Siti Hajar Suryawati
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PENDEKATAN VALUASI EKONOMI UNTUK MENGHITUNG DAMPAK EKONOMI AKIBAT TUMPAHAN MINYAK DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT Andrian Ramadhan; Siti Hajar Suryawati; Sonny Koeshendrajana
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2017): JUNI 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.615 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v12i1.6283

Abstract

Kejadian tumpahan minyak di laut bisa terjadi sewaktu-waktu dan dimana saja khususnya yang memiliki kedekatan dengan jalur perkapalan dan aktivitas pengeboran minyak. Hal ini menuntut kewaspadaan pemerintah sekaligus kemampuan untuk menanggulangi kejadian yang terjadi secara cepat. Seiring dengan itu, pemerintah juga harus segera dapat menghitung nilai kerugian atau dampak ekonomi yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun pedoman perhitungan dampak kerugian akibat tumpahan minyak dengan pendekatan valuasi ekonomi. Penilaian dengan pendekatan ini memberi keuntungan yaitu terhitungnya seluruh manfaat barang dan jasa yang hilang baik yang bersifat ekonomi langsung, ekologi maupun sosial budaya. Secara total nilai dampak ekonomi dihitung dengan memasukkan tiga komponen yaitu biaya kerugian ekonomi yang dikompensasi, biaya rehabilitasi dan biaya administrasi penghitungan kerugian.Tittle: Economic Valuation Approach for Calculating the Economic Impact Due to Oil Spill on Coastal and MarineOil spills in the sea water can occur at anytime and anywhere especially on sites are closely associated with shipping and oil drilling activities. This issue requires government vigilance and ability in order to cope with it responsively. The government must also be able to calculate the economic loss. The purpose of this research is to compose a guidance of economic valuation for oil spill economic impact. The use of economic valuation give advantages where the loss of all benefits of goods and services, that include economic, ecological and socio-cultural value, are comprehensively counted. In total, the economic impact is calculated based on three components: the cost of compensated economic losses, rehabilitation costs and administrative costs of calculating losses.
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI KABUPATEN BUTON SELATAN Siti Hajar Suryawati; Mei Dwi Erlina
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2017): JUNI 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (641.667 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v12i1.6286

Abstract

Kabupaten Buton Selatan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Buton bagianselatan. Salah satu potensi perikanan yang berkembang di Kabupaten Buton Selatan adalah rumputlaut. Rumput laut merupakan salah satu jenis komoditas unggulan budi daya perairan dengan nilaiekonomi pasar yang kompetitif baik di pasaran dalam negeri maupun ekspor. Penelitian ini bertujuanuntuk merumuskan strategi pengembangan usaha budidaya rumput laut yang belum berkembangsecara optimal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pelaku usaha yang terlibatserta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan. Data hasil wawancara dilengkapi hasilobservasi dan dokumentasi, selanjutnya diolah dan disajikan secara deskriptif. Selanjutnya faktorfaktorutama lingkungan internal dan eksternal diidentifikasi dengan menggunakan matriks IFE danEFE. Matriks IFE dan EFE menghasilkan 3 alternatif strategi yang dapat direkomendasikan kepadapemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan. Tahapan terakhir adalah penentuan prioritas strategidengan menggunakan alat analisis QSPM. Prioritas strategi yang direkomendasikan untuk diterapkanpada budidaya rumput laut di Kabupaten Buton Selatan adalah memanfaatkan kualitas sumberdaya airdengan memanfaatkan peluang pasar.Title: Business Development Strategy of Seaweed in South Buton RegencyRegency of South Buton is a new regency located in south part of Buton Regency. One of thepotential developing fisheries in South Buton Regency is seaweed. Seaweed is well known as one of theleading aquaculture commodity which have a competitive markets value both in domestic and export.This study aims to formulate the business development strategy of seaweed cultivation that has not beenoptimally developed. Data were collected by interviewing involved business actors and officer of SouthButon Marine and Fisheries Agency. Observation and documentation are used as complements for theanalysis. In general data were analysed descriptively. The major factors of the internal and externalenvironment to develop the strategy are identified by the IFE and EFE matrices. Furthermore thosematrices are used to produces 3 alternatives strategy as recommendation for local government. In orderto prioritizing the strategy, QSPM analysis tool was used. Priority strategy recommended in South ButonRegency is to utilize the quality of water resources by exploiting market opportunities.
EVALUASI KESIAPAN KOTA AMBON DALAM MENDUKUNG MALUKU SEBAGAI LUMBUNG IKAN NASIONAL Yayan Hikmayani; Siti Hajar Suryawati
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.351 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v6i2.3323

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat kesiapan Kota Ambon untuk mendukung pelaksanaan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) yang dianalisis dengan metode RAPFISH yang dimodifikasi menggunakan Multi Dimensional Scalling (MDS).   Metode penelitian digunakan yaitu metode survey.  Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder.  Pengambilan data primer dilakukan terhadap responden melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner.  Data sekunder berupa laporan diperoleh dari berbagai instansi pemerintah dan perguruan tinggi.  Responden terdiri dari pelaku usaha, Pemerintah Provinsi Maluku (Badan Perencana Daerah, Dinas Kelautan Perikanan), Pemerintah Kota (Badan Perencana Daerah, Dinas Perikanan dan Kelautan).  Berdasarkan hasil analisis secara umum Kota Ambon masuk kategori siap sebagai daerah pendukung M-LIN dimana dari 6 dimensi hanya dimensi ekologi dan kelembagaan dan kebijakan yang masuk kategori cukup siap. Untuk meningkatkan kesiapan di Kota Ambon maka dimensi kelembagaan dan kebijakan menjadi dimensi yang paling utama untuk diperhatikan agar jelas mengenai keberlanjutan program M-LIN ini selanjutnya.   Dari hasil analisis yang dilakukan berimplikasi pada peningkatan sinkronisasi dan harmonisasi seluruh pelaku dan pemangku kepentingan  dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.  Selain itu juga perlu menyiapkan kebijakan berupa peraturan baik peraturan presiden (Perpres) maupun Keputusan Menteri (Kepmen) KP yang mendukung pelaksanaan program.  Title: Evaluation of Readiness To Support The City Ambon Maluku As “Lumbung Ikan Nasional”This paper was aimed to evaluate the readiness level of Ambon city serving as buffer for Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) which analyzed with modified RAPFISH method using Multi Dimensional Scalling (MDS). The study uses survei as the data collection method. This study used primary and secondary data. Primary data were collected through interviews using a set of questionnaires. Examples of secondary data were report or study reports from universities and local governement offices. The respondents are fishery business entities, provincial and district  fishery offices, provincial planning office. This study finds that in general City Ambon is ready as support system for M-LIN. However, only two out of six categories of readiness are in good condition for readiness. The ready indicators  are the governance and policies put in place in Ambon. These two indicators serve as key aspect insuring the sustainability of M-LIN program.  
DAMPAK KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK PADA PERIKANAN BUDIDAYA TAMBAK SEMI INTENSIF DAN INTENSIF: STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG, JAWA BARAT Andrian Ramadhan; Siti Hajar Suryawati
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 1 (2016): JUNI 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.458 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v6i1.2703

Abstract

Analisis kenaikan harga BBM khususnya solar sebesar 23% memberi dampak yang berarti bagi usaha perikanan budidaya berskala intensif dan semi-intensif. Kenaikan harga BBM akan berimplikasi terhadap biaya produksi secara langsung. Penelitian ini ditujukan untuk melihat keragaan usaha budidaya sebagai akibat dari kenaikan harga BBM. Lokasi Karawang dipilih karena merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak aktivitas budidaya di tambak. Metode penelitian menggunakan metode studi kasus dan analisis dilakukan dengan menggunakan analisis usaha.Hasil penelitian menunjukkan terjadinya kenaikan biaya operasional akibat kenaikan BBM. Kenaikan terbesar terjadi untuk penggunaan energi yang naik sebesar 40% karena sumber energi utama berasal dari generator yang menggunakan BBM didalam operasionalisasinya. Secara keseluruhan biaya naik sebesar 15,95% untuk budidaya semi-intensif dan naik sebesar 16,40% untuk budidaya intensif. Pada sisi penerimaan juga mengalami peningkatan yang signifikan khususnya pada budidaya intensif yaitu 14.61%. Hal ini dikarenakan komoditas udang yang diusahakan dalam budidaya intensif mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Sementara penerimaan pada budidaya semi intensif mengalami kenaikan tipis sebesar 1.7%. Kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hal ini adalah penyediaan kebutuhan listrik yang memadai untuk mengurangi penggunaan BBM pada budidaya secara intensif. Hal ini diyakini dapat menekan biaya operasional sampai dengan 22%. Selain itu penyediaan pakan yang terjangkau perlu didukung oleh kebijakan terkait baik melalui pengembangan pakan alternatif mupun subsidi pakan yang sudah ada. AbstractThe increasing of fuel prices especially diesel by 23% has given a great impact in aquaculture business both for intensive and semi-intensive scale. It will imply directly on the production cost. This study aimed to look at the business performance change as a result of the fuel prices change. Study has been conducted in Karawang due to the number of aquaculture active on this district. The case study method was performed on this research. Financial analysis is used in order to explain the impact of fuel price to the aquaculture business. The result show the increasing of operating costs due to the fuel change. The largest increasing occurred in energy cost that rose by 40%. It was happened because of the use of generator for electricity supply that need fuel in its operation. Overall costs increased by 15.95% for semi-intensive and 16.40% for intensive scale. On the revenue side is also increased by 14.61% in intensive scale and 1,7% in semi-intensive scale. Intensive scale gain a high revenue because of the high shrimp price increasing in the same time. One of the policy needed to responds this issue is reducing the use of fuel in aquaculture by providing adequate electricity supply that estimate could reduce operating costs up to 22%. Other policy could be taken is providing a low price of fish feed. It could be reach by developing alternative fish feed and giving subsidiy for existing commercial fish feed.
Pengembangan Energi Terbarukan pada Pulau-Pulau Kecil Mira Mira; Rizky Muhartono; Siti Hajar Suryawati
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 2, No. 1, Tahun 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.551 KB) | DOI: 10.15578/marina.v2i1.3277

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat optimasi potensi pengembangan energi terbarukan dengan melihat aspek  dari  sisi suplai (potensi energi) dan dari sisi demand (potensi konsumen). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis multikriteria dengan membuat prioritasi melalui bobot dan scoring. Hasil analisis skala prioritas wilayah pengembangan energi terbarukan mengindikasikan dari 5 wilayah yang disurvei, wilayah yang menjadi prioritas pengembangan energi gelombang dan arus laut dari prioritas tertinggi sampai terendah dengan skala prioritas masing-masing (0.76, 0.67, 0.65, 0.61, 0.51) adalah Raja Ampat , Larantuka, Bawean, Nusa Penida, dan Kabupaten Bangka. Sedangkan wilayah yang menjadi kurang prioritas dalam pengembangan energi terbarukan adalah Kabupaten Bangka, di Kecamatan Belinyu. Hal ini disebabkan dari sisi potensi arus tidak masuk dalam Arus Laut Indonesia (Arlindo) yang berpotensi untuk pengembangan energi arus.  Guna mengoptimalkan potensi energi terbarukan seperti gelombang dan arus laut maka  pengembangan energi terbarukan (arus dan gelombang laut) diharapkan secara teknis mudah dilaksanakan oleh masyarakat (kalau bisa teknologi yang digunakan harus disederhanakan), hal ini berkaitan dengan perawatan pasca pengembangan energi terbarukan terutama di pulau-pulau kecil.Title: Development Renewable Energi for Small Islands : Supply and Demand SideThe purpose of this study is to analyze the optimization potential renewable energi with a view aspects of the supply side (potential energi) and the demand side (potential consumers). Data analysis method used was multi-criteria analysis to make prioritization through weighting and scoring. The results of the analysis of priorities indicated from five regions surveyed, priority areas the development of energi waves and ocean currents from highest priority to lowest priority scale respectively (0.76, 0.67, 0.65, 0.61, 0.51) is Raja Ampat, Larantuka, Bawean Nusa Penida, and Bangka. Instead region becomes less priority in the development of renewable energi is Bangka, in the District Belinyu, because Bangka not included in the Indonesian Seas Flow (Arlindo). Development of renewable energi is expected to be technically easy to implement by the community (if it can be simplified technology used), it relates to the post-treatment of renewable energi development, especially in small islands.  
Penelitian Analisis Kebijakan Ketersediaan Ikan Menjelang Idul Fitri 1436 H Siti Hajar Suryawati; Subhechanis Saptanto; Budi Wardono; Rizki Aprilian Wijaya; Cornelia Mirwantini Witomo
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 1, No. 2, Tahun 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.956 KB) | DOI: 10.15578/marina.v1i2.2072

Abstract

Menjelang hari raya idul fitri kebutuhan bahan pangan mengalami peningkatan permintaan yang berbanding lurus terhadap ketersediaan dan kenaikan harga. Salah satu komoditas bahan pangan yang mengalami peningkatan permintaan dan kenaikan harga adalah komoditas ikan. Tulisan ini bertujuan menganalisis ketersediaan ikan menjelang idul fitri dengan menggunakan pendekatan metode Coppock Instability Index (CII). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder produksi ikan menurut triwulan dan harga ikan harian yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Hasil analisis menunjukkan bahwapada kuartal III dan IV (saat ramadhan dan idul fitri) produksi ikan pada umumnya berada di atas rata-rata (nilai rata-rata sebesar 1,53 juta ton) dimana di kuartal III sebesar 1,57 juta ton dan kuartal IV sebesar 1,60 juta ton. Terdapat 10 provinsi yang berada pada kategori kurang tersedia yaitu provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Papua. Kondisi sebelum puasa sebagian indek berada pada kondisi yang stabil dan permintaan ikan meningkat (high growth low instability). Namun berdasarkan indeks ketidakstabilan, pada saat puasa menunjukkan ketidakstabilan yang tinggi dan permintaan ikan meningkat (high growth and high instability). Sementara itu pada saat idul fitri kondisinya adalah ketidakstabilan tinggi dan permintaan ikan menurun (high instability and low growth).
DAMPAK EKONOMI PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 2 TAHUN 2015 TERHADAP AKTIVITAS USAHA NELAYAN CANTRANG DI KOTA PROBOLINGGO, JAWA TIMUR Siti Hajar Suryawati; Radityo Pramoda
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 2, No. 2, Tahun 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.444 KB) | DOI: 10.15578/marina.v2i2.6300

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ekonomi pemberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 terhadap aktivitas usaha nelayan cantrang di Kota Probolinggo, yang meliputi aspek pendapatan, kerugian asset usaha, modal usaha serta mekanisme pemasaran. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan Regulatory Impact Assessment (RIA). Data yang digunakan adalah data primer yang diambil pada bulan Mei 2015 dengan teknik wawancara, pencatatan, dan observasi di TPI Mayangan, Kota Probolinggo. Sampel responden diambil secara snowball sampling terhadap pemilik kapal, nakhoda, Anak Buah Kapal (ABK), pedagang, juru timbang, dan kuli angkut. Hasil penelitian menunjukan bahwa nelayan cantrang merupakan kelompok masyarakat yang paling banyak merasakan dampak pemberlakuan Permen KP No. 2 Tahun 2015. Mereka mengalami penurunan pendapatan, kerugian aset usaha yang sudah diinvestasikan, dan kredit macet ke bank. Penelitian dampak ekonomis dari pemberlakuan Permen KP No 2 Tahun 2015, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan implementasi permen tersebut sehingga nelayan cantrang juga tidak menanggung risiko terlalu besar. Tittle:  Economic Impact of Enforcement of Regulation of  The Minister of Marine and Fisheries No. 2 2015 Operating  Activities Against Fishermen in Probolinggo Cantrang, East JavaThe research aims to determine economic impact of implementation of the regulation of Minister of Marine and Fisheries No. 2 of 2015 in Probolinggo City, including revenue aspect, business assets losses aspect, capital aspect, and marketing mechanism. Method of analysis was descriptive analysis and regulatory impact assessments. The research collects primary data during May 2015 by interview techniques, recording and observation in TPI Mayangan, Probolinggo City. Research sample were vessel owners, skippers, crews, traders, interpreter stations, and porters. They taken by snowball sampling method. Results show that cantrang fishermen were group society that feel many impact of implementation of the regulation of Minister of Marine and Fisheries No. 2 of 2015. They experienced a decline in revenues, asset Losses effort is well invested, less credit to the bank. It can be expected as the fundamental basis for the Implementation ot the regulation that the risk of fishermen not too big.