Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Buletin Ilmiah Marina : Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Nurlaili Nurlaili

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Author-ID : 3347597

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Environmental Science

Published : 4 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM TERHADAP SEKTOR USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KOTA BITUNG Nurlaili Nurlaili; Rizky Muhartono; Yayan Hikmayani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Kebjakan penghentian perizinan sementara (moratorium) kapal kapal yang pembuatannya di luar negeri (kapal eks asing) berdampak langsung pada nelayan yang bekerja pada kapal-kapal eks asing berupa penurunan pendapatan hingga hilangnya mata pencaharian. Di sisi lain, kebijakan moratorium tersebut dirasakan memberikan dampak positif bagi usaha perikanan tangkap skala kecil khususnya di Kota Bitung. Tulisan ini bertujuan menggambarkan dampak kebijakan moratorium pada pelaku usaha perikanan tangkap skala kecil di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Tulisan ini merupakan bagian dari Kegiatan Kajian Khusus yang dilakukan secara cepat pada bulan Maret 2015. Penelitian tentang hal ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan observasi terhadap para pelaku usaha perikanan, baik perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moratorium telah memberikan dampak negatif terhadap usaha perikanan tangkap berupa penurunan pendapatan sampai hilangnya mata pencaharian, dalam usaha pengolahan berdampak pada berkurangnya bahan baku sampai berhentinya produksi ikan olahan, dalam usaha pemasaran berdampak pada berkurangnya ikan untuk dipasarkan. Meskipun demikian, kebijakan ini berdampak positif pada usaha perikanan tangkap skala kecil yaitu peningkatan produksi, makin seringnya melaut, makin dekatnya fishing ground, peningkatan harga ikan, mudahnya akses memperoleh BBM dan peningkatan pendapatan.Title: Policy Impact moratorium on Business fisheries sector in BitungTermination of the licensing policy (moratorium) ships whose creation abroad (foreign ex ship) have a direct impact on the fishermen who work on the ships of foreign ex a decrease in revenue to the loss of livelihood. On the other hand, policy moratorium perceived a positive impact on small scale fishery business, especially in the city of Bitung. This paper aims to describe the impact of the moratorium on the perpetrators of small-scale fishery business in the city of Bitung in North Sulawesi province. This paper is part of a Special Assessment activities undertaken quickly on 18-20 March 2015. Findings of study used a qualitative approach, with data collection techniques are in-depth interviews and observations of the perpetrators of fisheries, both capture fisheries, processing and marketing fish. The results showed that the moratorium had a negative impact on fishery business as a decrease in revenue to loss of livelihood, the business processing time reduces the raw materials to the cessation of production of processed fish, the marketing efforts led to a reduction of fish to be marketed. However, these policies have a positive impact on the fishery business, the small scale of production increases, more and more often at sea, the nearby fishing ground, the increase in the price of fish, easy access to obtain fuel and increased revenue.

Potensi dan Permasalahan Sosial Ekonomi Masyarakat Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam Mendukung Industrialisasi Nurlaili Nurlaili; Cornelia Mirwantini Witomo; Achmad Zamroni
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 9, No. 2, Tahun 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Pembangunan berkelanjutan berbasis kawasan menjadi salah satu pendekatan pembangunan perikanan dalam mendukung industrialisasi. Untuk itu dibutuhkan data secara menyeluruh dan terperinci mengenai potensi sumberdaya perikanan dan manusianya agar kebijakan yang ada sesuai dengan tujuan industriaisasi. Makalah ini bertujuan untuk menggambarkan potensi perikanan dan permasalahan sosial ekonomi di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian dilakukan pada tahun 2013 di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam (depth interview). Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa potensi sumberdaya perikanan di Kabupaten Lombok Timur sangat besar dan butuh sumberdaya manusia yang terampil dalam mengelola sumberdaya yang ada sehingga sektor perikanan dapat memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Fungsi Laut dalam Menjaga Harmonisasi Hidup Masyarakat Adat Lambadalhok, Aceh Besar Nendah Kurniasari; Nurlaili Nurlaili
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 7, No. 2, Tahun 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Makalah ini bertujuan menganalisis fungsi laut dalam menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat Desa Lambadalhok, Aceh Besar. Penelitian dilakukan pada Tahun 2011 dengan menggunakan metode kualitatif dan dianalisis secara deskriptif. Laut bagi masyarakat Lambadhalhok mempunyai peran yang strategic dalam menciptakan harmonisasi hidup antara manusia, Tuhan dan alam. Keberadaan laut dinilai tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi, namun juga mempunyai fungsi sosial dan fungsi spiritual. Semua fungsi tersebut harus berjalan seimbang dalam norma-norma religi yang mereka anut. Masyarakat membuat kesepakatan dalam mengelola dan memanfaatkan laut yang terlembaga dalam kelembagaan Panglima Laot. Adat kenduri laut, adat hari pantang melaot, adat sosial dan adat pemeliharaan lingkungan merupakan aturan untuk menjaga berjalanannya fungsi-fungi tersebut secara seimbang sehingga harmonisasi hubungan antara manusia, Tuhan dan alam dapat terwujud.

KESIAPAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN PROGRAM RESTOCKING LOBSTER Zahri Nasution; Bayu Vita Indah Yanti; Nurlaili Nurlaili
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Pemulihan populasi lobster dilihat dari aspek sosial ekonomi adalah penyiapan rekayasa sosial dalam mendukung upaya penguatan kelembagaan restocking lobster berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan program restocking lobster untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan pada tahun 2015 di Nusa Tenggara Barat (Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Timur), Jawa Barat (Kab. Pangandaran) dan Banten (Kab. Pandeglang). Data aspek kelembagaan yang dikumpulkan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan kaitannya dengan pengembangan restocking lobster. Informan terdiri dari masyarakat nelayan, petugas pemerintah daerah di berbagai kantor dinas terkait, petugas di kantor Desa, dan informan yang dianggap mengetahui keberadaan data dan informasi kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayah yang diteliti. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur yang dipandu dengan topik data. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa lokasi yang paling memiliki kesiapan dalam mendukung program restocking lobster adalah Kabupaten Pangandaran., maka Opsi kebijakan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja program restocking lobster berbasis masyarakat adalah memberikan pemahaman kepada pengurus organisasi yang terbentuk dalam program restocking lobster dan manfaatnya bagi masyarakat, sumber daya dan populasi lobster dan pemerintah. Termasuk didalamnya regulasi penangkapan dan dukungan sarana dan prasarana untuk kelancaran petugas pengawasan di lapangan. Penegakan aturan yang terkait dengan penetapan otoritas pengelolaan sumberdaya lobster terkait program restocking lobster perlu dilakukan.Lobster population recovery, viewed from the social and economic aspects will require the preparation of social engineering in support of the efforts to strengthen community-based lobster restocking. This study was conducted to express readiness and institutional strengthening in the community in the management of lobster restocking program, with the ultimate goal is to improve the welfare of society. The study was conducted in 2015 with the location of West Nusa Tenggara (in Central Lombok district and East Lombok), West Java (in Pangandaran district), and Banten (in the Pandeglang district). The data collected related to the institutional aspects is the activity of resource utilization and management of fisheries and fisheries-based connection with the development of restocking activities. Informants consisted of fishing communities, local government officials in the various offices concerned, the clerk in the office of the chief, and informants were considered to know the existence of data and information on fisheries resources management institutions in the regions studied. Interviews were conducted either in a structured or unstructured guided by the topic of data prepared in this study. Data were analyzed using qualitative methods. The results showed that most locations have the readiness to support the restocking program is Pangandaran Regency. In order to improve the performance of community-based lobster restocking programs, the policy options required are to provide an understanding to the organizational board formed in the lobster restocking program and its benefits to communities, resources and government. Including the restrictions on the use of fishing gear and support facilities and infrastructure that provide fluency in the duty as a supervisory officer in the field. It is also necessary to enforce the rules related to the establishment of fish / lobster resource management authority related to the lobster restocking program.

Co-Authors Achmad Zamroni Bayu Vita Indah Yanti Cornelia Mirwantini Witomo Nendah Kurniasari Rizky Muhartono Yayan Hikmayani Zahri Nasution

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search