak negatif terhadap usaha perikanan tangkap berupa penurunan pendapatan sampai hilangnya mata pencaharian, dalam usaha pengolahan berdampak pada berkurangnya bahan baku sampai berhentinya produksi ikan olahan, dalam usaha pemasaran berdampak pada berkurangnya ikan untuk dipasarkan. Meskipun demikian, kebijakan ini berdampak positif pada usaha perikanan tangkap skala kecil yaitu peningkatan produksi, makin seringnya melaut, makin dekatnya fishing ground, peningkatan harga ikan, mudahnya akses memperoleh BBM dan peningkatan pendapatan.Title: Policy Impact moratorium on Business fisheries sector in BitungTermination of the licensing policy (moratorium) ships whose creation abroad (foreign ex ship) have a direct impact on the fishermen who work on the ships of foreign ex a decrease in revenue to the loss of livelihood. On the other hand, policy moratorium perceived a positive impact on small scale fishery business, especially in the city of Bitung. This paper aims to describe the impact of the moratorium on the perpetrators of small-scale fishery business in the city of Bitung in North Sulawesi province. This paper is part of a Special Assessment activities undertaken quickly on 18-20 March 2015. Findings of study used a qualitative approach, with data collection techniques are in-depth interviews and observations of the perpetrators of fisheries, both capture fisheries, processing and marketing fish. The results showed that the moratorium had a negative impact on fishery business as a decrease in revenue to loss of livelihood, the business processing time reduces the raw materials to the cessation of production of processed fish, the marketing efforts led to a reduction of fish to be marketed. However, these policies have a positive impact on the fishery business, the small scale of production increases, more and more often at sea, the nearby fishing ground, the increase in the price of fish, easy access to obtain fuel and increased revenue.

EVALUASI KESIAPAN KOTA AMBON DALAM MENDUKUNG MALUKU SEBAGAI LUMBUNG IKAN NASIONAL Yayan Hikmayani; Siti Hajar Suryawati
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat kesiapan Kota Ambon untuk mendukung pelaksanaan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) yang dianalisis dengan metode RAPFISH yang dimodifikasi menggunakan Multi Dimensional Scalling (MDS). Metode penelitian digunakan yaitu metode survey. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Pengambilan data primer dilakukan terhadap responden melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. Data sekunder berupa laporan diperoleh dari berbagai instansi pemerintah dan perguruan tinggi. Responden terdiri dari pelaku usaha, Pemerintah Provinsi Maluku (Badan Perencana Daerah, Dinas Kelautan Perikanan), Pemerintah Kota (Badan Perencana Daerah, Dinas Perikanan dan Kelautan). Berdasarkan hasil analisis secara umum Kota Ambon masuk kategori siap sebagai daerah pendukung M-LIN dimana dari 6 dimensi hanya dimensi ekologi dan kelembagaan dan kebijakan yang masuk kategori cukup siap. Untuk meningkatkan kesiapan di Kota Ambon maka dimensi kelembagaan dan kebijakan menjadi dimensi yang paling utama untuk diperhatikan agar jelas mengenai keberlanjutan program M-LIN ini selanjutnya. Dari hasil analisis yang dilakukan berimplikasi pada peningkatan sinkronisasi dan harmonisasi seluruh pelaku dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Selain itu juga perlu menyiapkan kebijakan berupa peraturan baik peraturan presiden (Perpres) maupun Keputusan Menteri (Kepmen) KP yang mendukung pelaksanaan program. Title: Evaluation of Readiness To Support The City Ambon Maluku As “Lumbung Ikan Nasional”This paper was aimed to evaluate the readiness level of Ambon city serving as buffer for Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) which analyzed with modified RAPFISH method using Multi Dimensional Scalling (MDS). The study uses survei as the data collection method. This study used primary and secondary data. Primary data were collected through interviews using a set of questionnaires. Examples of secondary data were report or study reports from universities and local governement offices. The respondents are fishery business entities, provincial and district fishery offices, provincial planning office. This study finds that in general City Ambon is ready as support system for M-LIN. However, only two out of six categories of readiness are in good condition for readiness. The ready indicators are the governance and policies put in place in Ambon. These two indicators serve as key aspect insuring the sustainability of M-LIN program.

Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat dan Peran KIMBis dalam Kehidupan Masyarakat Kota Tegal Yayan Hikmayani
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 8, No. 2, Tahun 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) adalah wadah komunikasi, advokasi/pendampingan, serta konsultasi antara kelompok masyarakat nelayan (perikanan) yang beraktivitas di daerah (pesisir) dengan stakeholder terkait, melalui pendekatan technopreneurship untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat nelayan (perikanan). KIMBis Kota Tegal telah berdiri sejak tahun 2012. Metode yang digunakan dalam riset aksi, diawali dengan melakukan studi dasar, kemudian merumuskan perlakuan yang langsung diikuti dengan tindakan nyata dan setelah dievaluasi dan dikaji ulang dikembangkan perlakuan-perlakuan baru. Kegiatan yang dilakukan bersifat kesinambungan dan evaluasi secara terus menerus. Analisa dilakukan secara evaluatif terhadap berbagai tujuan terkait dengan aspek pengembangan ekonomi masyarakat di lokasi KIMBis. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan diketahui bahwa KIMBis telah berperan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan khususnya untuk kelompok binaan KIMBis.

STRATEGI PENGEMBANGAN TECHNO PARK PERIKANAN BUDIDAYA Lies Emmawati Hadie; Yayan Hikmayani; Wartono Hadie
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 8, No 1 (2016): (Mei 2016)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Dewasa ini Indonesia termasuk dalam kategori negara yang berada pada tahap efficiency driven, yakni suatu kondisi perekonomian yang berbasis pada proses produksi yang efisien. Permasalahan yang dihadapi Indonesia dewasa ini adalah rendahnya hasil riset dan teknologi dalam negeri yang diadopsi oleh industri atau pengguna teknologi lainnya. Kesenjangan komunikasi ini perlu dijembatani, agar adopsi teknologi dari pihak pengguna dapat berlangsung secara optimal. Salah satu alternatif adalah mengembangkan techno park yang merupakan strategi pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi. Techno park merupakan sarana untuk menginisiasi dan mengalirkan pengetahuan dan teknologi diantara universitas, institusi penelitian dan pengembangan (Litbang), industri dan pasar. Analisis strategi pengembangan techno park perikanan budidaya dilaksanakan dengan pendekatan Strength,Weaknesses, Opportunities, Threaths (SWOT). Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi yang perlu dilakukan oleh lembaga Litbang adalah : 1) Membangun techno park berbasis perikanan budi daya di wilayah yang mengembangkan komoditas perikanan sebagai program utama Pemerintah Daerah, dan merintis pembentukan sistem inovasi daerah 2). Membangun kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Pusat, 3). Memanfaatkankan unit pelaksana teknis yang telah eksis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan unit pelaksana teknis Daerah sebagai mitra kerja dalam adaptasi teknologi perikanan, dan 4). Mengembangkan techno park dengan pendekatan knowledge based community untuk mendukung keberlanjutan techno park. Strategi ini akan berdampak terhadap peningkatan produktivitas perikanan secara signifikan.Indonesian today is included in the category of countries that are at the stage of efficiency driven an economy based on the production process efficient. The problems of Indonesia today is the lack of research and technology in the country in the adoption by the industry or other users of the technology. This communication gap needs to be connected, so that the user of the technology adoption can take place optimally. One alternative is to develop a techno park which is the strategy of human resource development, science and technology. Techno park is a means to initiate and carry knowledge and technology amongst universities, R & D institutions, industry and market. Policy analysis techno park development strategys implemented with the approach of SWOT. Result of SWOT analysis indicate that strategy needs to be done by the Research Agency are: 1 ) Build a techno park based aquaculture in the region to develop fishery commodities as the main program of Local Government, and build regional innovation system; 2 ) Build a joint venture with National and Local Government; 3 ) Using an operation unit that has existed scope of the Agency for Research and Development, Directorate General of Fisheries, the National Human Resource Development and technical implementation unit of Regions as a partner in the adaptation of fisheries technology, and 4 ) Develop a techno park with the approach of knowledge-based community, to support the sustainability of techno park. This strategy will have an impact on the increase in fishery productivity significantly.

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search